32 C
Medan
Wednesday, April 8, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 807

Kejari Langkat Terbaik di Sumut

TERBAIK: Kajari Langkat, Mei Abeto Harahap memegang piagam penghargaan dan atas prestasi ini membuat Kejari Langkat meraih predikat terbaik di Sumut.Istimewa/Sumut Pos.

STABAT, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memberikan plakat dan piagam penghargaan kepada Kejari Langkat sebagai satuan kerja terbaik di Sumut.

Hal tersebut tidak terlepas dari arahan dan bimbingan di bawah kepemimpinan Kajari Langkat, Mei Abeto Harahap. “Kejari Langkat ditetapkan sebagai kejaksaan terbaik se Sumut dalam rapat kerja daerah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada 18 Desember 2023 sampai 19 Desember 2023,” ujar Kasi Intelijen Kejari Langkat, Sabri Marbun, Kamis (21/12/2023).

Atas pencapaian ini, Kajari Langkat, Mei Abeto Harahap mengucapkan rasa syukurnya. Bagi dia, pencapaian prestasi yang diraih Kejari Langkat tak terlepas dari komitmen bersama dengan seluruh jajaran.

“Pencapaian ini tentu sejalan dengan komitmen seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Langkat dalam mewujudkan keadilan dan penegakan hukum di masyarakat sebagai bentuk pelayanan kami, khususnya bagi masyarakat di Langkat,” kata Abeto.

Dia berharap, pencapaian ini dapat memotivasi seluruh jajarannya untuk dapat meningkatkan lagi kinerjanya pada tahun 2024 mendatang. Adapun penghargaan yang diraih Kejari Langkat pada bidang tindak pidana umum yakni meraih juara I.

Kemudian pada bidang intelijen, Kejari Langkat meraih juara III. Lalu bidang perdata dan tata usaha, Kejari Langkat meraih juara III. “Kejari Langkat juga menjadi satker terbaik pencapaian atas kepatuhan mengimplementasikan nilai-nilai core value ASN Berakhlak,” sambung Sabri.

Kejati Sumut, Idianto yang menyerahkan penghargaan yang diraih Kejari Langkat. Kajari Langkat yang menerima langsung piagam penghargaan tersebut dalam sesi acara puncak Rakerda Kejari Sumut. (ted/ram)

Antisipasi Rawan Bencana di Jalur Mudik, 12.291 Personel Gabungan Amankan Nataru di Sumut

GELAR PASUKAN: Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Lilin Toba 2023 dalam rangka Pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 12.291 personel gabungan diterjunkan dalam pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) di Sumatera Utara. Segala persiapan antisipasi rawan bencana alam hingga rawan macet dilakukan seluruh stekholder terkait.

Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Lilin Toba 2023, dalam rangka pengamanan perayaan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) di Lapangan Sepakbola Ditsamapta Mapolda Sumut, Kamis (21/12/2023).

Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi mengatakan, dalam rangka pengamanan Nataru ini menurunkan 12.291 personel kolaborasi TNI/Polri, Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, BMKG, Satpol PP, Basarnas dan relawan.

“Kita menempatkan personel di 97 pos pengamanan, 70 pos pelayaan serta 20 pos terpadu. Pos terpadu ini akan kita tempatkan di tempat-tempat publik seperti Bandara, stasiun kereta api, terminal, mall yang menjadi pusat kegiatan masyarakat,” ucap Agung dalam apel tersebut.

Para petugas gabungan itu, antara lain untuk mengamankan jalur yang menjadi perlintasan barang dan orang, yakni wilayah pantai barat dan jalur pantai timur Sumut, maupun antar-jalur Kabupaten/Kota di Sumut.

“Untuk perayaan ibadah Natal, kita mengamankan 900 gereja di Sumut dan 128 lokasi wisata di Sumut, yang menjadi sasaran pengamanan kita, dengan harapan masyarakat bisa menikmati liburan,” jelas Agung.

Selain itu, untuk kelancaran moda transportasi baik pendistribusian barang dan orang akan diaktifkan ruas tol baru selama 24 jam (yakni Tol Indra Pura, Tol Sinaksak dan Tol Tanjung Pura).

