26 C
Medan
Saturday, April 11, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 77

Tangani Banjir dan Longsor di 17 Daerah, Dinkes Sumut Dirikan Posko HEOC hingga Bus Kesehatan

PAPARKAN: Sekretaris Dinkes Sumut Hamid Rijal, saat memaparkan penanganan kesehatan pasca banjir dan longsor.
PAPARKAN: Sekretaris Dinkes Sumut Hamid Rijal, saat memaparkan penanganan kesehatan pasca banjir dan longsor.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memaparkan alur penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda 17 kabupaten/kota di Sumut sepanjang November 2025.

Fokus utama penanganan diarahkan pada pelayanan kesehatan darurat bagi masyarakat terdampak, khususnya di wilayah dengan akses yang masih terbatas.

Sekretaris Dinkes Sumut, Hamid Rijal, menjelaskan berdasarkan laporan yang diterima, terdapat tujuh daerah yang terdampak paling parah dan aktif berkoordinasi untuk mendapatkan bantuan. Daerah tersebut meliputi Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Langkat, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan, tanpa mengesampingkan 10 kabupaten/kota lainnya yang juga terdampak.

“Tujuh kabupaten kota berkoordinasi dalam hal untuk mendapatkan bantuan, tanpa menyampingkan 10 kabupaten lainnya,” ujar Hamid kepada wartawan, Senin (22/12/2025) sore.

Saat bencana mulai terjadi pada Rabu, Dinkes Sumut langsung mengerahkan dua tim ke Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Di Tapanuli Selatan, tim Dinkes Sumut berkoordinasi dengan Dinkes setempat dan mendirikan posko Health Emergency Office Operational Center (HEOC) yang berfungsi sebagai pos kesehatan darurat sekaligus posko komando.

Sementara itu, tim kedua yang menuju Tapanuli Tengah terpaksa tertahan di perbatasan Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan, tepatnya di Batang Toru, akibat akses jalan yang belum dapat dilalui sama sekali.

Beberapa hari kemudian, bencana banjir kembali meluas di sejumlah wilayah Sumut. Menyikapi kondisi tersebut, Dinkes Sumut mengirimkan tim medis ke seluruh 17 daerah terdampak, terutama wilayah yang mengalami dampak cukup besar.

“Kami berupaya semaksimal mungkin bekerja sama dengan Dinkes kabupaten/kota untuk tetap memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang masih terdampak atau mengalami kesulitan akses layanan kesehatan,” kata Hamid.

Selain personel medis, Dinkes Sumut juga mengerahkan dua unit bus layanan kesehatan. Bus tersebut ditempatkan di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk menjangkau masyarakat di lokasi yang sulit diakses.

Di Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya Kecamatan Adian Koting, satu tim medis beserta satu unit ambulans turut disiagakan guna mendukung pelayanan kesehatan.

Di sisi lain, Dinkes Sumut mencatat penyakit kulit menjadi keluhan kesehatan terbanyak yang dialami warga terdampak banjir hingga 22 Desember 2025. Kondisi lingkungan pascabanjir serta keterbatasan sanitasi di lokasi pengungsian dinilai menjadi faktor utama.

Melalui Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda Dinkes Sumut Dedi Lubis, dilaporkan terdapat 15.687 kasus penyakit kulit. Kasus terbanyak ditemukan di Kabupaten Langkat, Tapanuli Tengah, Deliserdang, Batubara, Kota Tebingtinggi, dan Mandailing Natal.

“Ini perlu menjadi fokus perhatian, terutama terkait faktor risiko seperti paparan air kotor, sanitasi lingkungan yang belum optimal, keterbatasan air bersih, serta kepadatan pengungsian yang memperbesar risiko gangguan kesehatan kulit,” ujar Dedi.

Selain penyakit kulit, tercatat pula 12.693 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Kasus ISPA tertinggi berada di Tapanuli Tengah, Langkat, Deliserdang, Kota Medan, dan Tapanuli Selatan. Di Tapanuli Tengah, peningkatan ISPA terjadi seiring kondisi wilayah yang mulai mengering pascabanjir.
“Sekarang Tapteng mulai kering, sehingga keluhan ISPA meningkat,” katanya.

Penyakit lain yang dilaporkan meliputi diare sebanyak 2.424 kasus, influenza like illness (ILI) 991 kasus, serta 636 kasus suspek demam tifoid. Data ini menunjukkan masih adanya penyakit berbasis air dan makanan pada fase pascabanjir.

Sementara itu, tercatat 266 kasus malaria dan 12 laporan suspek dengue. Dinkes Sumut mengimbau seluruh pihak untuk tetap waspada terhadap potensi peningkatan penyakit tular vektor, mengingat genangan air pascasurut banjir dapat menjadi tempat perindukan nyamuk. (ila)

Pondok Rangkul, Upaya Memulihkan Luka Batin Pascabanjir Batangtoru

Tapanuli Selatan — Pemulihan pascabencana tidak selalu berbentuk bangunan fisik atau bantuan logistik. Di Kebun Hapesong, Batangtoru, upaya itu mengambil wujud yang lebih hening: ruang aman untuk memulihkan luka batin warga. Senin (22/12/2025), Sub Holding PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo meresmikan Pondok Rangkul, sebuah ruang pemulihan trauma bagi masyarakat terdampak banjir.

Pondok sederhana itu berdiri di tengah kawasan perkebunan, namun kehadirannya segera menyatu dengan denyut kehidupan warga. Anak-anak kembali bermain dan tertawa, para ibu berkumpul dan berbagi cerita, sementara keluarga menemukan ruang untuk saling menguatkan setelah masa-masa sulit yang mereka lalui.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa, mengatakan pengalaman bencana menunjukkan bahwa bantuan fisik saja tidak cukup. Ada sisi lain yang kerap luput, yakni pemulihan mental dan emosional masyarakat.

“Pondok Rangkul kami hadirkan sebagai ruang untuk bertumbuh bersama dan saling menguatkan. Pemulihan pascabencana harus menyentuh keutuhan manusia, bukan hanya rumah dan infrastruktur,” ujar Jatmiko.

Menurut dia, pendekatan psikososial menjadi bagian dari tanggung jawab kemanusiaan perusahaan. Karena itu, Pondok Rangkul dirancang bukan sebagai program sesaat, melainkan ekosistem pemulihan yang berkelanjutan.

Pendekatan tersebut dijalankan bersama Yayasan Pulih, lembaga yang berpengalaman dalam pendampingan psikososial pascabencana.

Direktur Yayasan Pulih, psikolog Livia Istania DF Iskandar, menjelaskan bahwa Pondok Rangkul menjadi ruang ramah bagi warga untuk memulihkan diri secara perlahan.

“Pemulihan mental, emosi, dan jiwa membutuhkan waktu dan kesinambungan. Di ruang yang aman, anak-anak dan orang tua bisa mengekspresikan perasaan, belajar kembali rasa aman, serta membangun ketahanan psikologis,” kata Livia.

Program yang dijalankan mencakup psychological first aid (PFA), kegiatan pemulihan trauma anak, pendampingan ibu dan keluarga, ruang bermain edukatif, hingga sesi pemulihan berbasis komunitas. Seluruh rangkaian itu direncanakan berlangsung selama enam bulan.

Peluncuran Pondok Rangkul diawali dengan peninjauan Direktur Utama PalmCo ke sejumlah fasilitas pendukung pengungsian, seperti mushala yang difungsikan sebagai ruang aman, klinik darurat, posko tanggap darurat, dan dapur umum.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi seiring dimulainya fase pemulihan.

Direktur Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi BNPB Nelwan Harahap, mengapresiasi kolaborasi antara dunia usaha dan lembaga profesional dalam program ini.

Menurut dia, pemulihan pengungsi tidak boleh berhenti pada fase darurat.
“Sinergi seperti ini penting agar penanganan bencana menyentuh aspek kemanusiaan yang paling mendasar, termasuk kesehatan mental dan sosial masyarakat,” ujarnya.

Apresiasi juga datang dari tingkat desa. Kepala Desa Lobu Uhom menuturkan bahwa kehadiran Pondok Rangkul memberi dampak nyata bagi warganya. “Anak-anak kembali tersenyum, para ibu merasa didengar, dan warga punya tempat untuk saling menguatkan. Ini sangat berarti bagi kami,” katanya.

Nuansa pemulihan itu kian terasa ketika peresmian Pondok Rangkul dirangkaikan dengan peringatan Hari Ibu.

Dalam suasana dialog yang hangat, Jatmiko berdiskusi dengan para ibu dan anak-anak tentang pengalaman mereka melewati masa bencana. Lebih dari 200 anak hadir dalam kegiatan tersebut, mengikuti interaksi yang dirancang untuk menumbuhkan kembali rasa aman dan kebahagiaan.

Menutup rangkaian acara, Jatmiko menegaskan bahwa Pondok Rangkul diharapkan menjadi titik awal bagi bangkitnya kembali kehidupan warga Batangtoru. “Ruang ini adalah simbol bahwa tidak ada yang sendirian menghadapi masa sulit. Dari sini, kami berharap pemulihan dapat tumbuh dan berlanjut,” ujarnya.

Di tengah luka akibat bencana, Pondok Rangkul menjadi pengingat bahwa pemulihan sejati juga lahir dari perhatian, empati, dan keberpihakan pada ketahanan manusia—terutama para ibu dan anak yang kerap menjadi penopang keluarga di masa krisis. (ila)

Viral Nenek Ditolak Bayar Tunai, Rapidin: Itu Langgar UU Mata Uang, Bisa Kena Sanksi!

JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Beredar sebuah video di media sosial, terkait pelaku usaha menolak pembayaran seorang nenek dengan uang tunai. Hal ini mengusik perhatian Anggota DPR RI Rapidin Simbolon.

Politisi PDI Perjuangan tersebut menyayangkan perilaku pelaku usaha itu. “Memang saat ini banyak toko atau gerai yang tidak melayani pembayaran cash, dan kasus yang menimpa seorang Nenek di Jakarta itu, hanya satu kasus saja yang mencuat ke permukaan. Padahal banyak sekali kasus serupa yang terjadi di Negara ini,” kata Rapidin Simbolon dalam keterangan persnya, Selasa (23/12/2025).

Menurut Rapidin, menolak Rupiah tunai sebagai alat pembayaran, bisa dianggap menyalahi aturan. “Karena Rupiah adalah mata uang resmi Indonesia yang wajib digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut ini.

Dijelaskannya, pada Pasal 21 ayat (1) UU tersebut dinyatakan, bahwa “Rupiah wajib digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dan dalam Pasal 33 Ayat (2) secara tegas tertulis bahwa setiap orang dilarang menolak penyerahan uang Rupiah untuk pembayaran dan transaksi lainnya. “Jadi, menolak rupiah sebagai alat pembayaran bisa dianggap melanggar aturan dan bisa dikenakan sanksi,” tegasnya.

Dikatakannya, pelaku Usaha harus paham, penggunaan tekhnologi tujuannya adalah mempermudah masyarakat, bukan malah mendiskriminasi kelompok masyarakat yang tidak cakap terhadap Tekhnologi. “Maka, jika nanti ada toko atau pelaku usaha yang menolak pembayaran dengan tunai atau cash, ya sudah tak usah bayar sekalian. Karena mereka menolak pembayaran bukan karena masyarakat tidak mau bayar. Perilaku diskriminatif ini haru dilawan,” tegasnya lagi.

Mantan Bupati Samosir ini meminta kepada Pemerintah untuk menindak tegas pelaku usaha yang tidak menghargai rakyat Indonesia yang tidak memiliki kecakapan dalam menggunakan tekhnologi. “Penolakan terhadap uang tunai merupakan tindakan penghinaan terhadap mata uang Rupiah itu sendiri,” pungkasnya. (adz)

Musim Mas Beri Dukungan kepada IPB University untuk Perbaikan Infrastruktur melalui Renovasi Ruang Publik

MEDAN, SumutPos.co— Penguatan kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum, tetapi juga oleh ekosistem ruang yang mampu mendukung interaksi, pertukaran gagasan, dan kolaborasi. Berangkat dari pemahaman tersebut, Musim Mas memberikan dukungan kepada IPB University melalui penandatanganan perjanjian kerja sama untuk merenovasi kantin Rimbawan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB sebagai ruang publik, pada 15 Desember 2025.

Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Musim Mas dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan berkelanjutan di Indonesia. Penandatanganan kerja sama tersebut dihadiri Dr. Alim Setiawan Slamet, STP, M.Si selaku Rektor IPB University, Prof. Dr. Ir. Naresworo Nugroho, MS selaku Plt. Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB beserta jajaran, serta manajemen Musim Mas Group yang diwakili Gunawan Siregar selaku Direktur Utama, Lenny selaku Head of Corporate HR, dan Andri Taher selaku Recruitment Manager.

Renovasi ruang publik ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan akan fasilitas kampus yang lebih nyaman dan adaptif terhadap dinamika aktivitas akademik. Ruang publik tersebut dirancang sebagai ruang bersama yang dilengkapi dengan area berkumpul, sudut interaksi, serta fasilitas pendukung lain yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun pengunjung kampus.

Rektor IPB University Dr Alim Setiawan Slamet, STP, MSi, menegaskan bahwa keberadaan ruang publik memiliki peran strategis dalam ekosistem pembelajaran perguruan tinggi. Menurutnya, ruang yang dirancang secara inklusif dan fungsional mampu mendorong interaksi yang lebih bermakna di lingkungan kampus.

“Ruang publik ini diharapkan menjadi ruang bersama yang hidup, sebagai tempat bertemu, berdiskusi, dan bertukar ide sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas interaksi dan produktivitas sivitas akademika,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Musim Mas Gunawan Siregar menyampaikan, kerja sama ini menegaskan komitmen berkelanjutan Musim Mas dalam mendukung dunia pendidikan. “Melalui penandatanganan PKS ini, kami mendukung peningkatan kualitas ruang publik kampus agar lebih nyaman, fungsional, dan relevan dengan kebutuhan aktivitas akademik,” katanya.

Renovasi mencakup penataan interior dan eksterior, alur sirkulasi ruang, furnitur, serta fasilitas penunjang lainnya, dengan tetap memperhatikan pemilihan material ramah lingkungan dan prinsip keberlanjutan. “Kami berharap ruang publik ini dapat segera dimanfaatkan secara optimal oleh sivitas akademika,” ujar Gunawan.

Dukungan ini merupakan kelanjutan dari kemitraan jangka panjang antara Musim Mas dan IPB University yang telah terjalin selama lebih dari satu dekade. “Sebelumnya, Musim Mas telah berkontribusi dalam berbagai inisiatif pengembangan fasilitas dan kapasitas kampus, antara lain renovasi Auditorium Toyib Hadiwijaya dan VIP Lounge di tahun 2012, renovasi Ruang Sidang Fakultas Pertanian serta VIP Lounge di tahun 2024. Ke depan, kerja sama ini direncanakan berlanjut melalui pengembangan lahan Sabisa IPB pada tahun 2026,” ujarnya.

IPB University dan Musim Mas berharap kemitraan ini dapat terus berkembang dan tidak terbatas pada peningkatan fasilitas fisik semata. Kolaborasi ini dapat diperluas ke berbagai bidang lain, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, campus recruitment, program magang, penelitian bersama, kegiatan akademik berbasis kurikulum, hingga dukungan melalui program CSR lainnya, termasuk peluang beasiswa bagi calon mahasiswa berprestasi. (adz)

BPJS Kesehatan–Kementerian Koperasi Perkuat Sinergi, Perluas Perlindungan JKN di Ekosistem Koperasi

MOU: BPJS Kesehatan bersama Kementerian Koperasi Republik Indonesia resmi menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di sektor koperasi.
MOU: BPJS Kesehatan bersama Kementerian Koperasi Republik Indonesia resmi menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di sektor koperasi.

JAKARTA — Komitmen memperluas perlindungan jaminan kesehatan nasional terus diperkuat. BPJS Kesehatan bersama Kementerian Koperasi Republik Indonesia resmi menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di sektor koperasi.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pelaku koperasi dan masyarakat dalam ekosistem koperasi mendapatkan akses layanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan.

Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut berlangsung di Jakarta dan disaksikan sejumlah pejabat negara, di antaranya Menteri Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah Maman Abdurrahman, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Selasa (23/12/2025).

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, menegaskan bahwa keberhasilan Program JKN tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi lintas sektor yang kuat dan berkesinambungan. Menurutnya, koperasi memiliki posisi strategis sebagai sokoguru perekonomian nasional sekaligus wadah pemberdayaan sosial yang menjangkau masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.

“Sinergi antara BPJS Kesehatan dan Kementerian Koperasi diharapkan mampu membangun ekosistem yang saling menguatkan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara holistik. Nota Kesepahaman ini menjadi landasan kerja sama kedua pihak dalam penyelenggaraan Program JKN di sektor koperasi,” ujar Ghufron.

Ia menjelaskan, ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, peningkatan literasi dan edukasi Program JKN, penguatan kepesertaan aktif pelaku koperasi, hingga mendorong koperasi menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan Program JKN. Seluruh kesepakatan tersebut akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama yang bersifat teknis dan operasional.

Ghufron juga memaparkan capaian Program JKN yang terus menunjukkan tren positif. Hingga 1 Desember 2025, jumlah peserta JKN telah mencapai lebih dari 284,1 juta jiwa atau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia.

“Capaian ini menempatkan Program JKN sebagai salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia dan menjadi bukti nyata komitmen negara dalam menjamin akses layanan kesehatan yang layak, bermutu, dan berkesinambungan bagi seluruh rakyat,” katanya.

Dalam mendukung kualitas layanan, BPJS Kesehatan terus melakukan transformasi digital. Berbagai inovasi dikembangkan, mulai dari Aplikasi Mobile JKN, penguatan kanal layanan non-tatap muka, integrasi sistem informasi dengan fasilitas kesehatan, hingga optimalisasi pemanfaatan data.

“Melalui Aplikasi Mobile JKN, peserta dapat menikmati beragam kemudahan, seperti pengambilan nomor antrean online, perubahan data kepesertaan, skrining riwayat kesehatan, hingga penyampaian informasi dan pengaduan. Selain itu, tersedia pula layanan PANDAWA melalui WhatsApp di 08118165165 dan Care Center 165,” jelas Ghufron.

Sejalan dengan itu, Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono, menilai Nota Kesepahaman ini sebagai fondasi penting untuk memperkuat peran koperasi dalam ekosistem JKN. Menurutnya, integrasi yang berkelanjutan antara BPJS Kesehatan dan Kementerian Koperasi akan mendorong peningkatan literasi, edukasi, serta kepesertaan aktif Program JKN di lingkungan koperasi.

“Kerja sama ini kami dorong agar seluruh pelaku dan anggota koperasi, khususnya dalam ekosistem Koperasi Merah Putih, dapat terlindungi oleh Program JKN secara menyeluruh. Kami pastikan tidak ada anggota koperasi yang tertinggal dari perlindungan jaminan kesehatan,” tegas Ferry.

Lebih lanjut, Ferry menekankan pentingnya optimalisasi aset dan layanan koperasi untuk mendukung penyelenggaraan Program JKN. Pemanfaatan gerai apotek dan klinik koperasi sebagai bagian dari ekosistem JKN dinilai mampu memberikan nilai tambah bagi koperasi sekaligus memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

“Ke depan, kami ingin koperasi tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi nyata dalam menghadirkan layanan kesehatan yang mudah dijangkau, berkualitas, dan berkelanjutan bagi anggotanya serta masyarakat luas,” pungkas Ferry. (ila)

The Reiz Suites Rayakan Natal Bersama Anak Panti Disabilitas di HKBP Saroha

MEDAN, SumutPos.co — Dalam semangat Natal yang sarat akan kasih, kepedulian, dan kebersamaan, The Reiz Suites menggelar perayaan Natal bersama anak-anak panti disabilitas dari Yayasan Karya Murni Medan yang berlangsung di HKBP Saroha Medan, Sabtu (20/12/2025).

Perayaan Natal ini menjadi momen istimewa bagi seluruh tamu undangan, manajemen, serta anak-anak panti disabilitas yang hadir. Acara diawali dengan rangkaian ibadah Natal yang berlangsung khidmat, penuh kehangatan, dan sukacita, sebagai wujud rasa syukur serta refleksi makna Natal yang sesungguhnya yaitu berbagi kasih tanpa batas.

Tidak hanya beribadah bersama, The Reiz Suites juga menghadirkan suasana penuh kegembiraan dengan membagikan lucky draw kepada seluruh tamu undangan dan anak-anak panti, sebagai bentuk apresiasi dan kebahagiaan di momen Natal. Tawa dan senyum anak-anak menjadi gambaran nyata bahwa Natal adalah tentang kebersamaan dan perhatian yang tulus.

Sebagai bagian dari komitmen tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), The Reiz Suites turut memberikan bantuan sembako kepada Yayasan Karya Murni Medan, sebagai dukungan nyata terhadap keberlangsungan dan kesejahteraan anak-anak panti disabilitas yang berada di bawah naungan yayasan tersebut.

Anton Subiyakto, Cluster General Manager mengatakan, Natal adalah momentum untuk berbagi kasih dan kepedulian, terutama kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian lebih. Melalui perayaan Natal bersama anak-anak panti disabilitas Yayasan Karya Murni ini, Anton berharap, The Reiz Suites dapat terus menjadi bagian dari masyarakat yang membawa dampak positif, bukan hanya sebagai pelaku bisnis, tetapi juga sebagai mitra sosial yang peduli dan inklusif. “Kebahagiaan yang dibagikan pada hari ini menjadi pengingat bahwa nilai kemanusiaan dan empati harus selalu menjadi bagian dari budaya perusahaan,” katanya.

Menurut Anton, perayaan Natal ini menegaskan komitmen The Reiz Suites untuk terus menghadirkan kegiatan sosial yang berkelanjutan dan bermakna, sejalan dengan nilai perusahaan dalam membangun hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar. “Melalui kegiatan ini, The Reiz Suites berharap semangat Natal dapat terus menyala, membawa harapan, kebahagiaan, dan kasih bagi semua, tanpa terkecuali,” pungkasnya. (adz)

Bangkit Bersama Pascabencana Sumatera, Telkomsel Kembali Salurkan Bantuan CSR dan Posko Layanan di Padang

PADANG, SUMUTPOS.CO – Memasuki fase pemulihan pascabencana di Kota Padang, Telkomsel Area Sumatera terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung masyarakat terdampak melalui penyaluran bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) serta pengoperasian Posko Layanan Telkomsel guna memastikan kebutuhan komunikasi masyarakat tetap terpenuhi.

Penyaluran bantuan CSR secara simbolis diwakili oleh Vice President Consumer Business Area Sumatera Telkomsel, Saki Hamsat Bramono, dan disalurkan melalui Posko Siaga aparatur setempat di dua lokasi terdampak, yakni Desa Batubusuk, Kecamatan Pauh, dengan estimasi 752 kepala keluarga terdampak, serta Desa Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, dengan estimasi 200 kepala keluarga terdampak.

Vice President Consumer Business Area Sumatera Telkomsel, Saki Hamsat Bramono, menyampaikan, “Memasuki fase pascabencana, Telkomsel fokus mendukung pemulihan aktivitas masyarakat di Kota Padang. Melalui penyaluran bantuan CSR dan kehadiran Posko Layanan Telkomsel, kami memastikan konektivitas tetap terjaga agar masyarakat dapat kembali berkomunikasi, berkoordinasi, dan menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik.”

Selain penyaluran bantuan, Telkomsel juga menghadirkan Posko Layanan Telkomsel sebagai bagian dari dukungan pemulihan pascabencana. Berbagai layanan disediakan untuk membantu masyarakat kembali beraktivitas, meliputi aktivasi paket internet dan paket telepon gratis, perpanjangan masa aktif tanpa biaya, akses WiFi gratis, dan fasilitas charger station di area posko…

Melalui rangkaian inisiatif ini, Telkomsel berharap dapat berkontribusi nyata dalam mendukung pemulihan pascabencana di Kota Padang sekaligus memperkuat peran konektivitas sebagai fondasi bagi kebangkitan masyarakat. (rel)

GraPARI Telkomsel Kembali Beroperasi Penuh di Sejumlah Wilayah Terdampak Bencana di Aceh dan Sumatera Utara

Telkomsel memastikan layanan pelanggan GraPARI telah kembali beroperasi penuh di sejumlah wilayah terdampak bencana di Aceh dan Sumatera Utara, sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan di tengah masa pemulihan pascabencana.
Telkomsel memastikan layanan pelanggan GraPARI telah kembali beroperasi penuh di sejumlah wilayah terdampak bencana di Aceh dan Sumatera Utara, sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan di tengah masa pemulihan pascabencana.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Telkomsel memastikan layanan pelanggan GraPARI telah kembali beroperasi penuh di sejumlah wilayah terdampak bencana di Aceh dan Sumatera Utara, sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan di tengah masa pemulihan pascabencana.

Sejumlah GraPARI yang kini telah beroperasi penuh antara lain di Bireuen, Takengon, Sigli, Langsa, Lhokseumawe, Gunung Sitoli, dan Sibolga. Kehadiran kembali GraPARI di wilayah-wilayah tersebut diharapkan dapat memudahkan pelanggan dalam mengakses berbagai layanan Telkomsel secara langsung dan cepat.

VP Consumer Business Area Sumatera Saki H Bramono, mengatakan bahwa pengoperasian kembali GraPARI menjadi bagian penting dari fase pemulihan layanan pelanggan. “Sejak awal terjadinya bencana, Telkomsel berkomitmen untuk tetap hadir melayani pelanggan. Di tengah berbagai keterbatasan, beberapa GraPARI telah mulai beroperasi secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi di lapangan. Kini, seiring dengan membaiknya situasi, GraPARI kembali beroperasi penuh untuk memastikan kebutuhan pelanggan dapat terlayani secara optimal,” Pungkas Saki.

Melalui GraPARI yang telah beroperasi penuh, pelanggan dapat memanfaatkan berbagai layanan, termasuk penggantian kartu gratis bagi pelanggan yang kartu atau perangkatnya terdampak bencana, aktivasi dan informasi produk serta paket, hingga penanganan keluhan pelanggan secara langsung.

“Kami memahami bahwa layanan pelanggan menjadi kebutuhan penting, terutama pascabencana. Telkomsel akan terus memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga dan relevan dengan kebutuhan pelanggan di wilayah terdampak,” tambah Saki.

Telkomsel memastikan seluruh GraPARI yang telah kembali beroperasi kini siap melayani pelanggan secara penuh. Telkomsel akan terus menjaga kualitas pelayanan agar pelanggan dapat memperoleh dukungan yang dibutuhkan, sejalan dengan komitmen untuk selalu hadir dan melayani sepenuh hati, terutama di masa pemulihan pascabencana.(*/rel)

Pemerintah Jangan Suka Janjikan Bansos kepada Masyarakat

ASPIRASI: Dr Faisal Arbie M.Biomed menerima aspirasi masyarakat saat menggelar Reses di Jalan Suasa Raya Lingkungan V, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Minggu (21/12/2025) sore. (MARKUS PASARIBU/SUMUT POS)
ASPIRASI: Dr Faisal Arbie M.Biomed menerima aspirasi masyarakat saat menggelar Reses di Jalan Suasa Raya Lingkungan V, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Minggu (21/12/2025) sore. (MARKUS PASARIBU/SUMUT POS)

SUMUTPOS.CO – ANGGOTA DPRD Medan dari Fraksi Partai NasDem dr Faisal Arbie M.Biomed mengungkapkan, banyak masyarakat kurang mampu yang dijanjikan akan mendapatkan bantuan sosial (bansos). Pendataan terhadap warga dilakukan berkali-kali, namun warga yang didata tak kunjung menerima bantuan.

“Saya sudah sangat sering mendapatkan aduan dari masyarakat yang terus dijanjikan akan mendapatkan bansos. Didata berkali-kali, tetapi bantuannya tidak kunjung didapatkan,” ucap dr Faisal Arbie saat menggelar Reses IV Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Jalan Suasa Raya Lingkungan V, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Minggu (21/12) sore.

Dikatakan dr Faisal, tindakan tersebut menimbulkan kekecewaan yang mendalam di hati masyarakat. Akan tetapi, kejadian serupa masih terus berlangsung hingga saat ini. “Pemerintah jangan suka janjikan bansos kepada masyarakat, jangan permainkan perasaan masyarakat.

Kalau memang nggak bisa (dapat bansos), bilang nggak bisa. Jangan dijanjikan, kasihan masyarakat, mereka berharap,” tegasnya pada kegiatan yang turut dihadiri Sekcam Medan Deli, Lurah Mabar Hilir, Dinas SDABMBK, Dinas Kesehatan, Dinas Dukcapil, Dinas PKPCKTR, dan BPJS Kesehatan Medan.

Dijelaskan dr Faisal Arbie, pendataan penerima bansos harus dilakukan dengan baik dan benar. “Setelah di data dan diberikan tanda sebagai penerima bantuan di depan rumah, ya berikanlah bantuannya. Jangan masyarakat didata, diberikan tanda sebagai penerima bantuan di rumahnya, tetapi tidak ada juga bantuannya. Pendataan harus serius, jangan main-main,” ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan reses tersebut mengaku tidak pernah mendapatkan bansos dari Pemerintah. Padahal, warga tersebut mengaku telah berkali-kali didata dan dijanjikan akan mendapatkan bantuan sosial. “Saya orang susah loh pak, sudah bolak-balik didata. Katanya mau dapat bansos, tapi gak ada juganya sampai sekarang. Gimana itu pak,” tuturnya.

Sementara itu, masyarakat lainnya yang hadir pada kesempatan itu turut menyampaikan sejumlah aspirasinya. Diantaranya, masalah kondisi drainase yang tidak mampu menampung debit air sehingga kerap menimbulkan banjir. “Drainase kami ada yang besar ada yang kecil, itu karena ada warga yang membangun rumah sampai ke parit. Paritnya jadi kecil, banjir pak di tempat kami,” kata Nani, warga Gg Lestari.

Menjawab hal itu, dr Faisal Arbie meminta Dinas SDABMBK dan Kecamatan Medan Deli untuk segera berkoordinasi dalam membenahi masalah drainase. “Ini tolong dicatat, segera ditindaklanjuti. Cukup sudah kita mengalami banjir besar di akhir November kemarin. Kedepan, kita harus berbenah, masalah drainase ini harus segera tuntas,” pungkasnya. (map)

Berprestasi Ungkap Jaringan Narkoba Internasional, AKBP Mirzal Maulana Promosi Kapolres Binjai

CALON KAPOLRES: Kasubdit Reserse Narkoba Polda Jatim, AKBP Mirzal Maulana akan menjabat sebagai Kapolres Binjai. (Istimewa/Sumut Pos)
CALON KAPOLRES: Kasubdit Reserse Narkoba Polda Jatim, AKBP Mirzal Maulana akan menjabat sebagai Kapolres Binjai. (Istimewa/Sumut Pos)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kasubdit II Reserse Narkoba Polda Jawa Timur (Jatim) AKBP Mirzal Maulana mendapat promosi jabatan sebagai Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Binjai dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Itu diketahui dalam telegram rahasia yang dilihat wartawan, Minggu (21/12).

Mirzal menggantikan AKBP Bambang Christanto Utomo yang menjabat sebagai Kapolres Binjai per Juli 2024 kemarin atau sudah satu tahun lima bulan.
Informasi yang dirangkum dari berbagai sumber, Mirzal adalah sosok perwira menengah yang berprestasi.

Saat berpangkat Kompol, Mirza menerima penghargaan terbaik umum saat menjadi Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri Dikreg ke-60. Mirzal pernah menjabat sebagai Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya.

Setelah dari jabatan itu, dia dipromosikan sebagai Kasubdit II Reserse Narkoba Polda Jatim. Dalam hitungan hari, dia akan diamanahkan pegang tongkat komando di Polres Binjai.

Selama di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim, Mirzal mengungkap berbagai kasus besar. Bahkan, dia juga diganjar penghargaan oleh Kapolda Jatim, Irjen Imam Sugianto atas pengungkapan besar dengan jaringan internasional tersebut.

Lima penghargaan sekaligus diberikan Kapolda Imam kepada Mirzal usai upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilannya mengungkap kasus narkoba jaringan internasional beberapa waktu silam, dengan barang bukti sabu total seberat 83 kilogram, dari dua orang tersangka yakni YDS dan AB.

Tidak hanya pengungkapan barang bukti sabu, Mirzal juga mengungkap pil ekstasi dari jaringan internasional dengan barang bukti 2.100 butir. Selain dua tersangka tersebut, Mirzal dan tim juga mengungkap kasus narkoba jaringan internasional dengan tersangka ADH beserta barang bukti yang diamankan yakni sabu sebanyak 8,9 kilogram dan pil ekstasi sebanyak 2.894 butir.

“Ya, ada pergantian (Kapolres Binjai),” ungkap Kasi Humas Polres Binjai, AKP Junaidi ketika dikonfirmasi.

Mirzal juga malang melintang bertugas pada satuan fungsi reserse. Mulai dari kepala unit pada Satreskrim Polres Lebak, Kasat Reskrim Polres Sukabumi, Kasat Reskrim Polres Karawang, Kanit pada Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kasat Reskrim dan Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta hingga Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya.

Di lingkungan Polda Sumut, rotasi dan mutasi juga terjadi pada Kapolres Labuhanbatu, Tapanuli Tengah, Pelabuhan Belawan, Tebingtinggi, Samosir, Madailingnatal serta Binjai. (ted/azw)

1...767778...15,813Page 77 of 15,813

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor