Home Blog Page 68

Lahan Puskesmas Mandala di Deliserdang, Desak Pemko Segera Ambil Langkah

RAPAT: Suasana rapat pembahasan revisi Perda tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, bersama para kepala puskesmas se-Kota Medan, Senin (20/4/2026).
RAPAT: Suasana rapat pembahasan revisi Perda tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, bersama para kepala puskesmas se-Kota Medan, Senin (20/4/2026).

Permasalahan status lahan dan keterbatasan fasilitas masih menjadi tantangan serius bagi sejumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kota Medan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Puskesmas Mandala yang hingga kini berdiri di luar wilayah administratif kota.

Fakta ini mencuat dalam rapat pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan yang digelar oleh DPRD Kota Medan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), bersama para kepala puskesmas se-Kota Medan, Senin (20/4/2026).

Kepala Puskesmas Mandala Lina Sari Lubis, mengungkapkan bahwa lahan puskesmas yang dipimpinnya berada di wilayah Kabupaten Deliserdang, tepatnya di Kecamatan Percut Seituan. Kondisi ini membuat aset tersebut tidak tercatat sebagai milik Pemerintah Kota Medan.

“Situasi ini tentu menjadi kendala dalam pengembangan fasilitas maupun peningkatan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat,” ujarnya.

Pihaknya telah mengajukan persoalan ini kepada Dinas Kesehatan Kota Medan agar segera ditindaklanjuti. Kepastian status lahan dinilai krusial untuk mendukung optimalisasi pelayanan publik.

Keluhan serupa juga disampaikan Kepala UPT Puskesmas Sentosa Baru, Hari Putra Dermawan, yang menyebut keterbatasan lahan menjadi hambatan dalam pengembangan layanan kesehatan di wilayahnya.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kota Medan, Afif Abdillah, meminta Dinas Kesehatan segera menyampaikan laporan resmi kepada DPRD sebagai dasar tindak lanjut. “DPRD harus dilibatkan secara aktif agar bisa memberikan dorongan dan memastikan persoalan ini tidak berlarut-larut,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut juga terungkap adanya alokasi anggaran sekitar Rp50 miliar untuk pembelian lahan. DPRD berharap anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal guna mengatasi persoalan lahan puskesmas yang hingga kini masih bermasalah, demi peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat di Kota Medan. (map/ila)

Imigrasi Belawan Hadirkan Eazy Paspor di Pujakesuma

EAZY PASPOR: Petugas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan menghadirkan program Eazy Paspor di lingkungan Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuma pada Selasa (21/4/2026) (Dok : Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan)
EAZY PASPOR: Petugas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan menghadirkan program Eazy Paspor di lingkungan Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuma pada Selasa (21/4/2026) (Dok : Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan)

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menghadirkan program Eazy Paspor. Kali ini, layanan jemput bola tersebut digelar di lingkungan Paguyuban Keluarga Besar Pujakesuma pada Selasa (21/4/2026), bertepatan dengan momentum peringatan Hari Kartini.

Pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di Pendopo Agung Pujakesuma sejak pukul 09.00 WIB hingga 15.00 WIB ini mendapat sambutan yang sangat positif dari masyarakat. Sejak pagi hari, warga terlihat antusias mendatangi lokasi untuk mengurus paspor tanpa harus datang langsung ke kantor imigrasi.

Berdasarkan data pelaksanaan, sebanyak 44 permohonan paspor berhasil dilayani dalam satu hari. Rinciannya, 31 permohonan merupakan pembuatan paspor baru, sementara 13 lainnya adalah permohonan penggantian paspor. Angka tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan dokumen perjalanan yang mudah diakses dan efisien.

Ketua Umum DPP Pujakesuma, Eko Sopianto, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kehadiran layanan Eazy Paspor di tengah masyarakat. Ia menilai program ini sangat membantu, terutama bagi warga yang memiliki keterbatasan waktu maupun akses untuk datang ke kantor imigrasi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Imigrasi Belawan atas kehadiran di Pendopo Agung Pujakesuma dalam hal jemput bola melayani warga masyarakat untuk membuat paspor pada peringatan Hari Kartini, 21 April 2026. Ini sangat membantu masyarakat kami,” ujar Eko.

Menurutnya, kehadiran layanan ini tidak hanya mempermudah proses administrasi, tetapi juga menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat komunitas.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko, menjelaskan bahwa Eazy Paspor merupakan salah satu inovasi unggulan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam rangka mendekatkan layanan ke masyarakat. Program ini dirancang khusus untuk menjangkau komunitas, instansi, maupun kelompok masyarakat yang membutuhkan layanan kolektif.

“Program Eazy Paspor merupakan inovasi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat, khususnya bagi komunitas atau kelompok yang membutuhkan kemudahan akses pembuatan paspor tanpa harus datang langsung ke kantor imigrasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, melalui pendekatan jemput bola, pihaknya ingin memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan kemudahan layanan keimigrasian secara merata, cepat, dan transparan.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Eko Yudis Parlin Rajagukguk, menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan inovasi pelayanan publik yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, layanan Eazy Paspor menjadi salah satu strategi efektif dalam meningkatkan jangkauan pelayanan sekaligus mengurangi antrean di kantor imigrasi.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui berbagai inovasi, termasuk layanan jemput bola seperti Eazy Paspor ini. Dengan cara ini, kami bisa hadir lebih dekat dan memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat,” ungkapnya, Rabu (22/4/2026).

Ia juga berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan, baik di lingkungan komunitas, instansi pemerintah, maupun swasta, sehingga semakin banyak masyarakat yang terbantu dalam pengurusan dokumen perjalanan.

Eko Yudis menegaskan bahwa kehadiran negara harus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam hal pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan administratif.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan masyarakat semakin terbantu dalam pengurusan dokumen perjalanan, sekaligus memperkuat kehadiran negara dalam memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan,” tuturnya.

Momentum peringatan Hari Kartini juga menjadi nilai tambah dalam pelaksanaan kegiatan ini. Semangat emansipasi dan pelayanan kepada masyarakat tercermin dari upaya Imigrasi Belawan dalam menghadirkan layanan yang inklusif dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Dengan terselenggaranya kegiatan Eazy Paspor di Pujakesuma ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen perjalanan semakin meningkat, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan komunitas dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Imigrasi Belawan pun kembali menegaskan komitmennya dalam mengusung semangat “Imigrasi untuk Rakyat”, dengan menghadirkan layanan yang tidak hanya cepat dan mudah, tetapi juga humanis dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas.(san/ila)

Komisi III DPRD Langkat Tinjau PT Tirta Investama, Dorong Peningkatan Retribusi ABT

TINJAU: Komisi III DPRD Kabupaten Langkat saat meninjau PT Tirta Investama Langkat di Desa Pasar VI Kwala Mencirim, Sei Bingai, Selasa (21/4/2026)
TINJAU: Komisi III DPRD Kabupaten Langkat saat meninjau PT Tirta Investama Langkat di Desa Pasar VI Kwala Mencirim, Sei Bingai, Selasa (21/4/2026)

LANGKAT – Komisi III DPRD Kabupaten Langkat melakukan peninjauan langsung ke PT Tirta Investama Langkat di Desa Pasar VI Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, Selasa (21/4/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor retribusi Air Bawah Tanah (ABT).

Ketua Komisi III DPRD Langkat, Pimanta Ginting, mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi terkini operasional perusahaan setelah sebelumnya dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

  Dalam RDP tersebut, pihak perusahaan menyampaikan bahwa saat ini hanya memanfaatkan tiga sumber mata air dari sebelumnya lima sumber.“Kami ingin memastikan langsung kondisi di lapangan, karena berkurangnya sumber air yang digunakan berdampak pada menurunnya retribusi ABT,” ujar Pimanta.

Hasil peninjauan menunjukkan bahwa PT Tirta Investama memang hanya mengoperasikan tiga sumber mata air untuk produksi. Menyikapi hal tersebut, Komisi III mendorong perusahaan agar dapat mengoptimalkan kembali pemanfaatan sumber air yang tersedia guna meningkatkan kontribusi terhadap PAD. “Kami berharap produksi dapat ditingkatkan kembali sehingga berdampak positif terhadap penerimaan daerah,” ujarnya.

Kunjungan Komisi III diterima oleh Stakeholder Relation Manager PT Tirta Investama Langkat Riswan Harahap, bersama Koordinator CSR Ramli Rudi Siagian.

Riswan menjelaskan bahwa sejak Mei 2025, dua sumber mata air tidak lagi digunakan karena kapasitas produksi dinilai sudah mencukupi. Kedua sumber tersebut kini difungsikan sebagai sumur pantau. “Produksi saat ini masih mencukupi kebutuhan distribusi, sehingga dua sumber air tersebut tidak dioperasikan,” jelas Riswan.

Riswan juga menegaskan komitmen perusahaan untuk tetap berkontribusi terhadap daerah, termasuk melalui penyerapan tenaga kerja lokal serta program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Selain itu, perusahaan yang memproduksi air minum dalam kemasan bermerek AQUA tersebut juga melakukan penghijauan di area lahan seluas sekitar lima hektare sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam kesempatan tersebut, pihak perusahaan juga berharap Pemerintah Kabupaten Langkat dapat memperlebar akses jalan menuju lokasi pabrik guna mengurangi potensi kemacetan akibat tingginya lalu lintas kendaraan di sekitar kawasan industri.(mag-6/ila)

Pemkab Karo Wujudkan Generasi Tangguh Berkarakter

KUNKER: Ketua TP PKK Karo, Roswhita melakukan kunjungan kerja ke Desa Rumah Berastagi.
KUNKER: Ketua TP PKK Karo, Roswhita melakukan kunjungan kerja ke Desa Rumah Berastagi.

KARO-Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Karo, Roswhita Antonius Ginting, melakukan kunjungan kerja dalam rangka pembinaan Desa Percontohan PKK Kategori Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) di Desa Rumah Berastagi. Kegiatan yang dipusatkan di Losd Desa Ujung Aji, Selasa (21/4).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemerintah Kabupaten Karo dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Dalam arahannya, Roswhita Antonius Ginting menekankan bahwa pola asuh yang tepat di lingkungan keluarga adalah fondasi utama untuk mencegah berbagai permasalahan sosial, mulai dari kenakalan remaja hingga penyalahgunaan narkoba.

“Pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang bukan sekadar slogan, melainkan tindakan nyata. Kita ingin memastikan anak-anak di Desa Rumah Berastagi tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan mental dan karakter mereka agar menjadi generasi yang tangguh dan beretika,” ujarnya.

  Kegiatan pembinaan ini tidak hanya melibatkan kader PKK, tetapi juga didukung oleh berbagai instansi terkait guna memberikan edukasi yang komprehensif bagi warga desa. Pembinaan difokuskan pada penguatan peran orangtua dalam mengawasi penggunaan teknologi oleh anak, pentingnya literasi melalui dukungan Dinas Perpustakaan, serta pemahaman wawasan kebangsaan dari Bakesbangpol.

Selain itu, DP3AP2KB memberikan pendampingan terkait perlindungan hak anak dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Ketua TP PKK berharap melalui program desa percontohan ini, Desa Rumah Berastagi dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Kabupaten Karo dalam mengimplementasikan 10 Program Pokok PKK, khususnya pada kelompok kerja (Pokja) I yang membidangi PAAR.

Acara ditutup dengan sesi dialog interaktif antara warga desa dengan tim pembina kabupaten, di mana masyarakat antusias berkonsultasi mengenai tantangan pola asuh di era digital saat ini. (deo/ila)

Pemkab Dairi Wujudkan Kabupaten Layak Anak

FOTO BERSAMA: Sekda Dairi Surung Charles Lamhot Bantjin dan Mohammad Andi dari Dinas P3AP2KB Pemprovsu serta lainnya, foto bersama usai lakukan advokasi dan sosialisasi, Selasa (21/4).istimewa.
FOTO BERSAMA: Sekda Dairi Surung Charles Lamhot Bantjin dan Mohammad Andi dari Dinas P3AP2KB Pemprovsu serta lainnya, foto bersama usai lakukan advokasi dan sosialisasi, Selasa (21/4).istimewa.

DAIRI– Pemerintah Kabupaten Dairi terus memperkuat komitmennya dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak sebagai langkah strategis untuk kembali meraih predikat Kabupaten Layak Anak (KLA).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan advokasi dan sosialisasi kebijakan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari lembaga non-pemerintah, insan media, hingga dunia usaha. Kegiatan ini digelar oleh Dinas P3AP2KB Kabupaten Dairi di Aula Hotel Beristra, Selasa (21/4/2026).

Sekretaris Daerah Dairi Surung Charles Lamhot Bantjin, yang juga menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas KLA, menegaskan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya menghidupkan kembali capaian KLA yang pernah diraih pada tahun 2022 dengan predikat Madya.

“Ini adalah langkah konkret untuk memperkuat komitmen kita bersama dalam memenuhi hak anak dan menciptakan lingkungan yang aman serta ramah anak,” ujarnya saat membuka kegiatan.

Ia menjelaskan, keberhasilan mewujudkan Kabupaten Layak Anak tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata. Diperlukan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan yang telah disusun dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

Menurutnya, peran media sangat strategis dalam menyebarluaskan informasi dan edukasi terkait perlindungan anak. Sementara itu, dunia usaha diharapkan dapat berkontribusi melalui kebijakan ramah anak di lingkungan kerja maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama untuk memastikan anak-anak kita tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan mereka secara optimal,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, narasumber dari Dinas P3AP2KB Provinsi Sumatera Utara Mohammad Andi, menekankan pentingnya keterlibatan lembaga non-pemerintah sebagai mitra aktif dalam pendampingan serta pengawasan implementasi kebijakan perlindungan anak.

Ia menyebut, advokasi dan sosialisasi seperti ini diharapkan mampu membangun sinergi yang kuat antar pihak, sehingga upaya pemenuhan hak anak dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata di masyarakat.

“Sinergi yang baik juga akan mendukung pertukaran data dan informasi antar lembaga sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran,” ujar Andi.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas P3AP2KB Dairi, Nitawaty Sitohang, perwakilan kepolisian, kejaksaan, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan kecamatan dan desa.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Dairi berharap komitmen bersama dalam perlindungan anak semakin kuat, sehingga cita-cita menjadikan Dairi sebagai Kabupaten Layak Anak dapat kembali terwujud dalam waktu dekat. (rud/ila)

TNI dan Masyarakat Perbaiki Jembatan Gantung di Madina

PERBAIKI JEMBATAN: Prajurit TNI saat memperbaiki jembatan gantung, di Desa Simpang Duhu Dolok, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Madina. (Istimewa/Sumut Pos)
PERBAIKI JEMBATAN: Prajurit TNI saat memperbaiki jembatan gantung, di Desa Simpang Duhu Dolok, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Madina. (Istimewa/Sumut Pos)

MEDAN – Kodam 1/Bukit Barisan (BB) melalui Kodim 0212/Tapanuliselatan (Tapsel) bersama masyarakat kembali melaksanakan kegiatan perbaikan jembatan gantung, dengan sasaran di Desa Simpang Duhu Dolok, Kecamatan Ulupungkut, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Selasa (21/4) kemarin.

Jembatan itu sebelumnya rusak akibat diterjang banjir sehingga mengganggu aktivitas warga.

Jembatan gantung yang diperbaiki memiliki panjang sekitar 20 meter dan lebar 1,8 meter. Infrastruktur tersebut menghubungkan Desa Simpang Duhu Dolok menuju Desa Simpang Pining di Kecamatan Ulupungkut, yang selama ini menjadi jalur penting mobilitas masyarakat.

Dengan rusaknya jembatan ini, warga mengalami kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari, khususnya menuju lahan perkebunan dan akses antardesa.

Oleh karena itu, perbaikan ini diharapkan dapat segera memulihkan konektivitas dan menunjang kembali aktivitas ekonomi masyarakat.

Pengerjaan jembatan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan personel Koramil 14/Kotanopan Kodim 0212/TS bersama pekerja/tukang dan masyarakat. Adapun, tahapan pekerjaan yang telah dilaksanakan meliputi pengecoran pondasi dan blok beton di sisi tepi dekat, pembuatan mal foot plat, perakitan besi, pengecoran foot plat, serta proses pengecatan. Saat ini, pembangunan jembatan gantung tersebut masih terus dikerjakan.

Kapendam I/BB, Kolonel Inf Asrul Kurniawan Harahap, Rabu (22/4), menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian TNI terhadap kebutuhan masyarakat.

“Melalui gotong royong antara TNI dan masyarakat, diharapkan perbaikan jembatan gantung ini dapat segera rampung sehingga akses kembali lancar dan roda perekonomian warga dapat berjalan dengan baik,” ujarnya. (dwi/azw)