STABAT — Kekecewaan mendalam ratusan warga korban banjir di Kabupaten Langk at akhirnya memuncak. Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Menuntut Keadilan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di pusat pemerintahan Kabupaten Langkat, Senin (20/4/2026). Tidak hanya berorasi, aksi tersebut berujung ricuh hingga menyebabkan gerbang Kantor Bupati Langkat roboh setelah didobrak massa.

Aksi bermula dari kedatangan ratusan warga ke Kantor DPRD Langkat di Stabat. Mereka menuntut kejelasan terkait penyaluran bantuan banjir yang dinilai tidak merata dan tidak tepat sasaran. Bantuan tersebut diketahui bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Kantor Pos kepada masyarakat terdampak.

Sejak pagi, massa sudah memadati halaman Kantor DPRD dengan membawa berbagai tuntutan. Mereka menilai pemerintah tidak transparan dalam pendistribusian bantuan, terutama di wilayah Teluk Aru yang disebut-sebut banyak warga terdampak justru tidak menerima haknya.

Sejumlah anggota DPRD Langkat, termasuk Wakil Ketua DPRD Langkat Romelta Ginting, turun langsung menemui massa. Namun, dialog yang diharapkan dapat meredam emosi warga justru berlangsung panas. Adu argumen antara warga dan wakil rakyat tak terhindarkan.

Koordinator aksi, Andika Ardiansyah, menegaskan bahwa pihaknya hanya menginginkan keadilan dalam penyaluran bantuan. Ia meminta DPRD Langkat segera menjembatani komunikasi dengan Kementerian Sosial agar persoalan ini dapat diselesaikan secara menyeluruh.

“Kami datang membawa aspirasi masyarakat yang benar-benar terdampak banjir, tapi tidak mendapatkan bantuan. Ini soal keadilan,” tegas Andika di hadapan anggota dewan.

Andika menjelaskan, bantuan yang dijanjikan pemerintah pusat meliputi stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta per kepala keluarga, bantuan perabotan rumah tangga sebesar Rp3 juta, serta Jaminan Hidup (Jadup) sebesar Rp1.350.000 per jiwa untuk kebutuhan selama satu bulan.

Namun di lapangan, kata Andika, realisasi bantuan tersebut jauh dari harapan. Banyak warga yang seharusnya menerima bantuan justru tidak terdata, sementara ada pihak yang tidak terdampak malah menerima bantuan.

“Penyalurannya tidak merata. Bahkan ada dugaan keluarga oknum lurah yang tidak terdampak banjir justru mendapatkan bantuan. Ini sangat melukai rasa keadilan masyarakat,” ujarnya dengan nada geram.

Andika juga mengungkapkan bahwa aksi tersebut bukanlah yang pertama. Warga sudah beberapa kali mendatangi DPRD Langkat untuk menyampaikan aspirasi serupa, namun tidak pernah mendapatkan solusi konkret.

“Ini sudah yang keempat kalinya kami datang. Kami datang bukan karena ada yang membiayai, tapi karena kami benar-benar butuh kejelasan. Tapi hasilnya selalu nihil,” keluhnya.

Setelah pertemuan yang dinilai tidak membuahkan hasil, massa memutuskan bergerak menuju Kantor Bupati Langkat yang berjarak sekitar 50 meter dari gedung DPRD. Aksi semakin memanas ketika massa tiba di lokasi.

Dengan jumlah yang mencapai ratusan orang, massa langsung merangsek masuk ke area kantor bupati. Aparat Satpol PP yang berjaga berusaha menghalau, namun tidak mampu membendung tekanan massa. Aksi dorong-dorongan pun tak terhindarkan.

Puncaknya, gerbang utama Kantor Bupati Langkat roboh setelah didorong secara paksa oleh massa yang ingin masuk ke dalam halaman kantor. Suasana sempat chaos, dengan teriakan dan tuntutan warga yang semakin keras.

Meski demikian, aparat keamanan akhirnya berhasil meredakan situasi dan mencegah kericuhan yang lebih besar. Tidak dilaporkan adanya korban serius dalam insiden tersebut, namun ketegangan berlangsung cukup lama.

Kedatangan massa ke Kantor Bupati Langkat bertujuan untuk bertemu langsung dengan Bupati Langkat Syah Afandin. Namun, harapan tersebut pupus karena orang nomor satu di Pemkab Langkat itu tidak berada di tempat saat aksi berlangsung.

Ketiadaan bupati semakin menambah kekecewaan warga. Mereka merasa tidak mendapatkan respons serius dari pemerintah daerah atas persoalan yang mereka hadapi.

Warga mendesak pemerintah, baik daerah maupun pusat, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data penerima bantuan serta mekanisme penyalurannya. Selain itu, warga juga meminta adanya tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang diduga menyalahgunakan wewenang dalam pendataan maupun distribusi bantuan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Langkat terkait tuntutan warga. Namun masyarakat berharap kejadian ini menjadi titik balik untuk perbaikan sistem distribusi bantuan agar benar-benar tepat sasaran dan tidak lagi menimbulkan polemik di kemudian hari. (ted/ila)