Home Blog Page 8

KAI Sumut Catat Lonjakan Transaksi Digital, 80 Persen Penumpang Pesan Tiket Online

NAIK KA: Penumpang saat bergegas naik kereta api (KA). Saat ini 80 persen penumpang KAI Sumut memesan tiket secara online. (PT. KAI Drive I Sumut)
NAIK KA: Penumpang saat bergegas naik kereta api (KA). Saat ini 80 persen penumpang KAI Sumut memesan tiket secara online. (PT. KAI Drive I Sumut)

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mencatat lompatan besar dalam transformasi digital layanan penumpang. Sepanjang periode Januari hingga Mei 2026, mayoritas masyarakat transmigran dan komuter di Sumatera Utara kini beralih menggunakan kanal digital untuk mendapatkan tiket kereta api.

Dari total 1.145.548 penumpang yang menggunakan kereta api di wilayah Divre I Sumut pada lima bulan pertama tahun ini, sebanyak 913.534 pelanggan memilih bertransaksi melalui aplikasi Access by KAI.

Selain aplikasi mobile, ekosistem digital KAI juga diperkuat oleh transaksi melalui situs resmi booking.kai.id yang digunakan oleh 3.537 penumpang, serta optimalisasi fasilitas mandiri tiket box di stasiun yang dimanfaatkan oleh 6.039 pelanggan.

Dari ketiga platform digital tersebut, jumlah pelanggannya mencapai 923.110 orang atau atau sekitar 80 persen dari total pennumpang. Data ini menunjukkan bahwa penetrasi digitalisasi yang dihadirkan KAI sukses memanjakan masyarakat dengan berbagai pilihan pembelian tiket yang praktis dan efisien.

Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara Anwar Yuli Prastyo, mengatakan bahwa perluasan ekosistem digital ini merupakan bagian dari komitmen KAI dalam mempercepat pelayanan dan memberikan kemudahan akses bagi pelanggan kapan saja dan di mana saja.

Sebagai bentuk digitalisasi langsung di area stasiun, KAI telah menghadirkan fasilitas tiket box di 28 stasiun yang melayani perjalanan pelanggan di wilayah Divre I Sumatera Utara.

“Melalui fasilitas tiket box, pelanggan yang berada di stasiun dapat melakukan pembelian tiket secara mandiri dengan proses yang jauh lebih cepat dan mudah tanpa perlu mengantre lama. KAI terus berupaya menghadirkan layanan berbasis teknologi yang semakin dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat,” ujar Anwar saat memberikan keterangan, Selasa (9/6/2026).

Kehadiran mesin tiket box ini juga menjadi solusi efektif bagi penumpang yang kesulitan menggunakan aplikasi Access by KAI. Tidak hanya melayani pembelian dan cetak tiket mandiri (boarding pass), mesin ini juga dilengkapi menu reschedule (penataan jadwal ulang) dan pembatalan tiket secara mandiri, sehingga memberikan fleksibilitas penuh kepada calon penumpang.

Meski arus digitalisasi sudah mendominasi dan mempermudah sebagian besar mobilitas masyarakat, KAI Divre I Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk tidak meninggalkan layanan konvensional demi menjaga prinsip keadilan akses bagi seluruh lapisan konsumen.

KAI Divre I Sumatera Utara masih menyediakan layanan loket penjualan tiket secara langsung yang tersebar di 15 stasiun strategis, mulai dari stasiun lintas Medan hingga Siantar, Tanjungbalai, dan Rantauprapat. Loket konvensional yang dijaga oleh petugas ini tetap melayani penjualan langsung maupun pembelian tiket paling lambat 3 jam sebelum keberangkatan kereta api.

Anwar mengatakan bahwa sinergi antara modernisasi teknologi dan layanan manual di stasiun merupakan strategi KAI dalam merawat inklusivitas bertransportasi.

