28 C
Medan
Saturday, April 11, 2026
Home Blog Page 69

Polsek Kuala Resort Langkat Ungkap Kasus Perusakan dan Pemerasan

Kantor Polsek Kuala Resort Langkat di Jalan Lintas Binjai-Kuala, Kelurahan Bela Rakyat
Kantor Polsek Kuala Resort Langkat di Jalan Lintas Binjai-Kuala, Kelurahan Bela Rakyat

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Unit Reskrim Polres Kuala mengungkap kasus tindak pidana perusakan dan pemerasan yang diduga dilakukan pria berinisial AS alias Lingga, Jumat (9/1). Peristiwa itu terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pekankuala, Kecamatan Kuala, Rabu (7/1) siang.

Peristiwa bermula dari korban atas nama Dedek Taufik saat melintas dengan satu mobil pickup BK 8704 SG yang membawa dua ekor lembu menuju Kota Binjai. Setibanya di lokasi kejadian, mobil korban diduga dilempar oleh pelaku. Menurut Kapolsek Kuala AKP Syamsul Bahri, lemparan batu yang diduga dilakukan pelaku terkena pada bagian bak kanan belakang mobil. Akibatnya mengalami lecet dan cat mengelupas.

“Kejadian ini mengakibatkan kerugian material oleh korban Rp1.250.000 dan melaporkan hal tersebut ke Polsek Kuala,” ungkap Syamsul.
Laporan korban ditindaklanjuti polisi dengan melakukan penyelidikan. Hasilnya, diperoleh informasi, pelaku berada di sekitar Jembatan Kuala.

“Mendapat informasi itu, petugas bergerak ke lokasi dan mengamankan pelaku dengan membawa ke Polsek Kuala untuk proses hukum lebih lanjut,” tutur Syamsul.
Sejumlah saksi telah dilakukan pemeriksaan oleh petugas. Juga pemeriksaan lokasi kejadian dan akhirnya mengamankan pelaku beserta barang bukti yang diduga digunakan untuk melakukan perusakan.

Langkah cepat ini menunjukkan komitmen Polsek Kuala dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Juga komitmen Polri dalam memberi perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum secara tegas namun humanis.

Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, diimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan setiap kejadian atau gangguan kamtibmas melalui Call Center Polri 110, yang aktif 24 jam dan bebas pulsa, guna mendapatkan penanganan cepat dari pihak kepolisian. (ted/mag-6/saz)

Perlunya Peran Media Sosial untuk Menekan Pernikahan Dini dan Stunting di Kalimantan Selatan

Oleh: Hardiman Naingggolan, Rika Agustinah
(Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin)

KASUS perceraian di Indonesia mulai dari tahun 2019 sampai 2025 selalu mengalami peningkatan, sedangkan angka pernikahan semakin menurun setiap tahun. Berbeda dengan di Kalimantan Selatan, kasus pernikahan dini dan stunting masih terbilang cukup tinggi.

Tercatat angka pernikahan anak usia 15-19 tahun (ASFR) di Kalimantan Selatan rata-rata mencapai 23,8%. Paling banyak terjadi di Kabupaten Tapin mencapai 32,5% dan Barito Kuala 26,7%.

Sementara angka stunting di Kalsel pada 2024 sebesar 23,9%. Angka ini jauh di atas stunting nasional 19,8%. Kabupaten Banjar menempati posisi teratas 32,3%, disusul Kabupaten Hulu Sungai Utara 27,6% dan Kota Banjarmasin 26,5%. Angka pernikahan dini di Kalsel jauh di atas rata-rata nasional 18%.

Terjadinya pernikahan dini di Kalimantan Selatan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti minimnya ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh lingkungan dan budaya, keyakinan, dan pergaulan. Salah satu contoh, pernikahan dini pada Orang Banjar terjadi akibat tren dan pengaruh adat yang berkembang. Efek negatif yang bisa muncul akibat pernikahan dini tidak terlalu diindahkan, karena anggapan menikah di usia dini adalah hal yang wajar di masyarakat.

