32 C
Medan
Monday, April 13, 2026
Home Blog Page 73

Dukung Pemulihan Pascabencana, Telkomsel Operasikan Posko Layanan Siaga di Kuala Simpang, Aceh Tamiang

Kuala Simpang, SUMUTPOS.CO – Sebagai bagian dari komitmen untuk memastikan pelanggan tetap mendapatkan layanan terbaik pascabencana, Telkomsel menghadirkan Posko Layanan Siaga di Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Posko layanan ini berlokasi di STO Kuala Simpang dan dihadirkan secara khusus untuk mendukung kebutuhan komunikasi masyarakat di masa pemulihan layaknya GraPARI.

General Manager Mobile Consumer Business Region Sumbagut Telkomsel, Agung E. Setyobudi, menyampaikan bahwa kehadiran posko layanan ini merupakan bentuk kepedulian Telkomsel terhadap pelanggan di wilayah terdampak bencana. “Pascabencana, pelanggan membutuhkan akses layanan yang cepat dan mudah. Posko Layanan Siaga di Kuala Simpang kami hadirkan agar masyarakat tetap dapat memperoleh layanan Telkomsel secara langsung, termasuk penggantian kartu dan akses komunikasi yang dibutuhkan,” ujar Agung.

Melalui posko layanan tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pelanggan layaknya di GraPARI, mulai dari penggantian kartu, aktivasi kartu gratis dan layanan pelanggan lainnya. Selain itu, Telkomsel juga menyediakan akses internet gratis di posko ini agar masyarakat tetap dapat terhubung dengan keluarga, memperoleh informasi penting, serta mendukung aktivitas sehari-hari di tengah masa pemulihan.

Untuk memberikan kemudahan akses layanan, Posko Layanan Siaga Telkomsel di Kuala Simpang ini beroperasi dengan jam layanan sebagai berikut:

  • Senin–Jumat: pukul 09.00–16.00 WIB
  • Sabtu–Minggu: pukul 09.00–12.00 WIB

Agung menambahkan bahwa posko ini menjadi bagian dari upaya Telkomsel untuk tetap dekat dengan pelanggan di masa sulit. “Kami berharap kehadiran posko layanan ini dapat membantu meringankan kebutuhan komunikasi masyarakat dan menjadi solusi sementara hingga kondisi benar-benar pulih,” tambahnya.

Telkomsel akan terus memantau kebutuhan pelanggan di wilayah terdampak dan menghadirkan berbagai inisiatif layanan yang relevan sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk selalu hadir dan melayani sepenuh hati.(rel)

Telkomsel Perkuat Konektivitas Huntara Aceh Tamiang melalui Kolaborasi Telkom Group dan Danantara

Aceh Tamiang, 2 Januari 2026 – Sebagai bagian dari upaya mendukung pemulihan kehidupan masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Telkomsel bersama Telkom Group dan Danantara Indonesia memperkuat dukungan konektivitas di kawasan Hunian Sementara (Huntara). Kolaborasi ini ditujukan untuk memastikan masyarakat tetap terhubung dan dapat melanjutkan aktivitas sehari-hari selama masa transisi pascabencana.

Melalui sinergi Telkom Group dan Danantara, Telkomsel menghadirkan dukungan infrastruktur dan layanan komunikasi yang terintegrasi. Telkom Group juga menghadirkan akses internet/WiFi gratis yang menjangkau seluruh area Huntara, sehingga warga dapat berkomunikasi dengan keluarga, mengakses informasi penting, serta mendukung kebutuhan pendidikan dan aktivitas digital di tengah proses pemulihan.

Vice President Area Network Operations Sumatera Telkomsel, Nugroho A. Wibowo, menegaskan bahwa Telkomsel menempatkan Coverage, Capacity, dan Experience pelanggan sebagai prioritas utama. “Kolaborasi Telkom Group bersama Danantara memungkinkan kami memastikan konektivitas di kawasan Huntara tetap terjaga. Fokus kami adalah menghadirkan cakupan yang merata, kapasitas yang memadai, dan pengalaman layanan terbaik bagi masyarakat yang sedang menjalani masa pemulihan,” ujar Nugroho.

