24 C
Medan
Friday, January 2, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 652

Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Baznas dan PT Pelindo Luncurkan Kampung Wisata Ramah Anak

Baznas RI bekerja sama dengan PT. Pelindo saat peluncuran Kampung Wisata Ramah Anak di Lingkungan XIl Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Rabu (24/1/2024).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Republik Indonesia (RI) bekerja sama dengan PT. Pelindo meluncurkan kembali Kampung Wisata Ramah Anak di Lingkungan XIl Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Rabu (24/1/2024).

Pimpinan Baznas RI Bidang SDM, Keuangan, dan Hukum Kolonel CAJ (Purn) Drs. Nur Hamdani mengatakan, Baznas berkolaborasi dengan Pelindo melakukan revitalisasi Kampung Wisata Ramah Anak ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berfokus pada kesehatan, keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi.

Menurutnya, keberadaan Kampung Wisata Ramah Anak ini merupakan langkah yang positif untuk mencipta kan lingkungan holistik bagi anak-anak, serta mendorong pertumbuhan mereka dalam suasana yang baik, dan nyaman.

“Adapun revitalisasi yang dilakukan Baznas dan Pelindo ini diantaranya
perbaikan kolam ikan kawasan wisata, revitalisasi posyandu anak dan lansia bersama Puskesmas, revitalisasi Taman Baca, hingga pelatihan dan bantuan modal UMKM,” ucap Nur Hamdani.

Nur Hamdani menambahkan, pihaknya juga memberikan makanan tambahan yang akan diberikan kepada anak-anak seperti telur ayam, biskuit, susu. Sedangkan untuk lansia berupa tensi darah, cek gula, dan pemberian susu.

“Kami berharap Kampung Wisata Ramah Anak ini dapat meningkatkan kesejahteraan anak-anak serta meningkatkan ketahanan ekonomi komunitas setempat. Kami juga
mengucapkan terima kasih kepada PT Pelindo, atas kerja sama yang baik ini. Semoga kolaborasi ini memberikan manfaat bagi masyarakat seluas-
luasnya,” ujar Nur Hamdani.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Khoiruddin, S.E menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Baznas dan Pelindo yang berupaya mengembangkan masyarakat untuk lebih peduli dalam membangun kampungnya, sehingga kemudian mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Sementara itu, Manajer SDM & Umum PT. Pelindo Regional 1 Belawan Khairul Ulya mengatakan, Kampung Ramah Anak di Belawan Bahari ini memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata di kota Medan, khususnya untuk daerah Belawan.

“Sebelumnya, PT Pelindo menginisiasi Kampung Ramah Anak di Lingkungan XII Kelurahan Belawan Bahari dan sempat terhenti karena Covid 19. Untuk itu, kami menggandeng BAZNAS untuk membangun kembali Wisata Kampung Ramah Anak ini,” ungkap Khairul.

Khairul berharap, Wisata Kampung Ramah Anak ini dapat berjalan secara
berkelanjutan. “Bisa memberikan banyak manfaat bagi anak-anak, masyarakat sekitar dan juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat di sini untuk terampil dalam mengelola kampungnya sebagai wisata sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat,” harapnya.

Di sela-sela kegiatan, Ketua Baznas Kota Medan Muhammad Nursyam, S.Pd.I mengucapkan terima kasih atas kolaborasi dari Baznas dan Pemerintah Kota Medan sehingga Wisata Kampung Ramah Anak ini dapat kembali beroperasi.

“Mudah-mudahan adanya Kampung Ramah Anak ini dapat berdampak baik bagi anak-anak dan masyarakat di sekitar Kelurahan Belawan Bahari,” harap Nursyam.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyebaran bibit ikan yang dilakukan Baznas, MUI dan Pelindo disalah satu tambak ikan di Lingkungan XIl Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan sekaligus peresmian taman bacaan, dan posyandu di lingkungan tersebut.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Baznas Provinsi Sumatera Utara Prof. Mohammad Hatta, Wakil Ketua IV Baznas Provinsi Sumatera H. Azrai Harahap, MA., Ketua Baznas
Kota Medan Muhammad Nursyam, S.Pdl. Ketua MUI Kota Medan Dr. H. Hasan Maksum, Camat Medan Belawan, Yoga Budi Pratama Irawan, S.STP. (mag-1/tri)

Rayakan Ultah Megawati, Meryl Saragih Bagikan 77 Tumpeng ke Masyarakat

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Meryl Rouli Saragih, membagikan 77 tumpeng kepada masyarakat, dalam rangka memperingati ulang tahun (Ultah) ke-77 Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Selasa (23/1/2024).

“Saya ingin merayakan ulang tahun ke-77 Ibu Ketum Megawati Soekarnoputri bersama rakyat. Saya juga sebagai kader, ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibu Ketum dengan memberikan tumpeng sebanyak 77 paket kepada masyarakat Kota Medan,” kata Meryl, kemarin.

