Home Blog Page 779

Maruarar Resmi Dukung Prabowo-Gibran

DUKUNGAN: Mantan Politikus PDIP Maruarar Sirait resmi mendukung pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mantan politikus PDIP Maruarar Sirait atau Ara resmi mendukung pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ara mengatakan tak ada arahan dan perintah apa pun dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dukungan ke Prabowo-Gibran.

“Saya hanya orang kecil, orang biasa hanya mengikuti hati saya, saya mengikuti hati saya. Pak Jokowi tidak pernah mengarahkan apa pun, tidak pernah memerintahkan apa pun, ya, tapi tentu kita berpolitik dengan keyakinan,” kata Ara di kantor PGI, Salemba, Jakarta, Jumat (19/1).

Dalam berpolitik, Ara mengikuti langkah sang ayah sekaligus pendiri PDIP, Sabam Sirait. Ajaran tersebut adalah berpolitik membela dan membantu yang lemah.

“Pak Jokowi tidak pernah mengatakan apa-apa, tidak pernah menginstruksikan apa-apa tapi saya yakin hati dan pikiran Pak Jokowi sama,” ujarnya.

Lantas, Ara akan berlabuh di kapal politik apa selanjutnya? Ara mengatakan belum terpikir untuk bergabung ke partai baru setelah pamit dari PDIP.

“Sementara saya belum berpikir begitu, ya kita nanti pada waktunya menyampaikan. Tapi hari ini dengan rendah hati, saya sudah berdoa, bicara dengan keluarga terdekat termasuk ibu, istri, dan anak saya. Saya terbuka menyampaikan kepada publik, saya bersama Prabowo-Gibran,” imbuhnya.

Ara Sirait sudah resmi menyatakan dukungannya ke Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming . Hal itu disampaikan Ara setelah mendampingi Prabowo berdialog di kantor PGI.

“Saya sudah berdoa, saya sudah berkonsultasi dengan keluarga, dan saya mendapat hikmat dari Tuhan, saya dukung Bapak Prabowo dan Mas Gibran,” ujar Ara.

Ara meyakini Prabowo-Gibran adalah sosok yang bisa melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ara mengatakan Prabowo telah menyampaikan tekadnya untuk memimpin Indonesia.

“Karena saya yakin yang bisa melanjutkan hal baik oleh Pak Jokowi adalah Prabowo-Gibran dan selalu membawa kerukunan,” tuturnya. (jpc/dtk/azw)

Selama Koma, David Ozora Mimpi Bertemu Gus Dur

MEMBAIK: Kondisi David Ozora semakin membaik usai koma setelah mengalami penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario Dandy.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – David Ozora sempat mengalami koma usai menjadi korban penganiayaan berat dihajar secara membabi buta oleh Mario Dandy di sebuah komplek perumahan bilangan Pesanggrahan Jakarta Selatan pada 20 Februari 2023 silam.

Selama koma, David Ozora justru merasa hal itu seperti dirinya sedang tidur dan bermimpi. Ada dua mimpi yang sangat diingatnya selama dinyatakan koma dan mendapat perawatan intensif di sebuah rumah sakit.

“Gua mimpi liburan ke Labuan Bajo. Orang kan kalau koma katanya diperlihatkan surga dan neraka, nggak ada di gua,” kata David Ozora saat menjadi bintang tamu dalam podcast The Leonardo’s.

Mimpi kedua yang diingat David Ozora adalah bertemu dengan almarhum Gus Dur saat dirinya datang ke Petronas Malaysia.

“Di Petronas gua ketemu Gus Dur. Ngobrol gitu dan akhirnya Gus Dur mau jalan. Gua mau ikut tapi sama Gus Dur disetop. Dia melarang jangan ikut. Gua tetap mau ikut, sampai akhirnya dia bilang, ‘gua anterin saja.’ Habis itu gua melek tiba-tiba sudah di rumah sakit,” katanya.

Atas perbuatan yang dilakukan Mario Dandy terhadap David Ozora, dia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lantaran terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan berat. Mario Dandy pun dijerat dengan Pasal 355 ayat 1 juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Selain itu, majelis hakim dalam putusannya juga menetapkan pembayaran restitusi Mario Dandy untuk dibayarkan kepada David Ozora sebesar Rp 25,1 miliar.

Vonis tersebut membuat Mario Dandy keberatan sehingga melakukan upaya banding. Majelis hakim tingkat banding tetap memperkuat vonis yang telah dijatuhkan oleh PN Jakarta Selatan dengan memvonis Mario Dandy bersalah dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. (jpc/han)

Firli Cuma Diperiksa 3 Jam

DIPERIKSA: Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjalani pemeriksaan di Mabes Polri.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Bareskrim Polri telah selesai melakukan pemeriksaan tambahan kepada eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam kasus pemerasan kepada eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Pemeriksaan berjalan cukup singkat sekitar 3 jam.

Tak banyak kata yang disampaikan oleh Firli. Dia hanya memastikan sudah mengutarakan hal-hal yang diketahuinya kepada penyidik.

“Semua sudah kita berikan sesuai dengan permintaan penyidik ya. Oke kita ikuti aja selanjutnya ya. Terima kasih,” ujar Firli di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (19/1).

Pemeriksaan Firli hari ini dalam rangka mengumpulkan keterangan tambahan sesuai petunjuk Jaksa. Di berkas pertama yang dikirimkan, jaksa menilai, masih ada kekurangan yang harus dilengkapi penyidik.

Diketahui, Polda Metro Jaya resmi menaikan status Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Penetapan ini dilakukan usai gelar perkara.

“Menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka,” kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (22/11).

Penetapan tersangka juga berdasarkan hasil pemeriksaan 91 saksi. Dilengkapi dengan penggeledahan di dua lokasi, yakni rumah Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan, dan rumah Gardenia Villa Galaxy, Bekasi Selatan.

Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa data elektronik dan bahan elektronik. Kemudian dokumen penukaran vallas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total Rp 7,4 miliar sejak bulan Februari 2021 sampai September 2023.

Penyitaan juga dilakukan terhadap salinan berita acara penggeledahan, penyitaan, penitipan barang bukti pada rumah dinas Mentan yang didalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK. Dilakukan penyitaan terhadap pakaian, sepatu, maupun pin yang digunakan oleh SYL saat pertemuan di Gor bersama Firli pada Maret 2022.

Barang bukti lainnya yakni satu eksternal hardisk dari penyerahan KPK RI. Hardisk ini berisi ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan KPK, dilakukan juga penyitaan LHKPN atas nama Firli pada periode 2019 sampai 2022.

Barang bukti selanjutnya 21 unit handphone, 17 akun email, 4 flashdisk, 2 mobil, 3 kartu uang elektronik, 1 buah kunci atau remote keyless mobil, 1 dompet coklat, 1 anak kunci gembok dan gantungan kunci kuning berlogo KPK, serta beberapa surat atau dokumen lainnya.

Firli dijerat Pasal 12 e atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 65 KUHP. (jpc/han)

Korupsi Proyek Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Rp1,3 Triliun, Kejagung Tahan 6 Tersangka

KETERANGAN: Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Kuntadi, memberikan keterangan terkait penahanan 6 tersangka dugaan korupsi proyek pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa di Gedung Jampidsus, Kejagung RI, Jakarta Selatan, Jumat (19/1).

SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan jalur kereta api (KA) Besitang-Langsa oleh Balai Teknik Perkeretaapian Medan. Enam tersangka itu langsung ditahan.

“Sebagaimana yang kita ketahui setelah dilakukan pemeriksaan beberapa saksi dan berdasarkan alat bukti yang cukup, pada hari ini kami menetapkan enam orang saksi sebagai tersangka,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Kuntadi, di Gedung Jampidsus, Kejagung RI, Jakarta Selatan, Jumat (19/1).

Kuntadi mengatakan ada 48 saksi yang diperiksa. Kuntadi menyebut proyek itu dikerjakan dalam periode 2017-2019. Para tersangka diduga memecah proyek menjadi beberapa fase pengerjaan sehingga lelang dan penentuan pemenang dapat diarahkan.

Kuntadi menyebut jalur KA yang terkait proyek ini mengalami kerusakan parah. Dia mengatakan proyek itu diduga mengalami total loss atau kerugian total.

“Jalan yang telah dibangun pada saat ini mengalami kerusakan parah di beberapa titik dan tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Proyek ini dianggarkan oleh APBN senilai Rp 1,3 triliun dan penghitungan kerugian negara pada saat ini masih kita lakukan penghitungan, kemungkinan besar melihat kondisi jalurnya kerugian merupakan total loss,” ujarnya

Kuntadi menjelaskan, cara keenam tersangka dalam menjalankan aksi korupsi tersebut. Kejagung mengatakan pihak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sengaja memecah paket-paket pekerjaan dengan maksud agar pelaksanaan lelang dapat dikendalikan.

Hal tersebut dilakukan supaya pemenang lelang paket pekerjaan dapat diatur. Kuntadi mengatakan proyek itu tak memenuhi studi kelayakan yang ditetapkan oleh Kemenhub.

“Selain itu, pelaksanaan proyek juga tidak mengindahkan feasibility study (studi kelayakan) serta penetapan jalur trace oleh Menteri Perhubungan,” ujarnya.

Ia mengatakan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Medan bahkan mengubah jalur tanpa persetujuan Menhub. Hal itu, kata dia, menyebabkan jalan yang dibangun mengalami kerusakan parah.

“Bahkan di dalam pelaksanaan proyek ini Kepala Balai telah memindahkan jalur yang semestinya ditetapkan oleh Menteri Perhubungan ke jalur existing,” ujar Kuntadi.

“Sehingga jalan yang telah dibangun pada saat ini mengalami kerusakan parah di beberapa titik dan tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya,” sambungnya.

Berikut keenam tersangka dalam kasus ini:

1. NSS selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2016 sampai 2017

2. AGP selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017 sampai 2018

3. AAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen

4. HH selaku Pejabat Pembuat Komitmen

5. RMY selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Konstruksi tahun 2017

6. AG selaku Direktur PT DYG yang juga konsultan perencanaan dan konsultan supervisi pekerjaan. (jpc/han)

8.808 ODGJ Ikut Nyoblos di Pemilu 2024

surat suara braille: Petugas KPU melakukan sortir dan pengecekan surat suara braille khusus untuk tuna netra di gudang logistik KPU di Benda, Kota Tangerang, Jumat (19/1). KPU Sumut memberikan ruang dan hak yang sama kepada pemilih disabilitas termasuk disabilitas mental alias ODGJ dalam menggunakan hak suaranya.

SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut) mencatat, ada 34.897 pemilih katagori disabilitas yang memiliki hak suara pada Pemilu 2024. Dari jumlah tersebut, 8.808 pemilih dinyatakan kategori disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Dari data yang diterima Sumut Pos dari KPU Sumut, 34.897 pemilih katagori disabilitas tersebut dibagi dalam beberapa kategori. Adapun rinciannya, disabilitas fisik sebanyak 14.984 pemilih (0,0014 persen), disabilitas intelektual 1.881 pemilih (0,0002 persen), disabilitas mental 8.808 pemilih (0,0008 persen). Kemudian, disabilitas sensorik wicara sebanyak 4.955 pemilih (0,0005 persen), sensorik runggu 1.037 pemilih (0,0001 persen), dan disabilitas sensorik netra sebanyak 3.232 pemilih (0,0003 persen).

Menurut Anggota KPU Sumut, Frendianus Joni Rahmat Zebua, KPU Sumut memberikan ruang dan hak yang sama kepada pemilih disabilitas mental alias ODGJ ini dalam menggunakan hak suaranya. “Secara umum, ODGJ ini kita masukkan dalam (pemilih) disabilitas. Kan ada katagorinya, disabilitas mental dan lainnya. Jadi, di Sumut ini tidak ada TPS khusus ODGJ,” kata Frendianus kepada Sumut Pos, Jumat (19/1) siang.

Meski tak ada TPS khusus untuk ODGJ, namun KPU Sumut ada menyediakan fasilitas khusus untuk kepada pemilih disabilitas di TPS nantinya. “Jadi tidak ada TPS khusus untuk ODGJ, tidak ada itu. Semua itu masuk dalam katagori disabilitas,” tegasnya lagi.

Frendianus menambahkan, bagi pemilih ODGJ, selama mendapatkan izin dari dokter jiwa untuk memberikan hak suaranya di TPS, wajib dilayani oleh petugas KPPS. “Contohnya, dia disabilitas mental, diizinkan dokter, untuk kemungkinan dia (ODGJ) masih bisa mencoblos, dia diberikan ruang,” jelas Koordinator Divisi Data KPU Sumut ini.

Lebih lanjut Frendianus memastikan, KPU kabupaten/kota sudah menyiapkan fasilitas hingga simulasi pencoblosan dengan pemilih berstatus disabilitas. Sehingga mereka memiliki hak, harus dipenuhi dan difasilitasi. “Nanti (di TPS) untuk disabilitas diberi ruang khusus, seperti kursi-kursi dan lainnya, khusus untuk mereka,” pungkasnya.

Sementara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut, meminta KPU Sumut untuk memberikan fasilitas dengan sebaik-baiknya kepada pemilih disabilitas pada hari pencoblosan, 14 Febuari 2024. “Mekanisme fasilitas itu ada di KPU, sehingga harus diberikan fasilitas sebaik-baiknya,” kata Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu kepada Sumut Pos, kemarin (19/1).

Saut mengungkapkan, untuk memberikan fasilitas bagi pemilih ODGJ, harus diketahui kesehatannya secara rohani dan kejiwaan, yang diperiksa oleh dokter spesialis jiwa. “Di PKPU kalau tidak salah, dia (ODGJ) dipastikan sehat rohani dan kejiwaannya. Kalau untuk memastikan dia sehat secara rohani dan kejiwaannya, adalah dokter,” jelas Saut

“Hal ini menjadi dilema. Kalau di daerah tertentu, tidak ada dokter spesialis kejiwaan bagaimana itu? Ini juga kesiapan dari tim kedokteran. Kita dari Bawaslu, selama kita lihat persiapan memungkinkan, mendorong memberikan hak pilihnya,” sebutnya.

Suat menilai, hak pilih dari ODGJ itu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Tapi harus sikapi dan fasilitas, dengan sesuai prosedur dan peraturan undang-undang. “Kita mendorong ada sisi positif, ada sisi negatif juga. Positifnya, mendorong memenuhi hak suara ODGJ, sisi negatif takut berbuat atau terjadi tidak diinginkan di TPS,” tandasnya.

Pengamat sosial dan politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar mengatakan, istilah dan status ODGJ adalah sesuatu yang amat teknis dan hanya dapat ditentukan oleh sebuah otoritas keilmuan dan profesi dokter, dan bukan sembarang dokter. “Kalau saya tak salah, Indonesia pernah bimbang soal hak ODGJ dalam Pemilu. Terbukti oleh pembatasan yang ada pada pengaturan pasal 14 ayat 2 UU Pemilu Nomor 12 Tahun 2003 yang kemudian direvisi oleh pasal 19 UU Nomor 10 Tahun 2008,” ujarnya kepada Sumut Pos, kemarin (19/1).

Dia menilai, mengapa dulu ODGJ dibatasi? Karena hak pilih juga dapat ditilik dari kualitasnya. Artinya, jika dengan ketidakjelasan pengetahuan tentang demokrasi, Pemilu dan informasi dengan variasi pilihan yang tersedia, maka aspirasi orang dengan kadar serupa itu dipandang kurang bermanfaat dalam demokrasi.

“Dulu, sekitar tahun 1969-an, Amerika berdebat luas soal hak pilih bagi kulit hitam. Sebagian berpendapat, mereka memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Tetapi sebaliknya, sebagian lain menolak hak itu karena kalangan kulit hitam. Selain dipandang tidak sama dengan kulit putih (pandangan rasialistik), kenyataannya juga kerap tunduk pada pengaruh figur-figur tertentu terkait dengan hubungan ekonomi dan perbudakan kulit putih yang dapat memanipulasi pilihan politik kulit hitam menjadi bukan berdasarkan hati nurani,” bebernya.

Jadi, menurut Shohibul, Amerika waktu itu tak hanya mempersoalkan kedudukan yang tidak sama di depan hukum dan HAM, antara kulit putih dan kulit hitam, tetapi juga oleh kesadaran atas kenyataan yang menunjukkan ketidak-mudahan dalam menjamin ketersaluran hak pilih berdasarkan kemurnian aspirasi.

“Sekaitan dengan itu, menurut saya ada dua masalah dalama hak pilih ODGJ untuk Pemilu 2024. Pertama, bagaimana mengatur teknis pemberian suara kepada ODGJ. Kedua, ODGJ itu memiliki variasi yang jamak sesuai tingkat parah atau ringannya. Karena itu otoritas dokter akan menentukan seseorang yang menderita sebagai ODGJ dipandang layak atau tidak memberi suara dalam Pemilu. Karena itu pula diperlukan koordinasi KPU dengan rumah sakit jiwa (RSJ) agar keduanya dapat melayani kebutuhan khusus pemberian suara bagi ODGJ,” terangnya.

Secara teknis, lanjut Shohibul, hal itu mungkin tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan pemungutan suara di rumah sakit biasa atau lembaga pemasyarakatan. Hanya saja selalu ada kecurigaan mobilisasi ke pilihan tertentu, apalagi di lembaga pemasyarakatan, dan itu tidak boleh dibiarkan.

“Karena itu, Bawaslu dan kelompok civil society perlu proaktif. Tentu saja anggota keluarga terdekat penderita ODGJ sangat perlu mendampingi dalam proses pemberian suara itu. Sama halnya dengan kalangan disabilitas tunanetra yang jika kertas suara tak dipersiapkan sesuai kebutuhan khusus kalangan ini (misalnya dengan penggunaan aksara Braille),” tandasnya. (gus/dwi/adz)

Dugaan Penyebaran Hoaks Forkopimda Batubara Menangkan Prabowo, Palti Hutabarat Jadi Tersangka

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Polisi menangkap dan menetapkan pegiat media sosial Palti Hutabarat sebagai tersangka dugaan penyebaran hoaks rekaman Forkopimda Batubara, Sumatera Utara, untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Karo Penmas Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Palti Hutabarat ditangkap Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Jumat (19/1) dini hari.

“Benar bahwasanya proses penangkapan telah dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Polri,” ujarnya kepada wartawan di Bareskrim Polri.

Truno menyebut, penyidik masih melakukan serangkaian proses pendalaman dalam kasus hoaks tersebut. “Pagi ini dilakukan serangkaian tindakan penyidikan melalui upaya penangkapan. Sejauh ini dalam proses penangkapan, tentunya sudah tersangka,” katanya.

Trunoyudo menjelaskan, pengusutan kasus dugaan hoaks tersebut berawal dari adanya laporan polisi dengan nomor LP/B/15/I/2024/SPKT/Polres Batubara tanggal 15 Januari dengan pelapor Amru Riandi Siregar. Selain itu, kata dia, terdapat juga laporan polisi di Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/20/1/2024/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 16 Januari dengan pelapor Muhammad Wildan.

Berdasarkan laporan tersebut, Truno menyebut, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri memulai proses penyidikan hingga akhirnya menetapkan Palti sebagai tersangka. “Sekira pukul 03.44 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka PH di Jalan Swadaya, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan,” jelasnya.

Dalam kasus ini, Truno mengatakan, Palti dijerat dengan pasal berlapis yakni Pasal 48 ayat 1 jo pasal 32 ayat 1 dan atau pasal 48 ayat 2 jo pasal 32 ayat 2 dan atau pasal 51 ayat 1 KUHP. Selain itu, Palti juga diduga melanggar Pasal 35 dan atau Pasal 45 ayat 4 jo Pasal 27 A UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan juga pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946. “Ancaman hukuman ada yang 8 tahun, 9 tahun dan 12 tahun penjara,” pungkasnya.

Diketahui, rekaman pembicaraan yang diduga para pejabat di Kabupaten Batubara, Provinsi Sumut yang memberikan arahan untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 viral di media sosial. Video percakapan itu diunggah oleh akun @nasionalcorruption di media sosial TikTok, Minggu (14/1). “Bocor, rekaman perbincangan antara Dandim, Bupati, Kapolres dan Kajari di Batubara,” tulis akun tersebut.

Dalam unggahan, terdengar perbincangan beberapa orang yang tengah membahas persiapan pilpres yang akan digelar pada 14 Februari 2024. Kejaksaan Negeri Batubara, Polres Batubara dan Mabes TNI juga menyatakan bahwa itu tidak benar alias hoaks.

Tak berhenti di situ, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batubara, Amru Siregar melaporkan ke Bareskrim Polri mengenai penyebaran hoaks. Amru menyerahkan proses hukum kasus itu ke pihak kepolisian. Dia berharap Polres Batubara dapat segera menindaklanjuti laporannya. “Dengan dibuatnya laporan ini, kami mempercayakan pengungkapan kasusnya kepada pihak kepolisian,” ujarnya.

Sementara, Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu mengaku belum mendapat pemberitahuan resmi dari Kepolisian soal penangkapan pegiat media sosial Palti Hutabarat terkait dugaan penyebaran hoaks rekaman pejabat Batubara. “Belum ada. Kita koordinasi dengan jajaran Bawaslu Sumut yang intens mendampingi Bawaslu Batubara,” kata Saut.

Karenanya, Saut mengaku belum bisa memberikan keterangan terkait hal itu. Karena, dia tidak mau berasumsi atas penanganan kasus tersebut. “Kita tidak mau merespon dan berasumsi kalau tidak ada pemberitahuan resmi. Nanti kalau ada update terbaru, saya kabari,” tandas Saut. (bbs/gus/adz)

Omzet Capai Rp50 Miliar Sebulan, Bareskrim Bongkar Mafia Love Scamming

PAPARAN: Dirtipidum Bareskrim Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro saat temu pers pemaparan kasus mafia love scamming atau penipuan berkedok asmara, Jumat (19/1).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Bareskrim membongkar mafia love scamming atau penipuan berkedok asmara, Jumat (19/1). Sebanyak 19 warga negara Indonesia ditangkap di sebuah apartemen di Jakarta.

Jumlah korban mafia love scamming ini mencapai 367 orang. Mereka berasal dari berbagai negara. Omzet mafia ini sekitar Rp40 miliar hingga Rp50 miliar dalam sebulan.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menjelaskan, para pelaku ditangkapn

di Apartemen Taman Anggrek, Jakarta Barat. Mereka yang tertangkap terdiri atas 16 lelaki dan 3 perempuan. “(Modus) membuat identitas palsu dengan foto menarik dan seakan-akan mencari jodoh,” ujarnya.

Setelah target terjerat, para pelaku meminta nomor handphone. Tujuannya, bisa berkomunikasi lebih intens dan bisa lebih dekat dengan korban. “Foto-foto seksi dikirim ke target yang kebanyakan juga mencari pasangan,” jelasnya.

Korban mafia itu hampir semuanya merupakan warga negara asing. Di antaranya, Amerika Serikat, Argentina, Brasil, Afrika Selatan, Jerman, Maroko, Turki, Portugal, Hungaria, India, Jordania, Thailand, Austria, Filipina, Kanada, Inggris, Moldova, Rumania, Italia, dan Kolombia. “Pelaku memakai aplikasi translate untuk komunikasi,” ujarnya.

Hanya ada satu korban asal Indonesia dari ratusan korban tersebut. Setelah lebih dekat atau berpacaran secara online, pelaku merayu target untuk berbisnis. Melalui toko online beralamat sop66hccgolf.com. ’’Minta untuk deposito Rp 20 juta agar bisa berbisnis,’’ paparnya.

Dari sanalah mafia love scamming menggelapkan uang para korban. Polri kini masih mendalami pembuat toko online tersebut. ’’Kirimnya pakai uang kripto,’’ terangnya.

Terdapat dua warga negara asing yang saat ini sedang dalam pengejaran. Mereka dicurigai sebagai aktor intelektual mafia tersebut. ’’Ada juga satu WNI sebagai eksekutor masuk daftar pencarian orang (DPO),’’ urainya. Dalam kasus tersebut telah disita 96 handphone dan 19 unit laptop untuk dilakukan pemeriksaan.

Sementara itu, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudho Whisnu Andhiko mengatakan, dengan terungkapnya kasus ini, penting untuk tidak menyebarkan identitas pribadi ke internet. Supaya terhindar dari scamming. ’’Dengan data identitas pribadi tersebar, potensial untuk menjadi korban penipuan,’’ jelasnya.

Saat sudah menjadi korban, diharapkan segera melapor ke petugas. Dia mengatakan, kepolisian akan berupaya maksimal menangani kasus penipuan yang merugikan masyarakat. (idr/c19/bay/jpg)

Subuh Keliling Polres Tebingtinggi, Ajak Masyarakat Jaga Keamanan

IST KUNJUNGAN: Personel Satuan Lantas Polres Tebingtinggi melakukan kunjungan ke masjid-masjid untuk ketertiban dan keamanan jelang pemilu.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Jajaran Polres Tebingtinggi yang dipimpin Kanit Turjawali Satuan Lantas Polres Tebingtinggi melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban menjelang pelaksanaan Pemilu serentak saat salat Subuh Keliling di Masjid Al Ikhlas, Jalan KL Yos Sudarso, Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi, Jumat (19/1).

Kanit Turjawali Satuan Lantas Ipda Andi dan diikuti 4 personel Polres Tebingtinggi mengunjungi masyarakat yang akan melaksanakan salat subuh di mesjid tersebut. Kemudian secara bersama sama dengan masyarakat melaksanakan salat subuh berjamaah.

“Kepada masyarakat untuk selalu waspada saat melaksanakan salat subuh, parkirkan kenderaan ditempat yang sudah disediakan dan gunakan kunci ganda untuk mengantisipasi pencurian kendaraan bermotor,” bilangnya.

Ipda Andi berharap, masyarakat jangan takut melaporkan suatu tindak kejahatan, mari bersama sama kita lawan kejahatan untuk keamanan bersama. (ian/azw)

Ali Yusuf: Zakat Kewajiban Umat Islam Bantu Warga

PENYERAHAN ZAKAT: Bupati Deliserdang, HM Ali Yusuf Siregar menyerahkan ZIS dari Baznas Kabupaten Deliserdang kepada mustahik di Wisma Tanjung Indah, Jalan Dahlantanjung, Kecamatan Tanjungmorawa, Kamis (18/1).istimewa.

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Bupati Deliserdang, HM Ali Yusuf Siregar kembali menyerahkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Deliserdang kepada mustahik (orang-orang yang berhak menerima zakat) dari Kecamatan Birubiru, Patumbak, Tanjungmorawa dan Batangkuis yang digelar di Wisma Tanjung Indah, Jalan Dahlan Tanjung, Kecamatan Tanjungmorawa, Kamis (18/1).

Kesempatan itu, Ali Yusuf menerangkan zakat merupakan rukun Islam. Zakat diwajibkan bagi umat IsIam yang mampu dan memiliki kelapangan harta agar menyisihkan sebahagiannya untuk dibagikan kepada masyarakat tidak mampu.

“Baznas Kabupaten Deliserdang menyalurkan zakat dan sedekah dari para muzakki. Saya berterima kasih kepada Baznas yang telah mengumpulkan zakat dan infak dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) Deliserdang dan muzakki lainnya dan menyalurkan secara langsung kepada para mustahik,” katanya.

Disebutkan Bupati, dari tahun ke tahun semakin banyak para muzakki yang menyalurkan zakatnya melalui Baznas Deli Serdang. Tahun 2023 lalu, telah terkumpul dana zakat dan infak sebesar Rp2,4 miliar. Namun dari dana tersebut, belum semua masyarakat Deliserdang yang bisa menerimanya karena terbatas.

“Mari doakan Baznas Kabupaten Deliserdang untuk terus semangat dalam bekerja, tulus dan ikhlas agar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dana zakat tersebut,” ajaknya.

Sebelumnya, Ketua Baznas Deliserdang, H Surya Putra melaporkan penyaluran dana ZIS tersebut merupakan yang keempat kalinya, setelah sebelumnya dilakukan di Kecamatan Pancurbatu, Lubukpakam dan Bangunpurba.

“Penyalurkan zakat dan infak ini diberikan kepada 225 mustahik yang masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp300 ribu, serta penyaluran delapan unit kursi roda. Para mustahik berasal dari Kecamatan Biru Biru, Patumbak, Tanjungmorawa dan Batangkuis,” rincinya.

Selain menyalurkan zakat, Baznas Deliserdang juga telah membina beberapa desa di Deli Serdang dalam hal dakwah.

“Kepada para da’i yang bertugas di desa binaan, mereka telah didaftarkan menjadi anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sekaligus iuran bulanannya ditanggung Baznas Deliserdang,” terangnya.

Bantuan lainnya yaitu bekerjasama dengan Dinas Sosial Deliserdang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok, Thailand, memulangkan seorang warga Kecamatan Lubuk Pakam yang terlantar di Thailand.(btr/azw)

Polisi Tangkap Pengedar Ganja di Asahan

ist DIBOYONG: Tersangka pengedar ganja kering, MRN saat diboyong Polsek Airbatu Asahan.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Personel Polsek Airbatu menangkap tersangka pengedar narkotika daun ganja kering di Rental Play Station di Dusun IV Desa Seialim Ulu Kecamatan Airbatu Kabupaten Asahan, Kamis (18/1). Tersangkanya berinisial MRN (27) warga Dusun II Desa Pulaumaria Kecamatan Telukdalam Kabupaten Asahan. Dalam penangkapan tersangka polisi menyita barang bukti 26 bungkus kecil kertas berisi ganja dan 1 bungkus ganja yang dikemas dalam kertas warna kuning.

Kapolres Asahan, AKBP Afdhal Junaidi SIK MM MH mengatakan, daslam penangkapan tersangka awalnya polisi mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan MRN memiliki ganja yang siap edar. Saat bermain PlayStation di sebuah rental di Dusun IV Desa Seialim Ulu Kecamatan Airbatu Kabupaten Asahan, polisi melakukan penangkapan.

Hasil interogasi, AKBP Afdhal menyebutkan bahwa tersangka MRN mengaku memperoleh ganja tersebut dengan cara membelinya sebanyak 1 ons dari seorang pria yang tidak dikenal di daerah Rintis Tanjungbalai seharga 400 ribu. Kemudian ganja tersebut dibungkus dan dipaketi dengan kertas untuk dijual seharga 7.000 per bungkus. (dat/azw)

1...778779780...15,716Page 779 of 15,716