Dukungan Konektivitas dan Infrastruktur

Untuk memastikan layanan jaringan tetap andal di kawasan Huntara Aceh Tamiang, Telkomsel melakukan penguatan infrastruktur dan peningkatan kapasitas jaringan melalui dukungan sebagai berikut:

  • 2 site jaringan aktif yang meng-cover kawasan Huntara
  • 1 unit Combat (Compact Mobile BTS) untuk memperkuat kualitas sinyal
  • Peningkatan kapasitas jaringan guna menjaga stabilitas layanan
  • Perangkat Orbit sebagai backup jaringan di Posko Telkom Group yang berada di kawasan Huntara Aceh Tamiang

Saat ini, jaringan Telkomsel di Aceh Tamiang telah pulih 100% dengan didukung oleh 88 site aktif. Dari total site tersebut, lebih dari 50% operasional site masih menggunakan genset yang terus diaktifkan akibat terbatasnya sistem catu daya di sejumlah lokasi pascabencana.

Posko Layanan Komunikasi

Selain penguatan jaringan, Telkomsel juga membuka Posko Layanan Komunikasi di kawasan Huntara Aceh Tamiang. Melalui posko ini, masyarakat dapat memperoleh:

  • Kartu internet gratis dengan kuota 3GB
  • Voucher internet gratis sebesar 7GB
  • Layanan pelanggan, termasuk penggantian kartu dan aktivasi layanan

Posko Layanan Komunikasi ini beroperasi setiap hari pukul 09.00–17.00 WIB selama masa pemulihan. Masyarakat juga dapat mengakses layanan digital melalui aplikasi MyTelkomsel atau menghubungi Call Center 188.

Komitmen Berkelanjutan

Telkomsel bersama Telkom Group dan Danantara akan terus melanjutkan dukungan pemulihan pascabencana dengan memperluas penguatan fasilitas serta menghadirkan konektivitas yang andal di berbagai kawasan Hunian Sementara lainnya. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi yang berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan, sebagai bagian dari komitmen Telkomsel untuk mendampingi masyarakat pascabencana, menghadirkan pemulihan yang inklusif, serta menjalankan operasional berkelanjutan berlandaskan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.telkomsel.com atau ikuti media sosial resmi @telkomsel. (rel)

DPRD Medan Apresiasi Penutupan De Tonga Bar

Anggota DPRD Kota Medan, Zulham Efendi.
Anggota DPRD Kota Medan, Zulham Efendi.

MEDAN – Anggota DPRD Kota Medan, Zulham Efendi, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah tegas Pemerintah Kota (Pemko) Medan bersama Polrestabes Medan yang telah menutup De Tonga Bar di Jalan Sei Belutu, Kecamatan Medan Selayang.

Menurut Zulham, kebijakan tersebut merupakan langkah tepat dan terukur dalam menegakkan aturan perizinan usaha sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba di Kota Medan.

“Saya mengapresiasi keberanian Pemko Medan dan Polrestabes Medan. Penutupan ini bukan tanpa alasan, karena didasarkan pada temuan administrasi yang jelas serta adanya dugaan aktivitas yang berpotensi merusak masyarakat, khususnya generasi muda,” ucap Zulham, Jumat (2/1/2026).

Zulham yang juga dikenal sebagai tokoh pendidikan di Medan Utara ini menegaskan bahwa tempat usaha yang tidak memiliki legalitas lengkap dan disinyalir berkaitan dengan praktik melanggar hukum, termasuk narkoba, berpotensi memberi dampak negatif bagi lingkungan sekitar.

“Narkoba adalah musuh bersama. Jika ada usaha yang tidak patuh aturan dan berpotensi menjadi ruang subur peredaran narkoba, maka negara tidak boleh ragu hadir untuk menertibkan,” ujarnya.

Ia menilai, penegakan aturan perizinan usaha harus berjalan seiring dengan upaya menjaga moral dan masa depan generasi muda. Zulham menyebut, lingkungan yang sehat dan taat hukum merupakan bagian penting dari pendidikan karakter masyarakat.

“Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga dibentuk oleh lingkungan sosial. Karena itu, langkah penertiban ini sangat penting untuk melindungi anak-anak dan remaja dari pengaruh negatif,” katanya.

Zulham juga mengimbau seluruh pelaku usaha di Kota Medan agar mematuhi seluruh ketentuan perizinan yang berlaku dan tidak mencoba menjalankan usaha yang melanggar hukum.

“Silakan berusaha dan membuka lapangan kerja, tapi patuhi aturan. Jangan sekali-kali terlibat atau memberi ruang bagi aktivitas ilegal, apalagi narkoba,” tuturnya.

Ia berharap, langkah tegas ini menjadi peringatan bagi pelaku usaha lain agar lebih taat aturan, sekaligus menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menciptakan Kota Medan yang aman, sehat, dan ramah bagi generasi masa depan. (map/ila)

Danantara Sinergikan BUMN Bangun Huntara di Aceh Tamiang, PLN Sambung Listrik untuk Semua Rumah dan Fasum

RAPAT-Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas yang diikuti oleh jajaran menteri, kepala daerah, dan Direksi BUMN di kawasan Rumah Hunian Danantara (Huntara), Aceh Tamiang pada Kamis (1/1).
RAPAT-Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas yang diikuti oleh jajaran menteri, kepala daerah, dan Direksi BUMN di kawasan Rumah Hunian Danantara (Huntara), Aceh Tamiang pada Kamis (1/1).

ACEH– PT PLN (Persero) terus mendukung percepatan pembangunan Rumah Hunian Danantara (Huntara) di Aceh Tamiang melalui kesiapan infrastruktur dan penyambungan jaringan listrik seluruh unit yang telah terbangun.

Langkah ini merupakan bentuk komitmen kehadiran negara dalam mempercepat pemulihan pascabencana melalui penyediaan prasarana dasar bagi masyarakat terdampak banjir bandang dan longsor di wilayah tersebut.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi progres pembangunan Huntara beserta infrastruktur pendukung yang sedang dikebut.

Dirinya menilai sinergi lintas kementerian, Danantara Indonesia, dan Pemerintah Daerah (Pemda) mampu menghasilkan kemajuan signifikan dalam waktu singkat. Sebanyak 600 unit akan diserahkan kepada Pemda pada 8 Januari 2026, untuk selanjutnya diberikan kepada warga terdampak bencana.

“Danantara Indonesia membuktikan bahwa kita bisa membangun 600 hunian, semua pihak telah bekerja dengan gemilang, dengan cepat,” ujar Presiden Prabowo.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa dalam kurun waktu tiga bulan ke depan, pembangunan Huntara secara nasional ditargetkan mencapai 15.000 unit yang tersebar di 3 provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Target pembangunan Rumah Hunian Danantara di Aceh Tamiang ditetapkan secara jelas sejak awal, dan capaian hingga 1 Januari 2026 menunjukkan komitmen kuat seluruh pihak untuk menepatinya. BUMN bergerak cepat, bekerja di lapangan dalam kondisi yang tidak mudah, untuk memastikan masyarakat segera mendapatkan hunian yang layak,” jelasnya.

Rosan juga menekankan bahwa pembangunan Huntara bagi warga terdampak bencana bukan sekadar solusi jangka pendek, namun merupakan tahapan pemulihan yang lebih besar di berbagai sektor.

“Huntara ini menjadi jembatan penting menuju fase hunian permanen dan pemulihan ekonomi masyarakat. Karena itu, kualitas dan keberlanjutan tetap menjadi perhatian utama,” ujarnya.

Huntara dibangun sesuai standar kelayakan hunian darurat, tidak hanya fokus terhadap konstruksi bangunan saja, melainkan juga kebutuhan dasar seperti listrik. Ketersediaan listrik juga menjadi prioritas Pemerintah melalui Danantara Indonesia dalam membangun Huntara, selain akses air bersih, sanitasi memadai, serta dukungan layanan kesehatan di lokasi.

Menindaklanjuti hal tersebut, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, menegaskan kesiapan PLN dalam mendukung penuh pembangunan Huntara melalui penyediaan listrik yang aman dan andal untuk seluruh unit hunian.

