26 C
Medan
Thursday, January 1, 2026
Home Blog Page 637

KPPS di Langkat Ngeluh karena Uang Pengganti Transport Rp50 Ribu Tak Langsung Cair

BIMTEK: Peserta KPPS mengeluh uang pengganti transport yang tidak langsung cair usai mengikuti bimtek.Istimewa/Sumut Pos.

STABAT, SUMUTPOS.CO – Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Langkat mengeluhkan honor uang pengganti transport sebesar Rp50 ribu tidak langsung cair usai mengikuti bimbingan teknis (bimtek). Ironisnya, peristiwa ini diduga terjadi terhadap seluruh peserta di Kabupaten Langkat.

Artinya ribuan anggota KPPS di Langkat yang mengikuti bimtek usai pelantikan, mengeluhkan honor uang pengganti transport yang tidak cair tersebut. Bahkan mereka juga heran kenapa honor uang pengganti transport ini tidak langsung cair.

Salah satunya peserta bimtek asal Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat yang menolak namanya dimuat. Sumber ini mengherankan, honor uang pengganti transport tidak langsung cair.

“Kami di Kecamatan Selesai tidak langsung cair uang pengganti transport. Heran kami, dan makin heran lagi dengan nominalnya,” kata sumber, Senin (29/1/2024).

Dia kemudian membandingkan dengan daerah tetangga, Kota Binjai. Kata dia, peserta KPPS di Binjai yang mengikuti bimtek langsung menerima honor uang pengganti transport tersebut.

“Bisa pula kami enggak langsung terima uang pengganti transport. Beda sama Binjai yang sudah terima mereka setelah mengikuti bimtek,” katanya.

Dia menjelaskan, bimtek yang dilalui anggota KPPS untuk Kecamatan Selesai digelar pada waktu terpisah. Mereka dibagi dalam masing-masing desa yang di Kecamatan Selesai.

Lokasi bimtek digelar di Jambur Serbaguna Desa Tanjung Merahe, Kecamatan Selesai, Langkat. Sumber menambahkan, peserta KPPS sempat menyoal hal tersebut kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) terkait uang pengganti transport yang tidak langsung cair.

Namun, jawaban yang mereka terima tidak memuaskan. “Bisa pula kami harus nunggu 14 hari setelah kegiatan (bimtek), baru dikasih uang pengganti transport tersebut. Mau heran, tapi beginilah Langkat,” serunya.

Terpisah, Ketua KPU Langkat, Sopian Sitepu tidak menanggapi pesan yang dilayangkan wartawan untuk melakukan konfirmasi. Hingga berita ditulis, Sopian tidak menjawab konfirmasi untuk keberimbangan berita ini. (ted)

Rombongan Safari Subuh Arafah Bukit Barisan Sumut Kunjungi Peternakan Tabebuya Farmland

PETERNAKAN: Rombongan Tim SSABB Sumut bersama pengurus BKM se Kota Medan saat mengunjungi Peternakan Sapi dan Domba Tabebuya Farmland.Istimewa/Sumut Pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Tim Safari Subuh Arafah Bukit Barisan (SSABB) Sumatera Utara bersama pengurus Badan Kemakmuran Mesjid (BKM) Medan melakukan kunjungan ke Peternakan Sapi dan Domba Tabebuya Farmland di Jalan Rukam, Kelurahan Bandar Senembah, Binjai Barat, Minggu (28/1/2024).

Ketua rombongan, H Amiruddin menjelaskan, ada sekitar 70 orang ikut serta. Tujuan kunjungan ini untuk merajut tali silaturahim dan menambah pengetahuan pengurus BKM serta panitia qurban masjid tentang pemilihan hewan ternak sesuai syariat.

“Peninjauan peternakan di Tabebuya Farmland ini untuk mengetahui proses pemeliharaan hewan sapi dan domba secara profesional, dan sesuai syari’at untuk persiapan hewan qurban nantinya,” kata Amiruddin.

Suyanto selaku pemilik sekaligus pengelola Peternakan Tabebuya Farmland menyambut baik kunjungan tersebut. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada anggota BKM Medan yang sudah meluangkan waktu untuk berkunjung ke peternakan sapi dan domba miliknya.

“Untuk kesehatan hewan, kami sudah bekerja sama dengan instansi terkait guna melakukan vaksin dan menjaga kondisi kesehatan hewan ternak kami. Dan hewan yang kami jual juga memiliki sertifikat kesehatan,” kata Suyanto.

Dalam kunjungan ini, Suyanto mengajak rombongan berkeliling di lahan peternakan. Saat itu, dia juga menjelaskan proses pemeliharaan hewan ternak di peternakan tersebut.

Mulai dari kesehatan hewan dan cara mengelola pakannya.

“Kami berharap para pengurus BKM dan panitia qurban dapat mengetahui tentang bagaimana perawatan peternakan sapi dan domba yang baik, berkualitas serta dapat terus menjalin hubungan kerja sama yang baik ke depannya,” ujarnya.

Suyanto menambahkan, menjaga kualitas hewan ternak dengan kriteria untuk qurban sangat berkaitan erat dengan tujuannya, adalah, memberikan yang terbaik. Karenanya, hewan qurban yang sehat dan tidak cacat sesuai syariat menjadi prioritas utama pihaknya.

“Dalam menyajikan hewan menyambut Hari Raya Idul Adha, antisipasi yang kita lakukan sesuai arahan pemerintah untuk melakukan pencegahan, pengawasan dan pengendalian serta perawatan yang maksimal, guna memberikan proteksi kepada hewan ternak,” jelasnya.

Terkait peternakannya, Suyanto juga meluncurkan domba ternak baru berjenis moreno yang diperoleh dari Batur, Jawa Tengah, dengan nilai harga mencapai puluhan juta per ekornya. Domba merino ini merupakan salah satu hewan ternak yang bernilai ganda, dapat dimanfaatkan daging, susu serta bulunya.

Domba merino berasal dari Spanyol, lalu menyebar ke Inggris, Jerman, Australia hingga ke beberapa negara di dunia termasuk Indonesia. Sementara, salah satu pengurus BKM, Akhir Mulya Siregar sangat puas atas kunjungan tersebut.

Pasalnya, pengurus BKM di Sumut lebih mendapat pencerahan, setelah melihat secara langsung proses perawatan hewan qurban yang baik. “Kami menjadi lebih yakin bagaimana kesehatannya dan kualitas dari hewan-hewan ternak itu sendiri yang disiapkan sesuai syariat untuk qurban yang terbaik,” tukasnya. (ted/ram)

Jembatan Jalan Abdullah Lubis Sudah Dibuka dan Dilintasi, Tahap Finishing Rampung Minggu Ini

Kadis SDABMBK Kota Medan, Topan O.P Ginting.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) memastikan telah menyelesaikan proyek pengerjaan konstruksi pembangunan Jembatan Jalan Abdullah Lubis.

Dengan selesainya pembangunan tersebut, Pemko Medan telah membuka kembali ruas jalan Abdullah Lubis di Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru sejak Jumat (26/1/2024) lalu.

“Secara konstruksi dan fungsi, pembangunan Jembatan Abdullah Lubis sudah selesai dikerjakan dan sudah difungsikan. Oleh sebab itu, ruas jalan Abdullah Lubis telah kembali dibuka sejak Jumat (26/1) kemarin,” ucap Kadis SDABMBK Kota Medan, Topan O.P Ginting kepada Sumut Pos, Senin (29/1/2024).

Namun secara keseluruhan, pembangunan Jembatan Jalan Abdullah Lubis memang belum selesai sepenuhnya, masih ada tahap penyelesaian (finishing) di bagian dinding sisi kiri dan kanan jembatan yang belum rampung.

“Kemarin hari Jumat kita cek ke lapangan masih ada finishing-finishing yang belum selesai, dan masih ada beberapa koreksi dari kita untuk diperbaiki. Itu harus mereka selesaikan. Secara fungsi sudah rampung, secara keseluruhan tinggal tahap finishing. Pekerjaannya sudah di atas 95 persen, tinggal sedikit lagi saja,” ujar Topan.

Dijelaskan Topan, sifat dibukanya Jembatan Jalan Abdullah Lubis sama seperti dibukanya Jembatan Jalan H.M Yamin Kota Medan, yakni dibuka secara permanen saat jembatan telah selesai secara konstruksi maupun fungsi meskipun masih menyisakan pekerjaan finishing.

“Tahap finishing ini tidak mengganggu lalulintas. Dan sebaliknya lalulintas tidak mengganggu pekerjaan finishing jembatan ini, karena posisi pekerjaannya di atas trotoar, bukan di badan jalan. Saat itu Jembatan Jalan H.M Yamin juga kita buka dalam tahap finishing, terbukti saat ini pekerjaan Jembatan Jalan H.M Yamin sudah rampung secara keseluruhan,” jelasnya.

Oleh sebab itu, lanjut Topan, dirinya telah meminta pihak kontraktor untuk dapat merampungkan pekerjaan tersebut dalam minggu ini juga.

“Dalam minggu ini juga tahap finishing jembatan itu sudah selesai, mungkin sekitar hari Jumat (2/2/2024) nanti. Mereka minta waktu dan berjanji akan menyelesaikannya dalam minggu ini juga,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Dinas SDABMBK Kota Medan telah melakukan pembangunan dua buah jembatan di Kota Medan sejak September 2023 yang lalu dan ditargetkan selesai Desember 2023. Adapun kedua jembatan tersebut, yakni Jembatan Jalan H.M Yamin dan Jembatan Jalan Abdullah Lubis.

Pembangunan kedua jembatan tersebut tidak dapat diselesaikan tepat waktu karena tingginya curah hujan di akhir tahun 2023 lalu. Alhasil, Pemko Medan memberikan perpanjangan waktu selama 50 hari kepada pihak kontraktor untuk menyelesaikannya, yakni hingga 19 Februari 2024.

Hasilnya, pembangunan Jembatan Jalan H.M Yamin telah selesai dikerjakan di Januari 2024 atau lebih cepat dari target di masa perpanjangan waktu. Saat ini, jembatan tersebut telah dipergunakan dan ruas jalan H.M Yamin telah dibuka kembali.

Kemudian, Jembatan Jalan Abdullah Lubis juga telah selesai lebih cepat dari target di masa perpanjangan waktu. Alhasil sejak Jumat (26/1/2024) lalu, Jembatan Jalan Abdullah Lubis telah dipergunakan dan ruas jalan Abdullah Lubis telah kembali dibuka.
(map/ram)

Pemko Tebingtinggi Kembali Lakukan PPH pada 30 dan 31 Januari 2024

PPH: Pemko Tebingtinggi melalui Dinas Perdagangan UMKM dan Koperasi Kota Tebingtinggi dengan PT Bulog melaksanakan kegiatan PPH di Lapangan Merdeka Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi beberapa waktu lalu.

TEBINTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Tebingtinggi melalui Dinas Perdagangan UMKM dan Koperasi Kota Tebingtinggi bekerjasama dengan PT Bulog kembali melakukan Pasar Pengendalian Harga (PPH) di Lapangan Merdeka Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi dua hari mulai tanggal 30-31 Januari 2023.

“Kembali dilaksanakannya PPH ini dalam rangka mengendalikan sejumlah harga kebutuhan pokok yang masih mengalami kenaikan, dengan adanya PPH ini kita harapkan harga kembali normal,” jelas Kepala Dinas Perdagangan UMKM dan Koperasi Kota Tebingtinggi Zahidin ketika ditemui di Gedung Balai Kota Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Senin (29/1/2024).

Menurut Zahidin, pelaksanaan PPH ini adalah kerja sama Dinas Perdagangan UMKM dan Koperasi Kota Tebingtinggi dengan pihak PT Bulog Cabang Kota Medan. Untuk melakukan transaksi pembelian pada PPH hanya menunjukkan Kartu Tanpa Penduduk (KTP) yang terdapat sebagai warga Kota Tebingtinggi.

Sedangkan untuk bahan pangan yang disediakan dalam pelaksanaan PPH itu, beras jenis medium SPHP ukuran 5 kg dijual dengan harga Rp53.000 perkarung, gula pasir kemasan ukuran 1 kg dengan harga Rp16.000 dan minyak goreng kemasan ukuran 1 liter harga Rp14.000.

“Kami harapkan dari kegiatan ini selama dua hari, Selasa sampai Rabu (30-31/1/2024) masyarakat Kota Tebingtinggi bisa mendatangi lokasi penjualan di Lapangan Merdeka Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB,” jelas Zahidin.

Lain halnya dengan pantauan di Pasar Gambir Kota Tebingtinggi, harga beras masih mengalami kenaikan hingga menembus harga Rp15.000 perkilogram beras Ir46. Kenaikan harga beras ini tidak pernah mengalami penurunan sejak memasuki masa kampanye tahun politik Pemilu 2024.

Untuk ukuran beras 5 kg harga jual mencapai Rp75.000 perkarung. Tidak itu saja bahan yang mengalami kenaikan, untuk tepung tapioka harganya hanya Rp8.000 perkilogram, kini naik menjadi Rp11.000 perkilogram.

Menurut pedagang kelontong di Pasar Gambir Kota Tebingtinggi Syarmadani, kenaikan harga beras dipicu harga dari kilang penggilingan padi di wilayah Kabupaten Serdangbedagai. Selain itu, gabah kering atau siap panen tidak mencukupi permintaan pesanan.

“Harga beras dari kilang terus naik, jadi pedagang harus menaikkan harga jual beras. Kenaikan terjadi selama hampir dua bulan ini. Kami berharap pemerintah melakukan operasi pasar,” jelas Acin (48) pedagang kelontong di Pasar Gambir Kota Tebingtinggi.

Sedangkan untuk tepung tapioka yang harganya terus melonjak, menyebabkan sejumlah pedagang makanan dan bakso mengalami kerugian, karena tepung tapioka sebagai bahan campuran pembuatan bakso.

“Memang tepung tapioka mengalami kenaikan sejak dua pekan ini, banyak pedagang jajanan kue dan bakso mengeluh atas kenaikan harga tepung tapioka yang berasal dari ubi kayu. Apa penyebab kenaikan dan kelangkaan tepung tapioka sampai saat ini belum diketahui,” jelasnya. (ian/ram)

UIN Sumatera Utara Peringkat Sembilan Kampus Islam Terbaik Indonesia

UNIVERSITAS Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara yang menempati peringkat sembilan kampus Islam terbaik di Indonesia versi EduRank. Kampus Islam di Indonesia memiliki kualitas yang baik dan berdaya saing dengan kampus umum lainnya juga masuk dalam lembaga pemeringkatan dunia.

Rektor UIN Sumatera Utara Prof Dr Hj Nurhayati MAg di Medan, Minggu (28/1) menyambut baik pencapaian sebagai kampus Islam terbaik sembilan menurut EduRank di Indonesia. Ia menegaskan bahwa prestasi ini patut disyukuri oleh seluruh keluarga besar UIN Sumatera Utara.

”Alhamdulillah, kita menempati peringkat kesembilan sebagai kampus Islam terbaik di Indonesia. Pencapaian ini patut kita pertahankan dan tingkatkan diberbagai aspek dimasa mendatang. Misalnya, terkait pelayanan akademik, sistem pembelajaran, pelayanan mahasiswa, sarana prasarana, fasilitas dan lain sebagainya,” urai rektor.

Upaya peningkatan tersebut, kata Prof Dr Hj Nurhayati MAg, juga untuk memenuhi dan mewujudkan visi misi UIN Sumatera Utara sebagai smart islamic university.

”Sehingga UIN Sumatera Utara merupakan kampus yang memberikan digitalisasi layanan memanfaatkan teknologi informasi bagi segenap sivitas yakni mahasiswa dan dosen,” tegasnya.

Rektor berterima kepada sivitas akademika kampus yang terus berjuang penuh dedikasi dan pengabdian sehingga UIN Sumatera Utara bertransformasi menjadi kampus Islam yang berdaya saing dan sejajar dengan kampus-kampus lain di Indonesia.

Ia berpesan, agar kinerja terbaik selalu diberikan untuk membesarkan dan memajukan lembaga kampus Islam kebanggaan masyarakat Sumatera Utara.

Terkait peringkat ini, Prof Dr Hj Nurhayati MAg mengimbau kepada masyarakat, khususnya pada pelajar tamatan 2022, 2023, 2024 bisa menjadikan UIN Sumatera Utara sebagai universitas rujukan melanjutkan studi pendidikan tinggi yang punya nilai khas.

”Yakni sebagai kampus moderasi agama, pusat integrasi keilmuan atau wahdatul ‘ulum dan pusat pemberdayaan masyarakat,” tambah rektor UIN Sumatera Utara.

Diketahui, EduRank adalah pemeringkatan independen berbasis metrik yang dilakukan terhadap 14.131 universitas dari 183 negara. Lembaga ini menggunakan database makalah ilmiah terbesar di dunia dengan 83, 166, 817 publikasi ilmiah dan 1.801.313. 576 sitasi untuk menentukan peringkat universitas di 246 topik penelitian.

Pemilihan universitas terbaik versi EduRank dilakukan berdasarkan hasil penelitian, keunggulan non-akademik dan pengaruh alumni. Pemeringkatan ditentukan dengan menganalisis 1,3 juta sitasi yang diterima dari 805 ribu publikasi akademik yang dibuat oleh 562 universitas di Indonesia, popularitas 552 alumni yang diakui dan database referensi terbesar yang tersedia.

Daftar 10 universitas Islam terbaik di Indonesia versi EduRank 2023, terbaik satu UII (peringkat 26 nasional), terbaik dua UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (peringkat 30 nasional), terbaik tiga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (peringkat 34 nasional) dan terbaik empat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (peringkat 35 nasional).

Terbaik lima Universitas Ahmad Dahlan (peringkat 37 nasional), terbaik enam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (peringkat 45 nasional), terbaik tujuh UIN Sunan Ampel Surabaya (peringkat 54 nasional), terbaik delapan UIN Sunan Gunung Djati (peringkat;55 nasional), terbaik sembilan UIN Sumatra Utara (peringkat 73 nasional) dan peringkat sepuluh Universitas Islam Riau (peringkat 77 nasional). (dmp)

KPU RI Ingatkan Hak KPPS Jangan Dipotong

Anggota KPU RI, Parsadaan Harahap.(BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, mendapatkan informasi bahwa hak-hak petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), diduga dipotong oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, contohnya uang transportasi dan lainnya.

“Terkait dengan Bimtek (KPPS) hampir merata, kita dengar pemotongan uang transportasi dan hak-hak peserta (KPPS),” sebut Anggota KPU RI, Parsadaan Harahap kepada wartawan, disela-sela peninjauan Gudang Logistik KPU Kota Medan, di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Senin (29/1/2024).

Dalam kunjungan ini, Parsadaan mengingatkan KPU Sumut bersama jajarannya KPU Kabupaten/Kota, jangan melakukan hal yang sama, yang dinilai dapat merugikan petugas KPPS.

“Saya minta di Sumatera Utara jangan terjadi, khususnya di Kota Medan. Seperti sudah ada berkembang di media,” tegas Parsadaan.

Parsadaan menjelaskan bahwa hak-hak Bimtek KPPS sudah jelas ada aturannya. Termasuk uang transportasi maksimal Rp150 ribu. Sehingga tidak boleh dibayarkan atau diberikan di bawah ketentuan itu.

“Transportasi maksimal Rp150 ribu. Sudah ada harga kewajaran dan perkiraan. Sudah kita berikan dalam anggaran,” jelas Parsadaan.

Untuk diketahui, KPU RI merekrut petugas KPPS se-Indonesia berjumlah 5,7 juta petugas untuk bertugas 820.161 tempat pemungutan suara (TPS). Dengan itu, Parsadaan mengatakan sudah anggaran untuk hak-hak ujung tombak KPU itu.

“Untuk Bimtek sudah kita anggarkan se-Indonesia, 5,7 juta petugas (KPPS), sudah kita anggarkan Rp5 triliun,” jelas Parsadaan.

Parsadaan meminta komitmen dari penyelenggara Pemilu di KPU terutama di Kabupaten/Kota, menjalani tugas dan aturan sesuai dengan ketentuan. Jangan coba-coba bermain dengan memotong hak KPPS.

“Saya bilang jangan lagi ada pemotongan, jangan lagi ada bilang anggaran belum turun, itu tidak benar. Tinggal komitmen teman-teman sebagai pelaksana. Mau tidak melakukan sesuai dengan aturan atau tidak,” tutur Parsadaan.

Parsadaan mengatakan bahwa ada komisioner atau anggota KPU di daerah, melakukan pemotongan hak-hak KPPS, sudah jelas ada sanksi tegas sesuai dengan aturan yang akan diberikan.

“Kalau ada seperti itu, pasti ada sanksi sesuai dengan aturan. ASN ada sanksinya, komisioner ada sanksinya juga,” ujar Parsadaan.

Parsadaan mengungkapkan jajarannya, untuk menjalani tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan. Jangan pernah, bermain diluar aturan tersebut.

“Saya sampaikan kepada penyelenggara jalankan tugas dan tanggungjawab yang sudah kita arahkan. Saya berharap ikuti saja, kalau sudah ada berniat, siap-siap ada pak polisi dan pak jaksa. Saya datang kesini melakukan pencegahan,” jelas Parsadaan.

Parsadaan juga mengatakan di Kota Medan, ada hal seperti itu, tapi sudah dilakukan klarifikasi. Bukan ada dugaan pemotongan hak KPPS. Namun, soal administrasi dan sudah diselesaikan oleh KPU Kota Medan.

“(di medan) sudah diselesaikan, saya arahkan dan masalah waktu, bayarkan sebelum keringat orang itu kering, yang harus dibayarkan ya dibayarkan lah,” tandas Parsadaan. (gus/mag-1/ram)

Sharesmile Berbagi Ilmu di Kampung Nelayan Deliserdang

EDUKASI: Kegiatan eduksi Sharesmile di Kampung Nelayan, Kabupaten Deliserdang.(ist/SUMUT POS)

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO- Demi mencerdaskan anak bangsa, Komunitas Berbagi Senyuman yang akrab di kenal dengan Sharesmile, turun langsung ke Kampung Nelayan, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang, Minggu (28/1/2024) kemarin.

Dalam kegiatan ini, tampak kebahagiaan dari puluhan anak-anak yang merupakan warga sekitar, mengikuti acara dengan antusias. Sharesmile, dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk berbagi ilmu pendidikan di desa pesisir pantai, dengan mengusung tema bentuk senyuman.

Ketua Umum Sharesmile, Ferdi menjelaskan kegiatan ini, diadakan dengan aksi belajar mengajar ini. Karena, sharesmile merupakan komunitas yang bergerak dalam ilmu pendidikan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjuran atau Subtainable Development Goals (SDGs), sebagai kunci masa depan Indonesia.

“Tujuan ini, diberlakukan untuk meretas permasalahan yang dialami oleh anak-anak pesisir di kampung nelayan Hamparan Perak pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs nomor 4 kualitas pendidikan, yaitu menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu. Baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi,” jelas Ferdi, Senin (29/1/2024).

Ferdi mengatakan bahwa Sharesmile memberikan pengajaran berupa media baca, tulis dan berhitung serta praktek sains, yang menampilkan penyebab terjadinya banjir dengan menggunakan botol air mineral.

“Pengajaran ini, sesuai dengan analisis yang dilakukan sharesmile bahwa masih banyak anak-anak yang tidak bisa membaca dan menulis serta berhitung disana, kemudian juga kami lihat masih banyak yang membuang sampah di laut, maka itu kami membuat praktek penyebab adanya banjir karena membuang sampah sembarangan,” jelas Ferdi.

Kegiatan yang berlangsung di ruang posyandu hingga sore itu, disambut meriah oleh puluhan anak-anak pesisir mulai dari SD hingga SMP yang bersemangat untuk belajar.

Kepala Lingkungan (Kepling) XII Kampung Nelayan, Awi turut merasa senang dengan kehadiran anak muda bangsa yang masih melek terhadap pendidikan anak di pesisir.

“Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang ingin membagikan ilmunya di sini, sebab tidak semua orang tua mampu untuk memberikan pendidikan tambahan untuk anak-anaknya, semoga dengan hadirnya kalian dapat bermanfaat bagi anak-anak desa,” kata Ferdi.

Diakhir pembelajaran, Anak-anak pesisir pantai itu, kemudian menyatakan rasa senangnya kepada sharesmile, melalui kesan dan pesan yang di sampaikan langsung di depan kelas, sekaligus melatih keberaniannya untuk berbicara didepan umum.

“Terima kasih, sudah mau datang dan mengajari kami membaca, berhitung disini, kami sangat senang, bahagia, kegiatannya meriah,” ujar anak-anak tersebut.

Selain itu, Kepala Dusun setempat, Awi mengapresiasi kegiatan tersebut, dan berharap agar kegiatan ini terus berlanjut.

“Saya berharap kegiatan ini terus dilakukan, jangan hanya sekali saja, karena banyak orang yang datang kesini hanya sekali saja habis itu tidak ada kabar lagi,” kata Awi.(gus/ram)

Menuju WBK/WBBM, Kejari Medan Apel Deklarasi

DEKLARASI: Kajari Medan Muttaqin Harahap menandatangani deklarasi menuju WBK/WBBM, Senin (29/1/2024).

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menggelar Apel Pencanangan Zona Integritas (ZI), menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Senin (29/1/2024).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan Muttaqin Harahap menegaskan, jajaran di Kejari Medan harus melakukan kerja kolektif, ikhlas dan tuntas serta memiliki komitmen bersama untuk serius melakukan pembangunan zona integritas.

“Yang ingin dibangun adalah kekompakan dari semua dan melakukan konsolidasi, optimalisasi serta evaluasi agar tercipta kesamaan gerak langkah dalam pembangunan zona integritas,” katanya.

Menurutnya, sebagai langkah awal telah dibentuk Tim Kerja dan Penunjukkan Agen Perubahan Pembangunan ZI WBK/WBBM Tahun 2024, di lingkungan Kejari Medan serta ada 6 hal yang menjadi titik evaluasi dan optimalisasi Kejari Medan.

“Dalam pembangunan zona integritas yakni manajemen perubahan, tata laksana, manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Muttaqin.

Namun, kata Muttaqin, yang utama fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik. “Agar tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat kepada kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum yang sesuai dengan good and clean government,” tegasnya.

Lanjut dikatakannya, dalam membangun satker berpredikat ZI WBK, Kejari Medan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Apel tersebut dipimpin langsung oleh Muttaqin Harahap dan diikuti seluruh Kasi, Kasubbag dan Pegawai serta PPNPN yang ada di lingkungan satuan kerja Kejari Medan.

Diketahui, kegiatan Apel dan Deklarasi bersama pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM tersebut diikuti secara serentak oleh seluruh Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) se-Sumatera Utara.

Hal itu berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : B-119/L.2/Cr.5/01/2024 tanggal 24 Januari 2024 perihal Pelaksanaan Apel Integritas Satuan Kerja di Wilayah Hukum Sumatera Utara. (man/ram)

Anggota KPU Padangsidimpuan Terjaring OTT, Parsadaan: Ada Sanksi

Anggota KPU RI, Parsadaan Harahap.(BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Parsadaan Harahap angkat bicara terkait dengan oknum anggota KPU Kota Padangsidimpuan, berinsial PH yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan Tim Saber Pungli Polda Sumut.

Parsadaan mengungkapkan KPU RI, sudah menyiapkan sanksi kepada PH, bila mana terbukti melanggar hukum dalam kasus yang menjerat dirinya tersebut.

“Yang jelas, dari kelembagaan ada sanksi, sesuai dengan regulasi dan aturan,” sebut Parsadaan kepada wartawan, disela-sela peninjauan Gudang Logistik KPU Kota Medan, di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Senin (29/1/2024).

Parsadaan menjelaskan kedatangan dirinya, ke Sumatera Utara dalam rangka pencegahan, agar hal serupa tidak terulang kembali di kemudian hari.

Parsadaan menegaskan dan juga mengingatkan kepada seluruh anggota dan komisioner KPU se-Indonesia, jangan melakukan tindakan melawan hukum.

“Saya salah satunya ke Sumatera Utara, dalam rangka pencegahan. Sudah terjadi kan, kita tunggu perkembangan kasus hukumnya seperti apa?,” jelas Parsadaan.

Parsadaan mengatakan pihak KPU RI menyerahkan sepenuhnya proses hukum terhadap anggota KPU Kota Padangsidimpuan kepada Polda Sumut. Namun, ia mengatakan hari ini, belum ada perkembangan informasi diterima pihaknya dari petugas kepolisian.