“Masih tersedianya petugas di loket stasiun, berdampingan dengan masifnya penggunaan aplikasi Access by KAI serta fasilitas tiket box, adalah bukti nyata komitmen kami terhadap inklusivitas. KAI memastikan bahwa modernisasi teknologi tidak akan mengeliminasi akses bagi siapa pun. Seluruh kalangan masyarakat, baik yang sudah fasih digital maupun yang masih membutuhkan pendampingan, tetap dapat menikmati layanan kereta api dengan standar kenyamanan yang sama,” pungkas Anwar.(san/ila)

Bapenda Jemput Bola, Pojok PBB Hadir di MPP Roadshow Medan Amplas

MEDAN – Warga Kecamatan Medan Amplas kini tak perlu jauh-jauh mengurus kebutuhan perpajakan dan layanan administrasi lainnya. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan menghadirkan layanan Pojok Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam kegiatan MPP Roadshow Goes To Medan Amplas yang digelar di Kantor Camat Medan Amplas, Jalan Garu III No.111, Kelurahan Harjosari I, pada 10–11 Juni 2026.

Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan perpajakan daerah secara lebih mudah, cepat, dan dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, M Agha Novrian, mengatakan kehadiran Pojok PBB merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendekatkan layanan kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan Pojok PBB, baik untuk pembayaran pajak, konsultasi perpajakan, maupun mendapatkan informasi terkait program penghapusan denda PBB bagi masyarakat yang hadir langsung ke lokasi kegiatan,” ujarnya.

Menurut Agha, pelayanan yang dihadirkan tidak hanya bertujuan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga memberikan akses informasi yang lebih luas mengenai berbagai program dan kebijakan perpajakan daerah.

Kegiatan MPP Roadshow sendiri menjadi ajang kolaborasi berbagai instansi dalam memberikan pelayanan terpadu kepada masyarakat. Selain layanan Bapenda Kota Medan, masyarakat juga dapat mengakses berbagai layanan publik dari sejumlah lembaga dan instansi pemerintah lainnya.

Di antaranya layanan dari Direktorat Jenderal Pajak, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, DPMPTSP Kota Medan, Dinas Kesehatan Kota Medan, Dinas Sosial Kota Medan, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Bank Sumut, hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan.

Menurut Agha, kehadiran berbagai instansi dalam satu lokasi merupakan wujud sinergi pelayanan publik yang bertujuan memangkas waktu, biaya, dan tenaga masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi.

“MPP Roadshow menjadi bentuk sinergitas pelayanan publik lintas instansi guna memberikan kemudahan akses layanan kepada masyarakat secara terpadu dalam satu lokasi,” katanya.

Ia berharap masyarakat Medan Amplas dan sekitarnya dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk menyelesaikan berbagai urusan administrasi sekaligus memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait layanan pemerintah.

Selain itu, Bapenda Kota Medan juga mengingatkan pentingnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah. Sebab, pajak yang dibayarkan masyarakat menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kota Medan.

“Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak merupakan kontribusi nyata untuk pembangunan Kota Medan yang lebih baik,” pungkasnya. (map/ila)

359 Jamaah Kloter 7 Tiba di Tanah Air, Ketua PPIH Pesan Jaga Kemabruran Haji

BAHAGIA: Raut wajah bahagia jamaah Kloter 7 saat tiba di Asrama Haji Medan.
BAHAGIA: Raut wajah bahagia jamaah Kloter 7 saat tiba di Asrama Haji Medan.

MEDAN– Suasana haru dan syukur menyelimuti Aula Madinatul Hujjaj Asrama Haji Medan saat 359 jamaah dan petugas haji Kelompok Terbang (Kloter) 07 Debarkasi Medan kembali menginjakkan kaki di Tanah Air usai menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci, Selasa (9/6/2026).

Rombongan yang terdiri dari 354 jemaah dan lima petugas kloter itu tiba di Bandara Internasional Kualanamu sekitar pukul 10.00 WIB sebelum melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Medan dan mengikuti prosesi penerimaan resmi. Kehadiran para dhuyufurrahman disambut hangat keluarga, pemerintah daerah, serta jajaran Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH).

Data PPIH mencatat, jamaah Kloter 7 didominasi asal Kabupaten Asahan sebanyak 235 orang, disusul Kota Medan 116 orang, Kabupaten Deliserdang dua orang, dan Kabupaten Labuhanbatu satu orang. Mereka terdiri dari 147 jemaah laki-laki dan 212 perempuan.

Acara penyambutan turut dihadiri Ketua PPIH Embarkasi/Debarkasi Medan sekaligus Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, Bupati Asahan Rianto, serta sejumlah pejabat dan unsur penyelenggara haji lainnya.

Dalam sambutannya, Zulkifli Sitorus mengungkapkan rasa syukur atas kepulangan seluruh jemaah dalam keadaan selamat. Ia juga mengapresiasi perhatian Pemerintah Kabupaten Asahan yang terus mendampingi jemaah sejak proses keberangkatan hingga kepulangan.

“Alhamdulillah, bapak dan ibu telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Selamat datang dan selamat kembali ke Tanah Air. Semoga seluruh amal ibadah yang telah dilaksanakan diterima Allah SWT dan membawa keberkahan bagi kehidupan bapak dan ibu sekalian,” ujarnya.

Namun demikian, Zulkifli mengingatkan bahwa perjalanan spiritual seorang muslim tidak berhenti setelah pulang dari Makkah dan Madinah. Menurutnya, kemabruran haji justru diuji ketika jemaah kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.

Ia mengajak seluruh jamaah untuk mempertahankan nilai-nilai yang diperoleh selama berada di Tanah Suci, mulai dari memperbanyak zikir, menjaga silaturahmi, meningkatkan kepedulian sosial hingga memperkuat hubungan dengan Allah SWT.

“Empat puluh hari di Tanah Suci merupakan proses pembelajaran spiritual yang sangat berharga. Haji yang mabrur akan terlihat dari perubahan sikap dan perilaku setelah kembali ke kampung halaman. Jadilah teladan yang membawa kedamaian, memperkuat persaudaraan, dan menghadirkan kemaslahatan di tengah masyarakat,” pesannya.

Pada kesempatan itu, Ketua PPIH juga mengakui masih terdapat sejumlah hal yang perlu dievaluasi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Evaluasi tersebut, katanya, akan menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang.

Sebagai bentuk apresiasi kepada petugas yang mendampingi jamaah selama di Arab Saudi, PPIH bersama Bupati Asahan melakukan penyematan selempang penghargaan kepada Ketua Kloter, Abdul Rahman Munir Aritonang, dan Dokter Kloter, Kamila Agita Sari.

Selain prosesi penyambutan, para jamaah juga mendapatkan edukasi kesehatan pasca-haji dari Balai Besar Karantina Kesehatan (BBKK). Jamaah diimbau menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menjaga asupan gizi, menggunakan masker jika mengalami gangguan pernapasan, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala demam, batuk, pilek, atau diare.

PPIH juga mencatat satu jamaah asal Kabupaten Asahan, Muhammad Yusuf Siregar, belum dapat kembali bersama rombongan karena alasan kesehatan.

Dengan selesainya proses distribusi bagasi dan pengaturan kepulangan ke daerah masing-masing, rangkaian penerimaan Kloter 7 Debarkasi Medan Tahun 1447 H/2026 M resmi ditutup. (mag-2/ila)

Evaluasi MTQ Kota Medan Tertunda, Camat Medan Sunggal Mangkir dari RDP

Reza Pahlevi Lubis.
Reza Pahlevi Lubis.

Rencana pembahasan dugaan berbagai persoalan dalam penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-59 Kota Medan Tahun 2026 terpaksa tertunda. Pasalnya, Camat Medan Sunggal, M Irfan Abdillah, tidak menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi I DPRD Medan, Senin (8/6/2026).

Ketidakhadiran camat tersebut memicu kekecewaan Ketua Komisi I DPRD Medan, Reza Pahlevi Lubis. Menurutnya, agenda RDP yang telah dijadwalkan secara resmi itu bertujuan untuk mengklarifikasi berbagai persoalan yang mencuat dalam pelaksanaan MTQ ke-59 Kota Medan.

“Seyogianya pemanggilan ini untuk membahas penyelenggaraan MTQ yang menjadi sorotan publik. Pelaksanaannya patut dievaluasi agar ke depan tidak lagi muncul persoalan serupa, termasuk dugaan penyimpangan penggunaan anggaran pada kegiatan keagamaan yang sakral,” ujar Reza kepada wartawan.

Politisi Partai Golkar tersebut menjelaskan, undangan resmi telah dilayangkan kepada Camat Medan Sunggal dan sejumlah pihak terkait untuk menghadiri RDP yang digelar pukul 10.00 WIB di ruang Komisi I DPRD Medan. Namun, hingga rapat dimulai, Camat Medan Sunggal maupun pihak vendor penyelenggara tidak hadir. Padahal, sejumlah stakeholder lain yang diundang telah hadir sesuai jadwal.

“Akibat ketidakhadiran camat dan vendor, RDP tidak dapat dilaksanakan sehingga kami putuskan untuk membatalkannya. Dalam waktu dekat akan kami jadwalkan kembali dan mengundang mereka untuk hadir,” tegas Reza.

Sorotan terhadap pelaksanaan MTQ ke-59 Kota Medan muncul setelah sejumlah pihak mempertanyakan proses penyelenggaraan kegiatan tersebut yang dikerjakan oleh PT Angsamas Ratu Tama. Perusahaan itu disebut merupakan vendor yang juga menangani MTQ ke-58 Tahun 2025 di Kecamatan Medan Deli dan kala itu dinilai belum menunjukkan kinerja maksimal.

Selain itu, kondisi fisik lokasi pelaksanaan MTQ ke-59 juga menjadi perhatian. Dengan nilai anggaran yang disebut mencapai Rp1,6 miliar, area venue dilaporkan masih berlumpur, becek, dan licin menjelang pelaksanaan kegiatan. Bahkan alat berat masih terlihat beroperasi meratakan tanah di area parkir, sehingga akses pengunjung menuju arena utama dinilai kurang nyaman.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait kesiapan penyelenggaraan serta efektivitas penggunaan anggaran kegiatan.

Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait ketidakhadirannya dalam RDP, M Irfan Abdillah menyatakan dirinya sedang mengikuti rapat di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan sehingga tidak dapat memenuhi undangan DPRD Medan.

Meski demikian, Komisi I DPRD Medan menegaskan akan segera menjadwalkan ulang RDP guna meminta penjelasan dari seluruh pihak terkait. DPRD berharap evaluasi terhadap penyelenggaraan MTQ dapat dilakukan secara terbuka agar pelaksanaan kegiatan keagamaan tersebut berjalan lebih baik dan akuntabel pada masa mendatang. (map/ila)

Kepala LLDikti se-Indonesia Bersama Pimpinan PTS se-Sumut FGD tentang Profesi, Karier dan Penghasilan Dosen

MEDISTRA: FGD tentang profesi, karier dan penghasilan dosen diikuti kepala LLDikti se-Indonesia bersama Pimpinan PTS se-Sumut di Institut Kesehatan Medistra Lubukpakam. (Deddi Mulia Purba/Sumut Pos)
MEDISTRA: FGD tentang profesi, karier dan penghasilan dosen diikuti kepala LLDikti se-Indonesia bersama Pimpinan PTS se-Sumut di Institut Kesehatan Medistra Lubukpakam. (Deddi Mulia Purba/Sumut Pos)

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah se-Indonesia menggelar Focus Grup Discussion (FGD) tentang profesi, karier dan penghasilan dosen di Auditorium Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Medistra Lubukpakam, pekan lalu.

Sebanyak 17 kepala LLDikti Wilayah didampingi para kepala bagian umum/ketua tim kerja sumber daya manusia dosen. Turut hadir rektor, ketua dan direktur perguruan tinggi swasta se-Sumut diantaranya Ketua STIKes Mitra Husada Medan Dr. Siti Nurmawan Sinaga, M.Kes, Ketua STMIK Kaputama Binjai Dr. Relita Buaton, M.Kom, Rektor Universitas Murni Teguh Seriga Banjarnahor, Ph.D, Wakil Rektor II USM Indonesia Idawati Purba, S.E, M.Si dan Rektor Institut Kesehatan Medistra Lubukpakam Dr. Ns. Rahmad Gurusinga, M.Kes.

Profesi, karier dan penghasilan dosen ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 52 Tahun 2025. Materi disampaikan Direktur Sumber Daya Kementerian Diktisaintek Prof. Dr. Ir. Sri Suning, M.T diwakili Kasubdit Pengelolaan Dosen dan Tendik Kementerian Diktisaintek Dr. Santi Sayati Agustina, M.M.

Kepala LLDikti Wilayah I Prof. Saiful Anwar Matondang, M.A, Ph.D saat membuka kegiatan FGD menjabarkan beberapa praktik penerapan Permendiktisaintek di Sumut dan pelaksanaan penyaluran beasiswa.

Prof. Saiful Anwar Matondang, M.A, Ph.D pun bercerita pihaknya mendapat masukan dari pengalaman LLDikti Jateng. Kepala LLDikti Wilayah I juga mengemukakan di Sumut terdapat lebih enam ribu dosen yayasan.

Secara khusus, kepala LLDikti Wilayah I berterima kasih atas dukungan rektor dan ketua yayasan Institut Kesehatan Medistra Lubukpakam yang merupakan salah satu kampus kesehatan terbaik di Sumut sebagai tuan rumah kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan ini dipaparkan Permendiktisaintek Nomor: 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier dan Penghasilan Dosen serta Kepmendiktisaintek Nomor: 39/M/KEP/2026 tentang Petunjuk Teknis Layanan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen.

Dr. Santi Sayati Agustina, M.M menjabarkan tentang empat kompetensi dosen. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan merancang dan melaksanakan pembelajaran serta mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui pengalaman belajar. Kompetensi kepribadian adalah memiliki karakter luhur, kedewasaan emosi dan menjadi teladan yang menjunjung tinggi etika serta moral akademik.

Kemudian kompetensi sosial adalah kemampuan berkomunikasi efektif, berkolaborasi dengan tim, membangun jejaring dengan sivitas akademika maupun masyarakat luas. Kompetensi profesional yakni penguasaan materi keilmuan secara mendalam serta kemampuannya untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu tersebut secara berkelanjutan.

Diatur juga karakter dosen yakni karakter pendidik yang berdedikasi dan menjadi teladan, karakter peneliti dan ilmuan yang berintegritas serta karakter intelektual dan pembelajar sepanjang hayat.

Dalam Permendiktisaintek juga diatur penghasilan dosen berupa gaji dan tunjangan lain dimana sumber pembayaran dibayarkan oleh kementerian, PTN badan hukum atau badan penyelenggara (PTS) selaku pemberi kerja sesuai dengan status kepegawaian dosen. Jenis tunjangan dosen yakni tunjangan profesi, tunjangan kehormatan, tunjangan khusus dan tunjangan fungsional.

Diakhir paparan, Dr. Santi Sayati Agustina, M.M. menyampaikan kesimpulan dan harapan. Adaptasi (penyesuaian layanan karir dosen sesuai dengan amanat Permendiktisaintek Nomor: 52 Tahun 2025) serta profesionalisme (uji kompetensi sebagai instrumen penjaminan kualitas dan integritas akademik dosen).

Selanjutnya produktivitas (AK Prestasi sebagai stimulus bagi dosen untuk menghasilkan karya ilmiah yang berdampak) serta dampak (mewujudkan ekosistem pendidikan tinggi Indonesia yang unggul dan berkelas dunia).

Dalam kesempatan ini Plt. Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Kementerian Diktisaintek Prof. Dr. Eng. Sandro Mihradi memaparkan tentang kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tahun 2026. Ditegaskan bahwa KIP Kuliah bukan hanya program bantuan, tetapi instrumen perluasan akses yang harus dikelola dengan integritas. Tata kelola yang lemah, langsung berdampak pada ketepatan sasaran, kredibilitas PTS dan kepercayaan publik. Untuk itu LLDikti dan PTS memegang peran penting pada penetapan kuota, seleksi, usulan, monitoring dan pengawasan.

Sasaran KIP Kuliah tahun 2026 adalah 869.271 mahasiswa tahun berjalan dan 177.950 mahasiswa dengan anggaran Rp.15.308.767.062.000.Pendaftaran KIP Kuliah dilakukan melalui laman https://kip-kuliah.kemendiktisaintek.go.id.

Jadwal registrasi/pendaftaran akun, menurut Prof. Dr. Eng. Sandro Mihradi, pada 3 Februari-31 Oktober 2026, seleksi pada 1 Mei-31 Oktober 2026 dan penetapan penerima baru pada 1 Mei-31 Oktober 2026. (dmp)

Akselerasi Transformasi Digital Bersama Bank Sumut, Pemko Tebingtinggi Luncurkan Qris Dinamis

AUDIENSI: Wali Kota Tebingtinggi H Iman Irdian Saragih bersama jajaran Pemko Tebingtinggi dan pimpinan PT Bank Sumut Cabang Tebingtinggi foto bersama usai audiensi membahas percepatan transformasi digital serta persiapan peluncuran QRIS Dinamis di Balai Kota Tebingtinggi, Selasa (9/6).(Azan purba/sumutpos).
AUDIENSI: Wali Kota Tebingtinggi H Iman Irdian Saragih bersama jajaran Pemko Tebingtinggi dan pimpinan PT Bank Sumut Cabang Tebingtinggi foto bersama usai audiensi membahas percepatan transformasi digital serta persiapan peluncuran QRIS Dinamis di Balai Kota Tebingtinggi, Selasa (9/6).(Azan purba/sumutpos).

TEBINGTINGGI – Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi terus mematangkan langkah transformasi digital guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memodernisasi pelayanan publik. Hal ini menjadi fokus utama Wali Kota Tebingtinggi H Iman Irdian Saragih dalam audiensi jajaran pimpinan PT Bank Sumut Cabang Tebingtinggi di Ruang Utama Lantai 4 Balai Kota, Selasa (9/6).

Pertemuan ini juga sekaligus menjadi momen pisah sambut pimpinan Bank Sumut Cabang Tebingtinggi, dari pejabat lama Muhammad Fadil kepada pimpinan baru, Chairul Amin Pane.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Tebingtinggi menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dengan Bank Sumut sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Fokus utama kolaborasi ke depan adalah penerapan sistem pembayaran digital berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Dinamis yang dijadwalkan meluncur (launching) pada 1 Juli mendatang.

“Kami berharap kerja sama ini tidak hanya sebatas layanan perbankan konvensional, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam mendukung digitalisasi sistem pembayaran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi kuat antara pemerintah dan sektor perbankan adalah kunci. Dengan semangat kebersamaan, kita dapat mewujudkan Tebingtinggi yang maju dan sejahtera,” ujar Iman.

Sebagai langkah konkret, Bank Sumut memperkenalkan aplikasi e-Pasar Sumut Merchant yang terintegrasi dengan sistem QRIS Dinamis.

Inovasi ini dirancang agar pembayaran retribusi pasar dan toko langsung tercatat secara otomatis dalam database, sehingga Dinas Perdagangan dapat memantau aktivitas pembayaran retribusi tanpa perlu melakukan verifikasi manual (cross-check).

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tebingtinggi, Sri Imbang, memaparkan bahwa penerapan QRIS Dinamis ini akan diadopsi secara bertahap oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada tahap awal, terdapat tiga sektor utama yang menjadi prioritas. Pertama, QRIS Pasar yang menjadi proyek percontohan (pioneer) pertama di Provinsi Sumatera Utara untuk digitalisasi retribusi pasar.

Kedua, QRISTO (QRIS Restoran), yang merupakan sistem pembayaran terpisah (split payment). Lewat sistem ini, hak pajak daerah milik Pemko dan hak pendapatan pemilik restoran akan otomatis terbagi saat transaksi terjadi. Uji coba perdana akan diterapkan di Rumah Makan Takari.

Ketiga, QRIS PBB yang memudahkan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara nontunai dan langsung terdata secara real-time, yang mana mulai 1 Juli masyarakat sudah bisa membayar PBB dengan QRIS dinamis sekaligus akan dilakukan launching.

“Mudah-mudahan tiga program utama ini segera terealisasi, dan secara paralel diterapkan juga QRIS Parkir, QRIS Rusunawa, serta sektor lainnya,” jelas Sri Imbang.

Pimpinan Bank Sumut Cabang Tebingtinggi periode sebelumnya, Muhammad Fadil, menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan dan kemitraan yang solid dari Pemko Tebingtinggi selama masa kepemimpinannya.

“Kami berterima kasih atas kolaborasi yang telah terjalin dengan baik. Semoga kerja sama ini terus berlanjut dan semakin kuat di bawah kepemimpinan yang baru,” ungkapnya.

Sementara itu, pimpinan baru Bank Sumut Cabang Tebingtinggi, Chairul Amin Pane, menekankan komitmennya untuk melanjutkan dan meningkatkan sinergi yang telah dibangun.

“Kami siap berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Tebingtinggi dalam berbagai program, khususnya mendukung transformasi digital dan penguatan ekonomi lokal,” tegas Chairul.

Audiensi ini juga menyinggung tantangan dalam mencapai target ekonomi daerah, termasuk perlunya dukungan dari semua pihak untuk meningkatkan efektivitas program. Diskusi mencakup konektivitas pasar dengan sistem database pemerintah, transparansi perdagangan, serta pemanfaatan aplikasi digital untuk memudahkan pelacakan transaksi.

Turut hadir dalam audiensi tersebut Kabag Prokopim Setdako Faisal Ahmad, jajaran manajemen Bank Sumut Cabang Tebing Tinggi, serta Tim Peliputan Dinas Kominfo Kota Tebingtinggi. (mag-3/azw)

Komitmen Berkelanjutan PTPN IV Regional I, Serahkan Bantuan Rumah dan Jamban Sehat

BANTUAN: Plh Region Head PTPN IV Regional I Ahmad Diponegoro, didamping lainnya, saat menyerahkan bantuan bedah rumah di Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Senin (8/6/2026).
BANTUAN: Plh Region Head PTPN IV Regional I Ahmad Diponegoro, didamping lainnya, saat menyerahkan bantuan bedah rumah di Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Senin (8/6/2026).

SERGAI – Gurat bahagia tidak dapat disembunyikan dari wajah Darmawan, seorang warga Desa Pekan Tanjungberingin, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). Bagi Darmawan, memiliki tempat tinggal yang aman dan higienis sebelumnya hanyalah angan-angan. Namun, impian itu akhirnya mewujud menjadi kenyataan setelah rumahnya terpilih dalam program Bedah Rumah yang diinisiasi oleh PTPN IV Regional I.

“Seperti mimpi rasanya bisa punya rumah yang layak huni seperti ini,” ungkap Darmawan penuh haru saat menghadiri acara Penyerahan Bantuan Bedah Rumah dan Jamban Sehat yang berlangsung di Pekan Tanjungberingin, Kecamatan Tanjungberingin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Senin (8/6).

Program ini merupakan komitmen berkelanjutan dari PTPN IV Regional I dalam mendukung Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting). Pada tahun 2026 ini, PTPN IV Regional I merealisasikan bantuan berupa 1 unit bedah rumah dan 7 unit jamban sehat di wilayah Kabupaten Sergai.

Pelaksana harian (Plh) Region Head PTPN IV Regional I, Ahmad Diponegoro menjelaskan bahwa pembenahan hunian dan sanitasi merupakan pilar krusial dalam memotong rantai stunting. Langkah ini merupakan kelanjutan dari program intervensi gizi intensif yang telah dimulai sejak September 2025 lalu.

“Tahun lalu, kami mendampingi 200 balita di Sergai melalui pemberian makanan tambahan bergizi setiap minggunya selama enam bulan, lengkap dengan paket telur, beras, kacang hijau, dan minyak goreng. Hasil evaluasi bersama Dinas P2KBP2PA menunjukkan tingkat keberhasilan yang luar biasa mencapai 98%. Sebanyak 196 balita berhasil keluar dari risiko stunting dan mencapai tumbuh kembang ideal,” ujar Ahmad Diponegoro dalam sambutannya.

Keberhasilan masif ini memicu PTPN IV Regional I untuk terus melangkah lebih jauh. Tidak hanya fokus pada pemenuhan nutrisi (people), perusahaan juga berfokus pada perbaikan sanitasi dan lingkungan tempat tinggal (planet) agar kesehatan anak-anak generasi penerus bangsa dapat terjaga dalam jangka panjang.

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini dijalankan dengan memegang teguh prinsip 3P (People, Planet, Profit). Manajemen PTPN IV menegaskan bahwa keberlanjutan bisnis perusahaan harus berjalan beriringan dengan kesejahteraan dan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

Acara serah terima bantuan ini turut dihadiri oleh perwakilan Wakil Bupati Sergai, Kepala Dinas P2KBP2PA Sergai, General Manajer Unit Group Serdang 2, Manajer Kebun Rambutan, serta jajaran Camat dari Sei Bamban, Sei Rampah, Tanjungberingin, dan Tebingtinggi.

Melalui kolaborasi terintegrasi antara korporasi, pemerintah daerah, dan masyarakat, PTPN IV Regional I berharap kontribusi ini dapat terus berkelanjutan. Manajemen juga memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat agar produktivitas operasional perusahaan selalu optimal, sehingga program pembinaan sosial seperti ini dapat terus diperluas di masa-masa mendatang. (ila)