Anggota DPRD Sumut yang duduk di Komisi A ini mengatakan, bagi-bagi tumpeng ini dimaksudkan agar masyarakat juga ikut merasakan kebahagian Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. “Saya ingin masyarakat ikut merayakan dan merasakan momentum ulang tahun Ibu Megawati yang merupakan sosok peduli kepada wong cilik. Kami seluruh anggota dan kader PDI Perjuangan dengan penuh syukur mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Megawati Soekarnoputri,” ucapnya.

Meryl mengaku, Megawati adalah sosok the brave lady. “Ibu Bangsa, guru besar kehormatan dan negarawan, simbol harapan bagi demokrasi, meritokrasi dan nasionalisme. Pemimpin yang merajut keanekaragaman dan melestarikan alam. Berdiri teguh merawat kebhinekaan, memelihara martabat bangsa,” terangnya.

“Presiden pertama perempuan, ketua umum partai terlama yang berhasil memimpin partai di segala musim. Tahan dalam tekanan, diam dalam kegaduhan. Diam sebagai nafas kontemplasi, diam sebagai strategi,” imbuhnya.

Di bawah kepemimpinan Megawati, sebut Meryl, Indonesia mampu melewati krisis multidimensi. “Ia berteguh dalam moral politik, mentransformasi pelik kehidupan dalam kebijakan rekonsilitatif dan menjawab tudingan dengan kerja nyata,” ujarnya.

Dari rahim kepemimpinannya pula, lanjut Meryl, PDI Perjuangan melahirkan banyak pemimpin berprestasi yang memajukan negeri dan mensejahterakan rakyat. Bagi Caleg DPRD Sumut periode 2024-2029 Dapil Sumut 2 ini, Megawati menjadi panutan dan teladan bagi dirinya dan semua pihak.

“Saya mengagumi Ibu Megawati yang tegas dan berprinsip dan selalu menjaga konstitusi di Indonesia. Kita tahu sejarahnya bahwa Ibu Megawati Soekarnoputri merupakan sosok presiden paling demokratis sepanjang sejarah di Indonesia. Dan beliau buktikan dengan sikap tak menggunakan kekuasaannya saat tengah mengikuti Pilpres 2004,” pungkasnya. (adz)

Miris, Honor Wasit Liga 3 Belum Dibayar

BUKA: Plt Ketua Asprov PSSI Sumut Fidel Ganis ketika membuka Piala Soeratin U-17, beberapa waktu lalu. (ist)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelaksanaan Liga 3 zona Sumatera Utara yang berakhir, Minggu (21/1) memunculkan cerita miris. Pasalnya honor wasit yang bertugas belum dibayar sepenuhnya oleh Asprov PSSI Sumut hingga Selasa (23/1).

Asprov PSSI Sumut menggelar kompetisi Piala Soeratin U-13, U-15, U-17, dan Liga 3 tingkat provinsi pada musim ini. Keempat kompetisi itu telah berakhir. Namun meski telah berakhir, masih ada kisah miris yang tertinggal.

Salah seorang wasit yang enggan disebutkan namanya mengaku, honor mereka belum sepenuhnya dibayar oleh Asprov PSSI. Asprov PSSI Sumut dikatakan masih melunasi honor untuk Piala Soeratin U-13 dan U-15. Sedangkan Liga 3 baru dibayar sebagian dan Piala Soeratin U-17 belum sama sekali.

“Jadi dari empat kompetisi itu, baru honor bertugas di Piala Soeratin U-13 dan U-15 yang dilunasi. Sedangkan untuk U-17 belum sama sekali dan Liga 3 masih sebagian yang dibayar,” ujar wasit tersebut kepada wartawan, Selasa (23/1).

Wasit tersebut merinci Asprov PSSI Sumut belum membayar honor wasit sebanyak 18 pertandingan di Liga 3 dan 29 pertandingan di Piala Soeratin U-17. “Biasanya honor wasit itu dibayar per pertandingan,” ungkapnya.

Namun para wasit percaya karena Asprov PSSI Sumut berjanji akan membayar semuanya setelah kompetisi selesai. “Jadi Anggota Komite Wasit Asprov PSSI Sumut sebelumnya berjanji bahwa honor wasit akan dibayarkan setelah Liga 3 selesai dan kami memang percaya,” ungkapnya.

Wasit juga sempat berencana untuk mogok memimpin pertandingan pada babak 8 besar Liga 3 zona Sumut. Tapi saat itu Komite Wasit Asprov PSSI Sumut menyarankan agar wasit tetap bertugas karena bila mogok kemungkinan ada sanksi.

“Komite Wasit juga mengatakan sudah koodinasi dengan bidang yang bertanggungjawab bahwa honor wasit akan dibayar setelah Liga 3 selesai,” ungkapnya.

Setelah pertandingan final Liga 3 antara PTPN III melawan Labura Hebat, wasit juga menagih janji Asprov PSSI Sumut. Asprov berjanji akan membayar pada Senin (22/1). “Namun hingga kini belum juga dibayar. Kami berharap agar Asprov PSSI Sumut segera membayar honor itu. Kami juga butuh uang,” harapnya.

Bidang Kompetisi Pertandingan Asprov PSSI Sumut Julius Raja ketika dikonformasi mengakui bahwa pihaknya masih menunggak pembayaran honor wasit Liga 3 zona Sumut. Dia mengakui Asprov PSSI Sumut tidak memiliki uang, sehingga kesulitan membayar honor tersebut.

“Asprov PSSI Sumut memang sedang tidak memiliki uang. Tapi kita pasti membayar honor wasit itu. Sekarang kita sedang berusaha untuk mencari uangnya,” ujar Julius Raja.

Julius Raja tidak bisa memastikan kapan honor wasit itu dibayarkan. Namun dia menyebutkan Asprov PSSI Sumut sedang menunggu subsidi dari PSSI Pusat. “Mungkin setelah subsidi dari PSSI pusat cair,” paparnya.

Pria yang akrab dipanggil King ini menambahkan, dia tidak tau berapa pertandingan honor wasit belum dibayar. Tapi menurut perkiraannya sekitar Rp40 jutaan. “Saya pasti tanggungjawab dengan honor wasit itu. Pasti kita selesaikan semuanya,” pungkasnya. (dek)

Teknologi Digitalisasi Konstruksi semakin Canggih, Hutama Karya Diakui Dunia

Ruas jalan tol yang merupakan salah satu pengerjaan yang di lakukan PT Hutama Karya (Persero).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) menandai tahun 2023 sebagai babak baru dari transformasi yang dilakukan secara menyeluruh pada kinerja keuangan dan bisnis, bidang digitalisasi konstruksi, hingga branding perusahaan. Hutama Karya mencatatkan kinerja keuangan positif pada tahun 2023 (unaudited) dengan mencetak laba bersih sebesar Rp1,66 triliun atau meningkat 215,31 persen dibandingkan tahun 2022. Dari sisi pendapatan, Hutama Karya mencatatkan sebesar Rp27,78 triliun pada tahun 2023.

“Keberhasilan Hutama Karya dalam melakukan aksi korporasi melalui kerja sama investasi bersama Indonesia Investment Authority (INA) atas dua ruas tol di Sumatra menjadi tonggak keberhasilan atas kinerja positif yang diraih Hutama Karya pada tahun 2023,” ujar Budi Harto, Direktur Utama Hutama Karya.

Hutama Karya membukukan kinerja positif setelah melakukan kerja sama investasi melalui dua ruas jalan tol yakni Medan-Binjai (16,8 km) dan Bakauheni-Terbanggi Besar (140,9 km) dengan total transaksi senilai Rp20,5 triliun pada Juni 2023 lalu. Kegiatan kerja sama investasi ini berdampak baik bagi perusahaan utamanya dari sisi kinerja keuangan dengan pengurangan bunga bunga dan cicilan pokok perusahaan pada tahun 2025.

Selain itu, perusahaan membukukan EBITDA tahun 2023 sebesar Rp4,1 triliun atau meningkat 17,44 persen, sedangkan ekuitas perusahaan mencapai Rp115,33 triliun atau tumbuh hingga 36,04 persen. Hutama Karya menduduki posisi peringkat 8 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbesar di Indonesia dari sisi aset dengan total sebesar Rp170,37 triliun atau meningkat 8,96 persen.

Tidak hanya itu, sejalan dengan 5 Prioritas Kerja Presiden RI Joko Widodo Periode 2019-2024, di antaranya terkait mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, Hutama Karya juga berhasil menyelesaikan sejumlah proyek strategis di Indonesia yang dapat mendukung interkoneksi infrastruktur antar kawasan.

Lebih lanjut, Budi Harto menyebutkan secara rinci portofolio proyek yang berhasil dirampungkan, termasuk diantaranya Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Hingga Desember 2023, akumulasi panjang Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang telah dibangun oleh Hutama Karya mencapai 951 km. Sementara itu, puluhan proyek infrastruktur jasa konstruksi lainnya juga berhasil dirampungkan,” ujar Budi Harto.

Deretan jalan tol yang selesai pada tahun 2023 ialah Jalan Tol Sigli Banda-Aceh Seksi 5 & 6 Blang Bintang-Baitussalam (13 km), Jalan Tol Indrapura-Kisaran Seksi Indrapura-Lima Puluh (15 km), Jalan Tol Binjai-Langsa Seksi Stabat-Tanjung Pura (27 km), Jalan Tol Indralaya-Prabumulih (65 km), Jalan Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi-Parapat Seksi Tebing Tinggi-Indrapura (20,4 km) dan Seksi Junction Tebing Tinggi (7 km). Dari sejumlah jalan tol yang selesai, Hutama Karya berhasil mengoperasikan dan meresmikan 7 ruas jalan tol tersebut.

Sedangkan puluhan proyek rampung sepanjang tahun 2023 meliputi proyek Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Pasca Gempa Cianjur Paket 12, Bendungan Ameroro Paket II di Sulawesi Tenggara, Universitas Pendidikan Indonesia Tahap 2 di Bandung, JDU SPAM Regional Mebidang di Sumatera Utara, Jembatan Kretek II di Yogyakarta, Proving Ground Bekasi, Aesthetic Center RSUP Sanglah di Bali, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Mandalika untuk mendukung perhelatan MotoGP di Lombok beberapa waktu lalu, serta Jalan Muri-Kwatisore yang rampung tiga bulan lebih awal guna membuka konektivitas masyarakat di Papua Barat.

Budi melanjutkan, nilai kontrak konstruksi pada tahun 2023 mencapai Rp30,79 triliun dengan kontribusi terbesar dari proyek Jalan dan Jembatan. Nilai ini meliputi Kerjasama Operasional (KSO) sebesar Rp9,23 triliun, dan Non-KSO sebesar Rp 21,55 triliun.

Terdapat 43 proyek yang masih dalam proses konstruksi terdiri dari 12 Proyek EPC, 8 Proyek Gedung, dan 23 Proyek Infrastruktur yang tersebar hampir diseluruh Indonesia. Proyek yang berjalan diantaranya meliputi Universitas Malikussaleh, Tol Tebing Tinggi Serbelawan (Seksi 3), KSPN Danau Toba, Irigasi Rentang, Bendungan Way Apu, RSUP I.G.N.G Ngoerah Bali, Fender Jembatan Pulau Balang, RSIA Sardjito, Menara Turyapada Bali, dan Elevated KA Medan Paket 2.

Di luar pencapaian tersebut, Hutama Karya juga berhasil mengantongi sebanyak 23 kontrak baru yang terdiri dari 16 proyek infrastruktur (jalan, jembatan, bendungan, dll), dan 7 proyek gedung. Perolehan kontrak baru ini tumbuh sebesar 55,10 persen terhadap kontrak baru di tahun 2022.

Untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), Hutama Karya menandatangani berbagai proyek sepanjang tahun 2023 di antaranya meliputi Proyek Jalan Bebas Hambatan IKN Segmen Jembatan Pulau Balang-Sp. Riko senilai Rp2,04 triliun, Proyek Rusun ASN 2 IKN senilai Rp 1,34 triliun, Proyek Jalan Tol IKN Seksi 3A Segmen Karangjoang-KKT Kariangau senilai Rp847 miliar, dan Proyek Kantor Kementerian Koordinator 2 IKN senilai Rp690 miliar.

Ragam Penghargaan Bergengsi Diraih Hutama Karya Sepanjang 2023

Hutama Karya juga mendapatkan pengakuan melalui puluhan penghargaan yang diraih selama tahun 2023. Prestasi yang dikukuhkan berasal dari ragam bidang di lingkup nasional hingga internasional. Penghargaan tersebut seperti ETLE Nasional Presisi Award dari Korps Lalu Lintas Polri, Indonesia Best CSR Award 2023 yang diselenggarakan oleh The Iconomics dengan kategori Best of The Best in Construction Sector Industry Category, Kategori TOP CSR Award on #Star 4 dan TOP Leader on Commitment 2023 pada event TOP CSR Award 2023, Penghargaan “Terbaik 2” untuk kategori Media Audiovisual pada Anugerah Media Humas (AMH) 2023, Pemimpin Terpopuler di Media Sosial 2023 dan Winner INSAN PR Indonesia kategori Manager PR dalam kompetisi Jambore PR Indonesia (JAMPIRO) 2023, serta Juara 2 pada kategori MASTER dalam ajang The Asset Manager 2023.

Di bidang digital construction Hutama Karya juga menorehkan berbagai prestasi cemerlang seperti The Best Paper Research International Award terkait Analisis Reduksi Emisi Karbon-Proyek Bendungan Semantok untuk kategori Environmental Sustainability pada kompetisi 23rd International Conference on Construction Applications of Virtual Reality, di Florence, Italy, Juara 1 Infrastructure Category-Proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Sigli-Banda Aceh, Juara 1 Industry Category-Proyek Jawa 8 & 10 Coal Fired Steam Power Plant 2×1000 MW Suralaya, dan Juara 2 Industry Category-Proyek Open Access RU-VII Kasim pada kompetisi ASEAN Federation of Engineering Organizations (AFEO) BIM Competition 2023 di Bali, dan penghargaan The 2023 Going Digital Awards in Infrastructure Founder’s Honoree pada ajang Year in Infrastructure (YII) Going Digital Awards 2023 untuk kategori Subsurface Modelling & Analysis di Singapore.

