Home Blog Page 725

Besok, KPU Binjai Buka Rapat Pleno Tingkat Kota

Kantor KPU Binjai di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Binjai Barat.Istimewa/Sumut Pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara sekaligus penetapannya, Sabtu (2/3/2024). Kegiatan tersebut akan digelar di Hotel Graha Kardopa Binjai, Jalan Sultan Hasanuddin, Binjai Kota dan berakhir Minggu (3/3/2024).

KPU Kota Binjai juga menggelar siaran langsung smkegiatan tersebut melalui akun Youtube mereka. Ketua Divisi Sosialiasi, Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat KPU Binjai, Arie Nurwanto membenarkan hal tersebut ketika dikonfirmasi, Jumat (1/3/2024).

“Untuk Rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara tingkat Kota Binjai, KPU Binjai akan melaksanakannya selama dua hari, tepatnya pada tanggal 2 sampai 3 Maret 2024 di Hotel Graha Kardopa Binjai,” jelas Arie.

Mantan Ketua Bawaslu Kota Binjai ini menyebut, pesertanya terdiri dari berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Mulai dari unsur saksi partai politik, tim kampanye pasangan calon presiden-wakil presiden hingga dewan perwakilan daerah.

“Pembukaan dalam rekapitulasi tingkat kota ini akan mengundang unsur forkopimda, Bawaslu Binjai dan stakeholder kepemiluan terkait,” kata Arie.

“Untuk satu orang, mewakili perwakilan. Rekapitulasi bersifat terbuka sepanjang ketersediaan tempat atau kursi untuk kegiatan ini. Bahkan untuk pemantau yang bersertifikat, pewarta, serta pemangku kepentingan lainnya, juga boleh hadir dalam kegiatan ini,” sambungnya.

Rekapitulasi ini, kata dia, digelar dengan dibuka satu panel. “Para PPK nanti mengumumkan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan. Apabila ada keberatan atau permasalahan terkait rekapitulasi di kecamatan, akan kita perbaiki atau kita sempurnakan di tingkat Kota Binjai,” tukasnya. (ted/han)

Diduga Tak Pernah Masuk, Oknum Guru di Langkat Lulus PPPK

SMPN 1 Stabat di Jalan Zainul Arifin, Kelurahan Kwalabingai.Istimewa/Sumut Pos.

STABAT, SUMUTPOS.CO – Dugaan kecurangan dalam pengadaan atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kabupaten Langkat kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, dua oknum guru honorer yang diduga tidak pernah masuk atau berdinas malah dinyatakan lulus PPPK tahun 2023.

Informasi diperoleh, dua oknum guru dimaksud berdinas di SMPN 1 Stabat. Mereka berinisial PAB dan IS. Keduanya diduga tidak pernah masuk sejak 2021. Namun, keduanya tercatat dalam daftar pokok pendidikan pada SMPN 1 Stabat.

“Keduanya seperti siluman, tidak pernah kelihatan (di SMPN 1 Stabat) tapi kok bisa lulus PPPK,” ujar sumber Sumut Pos terpercaya, Jumat (1/3/2024).

Masih kata sumber yang ingin namanya tak disebut, PAB tercatat sebagai guru bimbingan konseling dalam Dapodik pada tahun 2023/2024. Sementara IS warga Tandamhilir tercatat sebagai guru mata pelajaran. Selain mereka, juga ada dua oknum honorer yang diduga tidak pernah masuk. Keduanya berinisial MYF dan SP, bertugas sebagai tenaga administrasi di SMPN 1 Stabat.

 

Bahkan salah satu dari mereka berinisial MYF, diduga merupakan menantu dari oknum pejabat yang menjabat sebagai kepala bidang di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat. Karenanya, sumber ini pun mengherankan dan menduga ada pembiaran dari Disdik Langkat terkait dua oknum honorer tersebut.

“Kenapa bisa dibiarkan, kami juga tenaga honorer harus tetap jalankan tugas. Tapi yang seperti ini terkesan dipelihara dan dipertahankan. Makanya kami minta agar hal ini ditindaklanjuti aparat penegak hukum, harus usut tuntas,” serunya.

Sementara, Kepala SMPN 1 Stabat, Tian Kaban yang dikonfirmasi membantah kabar tersebut. Dia menegaskan, hal tersebut tidak benar.

“Salah beritanya itu,” kata Tian.

