Home Blog Page 72

Ricuh Halalbihalal KA KAMMI Sumut, Kader Diimbau Tenang, Gubsu Minta Evaluasi

LUKA: Seorang mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA KAMMI) mengalami luka akibat terlibat kericuhan di Kantor Gubernur Sumut, Minggu (19/4/2026).
LUKA: Seorang mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA KAMMI) mengalami luka akibat terlibat kericuhan di Kantor Gubernur Sumut, Minggu (19/4/2026).

Ketua Pengurus Wilayah (PW) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, memaparkan kronologi kericuhan yang terjadi dalam kegiatan Halalbihalal Keluarga Alumni KAMMI (KA KAMMI) Sumut pada Minggu (19/4/2026).

Irham menjelaskan, dua hari sebelum acara, tepatnya Jumat (17/4/2026) malam, dirinya bertemu dengan Ketua KA KAMMI Sumut, Abdul Rahim Siregar, di salah satu rumah makan di Jalan Abdullah Lubis, Medan. Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa tidak akan ada agenda pelantikan yang mengatasnamakan PW KAMMI Sumut dalam kegiatan halal bihalal.

Selain itu, Abdul Rahim juga disebut telah menyampaikan permohonan maaf atas beredarnya flyer yang mencantumkan agenda pelantikan, termasuk pelantikan PW KAMMI Sumut. Dalam pertemuan itu juga disepakati bahwa beberapa pihak, termasuk Irham dan Hasan Basri, tidak akan diundang guna menghindari potensi kericuhan. “Kesepakatannya jelas, tidak ada pelantikan dan tidak menghadirkan pihak-pihak tertentu agar acara tetap kondusif,” ujar Irham, Senin (20/4/2026).

Namun, menurut Irham, kesepakatan tersebut tidak dijalankan saat acara berlangsung. Ia menyebut adanya kehadiran sejumlah pihak yang mengatasnamakan pengurus wilayah dan pusat, yang kemudian memicu protes dari kader KAMMI yang hadir di lokasi.

Kericuhan bermula ketika seorang kader bernama Irwandi maju untuk mempertanyakan kehadiran sejumlah tokoh di dalam aula. Karena tidak mendapatkan jawaban yang jelas, kader kemudian meminta pihak-pihak tersebut meninggalkan ruangan.

Situasi pun memanas dan berujung pada aksi dorong-dorongan hingga tarik-menarik antar peserta. Irham juga mengungkap adanya dugaan provokasi serta pemanggilan aparat Satpol PP untuk mengamankan situasi.

Dalam insiden tersebut, terjadi aksi kekerasan yang melibatkan beberapa pihak. Salah satu panitia acara, Akhmad Khairul Umam, disebut memukul seorang kader bernama Alwi di bagian pelipis. Melihat hal itu, seorang kader lainnya, Muslimin, melakukan pembalasan yang menyebabkan Akhmad Khairul Umam terjatuh dan mengalami luka di kepala.

Kericuhan semakin meluas ketika Muslimin diduga dikeroyok oleh sejumlah alumni sebelum akhirnya diamankan oleh petugas Satpol PP dan dikeluarkan dari lokasi. Irham juga menyebut adanya kader yang mengalami kekerasan saat proses pengamanan berlangsung.

Ia bahkan mengungkap dugaan tindakan tidak pantas lainnya, termasuk adanya kader yang ditampar oleh Abdul Rahim Siregar serta adanya ancaman yang dilontarkan di lokasi kejadian.

Akibat insiden tersebut, sedikitnya enam kader KAMMI dilaporkan mengalami luka-luka, dengan kondisi lebam di bagian kepala dan tubuh. Empat di antaranya masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Haji Medan. Sementara dari pihak lain, satu orang dilaporkan mengalami luka di kepala yang diduga akibat terbentur dinding.

Irham membantah isu yang menyebut pihaknya melakukan penyerangan dalam jumlah besar. Ia menegaskan bahwa kader yang hadir hanya sekitar 10 orang. “Kami sangat menyesalkan kejadian ini. Ini bukan yang kami inginkan. Kami mengutuk segala bentuk kekerasan dalam aktivitas organisasi,” tegasnya.

Ia juga mengimbau seluruh kader KAMMI di Sumatera Utara agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. “Saya mengajak semua kader untuk menjaga persaudaraan dan tidak terjebak dalam opini yang dapat merusak organisasi,” pungkasnya.

Sedangkan Kepala Satpol PP Sumatera Utara Muttaqien Hasrimi, menjelaskan bahwa kegiatan yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB tersebut pada awalnya berlangsung aman dan kondusif hingga selesai sekitar pukul 14.00 WIB. Namun, keributan terjadi setelah acara resmi berakhir, tepatnya saat para tamu undangan mulai meninggalkan lokasi, terutama di area lantai dua gedung kantor gubernur. “Selama acara berlangsung aman. Keributan terjadi setelah selesai, saat tamu mulai keluar,” jelas Muttaqien.

Dalam upaya pengamanan, seorang anggota Satpol PP bernama Rahmat Daulay menjadi korban pemukulan di bagian hidung hingga mengalami pendarahan. Ia langsung dibawa ke Rumah Sakit Haji Medan untuk mendapatkan perawatan medis.

Meski sempat terjadi kericuhan, Muttaqien memastikan bahwa tidak ada kerusakan terhadap aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. “Aset Pemprov aman semua,” tegasnya.

Ia juga membantah adanya isu intimidasi yang dilakukan oleh anggota Satpol PP, serta menyatakan bahwa penanganan kasus sepenuhnya telah diserahkan kepada pihak kepolisian.

Hingga kini, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti kericuhan serta mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat. Sementara itu, situasi di sekitar Kantor Gubernur Sumatera Utara telah kembali kondusif.

Menanggapi insiden tersebut, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyampaikan kekecewaannya. Ia menilai peristiwa tersebut mencederai makna halal bihalal yang seharusnya menjadi momentum untuk saling memaafkan dan mempererat silaturahmi. “Kita sangat menyayangkan, kegiatan yang seharusnya penuh kebersamaan justru berakhir dengan kericuhan,” ujarnya.

Bobby meminta jajaran pemerintah daerah, khususnya Sekretaris Daerah (Sekda) untuk melakukan evaluasi terhadap penggunaan fasilitas dan ruang kegiatan di lingkungan kantor gubernur. Hal ini dinilai penting guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

Ia juga menyinggung adanya dampak kerugian yang timbul akibat insiden tersebut, termasuk pengeluaran anggaran yang tidak semestinya terjadi. “Kita minta ke depan penggunaan ruangan ini benar-benar diperhatikan. Jangan sampai kejadian seperti kemarin terulang lagi, apalagi sampai menimbulkan kerugian,” katanya.

Bobby berharap seluruh pihak dapat mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut dan kembali menempatkan nilai-nilai kebersamaan, ketertiban, serta saling menghormati sebagai prioritas dalam setiap kegiatan. (san/ila)

Mutasi Kadis SDABMBK Disorot, Renville: Jangan Asal Diubah

Renville Pandapotan Napitupulu.
Renville Pandapotan Napitupulu.

Pergantian Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan menuai kritik dari kalangan legislatif. Ketua Fraksi PSI DPRD Medan, Renville Pandapotan Napitupulu, mengaku kecewa atas kebijakan mutasi yang dinilainya justru mengganggu kinerja tim yang sebelumnya sudah berjalan baik.

Diketahui, Wali Kota Medan Rico Waas baru saja melantik Khairul Azmi, S.STP sebagai Kadis SDABMBK yang baru. Namun, tidak hanya pergantian kepala dinas, mutasi juga dilakukan terhadap Sekretaris Dinas SDABMBK sebelumnya, Willy Irawan, yang dinilai memiliki pemahaman kuat terhadap persoalan infrastruktur, khususnya banjir di Kota Medan.

“Pergantian ini menurut saya justru mengobrak-abrik komposisi yang sudah bagus. Saya bingung, karena sebelumnya kita punya Sekretaris yang paham betul soal banjir dan manajemen, yaitu Willy Irawan,” ujar Renville dengan nada kecewa, Sabtu (18/4/2026).

Ia menilai, keputusan tersebut kurang tepat mengingat saat ini Pemko Medan tengah fokus menyelesaikan persoalan banjir yang masih menjadi masalah utama, salah satunya proyek normalisasi Sungai Bederah yang hingga kini belum rampung.

Menurut Renville, pergantian pejabat di tengah proses penanganan masalah strategis berpotensi menghambat progres yang sudah berjalan. Oleh karena itu, ia menegaskan akan mengawasi dan menguji kinerja pejabat baru tersebut.

“Kita akan lihat kemampuan Kadis yang baru. Informasinya sebelumnya berkarier di Pemkab Langkat sebagai Kepala Dinas PUPR. Yang penting, anggaran rakyat harus digunakan dengan benar,” tegas anggota Komisi IV DPRD Medan tersebut.

Meski demikian, Renville menyatakan tetap memberikan kesempatan kepada pejabat baru untuk menunjukkan kinerjanya. Namun, ia tidak segan meminta evaluasi jika hasil kerja tidak sesuai harapan.“Kita beri kesempatan dulu. Tapi kalau tidak mampu, kita minta diganti dengan yang benar-benar kompeten,” katanya.

Ia menambahkan, salah satu indikator utama yang akan diuji adalah kemampuan dalam menyelesaikan persoalan normalisasi Sungai Bederah. Menurutnya, proyek tersebut hingga kini belum menunjukkan hasil optimal, terutama pada titik-titik krusial aliran air.

