Sekolah Terendam Lumpur, Laznas AQL Peduli Salurkan Buku Iqro untuk Puluhan Murid TK Al-Ikhlas Aceh Tamiang

6 January 2026 12:30 PM

ACEH TAMIANG, SumutPos.co— Laznas AQL Peduli menyalurkan bantuan berupa buku Iqro kepada anak-anak TK Al-Ikhlas di Desa Tanah Terban, Kabupaten Aceh Tamiang, Senin (5/1). Bantuan ini diberikan menyikapi kondisi sekolah yang masih terendam lumpur akibat banjir, sehingga aktivitas belajar mengajar belum dapat kembali dilakukan di ruang kelas.

Kepala Sekolah TK Al-Ikhlas, Salma mengatakan, meskipun sekolah sudah mulai masuk, kondisi gedung sekolah belum memungkinkan untuk digunakan karena lumpur masih menutupi sebagian besar area sekolah. “Sekolah sudah mulai masuk, tapi kondisi sekolah masih terendam lumpur. Akibat kondisi tersebut, kegiatan belajar mengajar sementara dialihkan ke area posko kemanusiaan,” kata Salma.

Salma menambahkan, terdapat sekitar 60 murid TK Al-Ikhlas yang terdampak langsung akibat banjir tersebut dan harus mengikuti kegiatan belajar di posko pengungsian.

Ihsan, tim Laznas AQL Peduli menjelaskan, para murid dan guru saat ini menggunakan Posko Laznas AQL Peduli di Masjid Al-Ikhlas sebagai tempat belajar sementara. “Untuk sementara, murid-murid dialihkan belajar dan mengajar di area posko,” kata Ihsan.

Ainun, seorang guru TK Al-Ikhlas mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan buku Iqro yang disalurkan. Menurutnya, hampir seluruh buku Iqro milik anak-anak rusak karena terendam lumpur saat banjir melanda.

“Alhamdulillah, terima kasih telah menyalurkan Iqro kepada anak-anak. Karena hampir semua Iqro mereka terendam lumpur,” ujar Ainun.

Selain buku Iqro, menurut Ainun, saat ini anak-anak masih membutuhkan perlengkapan belajar lainnya seperti buku tulis dan pensil warna untuk menunjang kegiatan belajar di posko.

Lathiful Hakim dari tim media Laznas AQL Peduli, menyampaikan komitmen lembaganya untuk terus mendampingi para korban banjir, khususnya dalam memastikan hak pendidikan anak-anak tetap terpenuhi.

“Laznas AQL Peduli akan terus hadir mendampingi masyarakat terdampak bencana, tidak hanya dalam pemenuhan kebutuhan darurat, tetapi juga memastikan proses belajar anak-anak tetap berjalan meski dalam keterbatasan,” ujar Lathiful Hakim. (rel/adz)

Telkomsel Percepat Pemulihan Jaringan di Aceh Tengah, Desa Owaq Kembali Terkoneksi

6 January 2026 12:15 PM

Aceh Tengah, sumutpos.co – Telkomsel berhasil memulihkan layanan jaringan telekomunikasi di Desa Owaq, setelah sebelumnya terdampak gangguan akibat keterbatasan infrastruktur dan pasokan listrik pascabencana. Pemulihan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Telkomsel untuk memastikan masyarakat di wilayah pedalaman tetap dapat terhubung dan mengakses layanan komunikasi.

Dalam proses pemulihan jaringan di Desa Owaq, Telkomsel mengoperasikan site dengan dukungan genset sebagai sumber listrik, seiring dengan kondisi sistem catu daya di wilayah tersebut yang hingga kini masih terbatas dan belum sepenuhnya stabil. Langkah ini dilakukan agar layanan komunikasi dapat kembali berjalan dan masyarakat dapat mengakses informasi penting serta berkomunikasi dengan keluarga.

Vice President Area Network Operations Sumatera Telkomsel, Nugroho A. Wibowo, menyampaikan bahwa pemulihan jaringan di Aceh Tengah terus menunjukkan progres positif. “Pemulihan jaringan di Desa Owaq merupakan bagian dari komitmen kami untuk memastikan konektivitas tetap hadir hingga ke wilayah-wilayah dengan tantangan akses dan catu daya. Meski masih bergantung pada genset, kami memastikan layanan dapat kembali digunakan oleh masyarakat,” ujar Nugroho.

Secara keseluruhan, lebih dari 95% jaringan Telkomsel di Kabupaten Aceh Tengah telah berhasil dipulihkan. Saat ini, masih terdapat 5 site yang meng-cover wilayah Aceh Tengah dan terus dikejar pemulihannya oleh tim Telkomsel di lapangan.

“Kami terus mempercepat proses pemulihan di lokasi-lokasi lainnya dengan mengedepankan keselamatan tim, mempertimbangkan kondisi akses di lapangan, serta menyesuaikan dengan ketersediaan pasokan listrik di masing-masing wilayah,” tambah Nugroho.

Telkomsel akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak serta masyarakat setempat untuk memastikan kualitas jaringan tetap terjaga, sekaligus mendukung aktivitas dan pemulihan kehidupan masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah hingga seluruh layanan kembali normal.(rel)

KH Muhammad Nuh Ajak Peserta Silatwil KNRP Sumut 2026 Jaga Nafas Perjuangan untuk Palestina

6 January 2026 11:59 AM

MEDAN, SumutPos.co – Anggota DPD RI asal Sumatera Utara KH Muhammad Nuh MSP memberikan arahan strategis sekaligus motivasi, membakar semangat peserta Silaturahim Wilayah (Silatwil) Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) Sumatera Utara 2026 di Putra Mulia Hotel Medan, 3-4 Januari 2026.

Di hadapan puluhan pengurus dan relawan dari berbagai kabupaten/kota di Sumatera Utara, sosok yang akrab disapa Ustadz Nuh ini menekankan, isu Palestina bukanlah sekadar isu kemanusiaan musiman, melainkan amanah konstitusi dan keyakinan yang harus terus diperjuangkan hingga kemerdekaan penuh tercapai.

Ustadz Nuh mengingatkan para peserta agar tidak mengalami “kelelahan psikologis” dalam menyuarakan isu Palestina. Menurutnya, kegigihan relawan di daerah, adalah napas bagi perjuangan diplomasi di tingkat internasional.

Dia juga berharap, KNRP Sumut terus menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat mengenai sejarah dan kondisi terkini di Masjidil Aqsa. Ketua DPW Persis Sumatera Utara ini juga mengapresiasi kedermawanan masyarakat Sumatera Utara yang selama ini dikenal sangat responsif dalam memberikan bantuan materiil maupun spiritual untuk rakyat Palestina.

“Perjuangan membebaskan Palestina adalah maraton panjang yang membutuhkan stamina iman dan stamina fisik. Jangan pernah merasa lelah, karena saudara-saudara kita di sana tidak pernah lelah mempertahankan tanah suci umat Islam,” ujar Ustadz Nuh di sela-sela arahannya.

Optimisme di Tahun 2026
Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Nuh juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara lembaga kemanusiaan dengan pemangku kebijakan. Sebagai anggota DPD RI, ia berkomitmen untuk terus menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina di forum-forum kenegaraan.

Acara Silatwil ini diakhiri dengan komitmen bersama seluruh pengurus KNRP se-Sumatera Utara untuk meningkatkan efektivitas penggalangan opini dan bantuan di tahun 2026, guna memastikan dukungan bagi Palestina tetap menjadi prioritas di tengah dinamika global. (adz)

Dari Persis untuk Sumatera: Bangun Huntara, Masjid, dan Sinergi Relawan

5 January 2026 13:56 PM

ACEH TENGGARA, SumutPos.co– Dalam rangkaian aksi nyata yang memperkuat jalinan ukhuwah Islamiyah dan kemanusiaan, Ketua PW Persatuan Islam (Persis) Sumatera Utara KH Muhammad Nuh melaksanakan sejumlah agenda solidaritas di Aceh Tenggara. Kegiatan ini tidak hanya berupa respons tanggap darurat, tetapi juga komitmen untuk pemulihan berkelanjutan pascabencana banjir dan longsor.

Di lokasi terdampak, Muhammad Nuh secara langsung meninjau program hunian sementara (Huntara) yang disediakan Persis di Kabupaten Aceh Tenggara. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian dan kenyamanan Huntara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

“Ini adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai sesama muslim. Mereka yang terdampak adalah saudara kita, kewajiban kitalah untuk mengulurkan tangan,” ujarnya sembari menegaskan, spirit persaudaraan yang mendasari setiap bantuan.

Tidak berhenti di tempat tinggal, ukhuwah juga diwujudkan dalam pemulihan rumah ibadah. Bersama Kepala Desa Ketambe dan tokoh Persis Aceh Tenggara Ustadz Qosim, Nuh meninjau sebidang lahan yang telah disiapkan untuk pembangunan masjid, menggantikan masjid yang hancur diterjang bencana.

Pembangunan masjid ini menjadi simbol pemulihan spiritual dan penguatan komunitas, sekaligus penanda bahwa kehidupan beribadah dan bermasyarakat harus segera bangkit.

Momentum ukhuwah lintas provinsi terlihat jelas saat KH Muhammad Nuh melepas kembali tim relawan Sigap Persis Ciamis yang telah menyelesaikan tugas kemanusiaan selama dua pekan di Aceh. Pelepasan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk sambungan estafet kepedulian.

Relawan yang telah “berkhidmat” tersebut membawa pulang pengalaman dan mempererat tali persaudaraan antara masyarakat Aceh dan Sumut. “Keberangkatan dan kepulangan relawan Sigap ini adalah cerminan bahwa ukhuwah kita tidak terbatas oleh wilayah administratif. Aceh, Jabar, dan Sumut, dalam bingkai Persis dan Islam, adalah satu tubuh,” tegas Nuh.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi mendalam atas gerak cepat dan kerja konkret seluruh elemen, baik dari Persis Pusat maupun Persis daerah. Ia pun menekankan harapannya agar sinergi dan kolaborasi ini berkesinambungan.

“Kolaborasi yang kuat antara Persis pusat dan daerah adalah kunci. Ini yang akan membuat bantuan kita lebih terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Mari kita jadikan ini sebagai model ukhuwah amaliyah (persaudaraan dalam aksi) yang nyata,” pesannya.

Menurutnya, serangkaian kegiatan ini menunjukkan, ukhuwah dalam tubuh Persis dan umat Islam bukan sekadar wacana, melainkan aksi kolektif yang meliputi aspek lahiriah (hunian), ruhiyah (masjid), dan sumber daya insani (relawan). “Sebuah teladan bahwa persaudaraan sejati diwujudkan dalam kesiapan untuk berbagi, membangun, dan bahu-membahu mengangkat beban saudara yang tertimpa musibah,” pungkasnya. (rel/adz)

Gotong Royong Bersama Warga, Telkomsel Pulihkan Jaringan di Desa Pulo Gelime, Gayo Lues

5 January 2026 12:38 PM

Gayo Lues, sumutpos.co – Telkomsel berhasil memulihkan layanan jaringan telekomunikasi di Desa Pulo Gelime, Kecamatan Teripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues. Pemulihan jaringan ini berlangsung di tengah keterbatasan infrastruktur pascabencana dan tidak lepas dari semangat gotong royong masyarakat setempat, yang turut membantu tim Telkomsel agar layanan komunikasi dapat kembali dinikmati oleh warga desa.