“PLN siap melaksanakan arahan Pemerintah melalui Danantara Indonesia untuk memastikan kesiapan infrastruktur kelistrikan Huntara. Setiap unit hunian yang telah selesai dibangun, kami pastikan listriknya juga sudah tersedia dan dapat langsung menyala, sehingga masyarakat bisa segera menempati tempat tinggalnya dengan aman dan nyaman,” kata Darmawan.

Saat ini, PLN telah menyiapkan infrastruktur kelistrikan di kawasan Huntara Aceh Tamiang, seperti pembangunan trafo, jaringan listrik, dan kWh meter seluruh hunian yang telah terbangun. Bahkan jaringan listrik telah tersambung sepenuhnya dan cukup untuk melayani kebutuhan listrik hunian maupun fasilitas umum.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria didampingi Darmawan turun langsung mengawal proges pembangunan Huntara Aceh Tamiang dan infrastruktur kelistrikannya.

Darmawan menegaskan, kehadiran listrik yang andal di Huntara merupakan salah satu kebutuhan dasar yang wajib tersedia untuk menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari.

“Kami memahami bahwa saudara-saudara kita yang terdampak banjir bandang dan longsor telah kehilangan banyak hal, bukan hanya rumah, namun juga rasa aman dan kenyamanan. Karena itu, PLN berupaya menghadirkan listrik yang prima di kawasan Huntara. Sehingga, masyarakat dapat segera tinggal, anak-anak bisa kembali belajar dengan nyaman, dan keluarga dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih layak. Ini adalah komitmen kami untuk terus mendampingi masyarakat bangkit dari bencana,” pungkas Darmawan. (ila)

DPRD Dorong Edukasi Bahaya Rokok di Sekolah

Anggota DPRD Kota Medan, Hj Roma Uli Slalahi, SST, MKM.
Anggota DPRD Kota Medan, Hj Roma Uli Slalahi, SST, MKM.

MEDAN-Anggota DPRD Kota Medan, Hj Roma Uli Slalahi, S.ST MKM, meminta Pemko Medan melalui pihak sekolah agar rutin mengintegrasikan edukasi bahaya rokok dan penolakan ajakan merokok melalui kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler.
Edukasi tersebut diharapkan bisa melindungi masyarakat dan anak-anak dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok.

Hal itu disampaikan Roma Uli Silalahi, Jumat (2/1/2026) menanggapi disahkannya perubahan atas Perda Kota Medan No.3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). “Edukasi ini sangat penting dilakukan di sekolah, bila perlu ditetapkan dalam ekstrakurikuler,” ucap Roma Uli Silalahi.

Dikatakan Roma Uli, perubahan Perda KTR diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dengan membatasi atau melarang aktivitas merokok di area-area tertentu, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat umum, dan area publik.

“Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat, terutama anak-anak dan bukan perokok, dari paparan asap rokok, serta mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit yang disebabkan oleh rokok,” ujarnya.

Selain itu, perubahan Perda KTR juga diharapkan dapat memberikan dampak positif, seperti peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok dan berkurangnya aktivitas merokok di tempat-tempat umum.

Kemudian dengan perubahan Perda KTR, diharapkan dapat mengatur dan membatasi pemasangan iklan produk rokok di media luar ruang. “Seperti fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan. Sehingga akan menekan naiknya jumlah prevalensi perokok anak di kota Medan,” ujarnya.

Begitu juga dengan besaran denda yang melanggar Perda, Roma Uli Silalahi menilai bahwa denda administratif sebesar Rp.200.000, bagi perokok dan Rp.5.000.000, bagi pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR sebagai hal yang masig wajar.
“Karena tujuan utamanya adalah melindungi kesehatan anak dari paparan nikotin sejak dini,” ungkapnya.

Kemudian, Roma Uli juga mendorong Pemko Medan untuk melakukan pengawasan anak usia dini terhadap perokok, fokus pada pencegahan paparan asap rokok pasif (ISPA), dan pembentukan perilaku sehat dengan edukasi bahaya rokok sejak dini, serta membangun kesadaran orang tua sebagai teladan, dan menciptakan lingkungan bebas rokok dengan melibatkan sekolah serta komunitas dalam program pendidikan sebaya.

