Home Blog Page 767

Barisan Pengusaha Pejuang Sumut Apresiasi Kerja Keras Jona Pimpin TKD Prabowo-Gibran

Ketua BPP Prabowo Gibran Sumut, SF Yudha bersama lainnya. Istimewa/Sumut Pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Barisan Pengusaha Pejuang Prabowo-Gibran Sumatera Utara (BPP Prabowo Gibran Sumut), SF Yudha mengapresiasi kerja keras Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Sumut, Ade Jona Prasetyo.

SF Yudha mengatakan, Jona dari awal ditunjuk, menurutnya, sudah pasti mampu mengemban amanah berat tersebut. “Usia Jona yang masih tergolong muda jika dibandingkan dengan para ketua partai di Sumut, terbukti mumpuni mengemban amanah menjadi Ketua TKD Prabowo Gibran Sumut,” katanya, Jumat (16/2/2024).

SF Yudha menambahkan, Prabowo-Gibran hadir di Sumut sebanyak dua kali untuk melakukan kampanye, dan berhasil menghadirkan puluhan ribu massa pendukung serta simpatisan Prabowo-Gibran.

“Pak Prabowo hadir dua kali, dan mas Gibran hadir dua kali, keduanya hadir bersama sebanyak satu kali, serta sendiri-sendiri satu kali. Semua tumpah ruah, ini bukti bung Jona berhasil antarkan Prabowo-Gibran menuju Istana Negara,” ucap Yudha.

Menurut situs KPU RI, suara Pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran di Sumut menembus angka 59 persen, dengan posisi suara masuk 43 persen dan secara Nasional suara pasangan nomor urut 02 ini sebesar 56,8 persen, dengan persentase suara masuk sebesar 51,28 persen.

Yudha menilai, hal tersebut tidak akan berbeda jauh jika suara masuk sudah 100 persen, pun setidaknya hanya akan berubah 2-3 persen. Itu membuktikan bahwa pasangan nomor urut 02 tersebut akan menang mutlak satu putaran seperti yang mereka harapkan sewaktu berkampanye.

“Kampanye kita memang Prabowo – Gibran sekali putaran, Alhamdulillah, Atas Ridho Allah, Sumut turut menjadi penyumbang sekali putaran Prabowo Gibran” imbuhnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Barisan Pengusaha Pejuang Pusat Bobby Afif Nasution karena memberikan amanah kepadanya untuk memimpin BPP Prabowo Gibran Sumut.

Ia menuturkan, bahwa Bobby sangat kerja keras dalam berkonsolidasi dan berkampanye memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 02 tersebut.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Bobby atas amanahnya, saya ucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, waktunya kita kembali kepada Persatuan Indonesia. Pun, kepada teman-teman tim kampanye, kerja kita masih ada, yaitu mengawal suara di KPU hingga keluarnya keputusan KPU tentang hasil Pilpres dan Pileg. Semoga teman-teman yang berkontestasi Pileg menang dan dapat mengemban amanah, amin,” tutupnya. (dwi/ram)

Apresiasi Penyelenggaraan Pemilu, Fodium Sumut Minta Umat Jaga Persaudaraan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Forum Da’i dan Ustadz Muda (Fodium) Sumut mengapresiasi pelaksanaan Pemilu 2024 yang berlangsung lancar dan damai. Hal itu disampaikan Ketua FODIUM Sumut, Ustad Muhammad Yasir Tanjung kepada wartawan, Jumat (16/2).

Ustadz Yasir mengapresiasi seluruh pihak penyelenggara Pemilu, mulai dari KPU hingga petugas KPPS yang telah bekerja keras dalam pesta demokrasi ini. Ustadz Yasir berharap, setelah Pemilu, masyarakat dapat menjaga persaudaraan antar sesama anak bangsa. “Alhamdulillah setelah Pemilu kita harapkan persaudaraan dan persatuan nasional tetap terjaga,” ujarnya.

Sembari menunggu hasil resmi perhitungan KPU, ia juga berpesan, semua peserta Pemilu dan masyarakat agar menjaga kondusifitas serta dapat bersikap bijak dalam melihat hasil Pemilu nanti. “Pihak-pihak yang menang jangan sampai jemawa, sedangkan yang kalah juga harus bersabar,” ujar Yasir yang juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan ini.

Aktivitas politik memang menimbulkan perbedaan pilihan di tengah masyarakat, namun jangan sampai perbedaan yang ada menimbulkan perpecahan di masyarakat termasuk ummat Islam. “Jangan saling mencela dan menjelekkan apalagi memutus tali persaudaraan hanya karena Pemilu,” pungkasnya. (adz)

Mandatori Halal akan Diterapkan, Pemko Medan: Sertifikat Halal Gratis

Kadis Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, Benny Iskandar.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Pusat akan mulai menerapkan mandatori halal untuk setiap produk makanan dan minuman, termasuk UMKM di Indonesia pada 17 Oktober 2024. Produk yang tidak bersertifikat halal melebihi tenggat waktu akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal, dengan denda maksimal 2 milyar.

Untuk Kota Medan sendiri, saat ini semua pelaku UMKM didorong untuk segera mengurus sertifikasi halal. Sebab, saat ini Pemko Medan memang sudah menyiapkan pelayanan pengurusan sertifikat halal.

“Dari tahun lalu memang sudah ada kita siapkan pelayanan pengurusan sertifikat halal pelaku UMKM. Sampai sekarang jumlahnya juga terus bertambah,” ucap Kadis Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, Benny Iskandar, Jumat (16/2/24).

Dikatakan Benny, dengan adanya mandatori Pemerintah Pusat tersebut, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dan mendorong para pelaku UMKM untuk mengurus sertifikat halal produknya.

“Ini akan kita pedomani agar tersampaikan kepada para pelaku UMKM. Hal ini juga seiring dengan keinginan Pak Wali yang menginginkan UMKM di Kota Medan naik kelas,” ujarnya.

Dengan akan diberlakukannya sertifikasi halal tersebut, Benny pun mengimbau para pelaku UMKM untuk segera mengurus sertifikat halal produknya.

“Tidak perlu takut, silakan datang untuk mengurus, tidak dikenakan biaya sama sekali alias gratis. Pastinya kita berharap sebelum keputusan ini diterapkan, semua pelaku UMKM di Kota Medan sudah memiliki sertifikat halal,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Surianto alias Butong, mendukung kebijakan Pemerintah Pusat yang akan menerapkan mandatori halal untuk setiap produk makanan di Indonesia, khususnya Kota Medan.

Sebab, kebijakan tersebut tentu akan semakin mempermudah masyarakat untuk membeli makanan maupun minuman jika bepergian ke suatu daerah yang tidak diketahui.

“Terkadang kita sering bepergian ke luar kota ataupun provinsi yang daerahnya tidak kita kenal. Dengan adanya sertifikat halal, tentu kita tidak bertanya-tanya jika ingin membelinya,” kata Butong, Jumat (16/2/2024).

Untuk di Kota Medan, Ketua Fraksi Partai Gerindra ini meminta Pemko Medan melalui OPD terkait agar lebih masif dalam melakukan sosialisasi kebijakan ini.

“Informasinya Oktober 2024 akan diterapkan, makanya Pemko Medan harus aktif. Jangan sampai karena pelaku UMKM tidak mengetahui informasi ini, mereka (pelaku UMKM) malah jadi terkena denda. Hal seperti itu harus diantisipasi,” katanya.

Butong juga mengimbau kepada para pelaku UMKM untuk segera mengurus sertifikat halal produknya agar kedepannya bisa berjualan dengan tenang.

“Saat ini semua pengurusannya gratis, manfaatkan kesempatan tersebut. Kalau sudah gratis juga tidak mau mengurus, tentu sulit kita membayangkannya. Sertifikat halal itu sangat perlu, sebab merupakan kepastian juga kepada para konsumen. Makanya segera diurus,” tutupnya. (map/ram)

Honor Belum Dibayar Caleg, Puluhan Saksi Geruduk Kantor Demokrat Medan

Puluhan saksi dari Partai Demokrat, mendatangi DPC Partai Demokrat, meminta pertanggung jawaban terkait honor, Jumat (16/2).

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Puluhan saksi dari Partai Demokrat mendatangi Kantor DPC Partai Demokrat di Jalan Mengkara, Medan, Jumat (16/2) siang. Kedatangan mereka menuntut honor saksi di daerah pemilihan (Dapil) 1 Kota Medan pada Pemilu 2024, yang belum dibayarkan.

Koordinator para saksi, Roni Harahap mengatakan, untuk Dapil 1 Kota Medan yang meliputi Kecamatan Medan Helvetia, Medan Petisah, Medan Baru, dan Medan Barat, terdapat 700 saksi. “Jadi ada beberapa anggota kita yang TPS-nya belum selesai dibayarkan. Jadi anggota kita ini, minta pertanggung jawaban ke DPC, sekaligus minta klarifikasi tentang masalah ini. Dan hasil mediasi dengan DPC, insyaallah besok akan dipertemukan dengan ketua DPC,” ungkapnya kepada Sumut Pos.

Sementara, kata Roni, akar masalah dari keributan ini dikarenakan oknum caleg Partai Demokrat berinisial IS, yang telah diserahkan tanggung jawab untuk honor saksi, tidak membayarkan kewajibannya. Atas hal itu, lanjutnya, para saksi mendatangi kediaman caleg tersebut, namun tidak ada titik temu, hingga akhirnya mereka mengadu ke DPC Partai Demokrat.

“Kita datang tapi tidak ada titik temu. Yang jadi permasalahan, kita dengan anggota-anggota yang mewakili kita ambil solusi kemari (DPC), bagaimana menyelesaikan masalah ini,” terangnya.

Diapun mengaku, mandat yang diberikan dari partai, dengan semua tugas yang diberikan kepada saksi di masing-masing TPS telah dilaksanakan. “Kita sudah menyelesaikan tahapan-tahapan itu semua, pengumpulan data C-1 sudah beres. Sekarang kewajibannya, dengan rentang waktu 2 hari ini belum ada kejelasan wajar mereka menuntut haknya,” jelasnya.

“Atas dasar-dasar data C-1 itu diselesaikan sampai sekarang belum ada,” sambungnya.

Roni tak menampik, bila sebelumnya dia bersama rekan-rekannya sesama saksi telah mendatangai rumah caleg IS. Namun tak ada titik temu, hingga mereka memutuskan mengadu ke DPC. “Benar. Tapi kami saksi partai bukan saksi caleg. Kami hanya mengamankan suara-suara partai di TPS-TPS, bukan caleg,” katanya.

Saat itu, kata dia, caleg IS hanya mau membayarkan bila terdapat suara di TPS yang mencoblos dirinya. Sedangkan yang tidak mencoblos, tidak akan dibayarkan honornya. Sementara, dari hasil penghitungan suara di masing-masing TPS dapil 1 Medan, hanya sedikit suara yang mencoblos dirinya. “Honornya memang 250 ribu, itupun dipotong 25 ribu oleh IS,” pungkasnya.

Terpisah, Sekretaris DPC Partai Demokrat, Besri Nazir yang dikonfirmasi mengaku masalah honor saksi, ditangani oleh masing-masing caleg sesuai dapil. “Jadi caleg yang di sana itu (dapil 1), calegnya yang bertanggung jawab di dapil dia itu yang ditangani. Tadi pun sudah kami rapatkan untuk segera diselesaikan itu,” katanya.

Menurut Besri, honor itu sebagian besar ditanggung caleg, hanya saja kata dia, terjadi miss komunikasi dengan saksi karena si caleg merasa saksi tidak mengirimkan salinan C-1. “Hanya sebagian mengirimkan C-1 berbentuk fotocopy. Jadi dia (caleg) merasa tidak ada saksi di situ. Jadi dia tidak mau bayar. Tapi itu nanti dikomunikasikanlah itu,” jelasnya.

Sementara, disinggung mengenai caleg yang tidak mau membayarkan hak saksi jika tidak mencoblos caleg, dibantah Besri. Menurutnya, para saksi partai yang dibayar oleh partai maka dia wajib memilih caleg partai. “Kan gak mungkin kita membayar saksi tapi justru dia tidak memilih kita, kan gak mungkin kan. Nah itu yang gak kita bayar. Kalau dia saksi tidak memilih calegnya dari Partai Demokrat, jadi dia (caleg) merasa ada sebagian yang seperti itu,” terang Besri.

“Sementara, saksi di TPS A milih di TPS B. Makanya tidak muncul di situ suara si caleg. Jadi tinggal komunikasinya yang belum kena ini. Jadi sudah kita minta juga tadi kepada si caleg, supaya diselesaikan karna sebagian besar sudah diselesaikan,” pungkasnya. (man)

Lima Besar Perolehan Suara Sementara Pileg DPRD Medan 2024 Masih Dikuasai Partai Pemenang Pemilu 2019

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Perhitungan suara hasil pemilihan legislatif tingkat Kota Medan yang menjadi rangkaian Pemilu 2024 masih berjalan hingga saat ini, Jumat (16/2/2024). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan pun terus memperbaharui hasil perhitungan suara melalui situs resminya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi pemilu2024.kpu.go.id, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih memimpin dengan total perolehan sementara sebesar 2.278 suara atau 17,33 persen dari 6.933 TPS yang tersebar di 21 kecamatan se-Kota Medan.

Urutan kedua, ditempati Partai Gerindra dengan perolehan suara 1.969 atau 15,13 persen. Kemudian pada urutan ketiga, ditempati Partai Nasdem dengan raihan 1.475 suara atau 11,22 persen, lalu diurutan keempat ditempati Partai Golkar dengan urutan 1.369 suara atau 10,41 persen.

Sementara untuk urutan kelima, ditempati oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan raihan 1.323 suara atau 10,07 persen.

Menanggapi hasil itu, Pengamat Politik Kota Medan, Agus Suriyadi, mengatakan bahwa hasil tersebut memang masih bisa berubah, mengingat jumlah suara yang masuk baru sebesar 15,13 persen.

“Kalau melihat suara yang masuk, memang masih ‘prematur’ untuk kita menilai siapa nanti yang akan memimpin,” ucap Agus kepada Sumut Pos, Jumat (16/2/2024).

Akan tetapi, kata Agus, sejak awal pihaknya meyakini bahwa hasil yang ada saat ini memang akan terjadi di Pemilu 2024.

“Seperti PDIP, Gerindra, dan PKS, di Kota Medan partai-partai tersebut tetap kita yakini akan masuk di daftar lima besar. Kalaupun ada dua partai lainnya yang akan masuk daftar lima besar, ya tentu ada Golkar dan NasDem. Artinya, tidak terlalu banyak perubahan bila dibandingkan dengan hasil Pemilu 2019,” ujarnya.

Bilapun ada perubahan, kata Agus, yakni PAN yang sebelumnya masuk dalam daftar 4 besar hasil Pemilu 2019 diprediksi tidak akan mendapatkan lagi kursi pimpinan di Pemilu 2024.

“Seperti halnya hasil penghitungan sementara secara nasional, PAN juga tidak masuk ke dalam lima besar,” kata Agus.

Menurut Agus, setiap partai politik di Kota Medan sudah memiliki basis suaranya masing-masing, khususnya PDIP, Gerindra, dan PKS yang selama ini punya kekuatan yang solid di lapangan.

“Golkar dan NasDem, walaupun keduanya mengusung capres yang berbeda, tapi keduanya sama-sama bisa mendongkrak hasil suaranya bila dibandingkan dengan Pemilu 2019. Dinamika politik terus terjadi, tapi secara keseluruhan partai yang memimpin di Kota Medan tidak mengalami perubahan secara signifikan dari Pemilu 2019,” pungkasnya.
(map/ram)

Pj Gubsu Minta Penyelenggaraan F1 Powerboat 2024 Lebih Baik

PERTEMUAN: Pj Gubernur Sumut, Hassanudin saat melakukan pertemuan dengan PT MGPA Nusantara Jaya di Kantor Gubernur Sumut.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara, melakukan kordinasi dengan PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney, dalam menyukseskan penyelanggaraan F1 Powerboat (F1H20) kedua, yang akan diselenggarakan 2-3 Maret 2024 di Balige, Kabupaten Toba.

Atas hal itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Hassanudin melakukan pertemuan, dengan PT MGPA Nusantara Jaya sebagai bagian dari InJourney Grup, sebagai panitia penyelenggaraan event F1H2O di Kantor Gubernur Sumut, Lantai 10, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Jumat (16/2/2024).

Hassanudin mengungkapkan bahwa kegiatan olahraga internasional akan memberikan dampak positif, bukan hanya untuk daerah, namun juga untuk Provinsi Sumut secara keseluruhan.

“Saya berharap untuk kegiatan selanjutnya lebih baik dari yang kemarin. Saya yakin setiap penyelenggaraan pasti ada evaluasi mana yang harus diperbaiki,” ucap Hassanudin.

Hassanudin kemudian meminta masukan kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut yang terlibat pada event tersebut. Seperti dari Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan, Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan, dan Dinas Koperasi dan UMKM.

Pada rapat tersebut, para pimpinan OPD Sumut menyampaikan sejumlah kesiapan agar pelaksanaan event F1H2O nantinya lebih baik dari sebelumnya. Seperti terkait rekayasa lalu lintas, persoalan lingkungan, seperti sampah dan eceng gondok, ketersedian busa, penyediaan mini ICU, tenaga medis, mobil ambulance, dukungan pelaku UMKM, serta promosi dan persiapan hiburan atraksi seni budaya lokal.

Sementara itu, Deputi Project Director PT InJourney, Ricky Wirjan menyampaikan, penyelenggaraan event F1H2O akan diselenggarakan pada 2-3 Maret 2024. Ini adalah pelaksanaan event untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 2023, pelaksanaan event F1H2O memberikan dampak positif bagi Provinsi Sumut.

“Tercatat ada 25 ribu pengunjung dengan pengeluaran rata-rata Rp3,9 juta. Secara total perkiraan dampak ekonomi pada saat itu mencapai Rp391 miliar. Begitu pula untuk pariwisata di sejumlah kawasan penyelenggaraan event tersebut. Wisatawan kembali lagi berkunjung ke Danau Toba,” katanya.

F1H2O adalah sebuah kejuaraan dunia yang menjadi seri utama dan unggulan dalam perlombaan balap khusus kendaraan perahu motor berpengemudi tunggal. Ricky menyebutkan, pada tahun 2024 ada 10 negara dengan total 18 pembalap yang akan berkompetisi selama satu musim, untuk mendapatkan gelar juara dunia.

“Cita-citanya Danau Toba bukan hanya jadi wisata, tapi bisa menjadi pusatnya olahraga air. Event tersebut bukan hanya menyajikan olahraga dan wisata, ada juga budaya lokal serta hiburan bagi pengunjung dan masyarakat sekitar. Kami rencananya akan menampilkan sejumlah grup band seperti Ada Band dan Raja. Kami sangat berterima kasih atas pertemuan dan masukan dari Pemprov Sumut, tentunya kita terus melakukan koordinasi dan kolaborasi juga dengan pemerintah daerah,” katanya.(gus/ram)

KAI Sumut Sudah Buka Pemesan Tiket untuk Lebaran 2024

TIKET: Calon penumpang saat melakukan transaksi pembelian tiket di Stasiun Medan.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre I Sumatera Utara, sudah membuka pelayanan pemesanan tiket KA untuk arus mudik atau angkutan Lebaran 1445 H dengan berbagai rute perjalanan di Sumut, sejak Kamis (15/2/2024) kemarin.

Manager Humas PT KAI Divre I Sumut, Anwar Solikhin menjelaskan bahwa untuk pemesanan tiket dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI, website kai.id, Call Center 121, aplikasi online travel agent (OTA), serta seluruh channel resmi pemesanan tiket yang bekerja sama dengan KAI.

“Untuk meningkatkan pelayanan, kepada penumpang khususnya menjelang Angkutan Lebaran kali ini. KAI terus melakukan inovasi terbaru, salah satunya dengan menerapkan sistem antrean, saat pembelian tiket kereta api jarak jauh, yang diberlakukan pada aplikasi Access by KAI dan web kai.id sejak tanggal 1 Februari 2024,” kata Anwar, Jumat (16/2/2024).

Anwar mengatakan Sistem antrean ini diberlakukan dengan tujuan agar calon penumpang mendapatkan kepastian layanan, khususnya pada peak season seperti musim Lebaran atau Natal dan Tahun Baru.

“Pada peak season, dimana terjadi kepadatan pemesanan tiket, maka calon penumpang akan diarahkan kepada sistem antrean yang akan memberitahukan perkiraan waktu tunggu,” kata Anwar.

“Calon penumpang disarankan untuk tidak menutup window tersebut agar tetap terhubung dengan sistem dan pada saat gilirannya, calon penumpang akan diarahkan untuk masuk ke dalam sistem pemesanan dan dapat melakukan pembelian tiket seperti biasa,” jelas Anwar.

KAI mengingatkan kepada calon penumpang agar teliti dalam menginput tanggal, memilih rute, serta memasukkan data diri pada saat melakukan pemesanan. Rencanakan perjalanan sebaik mungkin termasuk estimasi perjalanan menuju stasiun.

Anwar mewakili PT KAI Divre I Sumut, menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan momen penjualan tiket Lebaran ini.

Pilihlah metode pembelian tiket sesuai dengan kenyamanan saat proses pemesanan, serta menghindari pembelian tiket dengan bea tambahan yang tidak wajar.

“KAI berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan kepada pelanggan dengan memanfaatkan teknologi terkini dan menjaga tingkat keamanan data serta informasi,” kata Anwar.

Informasi lebih lanjut terkait penjualan tiket pada masa Angkutan Lebaran, masyarakat dapat menghubungi Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email cs@kai.id, atau media sosial KAI121.

“KAI siap melayani pelanggan sebaik mungkin pada periode Lebaran 2024 melalui perjalanan kereta api yang selamat, aman, dan nyaman,” tandas Anwar.(gus)

Berikut jadwal pemesanan tiket kereta api masa Lebaran 1445 H tahun 2024:

15 Februari (H-10 Lebaran) untuk keberangkatan 31 Maret 2024
16 Februari (H-9 Lebaran) untuk keberangkatan 1 April 2024
17 Februari (H-8 Lebaran) untuk keberangkatan 2 April 2024
18 Februari (H-7 Lebaran) untuk keberangkatan 3 April 2024
19 Februari (H-6 Lebaran) untuk keberangkatan 4 April 2024
20 Februari (H-5 Lebaran) untuk keberangkatan 5 April 2024
21 Februari (H-4 Lebaran) untuk keberangkatan 6 April 2024
22 Februari (H-3 Lebaran) untuk keberangkatan 7 April 2024
23 Februari (H-2 Lebaran) untuk keberangkatan 8 April 2024
24 Februari (H-1 Lebaran) untuk keberangkatan 9 April 2024
25 Februari (Hari H Lebaran) untuk keberangkatan 10 April 2024
26 Februari (Hari H Lebaran) untuk keberangkatan 11 April 2024
27 Februari (Hari H+1 Lebaran) untuk keberangkatan 12 April 2024
28 Februari (Hari H+2 Lebaran) untuk keberangkatan 13 April 2024
29 Februari (Hari H+3 Lebaran) untuk keberangkatan 14 April 2024
1 Maret (Hari H+4 Lebaran) untuk keberangkatan 15 April 2024
2 Maret (Hari H+5 Lebaran) untuk keberangkatan 16 April 2024
3 Maret (Hari H+6 Lebaran) untuk keberangkatan 17 April 2024
4 Maret (Hari H+7 Lebaran) untuk keberangkatan 18 April 2024
5 Maret (Hari H+8 Lebaran) untuk keberangkatan 19 April 2024
6 Maret (Hari H+9 Lebaran) untuk keberangkatan 20 April 2024
7 Maret (Hari H+10 Lebaran) untuk keberangkatan 21 April 2024. (gus/ram)

Prabowo-Gibran Unggul Sementara di Sumut, Ade Jona Minta Kawal hingga Tuntas

Ketua TKD Prabowo-Gibran Sumut, Ade Jona Prasetyo. Istimewa/Sumut Pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul sementara di Sumatera Utara (Sumut). Ketua TKD Prabowo-Gibran Sumut, Ade Jona Prasetyo mengaku bersyukur dengan perolehan suara tersebut.

Namun, Jona mengimbau semua tim dan relawan serta masyarakat yang memberikan dukungan tetap menunggu hasil akhir dari KPU.

Selain itu, Jona juga meminta agar terus mengawal proses perhitungan suara hingga tuntas.

“Kita bersyukur dan saya himbau tetap menunggu hasil akhir dari KPU,” kata Jona, Kamis (15/4) malam.

Ade Jona juga berharap, agar persatuan dapat kembali dirajut usai Pilpres 2024.

Dilihat di situs pemilu2024.kpu.go.id, Kamis (15/2), data per pukul 20.00 WIB, jumlah suara yang masuk 17.978 dari 45875 TPS atau 39,19 persen.

Berikut hasil yang disusun berdasarkan nomor urut capres-cawapres;

– Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar: 28,91 persen (374.871 suara).

– Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka: 58,43 persen (757.586 suara).

– Ganjar Pranowo dan Mahfud MD: 12,66 persen (164.157 suara).

Diketahui, hasil yang ditampilkan KPU ini merupakan hitungan langsung atau real count, namun bukan hasil akhir Pemilu 2024. Pasalnya, proses penghitungan masih berlangsung sampai saat ini. (dwi/ram)

QNET dan AP2LI Lakukan Pertemuan dengan Kemendag, Tingkatkan Industri Penjualan Langsung di Indonesia

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – QNET, perusahaan penjualan langsung yang sudah berdiri lebih dari 25 tahun menunjukan konsistensi bisnisnya mengembangkan bisnis direct selling di Indoenesia. Oleh karena itu, QNET tidak bisa lepas dari perkembangan bisnis yang lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai MLM atau Multi Level Marketing. Industri penjualan langsung tentu saja harus berpatokan kepada regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan sebagai regulator untuk menciptakan bisnis yang sehat, melindungi hak – hak konsumen dan tentunya untuk memajukan perekonomian masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, QNET dan AP2LI (Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia) ingin terus konsisten dalam memperkuat industri direct selling di Indonesia di tengah gencarnya bisnis ecommerce seiring semakin canggihnya teknologi. Salah satu komitmennya ditunjukan dengan melakukan pertemuan dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Drs. Isy Karim, M.Si. untuk menjelaskan tentang peluang dan komitmen untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan dan ekonomi Masyarakat melalui bisnis penjualan langsung.
“Kemendag mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan iklim usaha yang konsusif guna mendorong peningkatan investasi di sektor perdagangan. Salah satunya adalah Kemendag mengatur penyelanggaraan kegiatan usaha perdagangan yang menggunakan system penjualan langsung. Kemendag adalah pemegang kuasa yang memberikan ijin perusahan penjualan langsung untuk menjalankan bisnisnya di Indonesia. Tanpa ijin Kemendag, mustahil perusahaan itu bisa menjual produk-produknya melalui sistem MLM. QNET sudah hadir di Indonesia selama 25 tahun dan terus berkomitmen dalam memajukan industri penjualan langsung dengan mematuhi semua regulasi yang berlaku,” ujar Ganang Rindarko, General Manager QNET Indonesia di kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, beberapa hari lalu.

Ganang Rindarko menambahkan bahwa QNET sangat mendukung Kemendag dan AP2LI sebagai wadah perusahaan penjualan langsung untuk meningkatkan perkembangan bisnis direct selling baik dari segi produk maupun dari segi jumlah perusahaan. Semakin banyak yang terlibat, maka industri penjualan langsung akan dikenal sebagai industri yang menjanjikan untuk kemajuan ekonomi sekaligus menghapus pemahaman bahwa direct selling adalah bisnis yang kurang menjanjikan dan money game.

Dalam kesempatan yang sama, Andrew Susanto, Ketua Umum AP2LI menyampaikan bahwa perkembangan direct selling di Indonesia cukup pesat tetapi masih apabila dibandingkan dengan negara tetangga, terutama Malasyia, kita masih tertinggal. Perlu upaya dari elemen pemerintah, asosiasi dan perusahaan untuk lebih menggencarkan bisnis direct selling yang sudah terbukti mampu mengegrakan roda ekonomi. Selain itu, perusahaan penjualan langsung harus responsive terhadap perkembangan teknologi karena tidak ada yang bisa membendung perkembanga teknologi. Yang bisa kita lakukan adalah secepat mungkin kita harus memanfaatkan teknologi itu. Siapa yang cepat beradaptasi dengan teknologi, dialah yang akan menjadi pemenang. Dan itu berlaku di bisnis penjualan langsung.(rel/sih)

Pasca Pemilu 2024, AMM Sumut Minta Jaga Kondusif dan Tunggu Hasil KPU

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Sumatera Utara, yang terdiri dari Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Sumut, Pimpinan Wilayah Nasiyatul Aisyiyah (PWNA) Sumut, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumut, dan Pimpinan Wilayah (PW) Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Sumut, menyampaikan pernyataan sikap terkait pemilu 2024, Jumat (16/2/2024).

Mereka mengapresiasi masyarakat Sumatera Utara yang telah menggunakan hak pilihnya dengan tanggung jawab, serta menyampaikan penghargaan kepada KPU dan seluruh pihak yang telah berusaha keras menjaga kelancaran proses demokrasi.

Angkatan Muda Muhammadiyah Sumatera Utara juga mengimbau agar semua pihak tetap menjaga situasi kondusif, menjauhi konflik, dan bersabar menunggu hasil resmi dari KPU.

Di tengah proses pemilu yang sedang berlangsung, Ketua Pengurus Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumut, M. Syarif Lubis, menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan kedamaian.

“Klaim kemenangan sebelum hasil resmi diumumkan oleh KPU juga bisa memicu kegaduhan dan bahaya bagi masyarakat,” ucap Syarif dalam konfrensi pers yang bertajuk Tasyakuran Demokrasi dari Sumatera Utara untuk Indonesia di Kantor PW Muhammadiyah Sumut itu.

Angkatan Muda Muhammadiyah Sumut lanjut Syarif juga meminta semua pihak terutama partai politik dan calon presiden, serta pendukungnya untuk tetap bersabar dan menghormati hasil pemilu yang akan diumumkan secara resmi oleh KPU.

“Kalau pun ada hal-hal yang dianggap ada kejanggalan, ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai yang kita harapkan, itu kita dorong untuk, silakanlah itu ditempuh lewat jalur hukum. Artinya tidak ada upaya-upaya yang melakukan misalnya pengarahan masa, sehingga mengakibatkan kegaduhan-kegaduhan,” ujar Syarif.

Selain itu, Ketua DPD IMM Sumut, M. Syarifuddin Bone menegaskan bahwa Angkatan Muda Muhammadiyah Sumatera Utara telah membentuk crisis center untuk menangani laporan kejanggalan dalam pemilu.

“Crisis centre ini sudah dibentuk jauh sebelum tanggal 14 Februari (hari pemungutan suara). Sejauh ini kami telah menerima sejumlah laporan masyarakat,” terang Syarifuddin.

Dalam hal mendidik generasi muda, Ketua IPM Sumut, Dinda Puspita menjelaskan bahwa Ikatan Pelajar Muhammadiyah telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman tentang politik dan demokrasi di kalangan anggotanya.

“Angkatan Muda Muhammadiyah Sumatera Utara berharap agar proses pemilu berjalan lancar, damai, dan demokratis, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga persatuan dan keamanan negara Indonesia,” pungkas Dinda. (ila)

1...766767768...15,910Page 767 of 15,910