Dalam proses pemulihan jaringan di Desa Pulo Gelime, Telkomsel mengoperasikan site dengan dukungan genset sebagai sumber listrik, mengingat sistem catu daya di wilayah tersebut hingga kini masih belum sepenuhnya stabil. Langkah ini dilakukan agar layanan komunikasi tetap dapat berjalan dan masyarakat kembali terhubung dengan keluarga serta akses informasi penting.

Vice President Area Network Operations Sumatera Telkomsel, Nugroho A. Wibowo, mengakatakan “Pemulihan jaringan di Desa Pulo Gelime menjadi bukti bahwa kolaborasi dan gotong royong antara masyarakat dan Telkomsel mampu mempercepat hadirnya kembali konektivitas. Meski masih dihadapkan pada keterbatasan pasokan listrik, kami memastikan layanan tetap berjalan dengan dukungan genset agar masyarakat dapat kembali berkomunikasi,” ujar Nugroho.

Secara keseluruhan, jaringan Telkomsel di Kabupaten Gayo Lues telah pulih sekitar 81%, atau setara dengan 34 site yang telah kembali beroperasi. Telkomsel terus melanjutkan percepatan pemulihan di sejumlah lokasi lain yang masih terdampak, dengan menghadirkan berbagai alat dan pasokan pendukung seperti genset dan lainnya.

“Kami akan terus melakukan pemulihan secara bertahap dan berkelanjutan hingga seluruh layanan kembali normal. Telkomsel berkomitmen untuk selalu hadir mendampingi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang membutuhkan dukungan konektivitas di masa pemulihan pascabencana,” tambah Nugroho.

Telkomsel akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dan masyarakat setempat guna menjaga kualitas jaringan tetap optimal, sekaligus mendukung aktivitas dan pemulihan kehidupan masyarakat di Kabupaten Gayo Lues.

Soal Anggaran Jalan Meteorologi, Komisi IV DPRD Medan Marahi Kadis PKPCKTR

5 January 2026 11:54 AM

RDP: Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kota Medan bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan.

MEDAN – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kota Medan berlangsung panas. Sejumlah anggota dewan meluapkan kemarahan besar kepada Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan Jhon Ester Lase, saat RDP digelar di ruang Komisi IV DPRD Medan, Senin (5/1/2026).

Sorotan keras datang dari Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak. Ia menilai Dinas PKPCKTR tidak memiliki kepekaan dalam menentukan prioritas anggaran, lantaran masih mengalokasikan sekitar Rp3 miliar pada Tahun Anggaran 2026 untuk menuntaskan pelebaran Jalan Meteorologi, yang berbatasan langsung dengan Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang.

Menurut Paul, Jalan Meteorologi lebih banyak dimanfaatkan sebagai akses menuju Perumahan Citraland, yang notabene berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang, sehingga dinilai tidak berpihak pada kepentingan warga Kota Medan.

“Ngapain dianggarkan lagi dana untuk menuntaskan pelebaran Jalan Meteorologi itu? Itu kan lebih demi kepentingan perumahan tertentu. Mereka saja tidak peduli dengan warga Medan,” tegas Paul dengan nada kesal di hadapan Jhon Ester Lase.

Kemarahan Paul semakin memuncak setelah menyinggung kondisi drainase di sepanjang Jalan Meteorologi yang justru menyempit pascapelebaran jalan. Kondisi tersebut, menurutnya, berdampak langsung terhadap masalah banjir di Kota Medan. “Drainasenya dipersempit. Akibatnya banjir di Medan. Ini yang sangat kami sesalkan,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, anggaran miliaran rupiah tersebut seharusnya difokuskan untuk perbaikan drainase dan penanganan banjir, yang hingga kini masih menjadi persoalan serius bagi masyarakat Kota Medan.

“Masih banyak kebutuhan yang jauh lebih prioritas. Jangan hanya mengutamakan kepentingan masyarakat tertentu, apalagi yang berada di luar Kota Medan,” ujarnya.

RDP yang dipimpin Paul Mei Anton Simanjuntak itu turut dihadiri anggota Komisi IV lainnya, di antaranya Lailatul Badri, Rommy Van Boy, El Barino Shah, Antonius Tumanggor, Iskandar Muda, Edwin Sugesti, dan Jusup Ginting.

Selain persoalan anggaran, kritik tajam juga disampaikan Lailatul Badri, yang menyoroti belum tuntasnya masalah salah pembayaran ganti rugi lahan oleh Dinas PKPCKTR.

“Ada pemilik tanah yang sampai sekarang belum menerima ganti rugi, tapi yang menerima justru orang lain. Ini bagaimana penyelesaiannya?” tegas Laila.

Ia pun mendesak agar Dinas PKPCKTR segera menyelesaikan persoalan tersebut agar tidak berlarut-larut dan merugikan masyarakat.

Menanggapi berbagai kritik tersebut, Jhon Ester Lase menjelaskan bahwa penganggaran pelebaran Jalan Meteorologi telah dimulai sejak Tahun 2022. Untuk anggaran tahun 2026, pihaknya hanya melanjutkan penyelesaian beberapa persil lahan yang belum tuntas. “Untuk tahun 2026 ini, kami hanya menuntaskan yang belum selesai,” jelasnya singkat.

Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredakan kekecewaan anggota Komisi IV, yang menilai Dinas PKPCKTR perlu lebih cermat dan berpihak pada kebutuhan mendesak masyarakat Kota Medan. (map/ila)

Apresiasi Penurunan Tarif Air MBR, Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut Minta Tirtanadi Jaga Kualitas Layanan

5 January 2026 10:22 AM

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sumatera Utara, Prof Dr Usman Jakfar, mengapresiasi langkah Perumda Tirtanadi dan Pemerintah Provinsi Sumut yang menurunkan tarif air bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui kebijakan penyesuaian tarif air yang akan berlaku mulai Februari 2026.

Menurut Prof Usman, kebijakan tersebut menunjukkan adanya keberpihakan pemerintah daerah terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses air bersih yang layak dan terjangkau. “Air bersih adalah hak dasar masyarakat. Karena itu, kebijakan penurunan tarif bagi MBR patut diapresiasi sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi kelompok rentan,” ujar Prof Usman Jakfar, Senin (5/1/2026).

Namun demikian, Fraksi PKS DPRD Sumut menegaskan, kebijakan tersebut harus dikawal secara ketat agar implementasinya benar-benar adil dan tepat sasaran.

Perlu Data MBR yang Akurat

Prof Usman menyoroti pentingnya validitas data MBR agar subsidi tarif tidak salah sasaran. “Kami mengingatkan agar penetapan pelanggan MBR menggunakan data yang valid dan mutakhir. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru tidak menikmati penurunan tarif, sementara yang mampu ikut menerima subsidi,” tegasnya.

Transparansi dan Kualitas Layanan

Selain itu, DPRD juga meminta Perumda Tirtanadi transparan dalam perhitungan tarif serta memastikan bahwa penurunan tarif tidak berdampak pada kualitas pelayanan.
“Tarif boleh disesuaikan, tetapi kualitas layanan tidak boleh turun. Kontinuitas aliran air, tekanan, dan kualitas air harus tetap menjadi prioritas,” kata Prof. Usman.

Jaga Kesehatan Keuangan BUMD

Fraksi PKS juga menyoroti aspek kesehatan keuangan Perumda Tirtanadi. Menurut Prof Usman, kebijakan sosial harus diimbangi dengan tata kelola yang efisien agar tidak berujung pada beban APBD di kemudian hari.

“Jangan sampai penyesuaian tarif ini justru menimbulkan persoalan baru, seperti ketergantungan pada penyertaan modal daerah. Efisiensi internal dan perbaikan manajemen harus menjadi bagian dari solusi,” ujarnya.

DPRD akan Lakukan Evaluasi

DPRD Sumut, lanjut Prof Usman, akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong adanya mekanisme evaluasi berkala setelah tarif baru diberlakukan. “Kami di DPRD, khususnya Fraksi PKS, akan mengawal kebijakan ini agar benar-benar berpihak pada rakyat, transparan, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (adz)

GDAN Berdiri, Tambah Amunisi Perangi Peredaran Narkoba di Kalteng

4 January 2026 20:58 PM

Oleh: Sun Rise Sinulingga dan Risma Ria
(Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin)

Peredaran narkoba saat ini menjadi ancaman serius bagi anak bangsa. Bukan hanya anak muda yang kecanduan barang haram tersebut tapi sudah menjalar ke berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial atau pekerjaan seseorang.

Pelajar, mahasiswa, ASN, buruh, TNI/Polri dan lainnya sudah banyak yang kecanduan narkoba. Kalau hal ini berlangsung terus maka menjadi ancaman serius masa depan bangsa ini. Tidak hanya menghancurkan perekonomian masyarakat, kesehatan fisik dan mental tetapi juga menghancurkan tatanan sosial dan mengancam keutuhan bangsa ini.

Polda Kalimantan Tengah pada tahun 2025 melakukan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) alias dipecat 10 orang anggotanya karena terlibat kasus narkoba. Betapa pilunya mendengar informasi ini, katika aparat penegak hukum yang diharapkan memberantas narkoba justru ikut penyalahgunaan narkoba.

Belum lagi ASN yang diharapkan menjadi pelayan masyarakat ikut terjerumus menjadi pemakai narkoba bahkan menjadi pengedar narkoba. Hal ini tentu membuat suram pemberantasan narkoba di negara ini.

Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 18 Oktober 2025 di Betang Hapakat Palangka Raya tokoh Dayak mendeklarasikan organisasi Gerakan Dayak Anti Narkoba. Sadagori Henoch Binti dipercaya untuk menjadi ketua organisasi ini.

Berdirinya GDAN di Kalteng menambah amunisi baru untuk memerangi peredaran narkoba di Bumi Pancasila. Ririen Binti panggilan akrab Sadagori Henoch Binti bersama sekretaris Ari Yunus Hendrawan dan beberapa tokoh dan pemuda Dayak bergerak cepat untuk ikut menyelamatkan masyarakat Kalteng dari kecanduan barang haram tersebut.

GDAN menggandeng lembaga adat lainnya melakukan audensi dengan pihak penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian bahkan beberapa kali melakukan aksi (demo) di Pengadilan Negeri Palangka Raya agar bandar atau pengedar narkoba dihukum seberatberatnya bahkan diminta untuk keluar dari Kalteng.

Aktivis GDAN dengan lembaga adat lainnya juga turun langsung ke Kampung Ponton yang dikenal wilayah rawan peredaran narkoba. Di kampung narkoba tersebut selain ditemukan bong alat khusus menghisap sabu juga ada rumah khusus untuk menghisap sabu. Di Ponton juga GDAN melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya narkoba.

Dengan caranya sendiri, GDAN juga menemukan praktik penjualan narkoba secara terbuka di Jalan Seth Aji Palangka Raya pada 2 Desember 2025. “Selama 45 menit saja, kurang lebih 100 orang mendatangi loket penjualan barang haram. Ada yang berseragam sekolah dan ada yang membawa anak kecil,” beber Ririn Binti pada 4 Desember 2025.

Gerakan GDAN tentunya disambut positif masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Tinggi, Polda Kalteng, Polresta Palangka Raya bahkan Ketua DAD Kalteng yang juga Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran.

GDAN juga telah menyelesaikan usulan pedoman peralihan adat Dayak khusus untuk kejahatan narkotika. Dimana sanksi adat Dayak terberat terhadap pengendali, bandar dan pengedar narkoba yang diusulkan GDAN yaitu pengusiran dari tanah Dayak.

Ririen Binti yang juga merupakan mantan pemakai narkoba bersama aktivis GDAN lainnya saat ini sedang berjuang untuk perangi narkoba di Kalteng dan mengusulkan pendirian pos terpadu di Kampung Ponton.

Pendirian pos terpadu didukung Gubernur Kalimantan Tengah dan Wali Kota Palangka Raya. Pada tanggal 3 Desember 2025 kata Ririen Binti, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan, untuk kebaikan bersama Pemprov Kalteng sangat mendukung didirikannya pos terpadu di Kampung Ponton. Pemprov Kalteng secara gotong royong siap membantu anggaran.

Salute buat perjuangan GDAN ikut ambil bagian perangi narkoba di Kalteng. GDAN dengan menggandeng BNN atau lembaga lainnya yang punya anggaran untuk aktif melakukan sosialisasi pencegahan narkoba seperti seminar ke sekolah-sekolah, kampus dan masyarakat.

Dampak Negatif Narkoba

1.Bagi Kesehatan: Narkoba merusak organ vital seperti otak, jantung dan paru-paru. Efek jangka panjangnya bisa berupa kerusakan otak permanen, penyakit menular dan kematian.

2.Bagi Psikiologis: Pengguna narkoba sering mengalami gangguan mental seperti depresi, kecemasan, halusinasi dan perubahan prilaku.

3.Bagi Sosial: Narkoba merusak hubungan sosial, keluarga dan lingkungan sekitar. Pengguna cenderung mengisolasi diri dan terlibat dalam tindakan kriminal.

4.Bagi Ekonomi: Kecanduan narkoba menyebabkan pengeluaran yang besar. Seringkali membuat pengguna dan keluarganya hidup dalam kesulitan ekonomi.

Faktor Penyebab Penggunaan Narkoba:

1.Peer pressure: Tekanan dari teman sebaya untuk mencoba narkoba.

2.Keluarga: Masalah keluarga seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga atau kurangnya prhatian orang tua dapat mendorong anak untuk mencari pelarian ke narkoba.

3.Lingkungan: Lingkungan sekitar yang permisif terhadap narkoba dapat meningkatkan resiko penyalahgunaan.

4.Kurangnya informasi: Kurangnya pengetahuan tentang bahaya narkoba membuat remaja rentan terjebak.

Upaya Pencegahan dan Penanganan

1.Pendidikan: Memberikan pendidikan tentang bahaya narkoba sejak dini di sekolah dan keluarga.

2.Pencegahan: Meningkatkan pengawasan orang tua, menyediakan kegiatan positif bagi remaja dan menciptakan lingkungan yang sehat.

3.Penanganan: Rehabilitasi bagi pengguna narkoba, penegakan hukum tang tegas terhadap pengedar dan dukungan sosial bagi keluarga korban.

4.Keterlibatan masyarakat: Membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan mengajak mereka untuk berperan aktif dalam pencegahan.

Narkoba adalah musuh bersama yang harus kita perangi bersama-sama. Salute dan panjang umur perjuangan GDAN.

DPRD Minta Pemko Medan Segera Terbitkan Perwal KTR

4 January 2026 11:15 AM

MEDAN – Guna memaksimalkan penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No.3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), DPRD Kota Medan meminta Pemko Medan untuk segera membuat peraturan turunan berupa Peraturan Walikota (Perwal) agar pelaksanaan Perda KTR dapat berjalan dengan baik dan terimplementasi dengan sebenar-benarnya.

“Perwal tentang Perwal KTR harus segera diterbitkan. Sebab dengan adanya Perwal, Perda KTR akan berjalan dengan lancar,” ucap anggota DPRD Medan Edi Saputra, Minggu (4/1/2026).

Dikatakan politisi PAN itu, DPRD Kota Medan sebagai lembaga yang membuat Perda juga harus menjadi instansi terdepan dalam memberikan contoh yang baik dalam penerapan dan penegakan Perda. “Kawasan perkantoran DPRD Kota Medan harus benar-benar dapat menjadi kantor percontohan dalam penegakkan KTR sesuai dengan peraturan yang ada,” ujarnya.

Menurut Edi, sejatinya pelaksanaan dan penerapan Perda KTR bertujuan untuk mempersempit area bagi perokok. Sehingga, generasi saat ini dan akan datang dapat terlindungi dari bahaya asap rokok. Diharapkan, semakin sempitnya area bagi perokok juga dapat menekan angka perokok bagi generasi di masa depan.

“Untuk mendukung terwujudnya KTR sesuai yang di atur dalam Perda, pemberlakuan KTR harus dimulai walau secara bertahap. Hal ini diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran dan kemauan serta kemampuan masyarakat untuk membiasakan hidup sehat. Khususnya kebiasaan untuk menjalani hidup tanpa merokok,” katanya.

Selanjutnya, kata Edi Saputra, Pemko Medan kedepan harus membuat tanda-tanda khusus yang dapat mengingatkan siapapun untuk tidak merokok di tempat yang telah ditentukan.
Tanda-tanda khusus tersebut bukan hanya untuk mengingatkan, tetapi juga dapat dipergunakan oleh seluruh masyarakat, terutama para pemilik atau pengelola tempat usaha agar para perokok tidak merokok di lokasi terlarang.

“Dengan diberlakukannya Perda kepada pemerintah dan juga perkantoran, mal-mal dan pusat perbelanjaan, maka seluruh tempat itu diwajibkan mempersiapkan fasilitas yang memadai bagi ruangan bagi yang merokok,” tegasnya.

Ia juga meminta agar penegakan disiplin, sanksi, denda dan lainnya yang terdapat didalam peraturan juga harus benar-benar diberlakukan. “Sehingga aturan ini akan memiliki marwah dan kekuataan dalam pelaksanaannya. Komitmen yang kuat harus ada dalam pelaksanaan dan penegakkan peraturan ini,” pungkasnya. (map/ila)

Laznas AQL Peduli Salurkan Bantuan Sandang ke Empat Dusun Terdampak Banjir di Aceh Tamiang

3 January 2026 21:08 PM

ACEH TAMIANG, SUMUTPOS.CO— Laznas AQL Peduli menyalurkan bantuan sandang ke empat dusun terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, pada Jumat (2/12/2026). Bantuan sandang tersebut meliputi mukena, pakaian, celana, serta kebutuhan sandang lainnya untuk warga terdampak.

Tim Lapangan Laznas AQL Peduli, Eko mengatakan, penyaluran bantuan sandang difokuskan pada wilayah-wilayah terdampak banjir di Aceh Tamiang dan didistribusikan ke empat dusun yang berbeda. “Hari ini kami menyalurkan kebutuhan sandang di wilayah terdampak sekitar Aceh Tamiang. Kebutuhan sandang ini di antaranya ada mukena, celana, dan baju. Bantuan ini kami sebarkan ke empat dusun,” ujarnya.

Eko menjelaskan, penyaluran bantuan sandang menjadi penting mengingat pascabanjir besar banyak warga yang kehilangan pakaian dan hanya memiliki pakaian yang melekat di badan. Oleh karena itu, bantuan sandang dinilai sama pentingnya dengan bantuan kebutuhan pangan.

Empat dusun penerima bantuan sandang tersebut meliputi Kampung Seumentoh, Kecamatan Karang Baru; Kampung Raja dan Kampung Lubuk Batil, Kecamatan Bendahara; serta Kampung Tualang Cut, Kecamatan Manyak Payed.

Sementara itu, salah seorang warga penerima bantuan, Samsi mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan melalui bantuan pakaian dan mukena tersebut.
“Alhamdulillah kami merasa diperhatikan dengan adanya bantuan pakaian ini, karena ada yang ingin melaksanakan salat tetapi tidak memiliki pakaian bersih atau mukena,” kata Samsi. (rel/adz)