Guna ingin mengetahui kebenarannya, dia mengajak jurnalis bertemu. “Kalau ingin jelasnya, baiknya kita ketemu,” tukasnya. (ted/han)

KPU Labuhanbatu Gelar Rapat Pleno Penghitungan Suara Pemilu 2024

RAPAT: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan, dan Penetapan Hasil Perolehan Suara pada Pemilu 2024. (fajar)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan, serta Penetapan Hasil Perolehan Suara pada Pemilu 2024, di Aula kantor KPU Labuhanbatu, di kawasan Jalan WR Supratman Rantaupapat, Jumat (1/3/2024).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu, Zafar Sidik mengatakan sejak awal tahapan hingga di penghujung kegiatan Pemilu, berharap sebagai penyelenggara agar sama sama memahami atas regulasi UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana yang telah dijalani sejak tahapan dimulai.

Plt Bupati Labuhanbatu Ellya Rosa Siregar menyampaikan terima kasih kepada KPU, BAWASLU, PPK, PPS se- Labuhanbatu yang telah menyelenggarakan Pemilu dengan bekerja pagi malam, agar pemilu berjalan dengan kondusif di Kabupaten Labuhanbatu. Ia berharap apapun hasilnya akan diterima dengan lapang dada.

Informasi diperoleh, jadwal rapat pleno selambat-lambatnya akan digelar hingga batas waktu 5 Maret 2024. Penghitungan dilakukan untuk 5 daerah pemilihan meliputi 9 kecamatan se Labuhanbatu.

Pantauan di lokasi rapat pleno, pola penghitungan yang dilakukan pihak penyelenggara Pemilu secara bertahap dan berjenjang di masing-masing kecamatan.
Turut hadir dalam rapat Kadis Kominfo Labuhanbatu Awaluddin Hasibuan, Kadis Kesbangpol Nilwansyah, Ketua Bawaslu Wahyudi beserta Jajarannya, Kabag Protokol Frandi Nasution, Para PPK se- Labuhanbatu, Para Parpol, Insan Pers dan para undangan lainnya.(fdh/han)

Polres Pelabuhan Belawan Kawal Pergeseran Logistik Suara ke Gudang KPUD Deli Serdang

KAWAL: Polres Pelabuhan Belawan melakukan pengawalan terhadap pergeseran logistik suara dari PPK Hamparan Perak ke Gudang KPUD Deliserdang di Tanjung Morawa, Jumat(1/3/2024).

HAMPARAN PERAK, SUMUTPOS – Polres Pelabuhan Belawan melakukan pengawalan terhadap pergeseran logistik suara dari PPK Hamparan Perak ke Gudang KPUD Deliserdang di Tanjung Morawa, Jumat (1/3/2024), setelah penghitungan suara di tingkat PPK Hamparan Perak selesai dilaksanakan.

Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Janton Silaban, SH., SIK., MKP, menjelaskan bahwa pengawalan pergeseran logistik suara tersebut dilakukan untuk menjamin keamanan logistik suara hingga selesai proses rekapitulasi di KPUD Deliserdang. Dalam upaya tersebut, Polres Pelabuhan Belawan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait guna memastikan terselenggaranya pemilu yang aman, damai, dan sejuk.

“Pengawalan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk mengamankan seluruh proses pemilu, termasuk pengangkutan logistik suara. Kami bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk menciptakan situasi yang kondusif selama proses pemilu,” ungkap AKBP Janton Silaban.

Kapolres juga mengimbau kepada seluruh pihak untuk menerima hasil rekapitulasi dengan lapang dada. Hal ini diharapkan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, serta menciptakan suasana damai pasca-pemilu.

Dengan adanya pengawalan ini, diharapkan logistik suara dapat sampai dengan selamat di Gudang KPUD Deli Serdang, dan proses rekapitulasi suara dapat berjalan dengan lancar dan transparan. Polres Pelabuhan Belawan terus berkomitmen untuk menjaga keamanan dan integritas proses demokrasi di wilayahnya.(mag-1/han)

MK Tak Hapus Ambang Batas Parlemen Syarat Parpol

ILUSTRASI: Ketua MK Suhartoyo saat bersidang

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan pihaknya tak menghapus ketentuan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menegaskan, ambang batas parlemen tetap diperlukan, tetapi harus disusun dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif.

Hal ini disampaikan Enny untuk memperjelas isi putusan perkara 116/PUU-XXI/2023 yang dibacakan dalam rapat pleno di ruang sidang MK, Kamis (29/2). Perkara itu diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

“Putusan Nomor 116 tidak meniadakan treshold sebagaimana dapat dibaca dari amar putusannya,” kata Enny dikonfirmasi, Jumat (1/3).

Enny menjelaskan, MK menyerahkan kepada kebijakan pembuat undang-undang untuk mengatur ambang batas parlemen dan menentukan besaran angka persentasenya. Terpenting, angka ambang batas parlemennya rasional dengan merujuk pada metode kajian yang jelas dan komprehensif.

“Bahwa threshold dan besaran angka persentasenya diserahkan ke pembentuk UU untuk menentukan threshold yang rasional dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif sehingga dapat meminimalkan disproporsionalitas yang semakin tinggi yang menyebabkan banyak suara sah yang terbuang sehingga sistem proporsional yang digunakan tetapi hasil pemilunya tidak proporsional,” ucap Enny.

Karena itu, dalam putusan perkara nomor 116 tersebut, MK meminta pembuat undang-undang mengubah ambang batas parlemen 4 persen yang diatur dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan angka yang rasional. Proses revisi ambang batas parlemen 4 persen ini dilakukan sebelum penyelenggaraan Pemilu 2029.

“Oleh karena itu, untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan threshold dengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut (disproporsionalitas yang semakin tinggi yang menyebabkan banyak suara sah yang terbuang),” pungkas Enny.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK meminta pembuat undang-undang memperhatikan 5 poin saat mengubah ambang batas parlemen 4 persen sebelum penyelenggaraan Pemilu 2024. Pertama, ambang batas parlemen harus didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.

Kedua, perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan ambang batas parlemen harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik. Keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029.

Terakhir, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR. (jpc/han)

Penentuan Awal Ramadan 2024, Begini Menurut Pandangan Muhammadiyah dan NU

ILUSTRASI: Petugas melakukan pemantauan hilal (ru'yatul hilal) dengan teropong.

SUMUTPOS.CO – Umat muslim di seluruh dunia termasuk Indonesia akan segera menyambut bulan suci Ramadhan 2024, dimana menjadi bulan yang ditunggu-tunggu untuk menjalankan ibadah secara khusyu’ dalam satu bulan penuh.

Di Indonesia sendiri, pemerintah selaku Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) baru akan menentukan 1 Ramadan 1445 Hijriah melalui sidang Isbat yang akan digelar pada 10 Maret 2024 mendatang. Sidang Isbat tersebut akan digelar di Auditorium H.M Rasjidi Kementerian Agama, Jl. M.H. Thamrim, Jakarta Pusat, dengan melalui pemantauan Hilal yang dilakukan di 134 titik di seluruh Indonesia.

Sementara itu, dua organisasi besar Islam di Indonesia yaitu Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) telah menetapkan awal puasa Ramadhan 2024 jauh-jauh hari yang ternyata memiliki perbedaan versi.

 

Mari kita Simak ulasan:

Awal Ramadan 2024 Menurut Pandangan Muhammadiyah

Dilansir melalui website resminya Jumat (1/3), Muhammadiyah telah mengumumkan penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah yang akan jatuh pada tanggal 11 Maret 2024.
Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Muhammad Sayuti menjelaskan bahwa keputusan penetapan tersebut berdasarkan dengan metode Hisab Wujudul Hilal Hakiki yang digunakan.

“Semoga maklumat ini diikuti oleh warga Muhammdiyah,” kata Sayuti.

Penetapan tersebut juga tertuang dalam Maklumat Nomor 1/MLM/I.0/E/2024 ditandatangani oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti pada 12 Januari 2024.

Awal Ramadhan 2024 Menurut Pandangan Nadhlatul Ulama

Sementara itu, Lembaga Falakiayah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) memprediksi bahwa awal bulan Ramadhan tahun ini bertepatan dengan tanggal 12 Maret 2024 seperti yang dilansir melalui website Nu Online.

Prediksi tersebut berdasarkan pengamatan terhadap posisi Hilal baik dari sisi tinggi maupun elongasinya. Metode yang digunakan oleh Nu sama dengan yang digunakan oleh pemerintah yaitu melalui Rukyatul Hilal.

Ketua LF PBNU Kiai Sirril menyatakan bahwa melalui pengamatan atau tajribah, hilal tidak mungkin dapat dirukyat pada 29 Sya’ban 1445 H atau bertepatan pada Ahad, 10 Maret 2024.

“Untuk awal Ramadhan tahun ini dengan memperhatikan posisi hilal baik tinggi maupun elongasinya secara pengalaman atau tajribah hilal tidak mungkin dirukyat pada Ahad Sore, 10 Maret,” jelas Kiai Sirril.

Lebih lanjut, “Jadi Langkah Ikmal/istikmal Sya’ban sebagaimana tertulis di almanac PBNU sudah benar, InsyaAllah fix 1 Ramadhan 1445 H bertepatan dengan 12 Maret 2024 M,” terang ulama ahli falak itu.

Kiai Sirril juga menyatakan bahwa LF PBNU akan melakukan rukyatul hilal atau pemantauan hilal awal Ramadhan 1445 H pada Ahad 10 Maret 2024 yang akan dilakukan oleh LFNU daerah secara serentak melalui pinggiran Pantai yang mengarah ke barat maupun pada Gedung-gedung tinggi dengan ufuk barat yang tidak terhalang.

Ia juga mengatakan bahwa untuk Ramadhan ini rukyatul hilal akan digelar di 50 hingga 60 titik yang tersebar di berbagai wilayah mencangkup zona Indonesia Timur, Tengah dan juga Barat. Pelaksanaan rukyat ini juga akan dilakukan bersama dengan pihak-pihak terkait seperti petugas Kementerian Agama setempat, Pengadilan Agama, Badan Meteorologi,Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan juga Masyarakat. (jpc/han)

PN Medan Sosialisasikan Public Campaign SMAP ke Masyarakat

BAGIKAN: Ketua PN Medan,Victor Togi Rumahorbo membagikan bunga kepada pengendara motor di Jalan Pengadilan, Medan, Jumat (1/3/2024).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengadilan Negeri (PN) Medan menggelar jalan santai dalam rangka Public Campaign sekaligus menyosialisasikan kepada masyarakat terkait pembangunan Zona Integritas dan pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Jumat (1/3/2024) pagi.

Pantauan Sumut Pos di lokasi, setelah melaksanakan jalan santai, Ketua PN Medan Victor Togi Rumahorbo SH MH bersama Wakil Ketua PN Medan Agus Waluyo Tjahjono SH MHum didampingi Ketua Pembina Olahraga PN Medan As’ad Rahim Lubis SH MH dan Humas PN Medan Soniady Drajat Sadarisman SH MH, para Hakim serta Panitera PN Medan turut membagikan bunga, brosur SMAP dan coklat kepada masyarakat pengguna jalan.

Ketua PN Medan Victor Togi Rumahorbo mengatakan kegiatan jalan santai ini diselenggarakan sehubungan dengan mengadakan Publik Campaign, dikarenakan PN Medan dipercaya oleh Mahkamah Agung (MA), untuk membangun sistem manajemen anti penyuapan (SMAP).

“Kemudian sertifikasi mutu Peradilan unggul dan tangguh atau ampuh dan pembangunan Zona Integritas,” katanya kepada wartawan.

Ditegaskan Victor Togi Rumahorbo, kegiatan ini juga bertujuan agar masyarakat khususnya pencari keadilan dapat mengetahui bahwa PN Medan sedang membangun hal tersebut.

“Maka dari itu, kami mensosialisasikan kepada masyarakat, supaya mereka membantu kami. Jika seandainya masyarakat ada yang berperkara di Pengadilan Negeri Medan ini, agar tidak memberikan suap, tidak memberikan gratifikasi, tidak memberi amplop atau sejenis lainnya. Itulah intinya Publik Campaign ini dilaksanakan sekaligus olahraga bersama dengan menggelar jalan santai,” sebutnya.

Dengan adanya kegiatan ini, Ia berharap kepada masyarakat dapat membantu PN Medan dalam membangun sistem Manajemen SMAP.

“Sekiranya masyarakat bisa membantu kami, karena sebuah kepercayaan yang diberikan MA harus dipertahankan dan kami pertanggungjawabkan. Karena dari 382 satker di Indonesia hanya beberapa satker yang dipercayakan untuk membangun anti penyuapan ini,” tegasnya sembari mengatakan kegiatan ini terus berlanjut, baik di internal maupun eksternal.

Selain itu, sambungnya, PN Medan juga telah memilih 4 orang Duta Pelayanan Tahun 2024, yang bertugas memberikan bantuan pelayanan prima kepada masyarakat atau pengunjung di PN Medan.

“Diharapkan dengan adanya Duta Pelayanan akan semakin memudahkan pelayanan bagi pencari keadilan dan penganugerahan SMAP, Ampuh dan ZI dapat diraih,” pungkasnya.

Diketahui dalam kegiatan jalan santai yang diikuti sekitar 120 orang dari keluarga besar PN Medan, Posbakum dan Forwakum Sumut tersebut dimulai sekitar pukul 07.30 WIB hingga pukul 09.00 WIB.

Adapun rute tersebut yakni diawali dari Jalan Pengadilan-Jalan Imam Bonjol-Jalan RA Kartini-Jalan Diponegoro dan Finish di Gedung Pengadilan Negeri Medan dengan waktu tempuh 3.023 meter. (man/han)

Pj Bupati Langkat Apresiasi Kinerja Kades Pintu Air dan Camat Pangkalansusu

SERAHKAN: Pj Bupati Langkat, Faisal Hasrimy saat menyerahkan BLT kepada masyarakat Desa Pintu Air, Kecamatan Pangkalansusu.Istimewa/Sumut Pos.

STABAT, SUMUTPOS.CO – Penjabat Bupati Langkat, H M Faisal Hasrimy memuji sekaligus mengapresiasi kerja nyata yang dilakukan Kepala Desa Pintu Air dan Camat Pangkalansusu. Ini disampaikan Faisal saat menghadiri pemberian bantuan sumur bor, bedah rumah, dan bantuan langsung tunai kepada masyarakat, Kamis (29/2/2024).

Faisal mengapresiasi langkah Kades Pintu Air dan Camat Pangkalansusu atas upayanya menyejahterakan masyarakat.
“Kalau seandainya semua kepala desa dan camat seperti ini, maka akan sejahtera semua masyarakat kabupaten Langkat. Kades dan camat ini sebagai garda terdepan melayani masyarakat kabupaten Langkat,” seru Faisal.

Dia menjelaskan, pemerintah pusat telah memberikan dana desa dengan tujuan agar kades dapat berkreasi membangun desanya. “Alhamdulillah, dana tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.

Kepada Sekda Langkat, Faisal berpesan agar dapat memberikan penghargaan kepada Kades Pintu Air dan Camat Pangkalansusu.
“Saya meminta nanti kepada Bapak Sekda Langkat untuk memberikan reward (penghargaan) atas yang mereka lakukan. Tujuannya, agar ini menjadi contoh untuk daerah lain,” serunya.

Pada kesempatan ini, Pj Bupati Langkat turut menyerahkan BLT secara simbolis kepada 10 orang penerima sebesar Rp600 ribu. Faisal juga menyerahkan kunci kepada Erlianto dalam program bedah rumah dan terakhir, meresmikan sumur bor yang mampu mengaliri 10 rumah masyarakat di Desa Pintu Air, Kecamatan Pangkalansusu.

Sementara, Kades Pintu Air, M Sofian mengucapkan terima kasih kepada Pj Bupati Langkat yang telah hadir. “Kedatangan bapak ke sini merupakan hal yang tidak dipercaya masyarakat. Sebab, tidak pernah sebelumnya ada bupati ke desa ini,” tukasnya. (ted/han)

DPRD Medan Dorong Pemko Tingkatkan Program Kegiatan Pencegahan Peredaran Narkoba

Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Robi Barus.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Komisi I DPRD Kota Medan, Robi Barus SE M.AP, meminta Pemko Medan bersama seluruh jajarannya untuk berfokus membantu pihak kepolisian dalam menuntaskan masalah peredaran narkoba di Kota Medan yang kian marak dari waktu ke waktu. Ia berharap, penuntasan peredaran narkoba yang masuk dalam rencana kerja Pemko Medan Tahun 2025 dapat mulai dilakukan.

“Kita dukung Pemko Medan yang berfokus untuk menuntaskan masalah narkoba, kemarin hal itu sudah dibahas dalam Musrenbang RKPD Kota Medan Tahun 2025. Harapan kita, program-program pencegahan peredaran narkoba di Kota Medan dapat dilakukan mulai saat ini,” ucap Robi kepada Sumut Pos, Jumat (1/3/2024).

Robi juga mengaku sepakat dengan niat Wali Kota Medan Bobby Nasution, yang ingin setiap program dan kebijakan yang dihadirkan Pemko Medan dapat dipastikan berjalan agar persoalan narkoba bisa berkurang secara signifikan.

“Kegiatan-kegiatan yang dilakukan memang tidak boleh terlepas dari hal-hal yang memberdayakan generasi muda agar persoalan narkoba dapat ditekan semaksimal mungkin. Stakeholder harus dilibatkan, sosialisasi tentabg bahaya narkoba juga harus terus kita dengungkan dalam setiap kegiatan,” ujar politisi PDIP tersebut.