Renville menyoroti kondisi di kawasan Jalan Sumarsono, khususnya di sekitar pintu masuk aliran menuju Sungai Bederah. Ia menilai terdapat ketidaksesuaian antara lebar saluran di bagian hulu dan hilir.

“Di hilir sudah dilebarkan hingga sekitar 15 meter oleh kementerian, tapi di bagian hulu, terutama dari arah Jalan Sumarsono, lebarnya masih sekitar 5 meter. Ini menyebabkan antrean air dan memperparah potensi banjir,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa aliran air dari sejumlah wilayah seperti Helvetia dan Cinta Damai bermuara ke Sungai Bederah sebelum akhirnya mengalir ke Belawan. Dengan kondisi penyempitan di bagian hulu, aliran air menjadi tidak optimal.“Kalau pintu masuknya sempit, sementara di hilir sudah lebar, tentu air akan tertahan. Ini yang harus segera diselesaikan,” tegasnya.

Renville memastikan akan menjadikan persoalan Sungai Bederah sebagai salah satu tolok ukur utama dalam menilai kinerja Kadis SDABMBK yang baru. “Ini akan kita uji. Dari situ kita bisa lihat sejauh mana kemampuan pejabat baru dalam menyelesaikan persoalan nyata di lapangan,” pungkasnya. (map/ila)

Gebyar Pajak Sumut Dongkrak Penerimaan PKB Naik 30% Dalam Sebulan

KETERANGAN: Kepala Bapenda Sumut Sutan Tolang Lubis memberikan keterangan kepada wartawan, Senin (20/4/2026). (Foto : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumut)
KETERANGAN: Kepala Bapenda Sumut Sutan Tolang Lubis memberikan keterangan kepada wartawan, Senin (20/4/2026). (Foto : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumut)

Program Gebyar Pajak Sumut 2026 yang diluncurkan beberapa waktu lalu mulai menunjukkan hasil positif. Penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKBa) tercatat mengalami peningkatan signifikan sejak program tersebut berjalan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) Sutan Tolang Lubis, mengungkapkan hal tersebut di kantornya, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Senin (20/4/2026). Diketahui, program Gebyar Pajak diluncurkan pada 9 Maret 2026 dan telah disosialisasikan secara luas kepada masyarakat.

“Sejak program gebyar pajak diluncurkan, terjadi kenaikan penerimaan pajak kendaraan bermotor,” kata Sutan Tolang Lubis. Hal ini dapat dilihat pada periode 9 Maret hingga 9 April 2026 realisasinya Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp125 miliar,” katanya.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu pada 9 Maret hingga 9 April 2025 realisasi penerimaan PKB tercatat sebesar Rp96 miliar. Angka tersebut menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Artinya, terjadi kenaikan sekitar Rp28 miliar atau meningkat 30%.

Sutan Tolang juga menyampaikan, pada tahun 2025 target penerimaan PKB ditetapkan sebesar Rp1,7 triliun, namun realisasinya mencapai Rp1,4 triliun. Sementara itu, pada tahun 2026 target penerimaan PKB ditingkatkan menjadi Rp1,8 triliun. “Total kendaraan bermotor yang membayar pajak pada tahun 2025 sebanyak 2,2 juta unit,” katanya.

Ia berharap melalui program Gebyar Pajak, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak semakin meningkat, sehingga berdampak pada optimalisasi penerimaan daerah. Program ini pada dasarnya merupakan bentuk apresiasi kepada wajib pajak yang taat dan membayar tepat waktu.

“Pada tahun sebelumnya program yang dilaksanakan adalah program pemutihan, dengan program gebyar pajak, paradigmanya kita ubah, apresiasinya kita berikan pada masyarakat yang bayar pajak tepat waktu,” katanya.

Sebagai bagian dari program tersebut, undian Gebyar Pajak akan dilaksanakan setiap triwulan, dengan total empat kali undian dalam setahun serta satu undian utama. Untuk triwulan pertama, undian direncanakan berlangsung pada 10 Mei 2026.(san/ila)

Percepat Pembangunan Jembatan Gang Damai Polonia, Pemko Medan Surati PT KAI

Kepala Bappeda Kota Medan Ferry Ichsan.
Kepala Bappeda Kota Medan Ferry Ichsan.

Pemerintah Kota (Pemko) Medan menunjukkan keseriusannya dalam mempercepat pembangunan kembali jembatan yang roboh di Gang Damai, Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Medan Polonia. Langkah konkret dilakukan dengan mengirimkan surat resmi kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) guna memohon izin pinjam pakai lahan dan aset di lokasi tersebut.

Surat permohonan tersebut ditandatangani langsung oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas. Upaya ini menjadi titik awal penting dalam proses pembangunan kembali jembatan yang sebelumnya merupakan jalur rel kereta api dan kini menjadi akses vital masyarakat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan Ferry Ichsan, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam merespons kebutuhan warga, khususnya pelajar yang sangat bergantung pada akses tersebut untuk aktivitas sehari-hari.

“Penandatanganan surat oleh Pak Wali menjadi langkah strategis agar pembangunan jembatan penyeberangan bisa segera direalisasikan,” ujar Ferry, Senin (20/4/2026).

Pemko Medan juga tengah menyiapkan langkah lanjutan dengan menggelar rapat koordinasi teknis bersama sejumlah instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD). Rapat tersebut bertujuan untuk memantau perkembangan proses perizinan sekaligus mematangkan rencana pembangunan.

Sambil menunggu persetujuan dari PT KAI, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) mulai melakukan kajian teknis. Salah satu fokus utama adalah menilai kondisi pondasi jembatan yang tersisa, sebagai dasar penyusunan desain konstruksi yang lebih aman dan modern.

“Hasil penilaian struktur akan menjadi acuan dalam perencanaan teknis sekaligus pengajuan rekomendasi ke Balai Wilayah Sungai Sumatera II,” jelas Ferry.

Rekomendasi tersebut diperlukan karena lokasi jembatan berada di kawasan daerah aliran sungai, sehingga pembangunan harus memenuhi standar teknis serta aspek keselamatan yang ketat.

Dukungan terhadap pembangunan ini juga datang dari unsur TNI. Dalam peninjauan lapangan sebelumnya, pihak Kodim menawarkan bantuan konstruksi dengan metode yang pernah diterapkan dalam proyek rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.

Pemko Medan berharap PT KAI segera memberikan persetujuan agar proses pembangunan dapat segera dimulai. “Yang paling utama saat ini adalah persetujuan dari PT KAI. Jika itu sudah didapat, pembangunan bisa langsung kita lakukan,” tegas Ferry.

Diketahui, jembatan eks perlintasan kereta api peninggalan era kolonial tersebut roboh akibat banjir, sehingga sempat memutus akses penting antarwilayah. Namun, kondisi tersebut menjadi sorotan publik setelah video sejumlah siswa yang berjalan di atas pipa tersebut viral di media sosial. Dalam video itu terlihat para pelajar harus menjaga keseimbangan saat melintas tanpa pengaman yang memadai. (map/ila)

Lansia Keluhkan Aplikasi Sistem, dr Faisal Arbie: Sederhanakan Layanan Kesehatan

SOSIALISASI: Faisal Arbie saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Jalan Thamrin, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Medan Perjuangan, Minggu (19/4/2026) sore.
SOSIALISASI: Faisal Arbie saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Jalan Thamrin, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Medan Perjuangan, Minggu (19/4/2026) sore.

MEDAN-Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai NasDem, dr Faisal Arbie M Biomed, meminta pihak BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan untuk menyederhanakan pelayanan kesehatan dengan menggunakan aplikasi sistem. Pelayanan kesehatan yang harus melalui aplikasi banyak dikeluhkan pasien umumnya para lanjut usia (Lansia).

“Kewajiban pendaftaran saat berobat dengan melalui aplikasi online perlu disederhanakan atau diperbaharui. Aplikasi itu supaya lebih disederhanakan,” ucap Faisal Arbie menyahuti keluhan warga saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Jalan Thamrin, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Medan Perjuangan, Minggu (19/4/2026) sore.

Dikatakan politisi NasDem yang akrab disapa Arbie itu, keluhan warga dapat dimaklumi karena banyak pasien yang sudah lansia gagap teknologi (gaptek) dan tidak bisa menggunakan Android bahkan tidak memiliki HP android dan tidak memililk paket.

“Lantas, kenyataan diatas apakah tidak biasa berobat atau mendapat layanan kesehatan. Tentu hal itu terkesan mempersulit,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, dr Faisal Arbie menyampaikan tujuan kehadirannya yakni untuk sosialisasi Perda tentang sistem kesehatan, termasuk memberitahu dan memberikan pemahaman terkait isi perda.

“Hari ini saya datang sebagai wakil rakyat fan milik semua warga. Bukan karena ikut memilih saya atau tidak saat pencalegkan lalu. Sekarang saya milik semua warga dan tanggungjawab saya memperhatikan kebutuhan seluruh masyarakat. Jadikan saya tempat mengadu, tapi bukan beking terkait pelayanan pemerintah. Acara kita ini untuk mencari solusi bila ada keluhan Bapak/Ibu, bukan tempat menghujat,” katanya.

Dijelaskan Arbie, selama ini masih banyak masyarakat yang kecewa terkait pelayanan kesehatan. Seiring dengan itu pula, DPRD Medan sedang menggodok revisi Perda Sistem Kesehatan untuk memberikan penguatan dan menguntungkan masyarakat.

“Bila masih saja pihak Puskesmas dan Rumah Sakit memberikan layanan kesehatan yang buruk seperti pasien ditolak alasan kamar penuh serta disuruh lebih awal pulang kendati belum pulih, laporkan sama saya, sama-sama kita datangi rumah sakitnya, dan tidak perlu diviralkan,” pesannya.

Diakhir pertemuan, Faisal Arbie asal politisi Nasdem itu mengajak masyarakat tetap peduli menjaga kesehatan. “Cegah penyakit sejak dini dan manfaatkan fasilitas pemerintah dengan layanan kesejahatan gratis,” pungkasnya. (map/ila)

Perkuat Ketahanan Keluarga, PW Salimah Sumut Gelar Rakornas dan PKPS 2026

PW Salimah Sumut Gelar Rakornas dan PKPS 2026
PW Salimah Sumut Gelar Rakornas dan PKPS 2026

MEDAN, SumutPos.co – Persaudaraan Muslimah (Salimah) Sumatera Utara terus menancapkan taringnya dalam penguatan peran perempuan dan ketahanan keluarga. Mengusung tema strategis “Soliditas Struktur Lahirkan Program Berdampak,” Pimpinan Wilayah (PW) Salimah Sumut sukses menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) sekaligus Pelatihan Kepemimpinan Pengurus Salimah (PKPS).

Perhelatan yang berlangsung selama dua hari (18-19 April 2026) di Hotel Sulthan, Medan ini, menjadi momentum krusial bagi para pengurus untuk menyelaraskan visi dalam membina umat sesuai nilai-nilai Islam.

Acara ini terasa spesial dengan kehadiran langsung dua tokoh sentral dari Pimpinan Pusat (PP) Salimah: Sekretaris Umum Siti Rahma Fauzul Muna dan Ketua Departemen Jaringan & Lembaga Diana Widyasari. Kehadiran mereka memberikan energi baru sekaligus penguatan materi bagi para peserta di wilayah.

Ketua PW Salimah Sumut, Tengku Amiliza, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas kehadiran utusan pusat di “Tanah Deli”.
“Kehadiran langsung PP Salimah sangat berarti bagi kami di wilayah. Ini adalah kesempatan langka bagi para pengurus untuk mendengar, berdiskusi, dan membedah kebijakan program kerja 2026 secara langsung,” ujar Amiliza dalam sambutannya.

Ia juga menekankan bahwa meski kehadiran belum mencapai 100%, seluruh departemen telah terwakili secara solid.

Selama dua hari intensif, para peserta tidak hanya sekadar duduk mendengar. Mereka terlibat dalam agenda padat yang meliputi:
Bedah Tata Kelola Organisasi: Memperkuat fondasi administrasi dan manajemen. Pemahaman Konstitusi: Penguatan AD/ART dan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO).
Diskusi Kewilayahan: Evaluasi kritis terhadap perjalanan kepengurusan serta sosialisasi Program Kerja 2026.

Sekretaris Umum Salimah, Siti Rahma Fauzul Muna, dalam arahan penutupnya mengingatkan bahwa Salimah memiliki tanggung jawab besar dalam pembangunan sosial.
“Program Salimah tidak hanya menyentuh aspek sosial, tapi juga pendidikan, kesehatan, dan ketahanan keluarga. Ini adalah pilar utama pembangunan umat. Kita butuh komitmen dan tanggung jawab penuh dari setiap pengurus,” tegas Siti Rahma.

Melalui Rakornas dan PKPS ini, PW Salimah Sumatera Utara optimis mampu membangun kesolidan internal yang lebih kokoh. Targetnya jelas: melahirkan inovasi program yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas, khususnya dalam menciptakan keluarga-keluarga berkualitas di Sumatera Utara. (rel/adz)

Robi Barus Minta Kepling Diminta Lebih Responsif, Warga Harus Dilindungi dan Didengar

CENDERAMATA: Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Robi Barus SE M.AP memberikan cenderamata kepada warga saat menggelar Sosialisasi Perda Kota Medan No.9 Tahun 2017 di Medan Barat, Minggu (19/4/2026) sore. (Markus Pasaribu/Sumut Pos)
CENDERAMATA: Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Robi Barus SE M.AP memberikan cenderamata kepada warga saat menggelar Sosialisasi Perda Kota Medan No.9 Tahun 2017 di Medan Barat, Minggu (19/4/2026) sore. (Markus Pasaribu/Sumut Pos)

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Robi Barus, menegaskan pentingnya peran kepala lingkungan (kepling) sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap kepling harus mampu mengayomi warga agar berbagai program Pemerintah Kota (Pemko) Medan dapat berjalan optimal dan dirasakan langsung manfaatnya.

Hal tersebut disampaikan Robi Barus saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Lingkungan, di Jalan K.L Yos Sudarso Gang Sri Deli, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Minggu (19/4/2026) sore.

“Kepala lingkungan harus mengayomi warganya. Kalau tidak, bagaimana program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik dan dirasakan masyarakat,” tegas Robi Barus di hadapan warga yang hadir.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Lurah Glugur Kota Agus Salim serta perwakilan Dinas Sosial Kota Medan, Ikhwan Tanjung. Dalam kesempatan itu, Robi juga mengingatkan bahwa kepling memiliki tanggung jawab besar sebagaimana diatur dalam Perda tersebut.

Ia mengungkapkan, dirinya pernah dipercaya sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) dalam pembahasan Perda Nomor 9 Tahun 2017, didukung pengalaman panjangnya selama 20 tahun menjabat sebagai kepala lingkungan.

“Semangat kita waktu itu adalah menghadirkan kepling yang benar-benar bekerja untuk rakyat dan mampu menjadi pengayom di tengah masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, tidak ada alasan bagi kepling untuk mengabaikan warga, mengingat posisi tersebut merupakan pelayan masyarakat yang dipilih melalui mekanisme yang melibatkan camat.

Dalam sesi dialog, sejumlah warga menyampaikan langsung berbagai keluhan. Salah satunya Amaruddin yang mengkhawatirkan kondisi sungai di sekitar tempat tinggalnya yang mengalami erosi dan berpotensi menyebabkan longsor pada rumah warga di bantaran.

Selain itu, warga lain, Yus Darwani, mengeluhkan maraknya monyet liar yang berkeliaran di permukiman. Hewan tersebut dinilai meresahkan karena kerap mengganggu aktivitas warga dan dikhawatirkan membawa penyakit. “Kami takut monyet-monyet ini menggigit, apalagi kalau membawa penyakit seperti rabies,” ujar Yus, yang disambut kekhawatiran warga lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Robi Barus langsung meminta Lurah Glugur Kota untuk segera mengambil langkah konkret. Untuk persoalan erosi sungai, ia meminta koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera II agar dilakukan penanganan secepatnya.

Sementara terkait gangguan monyet liar, ia meminta pihak kelurahan berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Medan serta instansi terkait lainnya guna mencari solusi.“Pak Lurah, tolong segera tindak lanjuti keluhan warga. Jangan biarkan masyarakat resah, apalagi ini menyangkut keselamatan,” tegasnya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Robi berharap para kepala lingkungan semakin memahami tugas dan tanggung jawabnya, sekaligus lebih peka terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada peran aktif kepling sebagai penghubung antara warga dan pemerintah.

“Kalau kepling bekerja dengan baik dan dekat dengan masyarakat, maka semua program pemerintah akan lebih mudah terlaksana dan tepat sasaran,” pungkasnya. (map/ila)

MTQ Ke-59 Kota Medan Resmi Ditutup, Medan Selayang Sabet Juara Umum

RAMAI: Masyarakat ramai melihat acara penutupan MTQ Ke-59 Kota Medan. Dalam kegiatan ini, Medan Selayang keluar sebagai juara umum.
RAMAI: Masyarakat ramai melihat acara penutupan MTQ Ke-59 Kota Medan. Dalam kegiatan ini, Medan Selayang keluar sebagai juara umum.

Kecamatan Medan Selayang kembali mengukir prestasi gemilang dengan menetapkan diri sebagai juara umum Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-59 tingkat Kota Medan tahun 2026. Sementara itu posisi ke II diraih oleh Kecamatan Medan Sunggal, disusul Kecamatan Medan Barat di peringkat ke III.

Piala bergilir MTQ Kota Medan diserahkan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan M. Sofyan kepada Camat Medan Selayang, Muhammad Husnul Hafis sekaligus menjadi penanda berakhirnya perhelatan MTQ ke-59 tingkat Kota Medan yang telah berlangsung dari tanggal 11-18 April 2026 di Jalan Gatot Subroto, Sabtu (18/4/2026) malam.

Penutupan MTQ tahun ini ditandai dengan pemukulan bedug oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan M.Sofyan beserta unsur forkopimda yang hadir, kemudian dilanjutkan dengan penurunan bendera MTQ, untuk selanjutnya diserahkan kepada Kecamatan Medan Petisah selaku tuan rumah MTQ ke-60 tingkat Kota Medan tahun 2027.

Dalam sambutan tertulis Wali Kota Medan yang dibacakan M. Sofyan, menyampaikan bahwa MTQ bukan sekadar ajang perlombaan, melainkan wadah dalam membentuk karakter generasi yang berakhlak dan berbudaya. “MTQ sejalan dengan misi kita yang menjadikan Medan sebagai kota yang kuat dalam nilai multikultural,” kata M.Sofyan.

Dikatakan M. Sofyan lagi, MTQ tidak hanya mendorong sisi religius, namun juga mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif yang memberikan ruang bagi usaha masyarakat untuk berkembang.

“Saya sudah melihat langsung berbagai stan dan kerajinan, ada yang menampilkan potret dari kopi, makanan khas, kerajinan tas dan produk lainnya yang menunjukkan potensi ekonomi kreatif masyarakat,” bilang M.Sofyan.

Melalui perhelatan MTQ ini, dirinya mengajak umat muslim yang ada di Kota Medan untuk tidak hanya membaca Alquran, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai nya dalam kehidupan sehari-hari.

“Kota Medan terus berupaya menjadi kota yang inklusif, maju dan berkelanjutan dengan mengedepankan nilai-nilai keagamaan dan sosial. Untuk itu, sinergi seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban di tengah masyarakat yang heterogen,”pungkasnya.

Sebelumnya, Kabag Kesra Setda Kota Medan, Agus Maryono dalam laporannya menyebutkan MTQ ke-59 tingkat Kota Medan tahun 2026 ini diikuti sebanyak 692 peserta dari utusan Kecamatan, Madrasah Aliyah (negeri/swasta), serta pondok pesantren se-Kota Medan.

Salah satu capaian yang menonjol dalam gelaran tahun ini adalah dampak ekonominya bagi masyarakat. Dimana, bilang Agus, Pemko Medan memfasilitasi stand bagi pelaku UMKM secara gratis selama acara berlangsung.”Total transaksi UMKM selama penyelenggaraan MTQ ke-59 mencapai Rp590.769.000,” ungkap Agus.

Agus mengatakan, para pemenang MTQ kali ini tidak hanya mendapatkan trofi penghargaan dan uang pembinaan saja, melainkan juga mendapatkan beasiswa dari tiga Universitas terkemuka yang ada di kota Medan.

“Tiga perguruan tinggi turut memberikan apresiasi berupa beasiswa pendidikan selama 8 semester bagi para pemenang. Total terdapat 75 kuota beasiswa yang tersedia, diantaranya Universitas Cut Nyak Dhien sebanyak 30 beasiswa, UMSU 30 beasiswa dan Universitas Panca Budi 15 beasiswa,” pungkas Agus.

Bukan Sekadar Seremonial

Pelaksanaan MTQ ke-59 tingkat Kota Medan tahun 2026 menuai apresiasi sekaligus catatan penting dari Ketua Komisi II DPRD Medan, Kasman bin Marasakti Lubis.

Ia menilai, event keagamaan tahunan tersebut harus terus dievaluasi agar memberi dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Hal ini disampaikannya saat ditanya wartawan, Senin (20/04/2036) sekaitan dengan berakhirnya pelaksanaan MTQ ke-59 Kota Medan

Menurut Kasman, Pemerintah Kota Medan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MTQ, baik dari sisi kekurangan maupun kelebihan. Hal ini penting agar kualitas penyelenggaraan ke depan semakin baik dan mampu memberikan manfaat maksimal, tidak hanya bagi peserta, tetapi juga masyarakat luas.

“Pemko Medan harus mengevaluasi apa saja yang menjadi kekurangan dan memaksimalkan kelebihan dalam pelaksanaan MTQ ini. Dengan begitu, event ini bisa terus berkembang dan semakin berkualitas dari tahun ke tahun,” ucap Kasman.

Ia menegaskan bahwa MTQ tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial semata. MTQ, kata Kasman, harus mampu meningkatkan kesadaran religius masyarakat, khususnya generasi muda di Kota Medan.

“MTQ ini harus menjadi momentum untuk menanamkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya berhenti di panggung lomba, tetapi harus mampu membentuk karakter dan memperkuat keimanan, terutama dalam menghadapi berbagai paham yang dapat merusak generasi muda,” ujarnya. (map/ila)

KTPHS Sesalkan Pembongkaran Masjid di Labura

MASJID DIBONGKAR: Masjid Ar Rahman, milik Kelompok Tani Padang Halaban telah rata dengan tanah. (Ist)
MASJID DIBONGKAR: Masjid Ar Rahman, milik Kelompok Tani Padang Halaban telah rata dengan tanah. (Ist)

LABURA – Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Padang Halaban Sekitarnya (KTPHS) menyesalkan sikap pihak PT Smart Padang Halaban, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) atas pembongkaran Mesjid Ar-Rahman, di lokasi lahan yang telah dieksekusi oleh PT Smart.

Menurut warga, pembongkaran saat mendekati waktu Magrib pada Kamis 9 April 2026 sekira pukul 17.30 WIB itu seharusnya dapat penghalangan dari pihak pemerintah setempat.

“Masjid tempat kami beribadah dan sekaligus tempat kami untuk berteduh. Bahwa tindakan ini merupakan bentuk pelecehan terhadap tempat ibadah dan mencederai rasa keadilan umat,” tegas Aan Sagita.

“Pembongkaran mendadak itu melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah kecamatan, dan pihak pengamanan dari perusahaan. Aksi mereka telah dilaporkan ke Dewan Mesjid Indonesia dan Mabes Polri di Jakarta,” tambah Aan.

Dijelaskannya, masih bertahannya kelompok tani serta berdirinya Masjid Ar Rahman dilokasi lahan konflik dengan PT Smart disebabkan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan telah habis pada Tahun 2024 lalu, dan 83 hektare yang mereka duduki selama 17 tahun tersebut kabarnya di luar HGU.

“Dalam waktu dekat ini kita akan jumpai Kanwil BPN Sumut, untuk memastikan status lahan seluas 83 hektare ini,” jelas Aan, Minggu (19/4).

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah melakukan eksekusi dengan objek perkara lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Smart tbk dengan Kelompok Tani Padang Halaban sekitarnya ( KTPHS) Desa Panigoran, pada 28 Januari 2026 lalu.

Eksekusi tersebut merupakan tindak lanjut perkara perdata Nomor 65/Pdt.G/2013/PN Rap, dengan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (PT SMART Tbk) sebagai pemohon eksekusi.

Untuk proses eksekusi, puluhan alat berat beko dikerahkan untuk merobohkan tempat tinggal kelompok tani.

Di atas lahan tersebut hanya tersisa satu unit Mesjid tempat warga beribadah dan tempat tinggal sebagian masyarakat, kini mesjid itu telah rata dengan tanah.

Hingga berita ini diturunkan, warga sekitar masih terus memantau lokasi masjid yang telah rata dengan tanah. Mereka menuntut pengembalian lahan serta pembangunan kembali masjid di lokasi semula sebagai bentuk pemulihan hak- hak masyarakat.

Sementara, Humas PT Smart Tbk Jonathan ketika dimintai Sumut Pos tanggapannya, Senin 20 April 2026 melalui pesan singkat terkait pembongkaran Masjid Ar- Rahman, malah mengirimkan link berita pada saat memberikan bantuan masjid kepada 7 desa di Kecamatan Aek Kuo. “Kira kira seperti ini gambarannya,” jawab humas singkat. (ind/azw)

BNN Tebingtinggi Razia Penginapan TMM, 16 Pengunjung Positif Narkoba

PEMERIKSAAN: Petugas BNNK Tebingtinggi bersama unsur masyarakat saat melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pengunjung di salah satu kamar penginapan dalam razia dini hari, Minggu (19/4) Azan purba/sumutpos
PEMERIKSAAN: Petugas BNNK Tebingtinggi bersama unsur masyarakat saat melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pengunjung di salah satu kamar penginapan dalam razia dini hari, Minggu (19/4) Azan purba/sumutpos

TEBINGTINGGI-Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Tebingtinggi melaksanakan razia di sejumlah lokasi penginapan dan tempat hiburan malam (THM) yang dianggap rawan, Minggu (19/4) dini hari. Dalam razia itu sebanyak 16 orang dinyatakan positif narkoba.

Kegiatan diawali dengan apel yang dipimpin oleh Pelaksana tugas (Plt) Kepala BNNK Tebingtinggi, Mahsuriani Saragih, bersama Katim Pemberantasan, Aipda Dicky Ardiansyah Putra.Razia berlangsung sejak pukul 03.10 WIB hingga 05.00 WIB dengan menyasar penginapan dan tempat hiburan malam (THM).

Dalam pelaksanaannya, BNNK tidak bekerja sendiri, melainkan menggandeng unsur masyarakat, termasuk Majelis Taklim Persaudaraan Islam (MTPI).

Sasaran pertama adalah salah satu penginapan di kawasan Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar.

Saat pemeriksaan berlangsung, sempat terjadi ketegangan akibat salah satu pengunjung yang tidak kooperatif. Namun, situasi berhasil dikendalikan petugas. Dari lokasi tersebut, empat orang diamankan.

Hasil tes urine di tempat menunjukkan tiga orang positif menggunakan narkoba, termasuk seorang perempuan. Sementara satu orang lainnya turut diamankan karena bersikap tidak kooperatif saat pemeriksaan.

Selanjutnya, tim bergerak ke tempat hiburan malam di Jalan Sisingamangaraja.

Di lokasi ini, petugas menjaring 15 pengunjung. Setelah dilakukan tes urinr secara mendadak, sebanyak 13 orang dinyatakan terindikasi menggunakan narkotika.

Secara keseluruhan, sebanyak 19 orang yang terjaring dalam razia tersebut langsung dibawa ke Kantor BNNK Tebingtinggi di Jalan Prof HM Yamin guna menjalani pemeriksaan lanjutan serta proses asesmen sesuai prosedur.

Tokoh masyarakat, Ustadz Muslim Istiqomah, mengapresiasi langkah tegas yang dilakukan aparat. Ia menilai kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat sangat penting dalam menekan peredaran narkoba serta menjaga moral generasi muda.

Ia juga berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara rutin demi menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di Kota Tebingtinggi.(mag-3/azw)

1...717273...15,899Page 72 of 15,899