Pada kenyataanya pernikahan dini pada usia 15-19 tahun malah memunculkan beberapa resiko pada berbagai aspek, antara lain:

1. Kesehatan
a. Kematian ibu dan bayi, di samping rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak.
b. Melahirkan di usia <20 tahun dan >35 tahun memiliki resiko tinggi.
c. Ibu yang hamil di usia <20 seringkali mengalami prematuritas dan besar kemungkinan akan cacat bawaan fisik dan mental.

2. Fisik
Umumnya pasangan di usia yang masih sangat muda tidak memiliki keterampilan fisik yang mampu digunakan untuk mencari penghasilan. Padahal faktor ekonomi menjadi
signifikan dalam berumah tangga. Sedangkan ketergantungan dengan orang tua harus dihindari ketika sudah berumah tangga.

3. Mental/Jiwa
Umumnya juga pasangan di usia muda belum mampu mengemban tanggungjawab moral, maka tidak jarang mereka mengalami goncangan mental akibat emosional yang belum matang.

4. Pendidikan
Pernikahan memerlukan pengetahuan yang tinggi dan persiapan yang matang. Oleh karena itu, aktif dalam kegiatan pendidikan menjadi penting di usia muda. Kealpaan akan aspek ini akan berakibat besar pada goncangan mental atas permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga.

5. Kependudukan
Menikah di usia muda diprediksi mempunyai kesuburan yang tinggi (fertilitas), sehingga menikah di usia dini sebenarnya tidak mendukung pembangunan pada aspek kesejahteraan.

6. Kelangsungan Rumah Tangga
Menikah di usia dini dianggap rawan dan belum stabil karena tingkat kemandirian masih rendah. Oleh Karena itu banyak terjadi perceraian.

Dalam kasus tersebut media masa dan media digital seharusnya bisa turut berperan serta dalam mengatasi pernikahan dini di umur yang tebilang cukup muda. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan remaja. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga membentuk cara pandang, norma sosial, dan perilaku, termasuk dalam hal pernikahan.

Kontribusi media sosial dalam membentuk opini publik dan persepsi remaja terhadap pernikahan muda, sehingga perlu adanya intervensi melalui peningkatan literasi digital, pendidikan kesehatan reproduksi, serta penguatan peran keluarga dan sekolah dalam mendampingi proses tumbuh kembang remaja secara sehat dan kritis terhadap informasi digital.

Dalam konteks ini saya berpendapat bahwa pengaruh budaya, keyakinan, serta lingkungan tempat tinggal sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat di Kalimantan Selatan. Pada kenyataanya pernikahan dini yang terjadi tidak dapat dipungkiri menciptakan percerayan di usia yang terbilang cukup muda dengan berbagai macam faktor.

Pada 2024 hingga awal 2025, Banjarmasin mencatat angka perceraian tertinggi di Kalimantan Selatan. Hingga Februari 2025 terjadi 997 kasus perceraian di Banjarmasin yang didominasi oleh cerai gugat (istri yang menggugat), dengan penyebab utama perselisihan, masalah ekonomi (termasuk judi online), ketidakdewasaan usia pernikahan (25-40 tahun), serta pengaruh media sosial.

Pemerintah Kota melalui DPPKBPM berupaya meningkatkan pembinaan pernikahan dini dan calon pengantin untuk menekan angka ini. Mereka menekankan pentingnya usia ideal pernikahan dan kesiapan mental. Peran orang tua sangat penting dalam pembentukan pola pikir anak serta media digital bisa menjadi acuan informasi tentang pernikahan dini yang terjadi di lingkungan masyrakat.

GM PLN UID Sumatera Utara Ajak Insan PLN Melayani dengan Sepenuh Hati dan Utamakan K3

General Manager PLN UID Sumut, Mundhakir saat memastikan petugas memahami Prosedur pekerjaan pada kondisi ketinggian.
General Manager PLN UID Sumut, Mundhakir saat memastikan petugas memahami Prosedur pekerjaan pada kondisi ketinggian.

MEDAN— Manajemen PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara terus memperkuat komitmen pelayanan prima dengan melakukan kunjungan kerja ke unit-unit layanan terdepan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan kualitas pelayanan, keandalan pasokan listrik, serta penerapan budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang konsisten di seluruh lini operasional.

General Manager PLN UID Sumatera Utara Mundhakir, bersama Senior Manager Distribusi Dicky Hiwardi dan Senior Manager Perencanaan Efi Ziarman, melaksanakan rangkaian kunjungan kerja yang berlangsung pada 7–9 Januari 2026. Pada hari pertama, rombongan mengunjungi ULP Kisaran, ULP Simpang Kawat, ULP Aek Kanopan, ULP Aek Kota Batu, UP3 Rantau Prapat, dan ditutup di ULP Rantau Prapat Kota.

Dalam dialog langsung bersama para petugas, Mundhakir menegaskan bahwa Unit Layanan Pelanggan (ULP) merupakan garda terdepan PLN dalam menjawab kebutuhan serta keluhan pelanggan. Di tengah peran listrik yang kini telah menjadi kebutuhan primer masyarakat, layanan yang responsif, profesional, dan berempati menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik.

“Listrik hari ini bukan lagi sekadar penunjang, tetapi sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, mari kita layani pelanggan dengan sepenuh hati—dengan empati, kepedulian, dan semangat melayani,” ujar Mundhakir.

Ia menambahkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan harus berjalan seiring dengan disiplin penerapan K3. Setiap pekerjaan wajib dilaksanakan secara detail, terstruktur, dan terukur, dengan kepatuhan penuh terhadap standar operasional prosedur (SOP) serta ketentuan keselamatan kerja.

“Tidak ada pekerjaan yang lebih penting dari keselamatan. Pastikan setiap tugas dilaksanakan sesuai SOP dan prinsip K3. Kita ingin pekerjaan yang rapi, terencana, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga berdampak nyata bagi keandalan layanan dan keselamatan insan PLN,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Mundhakir juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh petugas yang telah berkontribusi dalam percepatan pemulihan kelistrikan di wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Tapanuli Utara pascabencana alam. Dedikasi dan kepedulian insan PLN dinilai menjadi energi positif dalam menghadirkan kembali terang sekaligus harapan bagi masyarakat.

Kunjungan kerja ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana evaluasi operasional, tetapi juga ruang penguatan nilai-nilai pelayanan sepenuh hati, keselamatan kerja, dan kolaborasi, sejalan dengan komitmen PLN UID Sumatera Utara untuk terus meningkatkan kualitas layanan yang andal, aman, dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan. (ila)

Telkomsel Hadirkan Keandalan Jaringan, Siapkan 45 Ton BBM Dukung Pemulihan Pascabencana di Sumatera

Medan, Sumutpos.co — Di tengah proses pemulihan pascabencana yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Sumatera, Telkomsel memastikan masyarakat tetap dapat terhubung dan mengakses informasi penting. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat operasional jaringan telekomunikasi agar layanan tetap berjalan optimal meski pasokan listrik di beberapa lokasi belum sepenuhnya pulih.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Telkomsel siapkan bahan bakar dalam jumlah besar untuk mendukung operasional genset dan sistem catu daya sementara pada Base Transceiver Station (BTS) di wilayah terdampak. Dukungan energi ini memungkinkan BTS tetap beroperasi, sehingga layanan komunikasi masyarakat dapat terus terjaga selama masa darurat dan transisi pemulihan.

Langkah ini menjadi krusial mengingat stabilitas jaringan sangat dibutuhkan masyarakat, tidak hanya untuk berkomunikasi dengan keluarga, tetapi juga untuk mendapatkan informasi penting, mendukung koordinasi di lapangan, serta menunjang berbagai aktivitas pemulihan pascabencana.

*Vice President Area Network Operations Sumatera Telkomsel, Nugroho Adi Wibowo,* menyampaikan bahwa upaya tersebut merupakan wujud konsistensi Telkomsel dalam menjaga keandalan jaringan di situasi krisis.

“Di masa darurat, konektivitas menjadi kebutuhan esensial bagi masyarakat. Selama pasokan listrik utama belum sepenuhnya pulih, kami memastikan BTS tetap beroperasi melalui dukungan energi yang berkelanjutan agar layanan komunikasi masyarakat tidak terputus,” ujarnya.