Robi berharap, masalah narkoba dapat ditekan secara masif dengan mengedepankan upaya pencegahan. Ia juga mendorong pihak kepolisian agar memberikan tindakan tegas kepada setiap pengedar narkoba, agar dapat memberikan efek jera.

“Sehingga di tahun-tahun berikutnya fokusnya bukan lagi untuk mengurangi tingkat peredaran narkoba, tetapi sudah kepada fokus untuk menuntaskannya,” katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Medan, Bobby Nasution saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan Tahun 2025 di Four Point Hotel, Jalan Gatot Subroto Medan, Kamis (29/2), mengingatkan jajarannya tentang beberapa hal, salah satunya adalah masalah peredaran narkoba.

Saat itu, Bobby Nasution menegaskan agar persoalan narkoba harus tetap menjadi perhatian bersama.

“Bagaimana caranya agar setiap kegiatan, program dan kebijakan yang dihadirkan untuk memastikan agar persoalan narkoba bisa berkurang secara signifikan sehingga di tahun-tahun berikutnya perencanaannya bukan lagi bisa mengurangi tapi sudah menghilangkan narkoba,” katanya.

Untuk itu, kepada seluruh skateholder, Bobby mengingatkan bahwa semua pihak bukan hanya berperan untuk membuat perencanaan kerja di tahun depan.

“Tetapi peran kita adalah sepanjang tahun, sepanjang waktu untuk menjalankannya dan memonitoringnya bersama-sama. Jadi, jika kami mampu melayani masyarakat itu pasti juga karena dukungan hebat dari semua stakeholder yang ada,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Bobby juga berharap agar para pimpinan perangkat daerah dapat menjalin kolaborasi dan kerjasama dengan banyak pihak guna pemanfaatan potensi-potensi yang dimiliki.

“Jadi dari kerja sama yang dilakukan tentu ada manfaat yang dihasilkan termasuk memberi input, income atau pemasukan bagi daerah,” pungkasnya.
(map/han)

Pertamina Pastikan Persedian BBM di Sumut Aman Selama Kegiatan F1 Powerboat 2024 Danau Toba

Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Sumbagut, Susanto August Satria.(BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selama penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia F1 Powerboat 2024 Danau Toba, Pertamina Patra Niaga menjamin persedian bahan bakar minyak (BBM) dan avtur aman di Sumatera Utara ini.

Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Sumbagut, Susanto August Satria mengatakan, Pertamina Patra Niaga juga akan menyiagakan fasilitas utama dan menyiapkan layanan tambahan untuk mendukung kelancaran pasokan energi.

“Kami pastikan dan menjamin stok hingga distribusi BBM dan Avtur, aman di Sumut, terutama di wilayah penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia F1 Powerboat,” ujar Satria, Jumat (1/3/2024).

Dijelaskan Satria, pihaknya juga memastikan sarana dan fasilitas Fuel Terminal, Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) beroperasi secara normal dan optimal dalam mengantisipasi adanya peningkatan konsumsi energi di masyarakat.

“Melalui Fuel Terminal Medan Group, DPPU Kualanamu dan DPPU Silangit, Pertamina Patra Niaga telah siap memenuhi kebutuhan konsumen maskapai penerbangan terutama selama perhelatan Pertamina Grand Prix of Indonesia F1 Powerboat 2024,” katanya.

Berdasarkan catatan Pertamina Patra Niaga, Jumat (1/3) di Sumut, persediaan Biosolar sebanyak 36.532 Kilo Liter (KL) dan Pertalite sebanyak 46.530 KL. Untuk stok BBM berkualitas berupa Pertamax Turbo sebanyak 1.251 KL, Pertamax sejumlah 390 KL dan 2.373 KL Dex Series. Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan kebutuhan Avtur sebanyak 13.091 KL. Stok berjalan Avtur tersebut masih dalam keadaan lebih dari cukup, yakni selama 20 hari.

“Stok BBM dan avtur ini belum termasuk stok yang akan disalurkan dari kilang dan stok yang sedang berjalan dari kapal tanker,” jelas Satria.

Pertamina Grand Prix of Indonesia Kejuaraan Dunia Perahu Motor Formula 1 (F1H2O) digelar di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba tepatnya di Balige, Sumatera Utara (Sumut) pada 2-3 Maret 2024.(gus/han)

1...724725726...15,905Page 725 of 15,905