“Selama 12 hari mulai 22 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024 kita manfaatkan dua lajur tol, walau belum resmi dioperasikan, namun pembangunanannya sudah selesai. Karena itu kita harapkan masyarakat membudayakan antre untuk menghadapi padatnya arus lalu lintas selama perjalanan,” ucap Agung.

Untuk antisipasi bencana banjir dan tanah longsor, Kapolda mengatakan telah menyediakan alat berat untuk melakukan pembersihan jalur utama agar bisa dilalui masyarakat.

“Kita kolaborasi baik dengan Pemda, juga dengan pihak swasta yang punya alat berat. Jika terjadi kendala dalam perjalanan masyarakat segera hubungi petugas kami di call center kami di 110,” jelas Agung.

Agung juga berpesan bagi masyarakat yang meninggalkan rumah untuk menyampaikan ke petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) setempat.

”Selamat merayakan Natal penuh suka cita dan selamat menyambut Tahun Baru 2024,” tutur Jendral Bintang Dua itu.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Hassanudin menjelaskan bahwa sangat mendukung pelaksanaan Operasi Kepolisian Terpusat Lilin Toba 2023, dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Sumut, baik yang melaksanakan Natal dan merayakan Tahun Baru 2024.

“Tentunya kita akan memberikan dukungan penuh dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Sumut, baik yang melaksanakan Natal dan merayakan Tahun Baru 2024, baik berkaitan dengan keamanan, ketertiban, kelancaran dan ketersedian bahan pokok, serta ketersedian BBM, sebagaimana yang disampaikan Bapak Kapolri,” ujar Pj Gubernur, usai apel.

Sebelumnya, saat membacakan amanat Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Pj Gubenur juga menyampaikan, apel gelar pasukan sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan personel, maupun sarana dan prasarana yang akan digunakan selama pelaksanaan operasi. Sehingga diharapkan pengamanan perayaan Nataru dapat berjalan dengan optimal.

Operasi Kepolisian Terpusat dengan sandi Operasi Lilin 2023 ini berlangsung selama 12 hari, mulai 22 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024. Diperkirakan potensi pergerakan masyarakat pada Nataru mencapai 107,63 juta orang. Meningkat sebesar 143,65 % atau 63,46 juta orang, dibanding tahun sebelumnya.

Untuk keberhasilan operasi, disebutkan, agar meningkatkan sinergisitas dan soliditas selama pelaksanaan tugas. Jadikan pengamanan Nataru sebagai sebuah kebanggaan dan ladang ibadah.

“Selamat Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Semoga cahaya dan cinta kasih Tuhan senantiasa melahirkan semangat, serta harapan baru demi mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045,” tandas mantan Pangdam I Bukit Barisan itu.

Turut hadir Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Pangdam I/BB Mayjen TNI Mochammad Hasan, Pejabat TNI/Polri, OPD Lingkungan Pemprov Sumut, tokoh Masyarakat, agama dan tokoh pemuda.(gus/ram)

Oplos Tabung Gas Elpiji, Benny Subarjo Divonis 8 Bulan Penjara

PENGOPLOSAN GAS: Hakim membacakan putusan terhadap para terdakwa kasus pengoplosan gas secara virtual, Kamis (21/12/2023).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Terdakwa Benny Subarja Sinaga (32) warga Sei Kapuas, Medan Sunggal divonis hakim 8 bulan penjara. Dia terbukti bersalah atas kasus pengoplosan tabung gas elpiji bersubsidi, dalam sidang di ruang Cakra 5 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (21/12/2023).

Majelis hakim diketuai Pinta Uli dalam amar putusannya menyatakan, perbuatan terdakwa diyakini melanggar Pasal 55 UU RI No 22 tahun 2021 tentang minyak dan gas sebagaimana telah diubah dalam Pasal 55 angka 9 Pasal 40 Paragraf 5 Bagian keempat Bab III UU RI No 11 tahun 2020, tentang cipta kerja sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU RI No 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 20 fahun 2022 tentang cipta kerja menjadi UU jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Benny Subarja Sinaga oleh karenanya dengan pidana penjara 8 bulan, denda Rp6 juta, subsider 1 bulan kurungan,” tegasnya.

Menurut hakim, hal memberatkan, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, sementara hal yang meringankan terdakwa mengakui dan tidak mengulangi perbuatannya.

Dalam kasus yang sama, hakim juga menghukum terdakwa Roni Tanjung, Andri Pranata Ginting Manik dan Nofandi masing-masing selama 8 bulan penjara, denda Rp5 juta subsider 1 bulan kurungan.

Setelah membacakan putusan, majelis hakim memberikan masa berfikir selama 7 hari kepada penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa untuk menerima atau mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Sebelumnya, JPU Randi Tambunan menuntut terdakwa Benny Subarja selama 1 tahun penjara.

Diketahui, terdakwa Benny Subarja Sinaga membuka usaha pangkalan gas elpiji bernama ‘Pangkalan NOPANDI’ yang beralamat di Jalan Sei Kapuas, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal. Kemudian, terdakwa Benny Subarja Sinaga mempekerjakan terdakwa Nofandi, Roni Tanjung dan Andi Pranata Ginting di pangkalan tersebut.

Terdakwa selaku pemilik usaha pangkalan itu memperoleh pasokan gas elpiji baik tabung gas ukuran 3 kg maupun ukuran 12 kg dari PT Pertamina Patra Niaga melalui Agen LPG gas 3 kg Puskop Kartika “A” Bukit Barisan.

Dalam melakukan usaha niaga gas elpiji tersebut terdakwa telah menyalahgunakan niaga dengan cara melakukan pengoplosan terhadap gas elpiji atau memindahkan isi gas elpiji dari tabung elpiji ukuran 3 kg ke dalam tabung elpiji ukuran, 5,5 kg, 12 Kg dan 50 kg demi mendapatkan keuntungan.

Selanjutnya, terdakwa Benny Subarja Sinaga melakukan pengoplosan gas elpiji tersebut dengan cara menyuruh atau mempekerjakan ketiga terdakwa yakni Nofandi, Roni Tanjung dan Andri Pranata Ginting untuk melakukan pengoplosan elpiji tersebut.

Ketiga terdakwa yakni Nofandi, Roni Tanjung dan Andri Pranata Ginting melakukan pengoplosan itu atas perintah terdakwa Benny dengan menggunakan peralatan yang disediakan berupa pen (penghubung), es batu, parang, kunci monyet, obeng dan timbangan.

Kemudian gas elpiji hasil oplosan tersebut dijual kepada konsumen, baik rumah tangga maupun rumah makan atau restoran yang ada di sekitar Kota Medan. Dari hasil penjualan itu, terdakwa Benny Subarja Sinaga akan memperoleh keuntungan sangat besar dikarenakan harga gas elpiji tersebut lebih mahal setelah dioplos ke dalam tabung elpiji ukuran 5,5 kg, 12 kg dan 50 kg.

Namun, pada 27 Juli 2023, Polda Sumut melakukan penggerebekan ke lokasi usaha pengoplosan gas elpiji milik terdakwa Benny Subarja Sinaga yakni “Pangkalan Nopandi” yang berada di Jalan Sei Kapuas, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.

Dari hasil penggerebekan itu, ditemukan barang bukti berupa 349 buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg, 12 buah tabung gas elpiji ukuran 5,5 kg, 124 buah tabung gas elpiji ukuran 12 jg, 14 buah tabung gas elpiji ukuran 50 kg.

Kemudian, 22 buah Jos atau alat oplos gas, 100 buah karet tabung gas, 60 buah plastik segel, 1 buah kunci monyet warna orange, 3 buah obeng, 1 buah parang dan 1 buah timbangan dan selanjutnya dilakukan penyidikan lebih lanjut. (man/ram)

Simalungun dan Madina Dilanda Banjir Bandang

BANJIR: Kabupaten Simalungun dilanda banjir bandang.(Ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kabupaten Mandailing Natal dan Simalungun dilanda banjir bandang karena diguyur hujan sejak Rabu (20/12/2023) sore hingga malam hari.

Banjir bandang terjadi di Kabupaten Simalungun, tepatnya di Huta Sirungkungon, Nagori Purba Pasir, Kecamatan Haranggaol Horison. Sedangkan, bencana alam serupa juga terjadi di dua desa, desa pertama di Desa Purbajulu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi. Kedua, Desa Purbabaru, Kecamatan Lembah Sorik Marapi.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mandailingnatal, Mukhsin Nasution, mengungkapkan untuk banjir bandang di Kabupaten Madina tidak menimbulkan korban jiwa.