“Untuk memaksimalkan penerapan Perda KTR, orang tua juga harus dilarang untuk melibatkan anaknya dalam pembelian rokok,” pungkasnya. (map/ila)

Kader PKS Harus Siap Memimpin dan Dipimpin

Syaiful Ramadhan (kiri) bersama Zulham Efendi (kanan)
Syaiful Ramadhan (kiri) bersama Zulham Efendi (kanan)

MEDAN – Perubahan rekomposisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan dinilai sebagai bagian dari dinamika internal partai yang wajar dan telah menjadi tradisi dalam tubuh PKS. Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Medan periode sebelumnya, Syaiful Ramadhan, menanggapi adanya pergantian susunan personalia Fraksi PKS DPRD Medan periode 2024–2029.

Menurut Syaiful, pergantian kepemimpinan di PKS bukanlah hal baru, melainkan bagian dari proses kaderisasi dan penyegaran organisasi yang bertujuan memperkuat soliditas serta meningkatkan kinerja partai, khususnya di lembaga legislatif.

Ia menegaskan bahwa setiap kader PKS harus memiliki kesiapan mental dan komitmen untuk mengemban amanah, baik sebagai pemimpin maupun sebagai anggota yang dipimpin.“Pergantian kepemimpinan di PKS adalah sesuatu yang biasa. Ini bagian dari tradisi kaderisasi. Kader PKS harus siap memimpin dan juga siap dipimpin,” ujar Syaiful saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (2/1/2026).

Diketahui, perubahan struktur personalia Fraksi PKS DPRD Kota Medan tersebut merupakan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Medan yang digelar pada Senin, 29 Desember 2025. Berdasarkan hasil rapat tersebut, perubahan susunan Fraksi PKS DPRD Kota Medan periode 2024–2029 dijadwalkan akan diumumkan secara resmi dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan pada 19 Januari 2026 mendatang.

Politisi muda PKS itu berharap, kepemimpinan Fraksi PKS DPRD Kota Medan yang baru dapat membawa semangat baru serta meningkatkan kualitas kerja fraksi ke depan, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Medan. “Harapan kita tentu kepemimpinan yang baru dapat lebih baik lagi dan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Medan,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Syaiful juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan seluruh pihak apabila selama lima tahun menjalankan amanah sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Medan masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam pelayanan maupun pengabdian.

“Saya secara pribadi memohon maaf apabila selama lima tahun mengemban amanah sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Medan masih ada kekurangan dan belum sepenuhnya bisa memberikan pelayanan terbaik,” tuturnya.

Meski terjadi perubahan struktur kepemimpinan, Syaiful menegaskan bahwa rekomposisi Fraksi PKS DPRD Kota Medan tidak akan mengurangi soliditas dan kekompakan para kader PKS di lembaga legislatif. Sebaliknya, perubahan ini diharapkan dapat memperkuat kerja kolektif fraksi dalam mengawal kepentingan rakyat serta mendorong pembangunan Kota Medan yang lebih baik.

“Kita akan terus memaksimalkan peran sebagai lembaga pengawasan. Komitmen Fraksi PKS tetap bersama masyarakat dalam mewujudkan pembangunan di Kota Medan,” pungkasnya.

Sementara itu, Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Medan juga membenarkan adanya perubahan komposisi personalia Fraksi PKS DPRD Kota Medan. Ketua DPD PKS Kota Medan, Anton Simarmata ST, didampingi Sekretaris DPD PKS Kota Medan Datuk Iskandar Muda A.Md, menyampaikan bahwa perubahan tersebut merupakan dinamika internal partai yang bersifat rutin.

Menurut Anton, perubahan struktur fraksi dilakukan dalam rangka penyegaran organisasi serta penguatan kinerja Fraksi PKS DPRD Kota Medan agar semakin optimal dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, serta pengabdian kepada masyarakat.
“Perubahan ini adalah hal yang biasa di PKS. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas kerja fraksi dan memastikan pelayanan kepada masyarakat Kota Medan tetap berjalan maksimal,” kata Anton saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (30/12/2025).