Menyongsong Tahun 2024 dengan Strategi Unggulan

Memasuki tahun 2024, Hutama Karya optimis terhadap prospek bisnis infrastruktur dengan mengoptimalkan sejumlah strategi untuk mengeskalasi kinerja perusahaan mulai dari meningkatkan sisi arsitektur Sumber Daya Manusia (SDM) dengan suksesi talenta muda dalam kepemimpinan, restrukturisasi keuangan dengan penurunan hutang berbunga, peningkatan kontrak proyek baru, serta optimalisasi penyerapan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Adanya struktur modal yang kuat akan mengakselerasi penyelesaian proyek, pada tahun 2024 Hutama Karya fokus menyelesaikan pembangunan JTTS Tahap I secara menyeluruh, pengerjaan JTTS Tahap II, serta proyek-proyek PSN dan IKN. Melalui proses transformasi digital konstruksi secara menyeluruh, Hutama Karya akan melakukan pengembangan teknologi Big Data & Artificial Intelligence (AI) dan berbagai teknologi konstruksi digital lainnya untuk tahapan engineering, konstruksi hingga pengendalian investasi. Dalam implementasi Building Information Modelling (BIM) akan dikembangangkan sampai dengan proses persetujuan desain.

“Tentunya yang tidak bisa kita tinggalkan adalah pengendalian biaya, mutu, kualitas serta waktu sehingga kita dapat menyelesaikan setiap proyek dengan baik dan memberi manfaat yang besar.” tutup Budi Harto dalam Rapat Paripurna Tahun 2023 & Rencana Kerja Tahun 2024 di HK Tower, Jakarta, Rabu (17/1). (rel/tri)

Komitmen Perjuangkan Kesetaraan Guru RA, Dedi Iskandar: Punya Hak Mendapatkan Kesejahteraan

Anggota DPD RI, Ust Dedi Iskandar Batubara.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPD RI, Ust Dedi Iskandar Batubara menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan kesetaraan hak bagi guru-guru Raudhatul Athfal agar mendatang kesempatan yang sama dengan tenaga pengajar lainnya.

Menurut Dedi Iskandar, perlu ada regulasi agar para pendidik usia dini ini mendapatkan keadilan. Hal tersebut, disampaikan oleh Dedi Iskandar, usai menerima audiensi Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) Kota Medan pimpinan Hj Khuzaimah dan pengurus lainnya, di Medan, Selasa (23/1) kemarin.

Aspirasi dari para pengurus tersebut menjadi catatan khusus bagi Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI ini.

Dedi Iskandar Batubara menjelaskan bahwa aspirasi dan harapan para guru Raudhatul Athfal (RA) yang setingkat dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) itu, diantaranya adalah bagaimana bisa memperoleh kesempatan untuk bisa ikut dalam penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), seperti diperoleh guru-guru PAUD.

“Tentu sebagai anggota DPD RI, saya menerima aspirasi tersebut dan mendorong pemerintah untuk menerapkan perlakuan yang sama kepada guru-guru RA. Meskipun kita tahu, mereka dibawah pembinaan Kementerian Agama, sesungguhnya para guru ini punya hak dan kesempatan yang sama juga untuk mendapatkan kesejahteraan sebagai pendidik, sekaligus status yang sama sebagai guru profesional bagi anak usia dini,” jelas Dedi Iskandar Batubara yang juga Ketua PW Al-Washliyah Sumut.

Untuk itu, Dedi Iskandar Batubara mendorong dan meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memberikan perhatian dalam bentuk pemberian insentif kepada guru-guru RA. Sebab selam ini, gaji yang diberikan masih sangat minim.

“Karenanya dibutuhkan apresiasi dan perhatian pemerintah daerah, bagi peningkatan kesejahteraan guru-guru RA,” sebut Dedi.

Selain itu, sebagai Anggota Komite III DPD RI, dimana satu diantaranya adalah bidang pendidikan, Dedi Iskandar Batubara pun menyampaikan komitmennya untuk perjuangkan kesejahteraan guru-guru RA, melalui pembuatan regulasi dan Undang-Undang di tingkat pusat.

“Kita akan perjuangkan regulasinya, untuk memberikan kepastian yang lebih kuat bagi kebaikan guru-guru RA,” tegas
Calon DPD RI dapil Sumatera Utara Nomor urut 7 ini.

Sementara Ketua PD IGRA Kota Medan, Hj Khuzaimah bersama pengurus lainnya mengapresiasi pandangan dan komitmen Dedi Iskandar Batubara untuk memperjuangkan aspirasi dan harapan mereka. Pihaknya berharap bisa mendapatkan hak yang sama dengan tenaga guru PAUD, sebagaimana tugas yang mereka emban.(gus)

Terkait Dugaan Suap Seleksi PPPK, Poldasu Periksa Bupati dan Wakil Bupati Madina

Suap-Ilustrasi

SUMUTPOS.CO – Penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Mandailing Natal (Madina), Jafar Sukhairi Nasution dan Wakil Bupati Atika Nazmi Utammi Nasution. Keduanya menjalani pemeriksaan sebagai saksi dugaan suap Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Madina, yang melibatkan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik), Dollar Siregar.