“Sampai hari ini, kita belum dapat informasi, tersangka atau belum. Yang pasti, bersangkutan sudah dibawa ke Polda Sumut,” kata Parsadaan.

Diberitakan sebelumnya, Tim Saber Pungli Polda Sumatera Utara dilaporkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang anggota KPU Kota Padangsidimpuan, berinsial PH.

Penangkapan terhadap PH dilakukan pihak kepolisian di sebuh cafe di Kota Padangsidimpuan, pada Sabtu dini hari, 27 Januari 2024. Kini, komisioner KPU Padangsidimpuan sudah dibawa ke Markas Polda Sumut, untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Berdasarkan informasi bahwa dalam OTT ini, diduga PH menjanjikan atau mengiming-imingi untuk mengamankan suara seorang Calon Legislatif di Kota Padangsidimpuan pada Pileg tahun 2024 ini.(gus/mag-1/ram)

Selamatkan Bumi, Epson Indonesia Melanjutkan Kegiatan Menanam Mangrove dan Ribuan Pohon

MANGROVE: Jajaran direksi PT Epson Indonesia dan rekan rekan media pada acara pelestarian mangrove di Taman Wisata Alam Angke Kapuk.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mengawali awal tahun 2024 sekaligus series yang ke-10, Epson Indonesia berkomitmen meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia dengan meningkatkan program tanggung jawab sosial (CSR). Pada kegiatan sosial CSR Epson Indonesia, pabrikan printer asal Jepang ini melakukan penanaman pohon mangrove di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, Jakarta Utara, baru-baru ini. Lebih dari 230 batang mangrove ditanam di kawasan tersebut.

M.Husni Nurdin, Head Of Sales Division PT Epson Indonesia, mengatakan, kegiatan penanaman mangrove di TWA Angke Kapuk salah satu rangkaian CSR Epson di tahun fiskal 2023 dan merupakan komitmen Epson Indonesia terhadap lingkungan.

“Ini merupakan bentuk komitmen kita terhadap kelestarian lingkungan, dengan pelestarian mangrove di TWA Angke Kapuk, Jakarta Utara. Epson Indonesia di FY2023 melakukan penanaman mangrove sebanyak 230 bibit, pada tahun sebelumnya kita menanam 220 bibit mangrove. Hutan Mangrove, selain mampu meredam gelombang besar termasuk tsunami, iapun dapat menyerap karbondioksida 5x lebih banyak daripada hutan tropis di dataran tinggi. Dan yang tak kalah pentingnya adalah fungsinya sebagai tempat habitat dan naungan bagi beberapa jenis satwa liar,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ken Savitri Direktur Taman Wisata alam Angke Kapuk menyampaikan terima kasih kepada Epson Indonesia karena telah ikut berperan menjaga kelestarian lingkungan demi mencegah abrasi.

“Harapan saya Epson terus konsisten menanam mangrove di TWA Angke Kapuk dan tetep perhatian terhadap lingkungan dan kalau bisa Epson sering-sering mengadakan event tentang lingkungan,” harapnya.

Sementara itu, Head of Brand & Communication PT Epson Indonesia, Nolly Dhanurendra mengatakan, Kegiatan penanaman mangrove ini dapat dijadikan sebagai momen strategis dalam upaya mengantisipasi dampak perubahan iklim, pencegahan abrasi, dan pengembalian lahan kritis serta upaya dekarbonisasi.

“Dalam jangka Panjang kegiatan penanaman pohon dan penanaman mangrove juga memberikan manfaat secara ekonomus bagi masyarakat yang bergantung pada hasil laut. Kegiatan ini merupakan pula perwujudan dari salah satu poin dalam Sustainable Development Goals (SDGs), yakni poin 13 yang melestarikan dan melindungi bumi dari dampak perubahan iklim. Kawasan konservasi sangat dibutuhkan di Jakarta, ibu kota Indonesia yang sangat kekurangan akan lahan hijau terbuka, memiliki tingkat polusi udara yang cukup tinggi serta mulai mengalami erosi dan abrasi garis pantai,” tutupnya. (rel/ram)