“Banjir bandang terjadi sekitar pukul 19.00 WIB. Saat itu di sini sedang hujan dengan intensitas yang sangat lebat,” ucap Mukhsin kepada wartawan, di Medan, Kamis (21/12/2023).

Mukhsin mengungkapkan bahwa, banjir bandang pertama diterima laporannya dari masyarakat, di Desa Purbajulu, karena meluapnya Sungai Aek Milas, hulu Aek (sungai) Singolot yang menerjang Desa Purbabaru.

Untuk tidak terjadi korban jiwa, Mukhsin mengatakan pihaknya bersama pihak kecamatan setempat melakukan evakuasi sebanyak 18 keluarga, ketempat yang lebih aman pada malam itu.

“Kita sudah melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak banjir. Ada 18 keluarga yang mengungsi,” jelas Mukhsin.

Selanjutnya, selang sekitar 30 menit, air banjir bandang dari Purbajulu, turun ke arah Purbabaru. Dan membanjiri Pondok Pesantren Musthafawiyah dan merusak dua rumah warga.

Banjir bandang yang terjadi di Purbabaru memakan korban luka. Satu orang santri berusia 19 tahun mengalami luka-luka karena sempat terjebak di dalam pondoknya saat air naik.

“Kami sudah melakukan evakuasi terhadap korban. Saat ini sudah mendapat perawatan. Sementara untuk santri yang lain kita ungsikan ke dalam pesantren. Kami juga sudah mengimbau agar santri sementara tidak berada di dekat sungai,” kata Mukhsin.

Mukhsin mengungkapkan bahwa banjir ini, adalah kali pertama banjir bandang menerjang kawasan Purbajulu dan Purbabaru. Paling tidak, dalam satu dekade terakhir, kawasan itu aman dari bencana banjir.

“Saat ini kondisi sudah surut,” ucapnya.

Selain bencana banjir, Madina juga mendapat bencana longsor. Material longsor menutup jalan lintas Panyabungan-Natal di kawasan Kelurahan Tanobato.

“Akibat kejadian tersebut, jalan lintas Panyabungan-Natal tidak bisa dilalui kendaraan,” tandas Mukhsin.

Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Simalungun, Resman Saragih menjelaskan banjir bandang ini, karena jebolnya tanggul warga di Nagori Purba Tongah, Kecamatan Purba. Alhasil air membawa material tanah dan batu ke lereng bukit.

“Iya, akibat dari jebolnya tanggul tersebut mengakibatkan terjadinya banjir bandang di Binanga Bolon, Nagori Purba Pasir, Kecamatan Haranggaol,” jelas Resman, kemarin.

Resman mengatakan bahwa bencana alam ini, tidak menimbulkan korban. Tapi, memutuskan jaringan listrik di rumah warga. Sehingga terjadi pemadaman listrik.

“Korban jiwa nihil. Kerugian material yakni arus listrik dan jalan dari Haranggaol menuju Tigaras putus total akibat banjir bandang tersebut, dan dua unit rumah warga atas nama Joel Haloho dan Ramatio Sitio hanyut ke Danau Toba,” jelas Resman.

Selain menghanyutkan rumah, air juga merusak dan membawa nisan kuburan dari warga yang kebetulan ada di sana.

“Kita sudah standby-kan personel dan mobil Damkar di lokasi kejadian, menurunkan tim ke lokasi untuk membuat pengkajian atas kerusakan terjadi,” kata Resman.

BPBD Kabupaten Simalungun, lanjut Resman, juga berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait seperti Dinas PUPR Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan untuk mengambil langkah yang lebih komprehensif.

Sedikitnya 28 Kepala Keluarga atau KK yang ada di lokasi sekitar sudah diarahkan untuk tinggal ke kediaman keluarga yang ada di daerah lainnya.

“Kita juga sudah laporkan ini ke Pusdalops BPBD Provinsi Sumatera Utara dan BNPB di Jakarta,” pungkasnya.

Sementara itu, Kapolres Simalungun, AKBP Ronald C Sipayung, telah menurunkan personel sebanyak 25 orang untuk evakuasi warga. Dirinya mengimbau warga agar lebih waspada.