Selain Bupati dan Wakilnya, Polda Sumut juga memeriksa Sekretaris Daerah Madina Alamulhaq Daulay. Hal itu dikatakan Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi di Medan, Selasa (23/1).

“Iya benar. Yang memeriksa Subdit III Tipikor Ditrreskrimsus Polda Sumut, kemarin (Senin, 22 Januari 2024, red). Polisi panggil Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Madina,” ujar Hadi.

Ia menjelaskan, bahwa ketiganya diperiksa dengan kapasitas sebagai saksi. “Kapasitasnya sebagai saksi,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Mandailingnatal (Madina) inisial DHS resmi ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan, di Rumah Tahanan (Rutan) Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapoldasu), Jumat (12/1).

“DHS resmi ditahan hari ini, sesuai gelar perkara oleh Direskrimsus yang dilakukan penyidik unit Tipikor Polda. DHS resmi ditetapkan tersangka,” ujar Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi.

Hadi menjelaskan, saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Kemungkinan penambahan tersangka masih sangat memungkinkan. “Penyidik masih melanjutkan proses. Kita tunggu saja,” katanya.

Sesuai informasi, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Mandailingnatal (Madina), DHS dikabarkan terkena operasi tangkap tangan (OTT) polisi atas dugaan suap seleksi masuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Madina.

Diduga ada delapan orang yang diamankan bersama DHS dan langsung dibawa ke Mapolda Sumut, pada Rabu (3/1) lalu. (dwi/han)

Pj Bupati Nizhamul Sidak ke Kecamatan Medan Deras, Pastikan Pelayanan Terbaik ke Masyarakat

TINJAU: Pj. Bupati Nizhamul didampingi Camat dan Lurah saat meninjau Pasar Rakyat di Kecamatan Medan Deras. IRMAWAN/SUMUT POS.

BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Guna memastikan pelayanan terbaik diberikan kepada masyarakat, Penjabat (Pj) Bupati Batubara Nizhamul, SE MM didampingi beberapa Staf khusus melakukan inspeksi ke Kantor Camat, Puskesmas, dan Pasar Rakyat di Kecamatan Medang Deras, Senin(22/1).

Pj. Bupati Batubara Nizhamul langsung melihat kondisi ruangan kantor camat mulai dari luar hingga ke dalam ruangan, sekaligus menyapa dan berdiskusi dengan Camat Medang Deras Syahrizal beserta staf kecamatan dan Lurah Pangkalan Dodek.

Usai melihat kantor camat, Pj. Bupati dan Camat Medang Deras melihat keadaan pasar rakyat, dan juga meninjau langsung UPT Puskesmas Pagurawan. Di kesempatan itu, Pj. Bupati melihat ada beberapa pasien yang terjangkit malaria dan diberi penanganan di UPT Puskesmas Pagurawan.

Pj. Bupati Batubara mengimbau agar masyarakat menjaga kebersihan, dan peka terhadap genangan-genangan air di sekitar rumah yang bisa menjadi sarang atau awal penyakit malaria. “Kasus malaria ini harus ada penanganan dan jangan sampai melebar. Saya berharap OPD terkait harus bergerak dan tinjau lapangan,” ujar Nizhamul.

UPT Puskesmas Pagurawan dinilai cukup baik oleh Pj. Bupati Batubara mulai dari pelayanan dan fasilitas yang cukup untuk melayani masyarakat dan harus terus ditingkatkan. Setelah dari puskesmas dan pasar, Nizhamul menyempatkan diri mengunjungi UPT SD Negeri 01 Pangkalan Dodek dan Kantor Desa Aek Nauli. (aci/han)

Buntut Cuit #PrabowoGibran2024, Akun Kemhan Dilaporkan ke Bawaslu

LAPORAN: Koalisi Pemilu Bersih 2024 melaporkan akun X Kementerian Pertahanan ke Bawaslu.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Koalisi Pemilu Bersih 2024 yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil melaporkan akun X Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang mencuit #PrabowoGibran2024 ke Bawaslu. Laporan itu terkait dugaan penggunaan fasilitas negara yang mengkampanyekan salah satu pasangan calon Pilpres 2024.

“Pada kali ini substansi yang kami laporkan yakni adalah adanya cuitan di akun resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yakni akun resmi X atau Twitter di mana ada hashtag salah satu pasangan calon yakni pasangan calon Prabowo-Gibran yang di mana di dalam hashtag tersebut ada #PrabowoGibran2024 di mana kami menilai bahwa disitu ada dugaan penggunaan fasilitas negara untuk mempromosikan atau mengkampanyekan salah satu pasangan calon Pilpres 2024,” kata Advokat Themis Indonesia, Ibnu Syamsu Hidayat, di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (23/1).

Adapun Laporan tersebut telah diterima dan teregister dengan Nomor: 035/LP/PP/RI/00.00/I/2024/ tertanggal 23 Januari 2024. Ia menilai, cuit #PrabowoGibran2024 bertentangan dengan UU Pemilu

“Penggunaan hastag Prabowo-Gibran 2024 itu kami nilai bertentangan dengan UU yakni sesuai dengan Pasal 280-282-283 UU Pemilu,” imbuhnya.