Distribusi bahan bakar dilakukan secara bertahap ke berbagai BTS prioritas di Area Sumatera dengan mempertimbangkan kondisi akses, kebutuhan riil di lapangan, serta tingkat urgensi layanan di masing-masing wilayah. Upaya ini melengkapi langkah-langkah pemulihan lainnya yang terus dilakukan Telkomsel, seperti pengoperasian perangkat Combat, penguatan kapasitas jaringan, serta koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

“Fokus kami adalah memastikan masyarakat di wilayah terdampak tetap terhubung dan dapat beraktivitas dengan dukungan jaringan yang andal. Telkomsel akan terus mengerahkan seluruh sumber daya dan berkolaborasi dengan berbagai pihak hingga kondisi jaringan dan pasokan listrik kembali pulih secara optimal,” tambah Nugroho.

Ke depan, Telkomsel akan terus memantau kondisi jaringan dan perkembangan pemulihan infrastruktur pendukung di seluruh wilayah Sumatera. Perusahaan berkomitmen untuk terus hadir mendampingi masyarakat, tidak hanya di saat normal, tetapi juga dalam menghadapi masa-masa paling menantang.

Edukasi Kebencanaan Dinilai Kunci Pengurangan Dampak Banjir

Oleh: Muhammad Putra Rezky Fakhriannoor dan Rezha Tri Atmaja
(Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi UNISKA Banjarmasin)

Banjir dinilai tidak semata-mata sebagai bencana alam, melainkan juga mencerminkan rendahnya kepedulian terhadap lingkungan dan lemahnya kesiapsiagaan masyarakat. Hampir setiap musim hujan, bencana banjir kembali melanda berbagai wilayah di Indonesia, menyebabkan ribuan warga terdampak, aktivitas ekonomi terganggu, serta kerugian materi yang terus berulang.

Penguatan edukasi kebencanaan dipandang sebagai faktor penting dalam menekan dampak banjir. Masyarakat yang memahami penyebab serta langkah penanganan banjir dinilai lebih siap, lebih tenang, dan lebih sigap dalam menghadapi situasi darurat. Kebiasaan sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, menjaga saluran air tetap bersih, serta mengenali tanda-tanda awal banjir diharapkan dapat menjadi bagian dari perilaku sehari-hari.

Sejumlah kejadian banjir di berbagai daerah menunjukkan bahwa faktor manusia masih menjadi pemicu utama, antara lain tumpukan sampah di saluran air, alih fungsi lahan resapan, serta pembangunan yang kurang memperhatikan aspek lingkungan. Kondisi tersebut memperkuat pandangan bahwa solusi banjir tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur, tetapi harus dibarengi dengan perubahan perilaku masyarakat melalui pendidikan dan pembinaan yang berkelanjutan.

Pemerintah daerah didorong menjadikan edukasi kebencanaan sebagai program prioritas. Program tersebut dinilai perlu dilaksanakan secara sistematis dengan melibatkan sekolah, tokoh masyarakat, organisasi sosial, relawan, hingga dunia usaha. Edukasi sejak dini kepada pelajar dianggap penting untuk membentuk generasi yang lebih sadar lingkungan dan memiliki pemahaman tentang risiko bencana.

Selain edukasi, kegiatan simulasi bencana juga dinilai perlu digiatkan. Melalui latihan rutin, masyarakat diharapkan mampu bertindak cepat dan tepat saat banjir terjadi, seperti mematikan aliran listrik, menyelamatkan dokumen penting, membantu kelompok rentan, serta menuju lokasi evakuasi yang aman. Pengalaman menunjukkan bahwa masyarakat yang terlatih mampu menekan risiko korban jiwa dan kerugian.

*Kewaspadaan Pascabanjir Menentukan Keselamatan Masyarakat*

Fase pascabanjir dinilai sebagai tahap krusial dalam penanganan bencana yang kerap kurang mendapat perhatian. Meski air telah surut, lingkungan masih menyimpan berbagai risiko, baik dari sisi kesehatan, keselamatan, maupun keamanan.

Pembersihan lumpur, sampah, dan sisa material pascabanjir dipandang sebagai langkah penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Penggunaan alat pelindung diri seperti sepatu bot, sarung tangan, dan masker dianjurkan untuk mencegah paparan bakteri dan zat berbahaya yang terbawa air banjir.

Ketersediaan air bersih juga menjadi perhatian utama. Sumber air yang sempat terendam banjir disarankan tidak langsung digunakan tanpa proses pembersihan dan sterilisasi. Kebiasaan merebus air sebelum dikonsumsi dinilai sebagai langkah efektif dalam mencegah penyakit menular.

Dari sisi keselamatan, warga diimbau memastikan kondisi instalasi listrik dan peralatan elektronik benar-benar aman sebelum kembali digunakan guna menghindari risiko sengatan listrik maupun kebakaran. Pemeriksaan struktur bangunan, termasuk dinding, pondasi, dan kerangka rumah, juga perlu dilakukan untuk menjamin keselamatan penghuni.

Masa pascabanjir juga merupakan periode rawan munculnya berbagai penyakit seperti diare, infeksi kulit, demam, dan gangguan pernapasan. Masyarakat diimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala penyakit.

Selain itu, semangat gotong royong dalam membersihkan lingkungan dan menghilangkan genangan air dinilai berperan penting dalam mempercepat pemulihan serta memperkuat solidaritas sosial.

Keberhasilan pemulihan pascabanjir pada akhirnya sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif dan kerja sama seluruh pihak, baik masyarakat, pemerintah, maupun relawan, guna membangun wilayah yang lebih aman dan tangguh menghadapi bencana di masa depan.

Dishub Diminta Evaluasi Median Jalan

Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak.

MEDAN – Keberadaan sejumlah median atau pembatas jalan di Kota Medan menuai keluhan dari masyarakat. Kondisi tersebut mendapat sorotan serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan yang menilai penempatan dan panjang median jalan justru kerap merepotkan warga serta memicu kemacetan.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak laporan masyarakat terkait median jalan di Jalan Karya Wisata dan Jalan Sisingamangaraja. Penutupan median yang terlalu panjang dinilai membuat pengendara harus memutar terlalu jauh untuk berbalik arah.

“Banyak laporan dari masyarakat yang merasa sangat keberatan karena median jalan ditutup terlalu panjang. Akibatnya, warga harus memutar cukup jauh dan ini sangat merepotkan,” ujar Paul Mei Anton, Kamis (8/1/2026).

Menurutnya, kebijakan penempatan median jalan seharusnya mempertimbangkan kenyamanan dan mobilitas masyarakat. Bukannya mengurai kemacetan, median yang terlalu panjang justru menciptakan penumpukan kendaraan di titik-titik putar arah.

“Kondisi ini tidak tepat dan harus dievaluasi. Jangan sampai kebijakan lalu lintas justru membuat kemacetan semakin panjang dan masyarakat dirugikan,” tegas politisi tersebut.
Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, Suriono S.SiT., MT, menjelaskan bahwa untuk Jalan Karya Wisata, Dishub Medan telah menyiapkan lokasi putar arah atau open median di depan Komplek J-City.

“Untuk Jalan Karya Wisata, median tidak sampai ke Taman Cadika. Kami sudah membuka putar arah di depan Komplek J-City sehingga pengendara masih bisa berbalik arah di sana,” jelas Suriono.

Ia mengakui bahwa keberadaan median jalan di beberapa titik memang sempat menuai keluhan dari masyarakat, terutama dari pihak sekolah yang aktivitasnya terdampak akibat pembatasan akses kendaraan.

“Keluhan banyak datang dari sekolah, khususnya terkait aktivitas siswa SD. Namun saat ini sudah ada dua titik yang kami buka untuk kepentingan sekolah. Yang kami prioritaskan adalah pergerakan orang, bukan kendaraan,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait median jalan di Jalan Sisingamangaraja, Suriono menyebutkan pihaknya akan kembali melakukan kajian dan berkoordinasi dengan instansi terkait, mengingat status jalan tersebut bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kota Medan.
“Untuk Jalan Sisingamangaraja, kami akan pelajari kembali dan selanjutnya berkoordinasi dengan pihak terkait,” pungkasnya.

DPRD Medan berharap Dishub Kota Medan lebih responsif terhadap keluhan masyarakat dan melakukan penataan lalu lintas yang berorientasi pada kenyamanan, keselamatan, serta kelancaran aktivitas warga sehari-hari. (map/ila)