Anton menjelaskan, perubahan susunan Fraksi PKS DPRD Kota Medan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Nomor: 144/SKEP/DPP-PKS/2025, yang ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2025 dan ditandatangani langsung oleh Presiden PKS Dr. Al Muzammil Yusuf dan Sekretaris Jenderal Muhammad Kholid.

Dalam surat keputusan tersebut ditetapkan susunan Fraksi PKS DPRD Kota Medan periode 2024–2029, yakni Penasihat H. Kasman Lubis Lc MA dan H. Rajudin Sagala SPd.I, Ketua Fraksi Zulham Efendi SPd MI, Sekretaris Fraksi H. Doli Indra Rangkuti SE, Bendahara dr. Ade Taufiq Sp.OG, serta Anggota Syaiful Ramadhan, Datuk Iskandar Muda AMd, dan Hj. Sri Rezeki A.Md.

Anton menegaskan bahwa perubahan komposisi tersebut tidak akan mengganggu soliditas Fraksi PKS DPRD Kota Medan. Sebaliknya, diharapkan dapat membawa semangat baru dalam memperjuangkan aspirasi rakyat serta mendukung kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.

“PKS Kota Medan sudah memiliki keputusan strategis yang menjadi panduan kerja para kader dan wakil rakyat PKS di berbagai tingkatan. Dengan organisasi yang tertata dan komitmen bersama, PKS berkomitmen menjadi mitra masyarakat dan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan Kota Medan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, berdasarkan jadwal kegiatan DPRD Kota Medan hasil rapat Bamus yang ditetapkan pada Senin, 29 Desember 2025, perubahan personalia Fraksi PKS DPRD Kota Medan periode 2024–2029 tersebut akan diumumkan secara resmi dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Medan pada 19 Januari 2026 mendatang. (map/ila)

Gelar Muskerwil III, Ketua Persis Sumut Tegaskan Siap Tebar Lebih Banyak Manfaat untuk Umat

Gelar Muskerwil III, Ketua Persis Sumut Tegaskan Siap Tebar Lebih Banyak Manfaat untuk Umat

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keberadaan Persatuan Islam (Persis) di Sumatera Utara (Sumut) harus dapat dirasakan manfaatnya oleh umat. Baik dalam kegiatan keagamaan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan.

Apalagi saat ini, sudah ada 16 pengurus daerah (PD) Persis yang aktif di Sumut. Yang terbaru ada PD Persis Kabupaten Dairi. “Dan hari ini kita baru melantik PD Persis Tanjung Balai. Lalu kita juga sudah memiliki badan otonom seperti Hima Persis, Pemuda Persis, dan Persistri. Ke depannya kita berharap akan ada Pemudi Persis,” kata Ketua Pengurus Wilayah (PW) Persis Sumut KH Muhammad Nuh MSP dalam sambutannya pada Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) III di BBGTK, Jalan Kenanga Raya Nomor 64, Tanjung Sari Medan, Kamis (1/1/2026).

Nuh berharap, dengan semakin solidnya kepengurusan Persis di Sumut, Pengurus Pusat dapat mempertimbangkan Sumut menjadi tuan rumah muktamar yang akan digelar dapat waktu dekat. “Sepertinya memang sudah pantas kalau Muktamar ke depan, Persis Sumatera Utara yang menjadi tuan rumah,” ujarnya.

Untuk itu, Nuh meminta agar semua badan otonom seperti Persistri, Hima Persis, dan Pemuda Persis, bisa berkoordinasi dengan pengurus wilayah sehingga kerja dakwah ke depannya dapat seimbang dan serentak.

Nuh juga menyerukan kepada semua kader Persis Sumatera Utara agar selalu berbuat amal saleh kapanpun dan dimanapun. “Tebarlah manfaat sebanyak-banyaknya. Kader Persis harus berkolaborasi dengan banyak pihak, misal dengan MUI. Karena ladang dakwah ini sangat luas,” seru Dewan Pertimbangan MUI Sumut ini.