Di lokasi yang sama, perwakilan Themis Indonesia, Hemi Lavour Febrinandez, menilai pelanggaran tersebut bukan hanya bersifat administrasi, namun juga struktural pemerintahan. Ia menduga bahwa cuitan itu muncul atas perintah dari petinggi Kemhan.

“Kami menilai ini bukan cuman pelanggaran yang hanya dinilai administrasi, akan tetapi kita harus melihat pelanggaran secara struktural, karena kita tahu bersama Kemhan masih bernuansa militeristik jadi kita harus lihat apakah jangan-jangan ada komando di situ karena mustahil seorang admin medsos kemudian melakukan cuitan terkait dengan hastag tanpa ada perintah,” ujarnya.

Adapun sejumlah barang bukti yang dibawa antara lain tangkapan layar cuitan dan rangkaian kajian terkait dengan peraturan perundang-undangan yang diduga dilanggar oleh Menteri Pertahanan dan juga PNS yang bertanggung jawab menjadi administrator di akun sosial media Kementerian Pertahanan.

Koalisi masyarakat sipil mengklaim ini adalah laporan ketiga yang dilayangkan ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran pemilu. Mereka menegaskan mereka tidak berpihak pada paslon manapun.

Kementerian Pertahanan sudah memberikan klarifikasi usai cuitan #PrabowoGibran2024 di akun media sosial X-nya. Karo Humas Kemhan Brigjen Edwin Adrian mengatakan cuitan tersebut merupakan ketidaksengajaan dari admin.

“Terkait berita yang beredar tentang akun X Kemhan yang mencuit tagar Prabowo-Gibran, perlu kami klarifikasi bahwa hal tersebut terjadi karena adanya ketidaksengajaan (autotext), dari admin Kemhan,” kata Edwin saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Senin (22/1).

Edwin menuturkan kesalahan itu telah diperbaiki. Edwin menyampaikan admin yang memposting cuitan tersebut telah diberi sanksi teguran keras.

“Dan kesalahan telah diperbaiki. Kami telah lakukan evaluasi dan penekanan ulang untuk berhati-hati dalam proses publikasi. Dan, admin telah diberikan sanksi teguran keras, karena kurang berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya,” tuturnya.(jpc/dtk/azw)

Debat Cawapres Tak Beri Solusi Masalah Agraria dan Ekologis

DISKUSI: Manager Pengakuan Wilayah Kelola Rakyat Walhi, Ferry Widodo, dalam diskusi di kantornya, Jakarta, Selasa (23/1).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkritisi jalannya debat calon wakil presiden (Cawapres). Dia menyebut, tiga cawapres tidak menjawab persoalan agraria, pangan, dan ekologi.

“Tiga calon saya pikir sangat jauh bicara (masalah) soal pangan, agraria, dan ekologis,” kata Manager Pengakuan Wilayah Kelola Rakyat Walhi, Ferry Widodo, dalam diskusi di kantornya, Jakarta, Selasa (23/1).

Menurut Ferry, dari tiga calon itu, tidak ada yang pernyataan untuk menyelesaikan masalah konflik agraria. Menurutnya, tak ada yang jelas menjelaskan bagaimana melakukan reforma agraria sejati yaitu menata ulang struktur kepemilikan tanah.

“Kritik terhadap mereka adalah, tak ada yang bisa jelaskan bagaimana bisa mendorong terkait reforma agraria sejati,” katanya.

Dia mengkritik pernyataan dari cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin soal rencana dana desa Rp5 miliar. Menurutnya, anggaran desa yang besar belum tentu bisa selesaian masalah.

“Apakah dana desa Rp5 M itu cukup untuk menjadi anggaran yang cukup untuk pembangunan dan pemberdayaan tingkat desa. Fakta di lapangan, tidak terjadi. Rp1 M dana desa yang dikucurkan saat ini, itu malah menyebabkan angka korupsi di tingkat desa tinggi. Ada 600 kepala desa yang terseret isu korupsi dana desa,” kata Ferry.

Dana desa tak selesaikan masalah agraria di mana terjadi konflik antara masyarakat dengan konsesi industri besar. Sehingga, kemiskinan di desa pun tidak terjadi.

“Dia tak selesaikan persoalan agraria yang sudah diambil oleh konsesi industri besar. Ini titik tekan kita. Mau dinaikkan Rp10 M pun, bukan jaminan penyelesaian konflik agraria dan penuntasan kemiskinan di desa,” katanya.

Tiga pasangan capres memiliki misi dan visi terkait reformasi agraria. Tapi hanya menurutnya tak ada pembahasan bagaimana menyelesaikan masalah konflik agraria. “Kita tegaskan bahwa walaupun dalam visi misi tiga calon ada mengenai reforma agraria. Bagaimana selesaikan konflik?” katanya.

Selain itu, Ferry pun menyinggung soal masalah pangan di Indonesia. Menurutnya, tiga cawapres tidak membahas soal tata kelola dan distribusi pupuk dan pangan di Indonesia.

“Yang jadi persoalan, bukan ketersediaan pupuk, tata kelola, dan distribusi pupuk yang jadi masalah. Di beberapa tempat yang kami temukan, bahwa agen pupuk besar dia telah punya jaringan sendiri. Biasanya, bukan jaringan resmi yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar, dan penimbunan pupuk besar,” katanya.

“Dan bagaimana kemudian atasi distribusi dan tata kelola pupuk, itu tak muncul (di debat),” katanya.

Menurut Ferry, seharusnya tiga cawapres membahas bagaimana menjadikan distribusi lebih pendek. Konsumen seharusnya bisa langsung mendapatkan pupuk atau pangan dari produsen.

“(Cawapres) hanya bicara distribusi pupuk adil, subsidi pupuk, itu sudah lama dan ada. Bagaimana tata kelola dari produsen ke konsumen langsung? Beras punya sembilan mata rantai dari produsen ke konsumen, dari setiap level agen ini mereka ambil margin,” ucapnya.

Sementara itu, Manajer Kampanye Tambang dan Energi WALHI, Fanny Tri Jambore Christanto atau Rere, mengatakan bahwa sampai saat ini pemerintah tidak tuntas mengatasi masalah karbon. Proyek hilirisasi industri yang sering disampaikan oleh cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, menambah emisi karbon di Indonesia.

“Misal pendekatan untuk melakukan hilirisasi. Itu justru menghasilkan karbon dalam sekala besar. Perubahan bentang lahan menyebabkan emisi karbon meningkat,” katanya.

Menurut Rere, kebijakan perusahaan untuk membeli alat kredit karbon untuk mengurangi emisi, tidak menyelesaikan masalah. Hal itu malah membuat perusahaan yang membuat emisi atau emiter semakin berkembang mengambil lahan.

“Ada skema pemerintah tidak dimunculkan (saat debat) tapi jadi masalah dalam skema pembangunan rendah karbon. Bagi kami, skema perdagangan karbon, upaya membiarkan emiter menghasilkan emisi dengan membeli kredit karbon. Emisi tak turun tapi malah pengambilalihan lahan masyarakat,” katanya. (jpc/dtk/azw)

Dugaan Suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian, KPK Tetapkan ASN Kemenhub dan BPK Tersangka Baru

WAWANCARA: Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat diwawancarai wartawan.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kedua tersangka itu berstatus aparatur sipil negara (ASN)

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan, dua orang tersangka itu berasal dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, KPK belum mengumumkan secara resmi identitas dari kedua tersangka baru tersebut.”Satu dari Kemenhub, satu dari BPK,” kata Ali Fikri, Selasa (23/1).

KPK akan mengumumkan identitas tersangka bersamaan dengan penjelasan konstruksi perkara dari masing-masing pihak. Hal itu akan disampaikan saat KPK melakukan upaya paksa penahanan.

Dalam mendalami kasus ini, KPK telah memeriksa Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Sekjen Kemenhub), Novie Riyanto pada Kamis (18/1). KPK mendalami pengetahuan Novie Riyanto mengenai adanya dugaan pengaturan pemenang lelang proyek.

Tim penyidik juga mencecar Novie mengenai pengondisian temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Novie diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka baru kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub. “Dikonfirmasi terhadap saksi atas dugaan adanya pengaturan para pemenang lelang termasuk pengondisian temuan audit BPK,” ujar Ali, Senin (22/1).

Tak hanya itu, tim penyidik juga mendalami pengetahuan Novie mengenai penunjukkan pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk sejumlah proyek pengadaan di Kemenhub. KPK sebelumnya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Novie Riyanto, dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Novie diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk dua tersangka baru yang belum diungkapkan identitasnya oleh KPK. (jpg/ila)

Ali menjelaskan, kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan suap DJKA dengan terpidana Bos PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto dkk. Disinyalir, dua ASN di Kemenhub telah ditetapkan sebagai tersangka baru. “Menindakanjuti berbagai fakta hukum dalam persidangan terpidana Dion Renato Sugiarto dkk, benar KPK saat ini mengembangkan lagi proses penyidikannya dengan menetapkan tersangka baru yaitu dua orang ASN,” ucap Ali.

Dalam kasus ini, KPK sebelumnya menjerat Direktur Prasarana Perkeretapian DJKA Kemenhub Harno Trimadi. Selain Harno, KPK juga menetapkan tersangka PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah (BTP Jabagteng) Bernard Hasibuan, Kepala BTP Jabagteng Putu Sumarjaya, PPK BPKA Sulsel Achmad Affandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah, dan PPK BTP Jabagbar Syntho Pirjani Hutabarat. (jpg/ila)

1...651652653...15,603Page 652 of 15,603

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor