26 C
Medan
Sunday, December 28, 2025
Home Blog Page 69

Soft Launching Mal Pelayanan Publik Batubara, Bupati: Komitmen Hadirkan Layanan Cepat dan Transparan

SOFT LAUNCHING MPP: Bupati Batubara H Baharuddin Siagian SH MSi bersama Wabup Batubara Syafrizal SE MAP melakukan Soft Launching MPP di Indrapura, Selasa (14/10).Foto:/Komimfo.Batubara.
SOFT LAUNCHING MPP: Bupati Batubara H Baharuddin Siagian SH MSi bersama Wabup Batubara Syafrizal SE MAP melakukan Soft Launching MPP di Indrapura, Selasa (14/10).Foto:/Komimfo.Batubara.

BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Bupati Batubara H Baharuddin Siagian SH MSi bersama Wakil Bupati Batubara Syafrizal SE MAP melakukan Soft Launching Mal Pelayanan Publik (MPP) Mal Pelayanan Publik yang berlokasi tepat di depan Lapangan Indrapura, Selasa (14/10). Program ini sebagai langkah uji coba untuk pelayanan terpadu satu tempat.

Dalam pelaksanaan MPP, Pemkab Batubara menyediakan 18 tenant pelayanan, yakni DPMPTSP, Disdukcapil, Bapenda, Dinas Sosial PPPA, Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUTR, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Polres Batu Bara, Kejari, Kantor Pajak, Perwakilan Kantor Pertanahan, UPT Samsat, Bank Sumut, Kementerian Agama, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai.

MPP Batubara juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang menunjang kenyamanan masyarakat. Seperti ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang laktasi, ruang rapat, ruang bermain anak, toilet, ATM center, area parkir umum dan khusus disabilitas, pojok baca, pojok UMKM, meja informasi, meja layanan khusus, serta meja konsultasi dan pengaduan.

Dalam kesempatan uji coba tersebut, Kajari Batubara Diky Oktavia, turut merasakan langsung pelayanan dengan membuat KTP dan menerima dokumennya secara langsung yang diserahkan oleh Bupati Baharuddin Siagian.

Bupati Batubara Baharuddin menyampaikan bahwa pendirian MPP bertujuan untuk memusatkan berbagai jenis layanan publik di satu lokasi, sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga masyarakat.

“Harapan kita, Mal Pelayanan Publik ini benar-benar bermanfaat dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Batubara. Di sini, masyarakat dapat mengurus berbagai keperluan seperti izin berusaha, pelayanan PKH, konsultasi hukum dengan Kejari, perpanjangan SIM, urusan pertanahan, hingga pembuatan NPWP. Semua dapat dilakukan di satu tempat one stop service,” jelas Baharuddin.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kajari Batubara Diky Oktavia, Wakil Ketua DPRD Batubara Tengku Rodial, Forkompinda Batubara, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).(lib/azw).

Wali Kota Tebintinggi Tinjau Penyaluran Bantuan PKH dan BPNT, Iman Imbau Bantuan Digunakan dengan Bijak

TANDAI RUMAH: Wali Kota Tebintinggi Iman Irdian Saragih melebel rumah warga yang menerima bantuan PKH, Selasa (14/10)
TANDAI RUMAH: Wali Kota Tebintinggi Iman Irdian Saragih melebel rumah warga yang menerima bantuan PKH, Selasa (14/10)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Bantuan sosial dari pemerintah, baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) terus disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat di Kota Tebingtinggi, Senin (14/10). Wali Kota Tebingtinggi, Iman Irdian Saragih, turun langsung meninjau proses penyaluran bantuan tersebut di sejumlah kelurahan.

Kegiatan peninjauan dimulai pada pukul 12.30 WIB di Kelurahan Tanjungmarulak Hilir, Kecamatan Rambutan, dengan jumlah penerima sebanyak 315 Kepala Keluarga (KK).

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Tebingtinggi didampingi Kepala Dinas Sosial Mhd Hasbie Ashshiddiqi dan jajaran terkait meninjau langsung rumah warga penerima bantuan untuk memastikan penyaluran tepat sasaran dan diterima oleh keluarga yang berhak.

Saat berada di lapangan, Iman Irdian Saragih juga memberikan tanda Lebel Bantuan di beberapa rumah penerima sebagai bukti verifikasi dan pendataan. Ia menegaskan pentingnya langkah tersebut untuk meningkatkan akurasi data penerima bansos dan menghindari tumpang tindih penerima.

“Pemerintah ingin memastikan setiap bantuan yang dikucurkan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Kita turun langsung agar tidak ada kesalahan data dan tidak ada warga yang terlewat,” ujar Iman Irdian Saragih.

Usai dari Tanjungmarulak Hilir, kegiatan dilanjutkan pada pukul 14.30.WIB di Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebingtinggi Kota, dengan jumlah penerima 322 KK.

Kemudian pada pukul 15.30 WIB, penyerahan berlangsung di Kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis, untuk 308 KK penerima.
Selanjutnya pada pukul 16.00 WIB, kegiatan berlanjut di Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padang Hulu, dengan jumlah penerima 357 KK.

Dan terakhir, pada pukul 17.30 WIB, penyerahan dilakukan di Kelurahan Damarsari, Kecamatan Padanghilir, dengan total penerima 331 KK.

Di setiap lokasi kunjungan, Iman Irdian Saragih turut menyapa masyarakat penerima manfaat dan menyerahkan bantuan beras Madani secara simbolis.
Ia juga mengimbau agar bantuan digunakan dengan bijak serta diiringi semangat kemandirian keluarga.

“Bapak ibu yang saya cintai, hari ini kita menjalankan program pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial. Mari kita dukung bersama seluruh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat,” pesannya kepada warga.

Kegiatan penyaluran bantuan yang dimulai di Kelurahan Tanjungmarulak Hilir dan berakhir di Kelurahan Damarsari sekitar pukul 17.30 WIB ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Warga mengucapkan terima kasih atas perhatian pemerintah kota terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama menjelang akhir tahun ketika kebutuhan pokok meningkat.

Melalui kegiatan turun langsung seperti ini, Pemerintah Kota Tebingtinggi berharap dapat memperkuat transparansi, akurasi data, serta kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial yang dijalankan pemerintah pusat mau pun daerah. (mag-3/azw)

FMPP Sumut Minta Polres Batubara Tangani Laporan Kasus Evi

UNJUK RASA: Massa PB FMPP Sumut berunjuk rasa ke Mapolres Batubara, Selasa(14/10). Foto:/Liberti H Haloho
UNJUK RASA: Massa PB FMPP Sumut berunjuk rasa ke Mapolres Batubara, Selasa(14/10). Foto:/Liberti H Haloho

BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Massa Pengurus Besar (PB) Forum Mahasiswa Pemuda Peduli Sumatera Utara (PB FMPP-Sumut) berunjuk rasa di depan Polres Batubara, Selasa (14/10). Kedatangan pengunjuk rasa diarahkan oleh Koordinator Lapangan (Korlap) Muhammad Habli Arsak dan Koordinator Aksi Syarif Hidayatullah.

Mereka menyampaikan 8 tuntutan ke Polres Batubara dan Kejaksaan Batubara terkait penanganan kasus penganiayaan terhadap Evi Ayu yang dilaporkan pada April 2025.

Koordinator Aksi Syarif Hidayatullah dalam orasinya menyampaikan bahwa dasar permasalahannya berdasarkan tindak penganiayaan terhadap Evi Ayu yang dilaporkan secara resmi melalui LP/B/107/IV/2025/SPKT/Resbatubara/Polda Sumut tertanggal 02 April 2025.

“Proses hukum dinilai berjalan lamban dan tidak transparan, dengan perubahan pasal dari 351 KUHP menjadi 352 KUHP tanpa alasan jelas, menimbulkan dugaan intervensi aparat penegak hukum,”sebut Koordinator Aksi Syarif Hidayatullah dalam orasinya.

Menurut Syarif, proses hukum yang seharusnya dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan KUHP justru berjalan lamban dan tidak menunjukkan itikad serius dari pihak Polres Batubara meskipun pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka.(lib/azw).

DPRD Sumut Dukung Penghapusan Tunggakan BPJS

Wakil Ketua DPRD Sumut, Sutarto.
Wakil Ketua DPRD Sumut, Sutarto.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua DPRD Sumut, Sutarto, menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah untuk menghapus tunggakan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – BPJS Mandiri yang selama ini menjadi kendala dalam akses layanan peserta BPJS Kesehatan.

Menurut Sutarto, langkah tersebut harus diambil sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat menengah ke bawah yang saat ini terus berjuang menghadapi persoalan di berbagai sosial dan ekonomi.

“Setiap agenda serap aspirasi, turun ke warga, saya mendapatkan keluhan dari warga yang pra sejahtera, karena mereka tidak mampu lagi membayar iuran BPJS secara mandiri. Mereka tidak mampu lagi dibebani pembayaran tunggakan dan denda. Masyarakat berharap dapat pindah dan masuk skema BPJS gratis serta masuk dalam skema UHC,” ucap Sutarto, Selasa (14/10/25).

Dikatakan Sutarto, sebagian masyarakat memilih tidak berobat karena BPJS Kesehatannya yang non-aktif atau menunggak iuran. “Karena belum bayar atau menunggak, khususnya masyarakat dari kelompok rentan. Sementara ada warga yang BPJS Gratis tetapi non-aktif, ini juga harus ada solusinya segera,” ujarnya.

Menurutnya, kewajiban negara mewujudkan sistem jaminan sosial yang berkeadilan bagi seluruh warga negara. “Bagi saya itu adalah pengejewantahan Pancasila sbagai dasar negara kita,” katanya.

Sutarto juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) telah meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) Prioritas per 1 September 2025. Artinya, seluruh masyarakat kini dapat berobat gratis cukup dengan KTP.Hanya saja, masih banyak warga diakar rumput yang belum tahu bagaimana tatacaranya untuk menggunakan program tersebut.

Untuk itu, lanjutnya, Program UHC, harus harus secara masif dan terukur disosialisasikan secara langsung ke masyarakat. Aparat kecamatan, desa dan puskesmas serta pihak terkait, harus secara masif menjemput bola mendatangi warga untuk sosialisasi dan mendaftar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. “Ini harus diapresiasi, semua warga bisa mengakses fasilitas kesehatan didaerahnya,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan rencana penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan akan didiskusikan pemerintah. (map/ila)

Kapoldasu Kunker ke Ditsamapta

KUNKER: Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto saat kunker ke Mako Ditsamapta Polda Sumut. Istimewa/Sumut Pos
KUNKER: Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto saat kunker ke Mako Ditsamapta Polda Sumut. Istimewa/Sumut Pos

SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut), Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) sekaligus memberikan arahan teknis kelengkapan sarana kepada seluruh personel Direktorat Samapta (Ditsamapta) Poldasu, di Mako Ditsamapta Polda Sumut, Senin (13/10).

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Whisnu turut didampingi oleh Dirsamapta Polda Sumut, Karoops Polda Sumut, dan Karolog Polda Sumut.

Kunjungan ini, diawali dengan pengecekan sarana dan prasarana Search and Rescue (SAR) yang dimiliki oleh Ditsamapta, meliputi kendaraan taktis, perlengkapan penyelamatan, serta peralatan pendukung lainnya yang digunakan dalam berbagai misi kemanusiaan dan penanggulangan bencana.

Dalam arahannya, Irjen Pol Whisnu Hermawan menegaskan, pentingnya kesiapan personel dan kelengkapan sarana dalam menghadapi berbagai tantangan tugas, terutama yang berkaitan dengan pelayanan cepat terhadap situasi darurat dan bencana alam di wilayah Sumut.

“Personel Samapta harus selalu siap siaga, tangguh, dan profesional dalam menjalankan setiap misi kemanusiaan. Kesiapan sarana dan kemampuan personel merupakan kunci keberhasilan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, ia juga memberikan apresiasi atas kinerja dan dedikasi personel Ditsamapta yang selama ini telah menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta turut aktif dalam kegiatan kemanusiaan, seperti evakuasi korban banjir, kebakaran, hingga pencarian dan penyelamatan.

Kunjungan ini berlangsung dalam suasana penuh semangat dan kebersamaan. Di akhir kegiatan, Whisnu berpesan, agar seluruh personel terus menjaga soliditas, meningkatkan kemampuan.

“Serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan demi terwujudnya Polri yang Presisi dan dicintai masyarakat,” pungkasnya. (dwi/ila)

Ketua TP PKK Karo Supervisi Lomba Desa Percontohan

MONITORING: Ketua TP PKK Karo, Roswitha, bersama Tim Supervisi saat melaksanakan monitoring dan supervisi Lomba Desa Percontohan Pelaksana 10 Program Pokok PKK 2025 di Desa Kubu Colia, Kecamatan Dolat Rayat, dan Desa Rumamis, Kecamatan Barus Jahe, Senin (13/10).(Istimewa)
MONITORING: Ketua TP PKK Karo, Roswitha, bersama Tim Supervisi saat melaksanakan monitoring dan supervisi Lomba Desa Percontohan Pelaksana 10 Program Pokok PKK 2025 di Desa Kubu Colia, Kecamatan Dolat Rayat, dan Desa Rumamis, Kecamatan Barus Jahe, Senin (13/10).(Istimewa)

KARO, SUMUTPOS.CO – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Karo, Roswitha, bersama Tim Supervisi melaksanakan kegiatan monitoring dan supervisi Lomba Desa Percontohan Pelaksana 10 Program Pokok PKK 2025 di Desa Kubu Colia, Kecamatan Dolat Rayat, dan Desa Rumamis, Kecamatan Barus Jahe, Senin (13/10) lalu.

Kedatangan Roswitha dan tim, disambut oleh masing-masing camat, yakni Camat Dolat Rayat Junaidi Sembiring, dan Camat Barus Jahe Debora Morina br Barus, bersama jajaran pemerintahan desa dan kader PKK setempat.

Dalam sambutannya, Roswitha menekankan pentingnya implementasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang tumbuh dari bawah dan digerakkan oleh masyarakat.

“Secara teknis, pengelolaan kegiatan PKK harus dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat, dengan tetap bersinergi, berkoordinasi, dan berkonsultasi dengan dewan pembina,” ungkap Roswitha.

Roswitha juga berharap, kegiatan PKK di desa dapat terintegrasi dengan program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam Dewan Pembina TP PKK Kabupaten Karo. Sinergi ini, lanjutnya, akan memperkuat dampak nyata pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di tingkat desa.

Selain memberikan arahan, Roswitha juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, agar Desa Kubu Colia dan Desa Rumamis dapat menjadi desa bersih, sehat, dan layak menjadi percontohan bagi desa lain di Kabupaten Karo.

Pada kesempatan itu, Roswitha turut turut memberikan bimbingan teknis kepada kader PKK terkait pelaksanaan lomba Desa Percontohan 2025.

Di akhir kegiatan, dia mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung visi dan misi Pemkab Karo di bawah kepemimpinan Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Antonius Ginting, dan Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, dengan semangat pelaksanaan 10 Program Pokok PKK secara berkelanjutan.

“Mari kita dukung terwujudnya Karo Beriman, Karo Berbudaya, Karo Unggul, dan Karo Sejahtera Berkelanjutan melalui pelaksanaan 10 Program Pokok PKK,” pungkas Roswitha. (deo/saz)