Ia juga mengungkapkan, Persis Sumut sudah terlibat sejak awal bencana pada akhir November 2025 lalu dalam membantu para korban. “Persis Sumut telah menyalurkan bantuan ke Tanjungpura, Tapanuli Tengah, Sibolga, Aceh Tamiang, dan Langsa, yang mendapat support penuh dari Pengurus Pusat Persis,” terangnya.

Sementara, ketua Panitia Joko Imawan mengatakan, Muskerwil III Persis Sumut ini dihadiri Sekretaris Wilayah Surya Darma, S.Sos, Bendahara Ir Tauhid Ichyar, ST, Penasehat Ustad Abdul Azis, Pembina Ustad Mawardi Tanjung, dan perwakilan Pengurus Daerah (PD) Persis se-Sumatera Utara, seperti PD Persis Medan, Karo, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Langkat, Batubara, Simalungun, Tanjung balai, Dairi, Phak Phak Barat, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu. Hadir juga pengurus badan-badan otonom seperti Hima Persis, Persistri dan Pemuda Persis . (rel/adz)

PLN Dukung Trauma Healing Pengungsi Batang Toru, Siapkan Listrik Andal untuk Nobar Bersama Presiden RI

Antusiasme Warga di Posko Pengungsian Batuhula Batang Toru untuk mengikuti kegiatan Nonton Bareng Presiden RI.
Antusiasme Warga di Posko Pengungsian Batuhula Batang Toru untuk mengikuti kegiatan Nonton Bareng Presiden RI.

BATANG TORU— PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara memastikan keandalan pasokan listrik guna mendukung kegiatan trauma healing bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor melalui agenda nonton bareng (nobar) bersama Presiden Republik Indonesia di Posko Pengungsi Batuhula, Kecamatan Batang Toru.

Kegiatan nobar tersebut akan dilaksanakan bersama Prabowo Subianto dan turut dihadiri Bobby Afif Nasution. Kehadiran langsung pimpinan nasional dan daerah ini menjadi simbol kuat kehadiran negara dalam mendampingi masyarakat yang tengah menjalani proses pemulihan pascabencana.

Sebagai bagian dari pendekatan pemulihan psikososial, kegiatan nobar menayangkan film bergenre komedi yang ringan dan ramah keluarga. Tayangan ini dihadirkan untuk menciptakan suasana ceria, memperkuat kebersamaan, serta membantu mereduksi beban trauma para pengungsi, khususnya anak-anak dan keluarga.

Untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan tanpa gangguan kelistrikan, PT PLN (Persero) menyiapkan sistem pengamanan berlapis, meliputi:

• Suplai Penyulang utama: MT.01

• Suplai Penyulang cadangan (back-up): PN.04

• Dukungan daya tambahan: Genset PLN berkapasitas 100 kVA

General Manager PLN UID Sumatera Utara Mundhakir, menegaskan bahwa dukungan kelistrikan dalam kegiatan kemanusiaan memiliki dimensi yang melampaui aspek teknis semata.

“Dalam situasi pemulihan pascabencana, listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi juga medium untuk menghadirkan rasa aman, kebersamaan, dan harapan. Dukungan PLN pada kegiatan nobar bersama Presiden RI ini merupakan wujud kehadiran negara dan kepedulian PLN terhadap pemulihan mental masyarakat,” ujar Mundhakir.

Ia menambahkan bahwa proses pemulihan pascabencana membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga penguatan mental dan sosial masyarakat.

“Ketika listrik hadir secara andal di posko pengungsian, ruang-ruang pemulihan, interaksi, dan optimisme dapat tumbuh. Inilah makna pelayanan publik yang terus kami jaga sebagai BUMN,” ujarnya.

PLN UID Sumatera Utara berkomitmen hadir di setiap fase penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat, pemulihan infrastruktur kelistrikan, hingga dukungan terhadap kegiatan sosial dan kemanusiaan yang berorientasi pada pemulihan martabat serta kualitas hidup masyarakat.

Melalui sinergi erat dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, PLN memastikan energi listrik menjadi bagian integral dalam proses bangkit bersama masyarakat Batang Toru dan wilayah terdampak lainnya di Sumatera Utara. (ila)