“Sebanyak 25 personel telah diturunkan dan standby di lokasi. Untuk mengevakuasi warga. Saya mengimbau warga agar lebih waspada,” pungkas Ronald.(gus/ram)

Pria 50 Tahun Tewas usai Melompat dari Lantai 5 Plaza Medan Fair

PLAZA: Suasana memasuki Plaza Medan Fair, usai kejadian korban tewas melompat dari mal tersebut, Kamis (21/12/2023).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seorang pria diperkirakan berusia 50 tahun, ditemukan tewas di Plaza Medan Fair (Carefour). Korban tewas usai diduga melompat dari lantai 5 mal tersebut. Pihak kepolisian yang menerima informasi tersebut lalu turun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan.

“Kejadiannya tadi pagi sekitar pukul 05.00 WIB. Saat kejadian mal belum buka,” kata Marcomm Manager Plaza Medan Fair Lenny Yun Manalu di lokasi kejadian, Kamis (21/12/2023) sore.

Sebelum melompat, kata Lenny, korban sempat melakukan aktivitas joging dan naik ke lantai 5 atau roof top menggunakan akses ramp mobil.

“Korban diketahui melompat dari lantai 5 dan ditemukan satpam yang langsung memeriksa kondisi korban. Diketahui korban sudah tidak bernyawa lagi,” ungkapnya.

“Di kantong korban ditemukan nomor keluarga yang dapat dihubungi. Selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan didampingi keluarganya,” ungkapnya.

Sementara itu Kanit Reskrim Polsek Medan Baru AKP Arjuna Bangun yang dikonfirmasi mengaku belum mengetahui pasti penyebab kematian korban. “Informasinya begitu, Ini masih mengecek lokasi,” tandasnya. (man/ram)

Pemko Tebingtinggi MoU dengan Kabupaten Banyuwangi

MoU: Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani didampingi Pj Sekdako Kamlan Mursyid melakukan penandatanganan MoU dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO- Sebagai salah satu upaya meningkatkan pembangunan daerah, Pemerintah Kota Tebingtinggi menjalin Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di Halaman Kantor Bupati Banyuwangi, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Hadir jajaran Pemko Tebingtinggi, Pj Wali Kota Syarmadani, Pj Sekdako Kamlan Mursyid, Kepala Bappeda Erwin Suheri Damanik, Kabag Pemerintahan Ramadhan Barqah Pulungan.

Sementara dari Pemkab Banyuwangi, hadir Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Plt Sekkab Mujiono, Plt Kepala Inspektorat Marwoto dan Forkopimda Kabupaten Banyuwangi dan jajaran Kepala OPD lingkup Kabupaten Banyuwangi.

Penandatanganan MoU ini, juga bertepatan dengan momen peringatan Hari Jadi Kabupaten Banyuwangi ke-252 tahun, dimana pada kesempatan itu turut hadir Menpan RB Abdullah Azwar Anas, yang juga Bupati Banyuwangi periode 2010–2020, serta Forkopimda Kabupaten Banyuwangi.

Setelah penandatanganan MoU, dilanjutkan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Inspektorat Kota Tebingtinggi dengan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi terkait Aplikasi E–Audit. Penandatangan PKS ini dilakukan di Kantor Inspektorat Kabupaten Banyuwangi, Jalan KH Agus Salim, Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi.

Pj Wali Kota Tebingtinggi, Syarmadani usai kegiatan bahwa hal ini dilakukan untuk mengadopsi Aplikasi E-Audit yang dibuat oleh Pemkab Banyuwangi untuk dapat diterapkan di Kota Tebingtinggi.

“Diharapkan, dengan mengadopsi Aplikasi E-Audit milik Pemkab Banyuwangi ini dapat meningkatkan nilai evaluasi SAKIP Kota Tebingtinggi,” bilang Syarmadani, Rabu (20/12/2023).

Menurut Syarmadani, sebagaimana diketahui, Pemkab Banyuwangi dalam nilai Evaluasi SAKIP tahun 2023, telah mencapai nilai A dari Kemenpan RB. “Melalui MoU dan PKS dengan Pemkab Banyuwangi ini diharapkan kerjasama dan kolaborasi antara OPD di Pemko Tebingtinggi dan Pemkab Banyuwangi dapat terjalin dengan lebih baik,” tutup Syarmadani. (ian/ram)

Korupsi Jasa Konsultasi, Mantan Kadinkes Deliserdang Dituntut 15 Bulan Penjara

TUNTUTAN: JPU membacakan tuntutan terhadap eks Kadinkes Deliserdang, dr Ade Budi Krista, terdakwa kasus korupsi secara virtual, Kamis (21/12/2023).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mantan Kadis Kesehatan (Kadinkes) Deliserdang, dr Ade Budi Krista dituntut 15 bulan penjara. Dia dinilai terbukti korupsi jasa konsultasi perencanan dan pengawasan belanja modal kesehatan Dinkes Deliserdang, senilai Rp725 juta.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arfiansyah Nasution dalam nota tuntutannya menyatakan, perbuatan terdakwa terbuki melanggar Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana.

“Meminta kepada majelis hakim, menuntut terdakwa dr Ade Budi Krista dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan dan denda Rp50 juta, subsider 3 bulan kurungan,” ujarnya dalam sidang virtual di ruang Cakra 3 Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (21/12).

Dalam pertimbangan jaksa, hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. “Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, dan mengakui perbuatannya,” kata JPU.

Setelah membaca tuntutan, hakim ketua Lucas Sahabat Duha menunda persidangan hingga pekan mendatang dengan agenda pembelaan (pledoi) terdakwa.

Mengutip dakwaan, kasus korupsi ini bermula pada 2021, ketika itu Dinkes Deliserdang melaksanakan 9 kegiatan. Diantaranya pembangunan Puskesmas Bangun Purba, Rehabilitasi Poskesdes, Pembangunan Pagar Samping dan Belakang UPT Gudang Farmasi, Pemasangan Paving Blok Halaman dan Area Parkir UPT Gudang Farmasi.

“Kemudian pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3, Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas, Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RSUD Pancurbatu, Pembangunan Gedung PSC 119 dan Rehabilitasi Berat Puskesmas Kecamatan Labuhan Deli,” ungkap JPU.

Dalam kasus ini, terdakwa Alamsyah petugas berperan menyiapkan administrasi, Cornelius Pinem dan Jefri Efran Siregar sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). Sementara itu peran Ade selaku pengguna anggaran kegiatan tersebut.

Dalam pengerjaannya proyek itu, menggunakan jasa konsultasi untuk perencanaan dan pengawasan dari PT Bina Mitra, CV Presisi Tama dan CV DNA Consulant. Namun dalam pembentukan tim itu, para pimpinan perusahaan tidak mengetahui adanya kerjasama tersebut.

Ketiga jasa konsultansi tersebut mengaku tidak pernah diundang oleh pejabat pengadaan dan tidak pernah menerima penawaran, tidak pernah menunjuk tim ahli, tidak pernah melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam kontrak dan tidak pernah menandatangani dokumen kontrak.

Selain itu, tanda tangan pembayaran pengadaan konsultasi ketiga perusahaan diduga dipalsukan para terdakwa. Pembayaran dana kegiatan kemudian dikirimkan melalui rekening perusahaan dan belum pernah ditarik oleh direktur perusahaan. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp725.478.290. (man/ram)

FGD Ekonomi Kota Tebingtinggi, Tantangan Tahun 2024 Lebih Berat

FGD: Pemerintah Kota Tebingtinggi bersama OJK, Bank Indonesia menggelar kegiatan Forum Group Discussion bahas perkembangan Kota Tebingtinggi tahun 2024.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Tebingtinggi melalui Bagian Perekonomian dan SDA menggelar Forum Group Discussion (FGD) Prospek Ekonomi Kota Tebingtinggi Tahun 2024 di Gedung Hj Sawiyah Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi.

Plh Sekdako M Syah Irwan menyampaikan bahwa FGD ini adalah diskusi yang memberikan gambaran kondisi ekonomi Kota Tebingtinggi di tahun 2024 yang akan datang.

“Sektor inklusi jasa keuangan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta menyediakan perlindungan bagi aset dan kegiatan ekonomi masyarakat,” papar Syah Irwan, Kamis (21/12/2023).

Oleh karena itu, bilang Syah Irwan bahwa sektor keuangan baik perbankan pasar modal maupun asuransi yang tumbuh secara sehat merupakan salah satu persyaratan bagi pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut Syah Irwan, inklusi jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang diharapkan dapat memajukan kesejahteraan umum dan masyarakat memiliki kecerdasan keuangan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.

“Diharapkan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita dalam melakukan rencana kegiatan pada tahun 2024, terkhusus pelaku usaha di Kota Tebingtinggi, sehingga apa yang kita rencanakan sesuai yang diharapkan dan mendapat hasil yang memuaskan,” papar Syah Irwan.

Syah Irwan kembali meminta kepada para pelaku usaha agar terus berinovasi sesuai kemajuan teknologi pemasaran, bersaing dengan sehat meningkatkan pelayanan dan tetap menjaga kesehatan.

Sedangkan Deputi Direktur BI Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara, Wahyu Yuwana mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara relatif cukup kuat di triwulan 3, tumbuh sekitar 6,42 persen, inflasi juga relatif terkendali, sampai dengan November ini di angka 1,67.

“Tahun depan, ini tantangan juga cukup kuat, karena target inflasi kita turunkan di angka 2,5 persen plus 1, sehingga bagaimana mengendalikan harga barang jasa ini menjadi lebih penting, sinergi TPID,” katanya.

Lanjutnya, di tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Tebingtinggi di angka 4,01. Jelasnya, ini masih lebih rendah dibandingkan angka rata-rata pertumbuhan Sumatera Utara Tahun 2022 yang sebesar 4,73.

“Kota Tebingtinggi dari sisi perkembangan, relatif baik karena memang secara infrastruktur juga sudah memadai. Kemudian dari sisi elektronikasi transaksi, pemerintah daerah ini juga sangat baik, Kota Tebingtinggi menduduki posisi ke-4 se-Sumatera Utara. Kemudian dari sisi digitalisasi Kota Tebingtinggi sudah sangat baik, diangkat 97, 5 persen,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan OJK Sumbagut Reza Leonhard mengatakan, kegiatan FGD ini akan menjadi dasar nantinya dalam menyusun program kerja TPAKD Kota Tebingtinggi tahun 2024.

“Jasa keuangan menjadi salah satu fokus pembangunan di Indonesia. Hal ini sebagaimana diimplementasikan pemerintah dengan ditetapkannya Perpres nomor 14 tahun 2020 tentang strategi nasional keuangan inklusif, yang diukur indikator peningkatan capaiannya jadi target peningkatan inklusi industri tahun 2024 adalah 90% saat ini secara nasional antaranya sudah mencapai 85 persen,” urainya.

Dengan adanya program TPAKD dan kolaborasi, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan dan regulasi, dirinya berharap kiranya dapat meningkatkan perekonomian di Sumatera Utara khususnya di Kota Tebingtinggi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (ian/ram)

Pemprov Sumut Raih Penghargaan APE Kategori Nindya

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Sumut, Manna Wasalwa Lubis.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat nasional, menjelang akhir tahun 2023 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI. Penghargaan ini diberikan berkat komitmen Pemprov Sumut, dalam melaksanakan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak secara komprehensif di Sumut.

APE diberikan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kementerian/Lembaga yang mampu wujudkan kesetaraan gender dan sustainable development goals, serta meminimalisir bias gender berupa marginalisasi, stereotip, beban ganda dan juga diskriminasi perempuan.

Penghargaan APE diserahkan langsung oleh Menteri PPPA RI I Gusti Ayu Bintang Dharmawati Puspayoga, di Jakarta, Lantai 3 Jalan Pilar Mas Raya Kav. A-D Kedoya Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (19/12/2023) kemarin.

Atas diraihnya penghargaan tersebut Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin yang diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Sumut Manna Wasalwa Lubis menyatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil dari komitmen Pemprov Sumut dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Sumut.

“Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk terus melakukan pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, serta pemenuhan hak anak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dapat berbuah manis. Pembangunan PUG di Sumut masih membutuhkan berbagai upaya terobosan yang imajinatif dan inovatif kepada semua stakeholder,” ungkapnya, dalam keterangannya, Kamis (21/12).

Dengan adanya penghargaan ini, ia berharap akan lebih memacu langkah-langkah konkret untuk membuat berbagai kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender dengan melibatkan seluruh stakeholder.

“APE ini merupakan sebuah capaian yang bukan hanya dilakukan oleh satu dua orang saja, namun merupakan kolaborasi dan kerja sama dari berbagai pihak, di antaranya lembaga layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan (LPLPP), dan juga bentuk kesuksesan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan lingkungan kerja yang harmonis, sehingga seluruh OPD dapat bersinergi dengan optimal,” ucapnya.

APE merupakan penghargaan atas komitmen dan peran para pimpinan daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender. Pengarusutamaan gender dapat dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) dan Indeks Pembangunan Gender (IDG) dengan mengintegrasikan isu gender dengan inovasi pembangunan, serta Indeks Ketimpangan Gender.

Pada kesempatan tersebut, Menteri PPPA RI I Gusti Ayu Bintang Dharmawati Puspayoga mengajak seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati, dan Walikota, untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam peningkatan nilai pada seluruh komponen pembentuk indeks-indeks tersebut.

Hal ini sebagai bagian dari target-target yang dituangkan dalam RPJMN, RPJMD, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga/Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah maupun Daerah.

Adapun penghargaan APE yang diberikan dengan berbagai kategori yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama dan Mentor. Tahun ini, katanya, terdapat 360 instansi telah melaporkan hasil evaluasi penyelenggaraan PUG melalui evaluasi mandiri. Sejumlah instansi tersebut yakni 16 dari Kementerian/lembaga, 28 provinsi, dan 316 kabupaten/kota.

Hasil evaluasi mandiri selanjutnya memasuki tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan (melalui sampling), kemudian verifikasi akhir. Hasil verifikasi akhir terdapat 12 Kementerian/lembaga, 25 provinsi dan 237 kabupaten/kota menerima penghargaan APE Tahun 2023.

Tahun 2023 sebanyak 14 gubernur diundang langsung pada acara penerimaan penghargaan tersebut di antaranya, Gubernur Sumut, Gubernur Kepulauan Riau, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Riau, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Gubernur Lampung, dan Gubernur Jawa Barat.

Kemudian Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Banten, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Kalimantan Timur dan Gubernur Sulawesi Selatan.(gus/ram)

Pemko Tebingtinggi dan Perum Bulog Gelar Pasar Pengendalian Harga

SERBU: Masyarakat Kota Tebingtinggi berbondong-bondong mendatangi Pasar Pengendalian Harga di Lapangan Merdeka Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Warga Kota Tebingtinggi berbondong-bondong mendatangi Lapangan Merdeka Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Kamis (21/12/2023). Kehadiran warga ini untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras dalam Pasar Pengendalian Harga (PPH) kerjasama Pemerintah Kota Tebingtinggi dengan Perum Bulog Sumatera Utara.

Tujuan Pasar Pengendalian Harga ini untuk menyambut hari besar keagamaan yaitu menjelang Natal dan Tahun Baru 2024 agar kebutuhan masyarakat akan beras bisa terpenuhi.

Kadis Perdagangan UMKM dan Koperasi Kota Tebingtinggi, Zahidin mengatakan bahwa Pasar Pengendalian Harga ini akan digelar selama 2 hari, yaitu tanggal 20 dan 21 Desember 2023 dengan ketersediaan beras 30 ton, yang terbagi 10 ton pada 20 Desember dan 20 ton pada 21 Desember.

“Melalui Pasar Pengendalian Harga ini diharapkan dapat menjaga inflasi dan stabilitas harga pangan, khususnya harga beras menjelang Menjelang Hari Besar Keagamaan Negara (HBKN) Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 yang kondisinya terus mengalami kenaikan harga,” jelasnya.

Salah seorang warga, Antino Manurung (45) mengatakan dirinya sangat terbantu dengan adanya Pasar Pengendalian Harga yang dilaksanakan Pemko Tebingtinggi karena menjelang Natal harga beras mengalami kenaikan harga, dengan adanya pasar ini, kami selaku masyarakat kecil bisa terbantu untuk merayakan Natal bersama keluarga.

“Jika perlu pasar seperti ini dilakukan setiap bulannya, karena harga beras yang dijual Rp 54.000 untuk ukuran 5 Kg. Saat ini harus beras di pasaran mencapai Rp 14.000 untuk satu kilogramnya,” papar Antoni. (ian/ram)

1...806807808...15,669Page 807 of 15,669

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor