Home Blog Page 797

Rakernas Kejaksaan RI 2024, Kejati Sumut Peringkat I Satker Berkinerja Terbaik Bidang Pidsus

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) mendapat peringkat 1 dalam Satuan Kerja (Satker) berkinerja baik bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus), yang disampaikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Dr Febrie Adriansyah pada hari kedua Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia di Bogor, Selasa (9/1/2024).

Selain Kajati Sumut Idianto, hadir juga secara langsung Aspidmil Kol Chk Makmur Surbakti serta Aspidum Luhur Istighfar dan kegiatan Rakernas telah ditutup, Jumat (12/1/2024) di Hotel Aston, Sentul Bogor, Jawa Barat.

Sedangkan peringkat 2 diduduki Kejati Sulawesi Selatan disusul Kejati Sumatera Selatan di urutan 3.

Kejati Sumut di bawah kepemimpinan Idianto dan jajaran tersebar di 28 Kejaksaan Negeri (Kejari) dan 9 Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari), masih terus berjibaku dalam pemberantasan korupsi.

Kajati Idianto melalui Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan dalam siaran persnya, siang tadi menginformasikan bahwa beberapa waktu lalu Aspidsus Dr Iwan Ginting pada acara Rakerda telah menguraikan capaian kinerja untuk bidang Pidsus, Kejati Sumut telah meningkatkan pengusutan dugaan korupsi sebanyak 131 perkara, dari tahap penyelidikan (lid) ke penyidikan (dik).

Lengkapnya adalah sebanyak 131 perkara dugaan korupsi ditingkatkan ke tahap penyidikan, 194 perkara tahap penuntutan dan 142 lainnya sudah dieksekusi. Dari jumlah perkara tersebut, yang ditangani penyidik Kejati Sumut penyidikan 24 perkara dan tahap penuntutan 24 perkara. Pemulihan atau rehabilitasi uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara mencapai Rp36.079.686.091.

Sebanyak 105 perkara tipikor dilimpahkan Kejati Sumut dan jajaran ke Pengadilan Tipikor Medan periode tahun 2022. Sementara hingga 9 Desember 2023 bertepatan dengan peringatan Hakordia, sebanyak 145 terdakwa diadili di Pengadilan Tipikor Medan. Artinya mengalami peningkatan nyaris 50 persen.

Para terdakwanya masih berkutat pada penyalahgunaan dana pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Pidana Militer (Pidmil) Kejatisu telah menahan 3 tersangka Dugaan korupsi eradikasi lahan PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU) dengan kerugian keuangan negara Rp50,4 miliar dana dana beasiswa program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Pada wilayah kerja kejari menemukan dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Masalah pertanahan di Kabupaten Samosir.

“Penindakan akan memberikan efek jera, pencegahan akan memberikan efek keselamatan. Apabila keduanya berjalan bersama, niscaya masalah korupsi akan mendapat solusi. ” paparnya.

Yos A Tarigan menambahkan, semoga dengan penghargaan yang diterima, Kejati Sumut dan seluruh jajaran tetap berkomitmen dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku serta tetap profesional dalam upaya penegakan hukum di wilayah hukum Kejati Sumut. (rel/sih)

Sosialisasi dan KIE Program Bangga Kencana di Paluta, BKKBN Sebutkan Ciri Anak Stunting

STUNTING: H. Saleh Partaonan Daulay, Anggota Komisi IX DPR RI hadir pada acara sosialisasi program Bangga Kencana di Padang Lawas Utara.

PALUTA, SUMUTPOS.CO – Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) milik BKKBN RI, kini dikemas dalam istilah baru, yaitu Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana atau disingkat Bangga Kencana. Kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku keluarga dan masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Untuk mendukung kegiatan tersebut dilakukan Sosialisasi dan KIE Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting berlangsung di Cafe Bambu Jalan Baru Aek Godang, Desa Janji Manahan, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Sabtu (13/1/2024).

BKKBN Provinsi Sumut yang diwakili Syamsurizal Lubis sebagai penata KKB Ahli Madya turut serta dalam upaya mendekatkan Program Bangga Kencana dengan masyarakat dan menghadirkan peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam mencegah terjadinya anak Stunting di tengah keluarga Indonesia.

“Dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga, remaja dan masyarakat terhadap Program Bangga Kencana serta Percepatan Penurunan Stunting,” ungkapnya.

H. Saleh Partaonan Daulay, Anggota Komisi IX DPR RI menyatakan kegiatan ini untuk membuat para keluarga mengerti bahwa anak stunting bukan hanya kurus, tetapi pendek dan lainnya.

“Acara ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para ibu tentang ciri- ciri anak stunting,” ujarnya. (rel/ram)

Sosialisasi dan KIE di Paluta, BKKBN Ingatkan Calon Pengantin Tentang Stunting

SOSIALISASI: Anggota Komisi IX DPR RI, H Saleh Partaonan Daulay saat menghadiri sosialisasi KIE di Padang Lawas Utara.

PALUTA, SUMUTPOS.CO- BKKBN bersama DPR RI Komisi IX sebagai mitra kerja, bekerja sama mengadakan kegiatan sosialisasi KIE Program Bangga Kencana” di Halaman Rumah Makan Roy, Jalan Desa Ulak Tano, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara, Jumat (13/1/2024).

Penata KKB Ahli Madya Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara Syamsurizal Lubis menyampaikan dalam sambutannya yaitu pemahaman remaja khususnya calon pengantin dalam penanganan stunting sangat penting agar dapat merencanakan kehidupan setelah menikah dengan baik agar calon anaknya dapat terhundar dari stunting.

“Hal ini di sebabkan juga faktor Gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya,” jelasnya pada Kegiatan tersebut.

Dalam kegiatan ini H. Saleh Partaonan Daulay, sebagai anggota Komisi IX DPR RI menambahkan untuk tetap memperhatikan gizi makanan untuk menghindari gejala stunting khususnya di Provinsi Sumatera Utara. (rel/ram)

Kilas Balik Program Listrik Desa 2023, 3.344 Masyarakat di Sumut Kini Nikmati Terangnya Listrik PLN

Manager PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Gunung Sitoli, Fernandes H. Sianipar bersama Assistant Manager Niaga dan Pemasaran, Dovin Alfrinto Simbolon, secara simbolis melakukan penyalaan di rumah salah satu masyarakat di Desa Samasi.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara bersama pemerintah berhasil meningkatkan rasio desa berlistrik menjadi 99,05 persen sampai Desember 2023 dengan total jumlah masyarakat yang telah menikmati listrik sebanyak 3.344.
Jumlah desa berlistrik ini terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2022 rasio desa berlistrik sebesar 98,92 persen dan pada Desember 2023 rasio desa berlistrik mencapai 99,05 persen.

General Manager PLN UID Sumatera Utara Awaluddin Hafid menjelaskan berkat dukungan dari pemerintah, PLN UID Sumatera Utara berhasil melistriki 66 Desa dan 85 Dusun hingga Desember 2023. Hal tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah dalam memberikan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) di tahun 2023 (12/1/2024).

Awaluddin berkomitmen, PLN UID Sumatera Utara akan terus mendukung Upaya pemerintah untuk mengingkatkan rasio elektrifikasi agar seluruh Masyarakat dapat mengakses listrik.

“Seluruh Masyarakat di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) berhak menikmati energi listrik. Untuk itu PLN bersinegi bersama pemerintah terus berupaya menghadirkan listrik hingga pelosok Sumatera Utara,” kata Awaluddin.

Petugas PLN sedang melakukan pemasangan komponen jaringan tegangan menengah dalam proses pembangunan jaringan program listrik desa.

Sebagai informasi, sepanjang tahun 2023 PLN UID Sumatera Utara berhasil membangun Jaringan Tegangan Menengan sepanjang 84.633 kilometer sirkuit (kMS), Jaringan Tegangan Rendah sepanjang 113.947 kilometer sirkuit (kMS), gardu distribusi sebanyak 51 unit dengan total daya terpasang sebesar 3.050 kilo Volt Ampere (kVA).

“Kami terus berupaya untuk menuju rasio elektrifikasi 100 persen, salah satunya melalui program Listrik Desa sebagai Langkah akselerasi sehingga Masyarakat bisa menikmati listrik,” ujar Awaluddin.

Ke depan, PLN UID Sumatera Utara akan terus mendorong peningkatan rasio desa berlistrik. Harapannya, kehadiran listrik di daerah 3T bisa membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami (PLN) akan terus melistriki seluruh pelosok Sumatera Utara. Listrik adalah jantung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hadirnya listrik mampu mendorong geliat ekonomi Masyarakat, industri dan sektor bisnis,” kata Awaluddin.

Awaluddin melanjutkan, dalam membangun infrastruktur kelistrikan khusus di daerah 3T ini, PLN UID Sumatera Utara juga bersinergi pemerintah daerah dan stakeholder terkait.

“Menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua demi kemakmuran seluruh masyarakat. Untuk itu, kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah dan stakeholder sangat penting guna kesuksesan dan kelancaran program ini,” pungkas Awaluddin. (ila)

Dukung Pembangunan Sumur Bor, PalmCo Regional 1 Dapat Apresiasi Masyarakat Asahan

SILATURAHIM: Masyarakat Asahan yang diwakili H Ketua DPRD Asahan Baharuddin Harahap SH MH melakukan silaturahim ke PalmCo Regional 1 di Jalan Sei Batanghari No 2 Medan, Jumat (12/1).

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Asahan yang diwakili H Ketua DPRD Asahan Baharuddin Harahap SH MH melakukan silaturahim ke PalmCo Regional 1 di Jalan Sei Batanghari No 2 Medan, Jumat (12/1).

Kedatangan mereka diterima Kepala Sub Bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Fauzan, dan Kepala Sub Bagian Kesekretariatan dan Humas Edy Lesmana, serta Kepala Sub Bagian Pertanahan Suhermanto, di Ruang Sterin.

Kunjungan tersebut untuk membina komunikasi dan silaturahim antarlembaga legislatif dengan pihak korporasi terkait penanganan berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar perkebunan.

Selaku Ketua dewan legislatif Baharuddin Harahap mengharapkan adanya upaya yang dilakukan secara bersama-sama antar berbagai pihak untuk mempermudah penyelesaian segala urusan.

Baharuddin juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada PalmCo Regional 1 melalui Distrik Asahan yang telah memberikan bantuan pembuatan sumur bor di tahun 2023 untuk masyarakat di Desa Sei Kepayang Tengah dan Desa Sei Kepayang Kanan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan senilai Rp440 juta.

Baharuddin menyatakan bahwa pembuatan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum bagi masyarakat. Di mana, kedua desa tersebut secara letak geografis berada di pinggir laut.

“Kami juga sangat berharap kepada PalmCo Regional 1 di tahun 2024 ini bisa melanjutkan bantuan pembuatan sumur bor air bersih di desa Sei Tempayang dan Sarang Elang karena ketersediaan air bersih di sana sangat memprihatinkan sekali,” harap Baharuddin.

PalmCo Regional I telah banyak memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar perkebunan untuk membantu peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat demi tercapainya pembangunan yang berkeadilan sosial.

“Semoga bantuan itu tepat sasaran karena telah dilakukan pemetaan melalui Sosial Impact Management (SIA) setiap tahunnya oleh lembaga yang berkompeten,” ujar Kepala Sub Bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Fauzan. (ila/azw)

Polda Sumut Tetapkan Kadisdik Madina Tersangka

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Mandailingnatal (Madina) inisial DHS resmi ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan, di Rumah Tahanan (Rutan) Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapoldasu), Jumat (12/1).

“DHS resmi ditahan hari ini, sesuai gelar perkara oleh Direskrimsus yang dilakukan penyidik unit Tipikor Polda. DHS resmi ditetapkan tersangka,” ujar Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi.

Hadi menjelaskan, saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Kemungkinan penambahan tersangka masih sangat memungkinkan. “Penyidik masih melanjutkan proses. Kita tunggu saja,” katanya.

Sesuai informasi, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Mandailingnatal (Madina), DHS dikabarkan terkena operasi tangkap tangan (OTT) polisi atas dugaan suap seleksi masuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Madina.

Diduga ada delapan orang yang diamankan bersama DHS dan langsung dibawa ke Mapolda Sumut, pada Rabu (3/1) lalu. (dwi/azw)

Polres Batubara Tangkap Tiga Pengedar Narkoba, Sita Barang Bukti 6.960 Butir Pil Ekstasi

PAPARKAN: Kapolres Batu Bara AKBP Taufiq Hidayat Thayeb SH SIk didampingi Waka Polres Batubara Kompol Imam Alryuddin SH MH, dan Kasat Narkoba Ferry Kusnadi SH MH menunjukkan barang bukti pil ekstasi dalam pemaparan kasus narkoba di Halaman Mapolres Batubara, Jumat(12/1).Liberti Haloho/sumut pos.

BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Batubara berhasil meringkus 3 tersangka pengedar 6.960 butir pil ekstasi di Lingkungan III Kelurahan Indrapura Kecamatan Airputih, Kabupaten Batubara, Jumat( 12/1) sekira pukul 09.30 WIB.

Ketiga tersangka masing-masing MAQ (19) warga Dusun Sono Desa Lalang Kecamatan Medangderas, AR (19) warga Dusun Tasak Lama Desa Lalang Kecamatan Medangderas, dan SP (31) warga Lingkungan Il Kelurahan Indrapura Kecamatan Airputih.

Barang bukti dari tiga tersangka MAQ, AR, dan SP, polisi menyita 293 pil ekstasi warna merah muda merek Piramid dan 3 unit ponsel.

Sementara pada pengembangan di Medan, tersangka A berhasil melarikan diri dari pengerebekan polisi lalu ditemukan barang bukti di rumah sebanyak 6.667 butir pil ekstasi warna merah muda dan warna hijau.

Kapolres Batubara AKBP Taufik AKBP Taufiq Hidayat Thayeb SH Sik melalui Kasat Narkoba Ferry Kusnadi SH MH mengatakan, penangkapan ketiga tersangka sesuai dengan informasi masyarakat.

Respon cepat informasi tersebut, Satnarkoba kemudian turun ke tempat kejadian perkara (TKP) dan berhasil menangkap ketiga tersangka.

Kapolres Batubara AKBP Taufik AKBP Taufiq Hidayat juga mengatakan tekadnya akan terus memberantas peredaran narkotika hingga keakar-akarnya khususnya di wilayah hukum Polres Batubara.

“Saat ini petugas menyebar untuk memburu pelaku berinisial A yang kabur saat digerebek di Medan,” tegasnya.

“Kami ingatkan agar pemain narkoba tidak mengedarkannya di wilayah hukum Polres Batubara. Pasti kami sikat. Apalagi komitmen ini telah kami sepakati bersama seluruh Polres Batubara,” imbuhnya.

Menurut Kasat Narkoba AKP Ferry Kusnadi SH MH ketiga tersangka dikenakan Pasal 14 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 narkoba dengan ancaman hukuman pidana dengan penjara paling lama 20 tahun atau pidana seumur hidup. (mag-3/azw)

Polres Deliserdang Jaring Pemilik Sabu di Warnet

GEREBEK: Petugas Sat Narkoba Polresta Deliserdang menggerebek sebuah warung internet di Jalan Perbatasan, Desa Bakaranbatu, Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang, Kamis (11/1).

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Petugas Sat Narkoba Polresta Deliserdang menggerebek sebuah warung Internet di Jalan Perbatasan, Desa Bakaranbatu, Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang, Kamis (11/1).

Dari penindakan itu, polisi berpakaian preman mengamankan sejumlah orang yang berada didalam warnet tempat makan game itu dan langsung digelandang ke Kantor Sat Narkoba Polresta Deliserdang.

Kasat Reserse Narkoba Polresta Deliserdang, Kompol Sebastian RS Saragih SSos SIk dalam siaran persnya, Jumat (12/1) mengatakan dari kegiatan ini berhasil diamankan 3 tersangka berinisial MS (18), IYS (17), WDI (21), bersama barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas dari tersangka dengan berat bruto 0,62 gram.

“Kami mengendus ada pelaku penyalahgunaan narkoba di warnet itu, setelah dilakukan pengepungan dan menyisir lokasi tim berhasil menangkap tersangka bersama sejumlah barang bukti,” papar Kasat Narkoba Polres Deliserdang.

Kapolresta Deliserdang Kombes Pol Raphael Sandhy Cahya Priambodo SIK menjelaskan Gerebek Kampung Narkoba (GKN) merupakan program tindakan cepat dalam rangkaian program Polresta Deliserdang merespon keresahan warga.

“Ini bagian dari upaya pencegahan serta pemberantasan penyalah gunaan peredaran narkotika di wilayah hukum Polresta Deliserdang,” pungkasnya. (btr/azw)

Pesan Dedi Iskandar dalam Pengembangan Pariwisata: Lingkungan Bersih, Ramah, dan Kenyamanan

Anggota DPD RI, Dedi Iskandar Batubara.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pertumbuhan pariwisata sejatinya menjadi harapan bagi masyarakat untim hidup sejahtera. Sebab, sektor ini merupakan daya pikat bagi para pelancong yang ingin menghabiskan waktu liburnya di tempat-tempat menarik. Karenanya, semua pelaku wisata menyiapkan berbagai tampilan dan layanan maksimal.

Namun antara tampilan dan layanan pelaku wisata, tidak selalu selaras dan sejalan. Karena itux Anggota DPD RI, Ust Dedi Iskandar Batubara memandang perlu upaya dalam pengelolaannya secara menyeluruh, hingga multi sektor dan berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari pusat, hingga ke desa.

“Kita melihat bahwa, paradigma baru kepariwisataan ini, harus sudah mengarah pada pengelolaan yang komprehensif atau menyeluruh. Sehingga berwisata, tidak hanya bicara saat seorang pelancong berada di objek tujuan saja, tetapi juga menyangkut proses perjalanan menuju lokasi,” ujar Dedi Iskandar Batubara, Sabtu (13/1/2024).

Menurut Senator Republik Indonesia asal Sumatera Utara (Sumut) ini, faktor penting yang perlu menjadi catatan adalah pola hidup bersih bagi masyarakat, apalagi yang berada di sekitar objek wisata. Sebab akan terasa kontras, jika pelancong menikmati suasan di tempat tujuan, namun di sekitarnya justru berbanding terbalik, semisal soal kebersihan dan kerapihan.

“Yang paling mendasar itu pertama soal kebersihan lingkungan. Kita sering merasa terganggu dengan banyaknya sampah yang dibuang sembarangan, bahan juga pelakunya wisatawan itu sendiri. Kemudian mengabaikan aturan di lokasi wisata. Masih banyak kita temui, pengendara membuang sampah di tepi jalan. Ini kan sebuah kebiasaan yang sangat keliru, dan kita harus mengubahnya,” sebut Dedi Iskandar Batubara.

Berikutnya, Dedi Iskandar Batubara meminta seluruh perangkat pemerintahan, baik pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan bahkan tingkat dusun/lingkungan sekalipun, perlu memberikan perhatiannya, agar setiap sudut lokasi wisata dan sekitarnya, menjadi bagian penting dalam pengelolaan kepariwisataan.

“Contoh kecil saja, ketika melewati jalur menuju objek wisata di Sumut ini. Kita masih disuguhi pemandangan tumpukan sampah, termasuk di lokasi itu sendiri. Sementara, saat hendak masuk, pengunjung sudah harus membayar retribusi atau sejenisnya. Sehingga wajar juga wisatawan merasa bahwa kutipan itu tidak punya manfaat dalam pengelolaan objek wisata,” sebut Dedi.

Kemudian ungkap Dedi Iskandar Batubara, dukungan akses ke lokasi wisata. Hal ini terkait banyaknya pelancong dari luar negeri, yang memilih bepergian tanpa pemandu, atau sering disebut backpacker. Dari kebiasaan ini, tentu pemerintah harus mendorong agar pelaku transportasi umum, berbenah agar pelayanannya lebih baik dan pasti.

“Dalam diskusi kita bersama Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Sumut beberapa waktu lalu, terungkap bahwa banyak wisatawan mancanegara (wisman) menyukai perjalanannya tanpa pemandu, dan menggunakan sarana transportasi umum, bukan agen travel khusus. Sehingga tantangannya adalah, bagaimana pelaku di sektor ini bisa memberikan kepastian bagi perjalanan wisatawan menuju lokasi, mulai dari berangkat hingga ke sampai ke tempat tujuan,” jelas Ketua PW Al-Washliyah Sumut ini.

Sedangkan untuk paradigma pariwisata terkait sumber daya manusia (SDM), Dedi Iskandar Batubara mengakui bahwa pendidikan kepariwisataan, baik formal maupun non formal, perlu upaya keras. Namun juga tidak harus berpatokan kepada daerah lain seperti Jawa dan Bali. Mengingat, banyak juga wacana terkait budaya di Sumatera Utara yang tidak ramah kepada wisatawan.

“Soal keramahan, tentu kita di Sumut tidak akan sama dengan Jawa dan Bali. Kita punya budaya dan karakter berbeda, memang cara bicara di kita itu terkesan kasar, bahkan menakutkan bagi yang belum kenal,” jelas Dedi Iskandar.

“Tetapi bukan di sini saja begitu, tetapi di tempat-tempat lain yang pernah saya kunjungi juga banyak yang begitu. Karena itu yang diubah, bukan budaya atau karakternya yang bermasalah. Tetapi paradigmanya, bagaimana memberikan kepastian, keamanan dan kenyamana bagi wisatawan. Dengan begitu, pengunjung tidak kebingungan dan menikmati kunjungannya,” jelas Calon DPD RI, Dapil Sumut Nomor urut 7.(gus)

Pemko Siantar Sediakan TPU Seluas 4,1 Hektare, Pembelian Lahan Rampung Desember 2023 Lalu

TINJAU: Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani dan jajaran, saat meninjau lokasi baru TPU di Kelurahan Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kamis (11/1).

SIANTAR, SUMUTPOS.CO – Pemko Pematangsiantar mempersiapkan lahan seluas 4,1 hektare untuk tempat pemakaman umum (TPU), yang berlokasi di Kelurahan Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari. Pengadaan TPU tersebut menjawab kebutuhan lahan pemakaman yang cukup tinggi, bahkan sangat mendesak di Kota Pematangsiantar dalam beberapa tahun terakhir.

Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani, bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), meninjau lokasi tersebut, Kamis (11/1) lalu. Dalam tinjauan tersebut, dia merasa puas karena keluhan masyarakat akhirnya bakal terjawab.

“Pagi ini (Kamis) kami meninjau langsung ke lokasi lahan (TPU) di Gurilla. Lahan ini untuk TPU. Alhamdulillah, puji Tuhan, kita akhirnya mendapat-kan hasil dari penantian yang mung-kin sudah sejak 20 tahun lalu, menge-nai tanah perkuburan ini,” ungkap Susanti.

Susanti menjelaskan, selama ini Pemko Pematangsiantar terus mencari lahan dengan luas yang cukup untuk kebutuhan pemakaman dalam jangka panjang. Proses demi proses telah dilalui, hingga akhirnya menemukan lahan di Kelurahan Gurilla. Dia juga mengatakan, proses kepemilikan lahan tersebut, dengan mempertimbangkan penilaian harga dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) yang senilai Rp5 miliar, per 18 Desember 2023. Angka tersebut disepakati oleh pemilik lahan, Tiur Parulian Siboro, yang sebelumnya memberikan penawaran di angka Rp5,5 miliar.

Kesepakatan Pemko Pematangsiantar dengan Tiur, dilakukan pada 22 Desember lalu. Selanjutnya, proses pembelian atau ganti rugi senilai angka yang ditetapkan KJPP, dirampungkan 29 Desember.

“Angka kematian di Siantar pada 2022 mencapai 1.453 orang. Angkanya semakin naik, dan menjadi masalah ketika lahan perkuburan terbatas,” jelas Susanti.

Pada kesempatan tersebut, Susanti pun meminta OPD di bawah arahan Plh Sekretaris Daerah (Sekda), untuk segera melengkapi proses pemanfaatan TPU. Sehingga, masyarakat dari semua agama tidak lagi kesulitan mencari lahan untuk memakamkan anggota keluarganya yang meninggal dunia.

Sementara itu, Plh Sekda Kota Pematangsiantar, Junaedi Sitanggang mengatakan, lahan TPU tersebut nantinya akan dibagi untuk masyarakat Muslim dan Kristen. Karena itu, diskusi dengan organisasi keagamaan akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Mungkin hadapnya, luas per kuburan berapa, penataannya, dan jalannya bagaimana, ini akan didiskusikan dengan para tokoh agama,” ujarnya.

Senada dengan Junaedi, Plt Kepala Dinas PUTR Kota Pematangsiantar, Sofyan Purba menuturkan, pihaknya akan mendesain lahan TPU layaknya ruang terbuka hijau (RTH), dan memiliki jangka waktu hingga 20 hingga 30 tahun ke depan.

“Kita ingin mendesain bagaimana TPU ini tidak menciptakan kesan angker, justru sebaliknya. TPU ini akan memiliki taman, RTH, dan dilengkapi sarana serta prasarananya,” katanya.

Terkait hal itu, sejumlah tokoh masyarakat yang ikut langsung ke lokasi, menyambut baik adanya TPU tersebut. Mereka mengaku, selama ini bingung mencari lokasi pemakaman. Sejumlah TPU pemerintah, diketahui sudah penuh. Sedangkan TPU milik swasta, memberi tarif yang kurang cocok untuk masyarakat ekonomi bawah.

“Di samping rumah saya, Kampung Kristen (Kecamatan Siantar Selatan), ada pemakaman Kristen. Banyak saya lihat warga kesulitan menguburkan sanak keluarga yang meninggal, karena enggak ada lagi lahan kosong,” beber Hendra Marbun, pengurus STM di Kelurahan Kristen.

Dia pun berharap, dengan adanya lahan TPU tersebut, bisa mengakomodir kebutuhan akan lahan pekuburan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. (mag-7/saz)