Home Blog Page 808

Cakra Buruh 02 Sumut Siap Menangkan Prabowo-Gibran Satu Putaran, Berharap Buruh Sumut Sejahtera

istimewa/sumutpos SERAHKAN KAOS: Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Sumatera Utara (Sumut), Ade Jona Prasetyo menyerahkan kaos kepada perwakilan buruh yang tergabung dalam Cakra Buruh 02 Sumut saat deklarasi dukungan kepada Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

SUMUTPOS.CO – Sebanyak 30 elemen buruh yang mengatasnamakan Cakra Buruh 02 Sumatera Utara (Sumut) mendeklarasikan dukungan kepada Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Mereka pun bertekad memenangkan pasangan Prabowo-Gibran satu putaran pada Pilpres 2024.

Ketua Cakra Buruh 02 Sumut, Donal Pardamean Sitorus mengatakan, deklarasi dukungan dan pemenangan ini merupakan bukti nyata kesiapan 30 elemen buruh yang tergabung dalam Cakra Buruh 02 dalam memenangkan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

“Harapan kita agar buruh di Sumut ini menjadi sejahtera,” kata Donal kepada wartawan didampingi Sekretaris Ipan Suwandi SH, Bendahara Martin Silitonga, Pembina Ir Anggiat Pasaribu, Drs Jonson Pardosi, dan Koordinator Sekretariat Mince Simatupang SH, Weni Juniati SH, serta Rikardo Damanik, Senin (29/1). Donal berharap, pasangan Probowo-Gibran mampu melanjutkan program-program pemerintah saat ini yang prorakyat.

“Program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar anak-anak dan masyarakat Indonesia menjadi sehat dan pintar,” kata Donal. Selain itu, sambungnya, ada juga Program Keluarga Harapan serta makan dan susu gratis. “Dengan program makan siang dan susu gratis, kita harapkan tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang tidak makan dan tidak ada lagi anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak buruh yang kekurangan gizi,” tandasnya.

Adapun 30 elemen buruh yang tergabung dalam Cakra Buruh 02 Sumut yang hadir dalam deklarasi tersebut yakni, KSBSI Sumut Donal Pardamean Sitorus SH, FSBSI Frans J Batee SH, FTNP Ridolf P Sitorus SH, FMIG Samuel Sitorus SH, dan FPPK Weni Juniati SH, FBKN Herwin Pasaribu.

Kemudian, FIKEP Warisman Laia SH, FPASN Drs Jonson Pardosi, FSP Berdikari Benhidris Nainggolan, SPR Erika Rosmawati SH, SBSU Amrul Sinaga SH, KBI Parulian Sinaga SH, SBSI 92 Martin Silitonga, SBSI 1992 Agan Surya Tanjung SH. Selanjutnya, SBNI Ipan Suwandi SH, KIKES Hera Yunita Siregar SH, SBBI Dahlan Ginting, SBMI Merdeka Rintang Berutu SH, Serbunas Roni Ramdani, Kera Biru SPSI Boy Nurhasim, SPPP SPSI Adi Syaputra, KGB PETA Purwandi SH, HUKATAN KSBSI Mariani Barus. Lalu, KAMIPARHO KSBSI Darius Telaumbanua, FKUI KSBSI Rudi, NIKUBA KSBSI, Niko Batu Bara, SBMI Sumut Ridho dan SPN Sumut Ir Anggiat Pasaribu.

Sebelumnya, ribuan masa dari Cakra Buruh 02 melaksanakan deklarasi dan senam gemoy di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara, Minggu (28/1). Menurut Donal P Sitorus, semangat dukungan memenangkan pasangan Prabowo -Gibran satu Putaran di Pilpres 2024 tergambar dari antusiame masa Cakra Buruh pada kegiatan senam gemoy dan deklarasi yang dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara secara serentak tersebut.

“Saya yakin dan optimis, setelah kegiatan ini buruh pabrik, buruh tani, dan buruh lainnya juga akan membangkitkan semangat untuk memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo – Gibran,” ujarnya.

Sedangkan Anggiat Pasaribu yang merupakan Pembina Cakra Buruh 02, juga mengaku siap memenangkan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran. Anggiat memastikan, semangat para buruh untuk memenangkan presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran satu putaran di Wilayah Sumut tidak disangsikan lagi.

Selain itu, Anggiat juga menyampaikan, apabila pasangan Prabowo-Gibran menang satu putaran nantinya nasib-nasib buruh tentunya akan lebih diperhatikan oleh bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kegiatan senam gemoy dan deklarasi yang dilaksanakan Cakra Buruh 02 tersebut dihadiri 4.000 massa pendukung dengan diisi acara Lucky Draw.

Dalam kegiatan tersebut antusias peserta sangat bersemangat untuk memenangkan calon presiden dan wakil presiden Prabowo – Gibran dengan meneriakkan “Prabowo-Gibran Presiden, Prabowo-Gibran 1 Putaran, Prabowo-Gibran Menang, Menang, Menang”. (dwi/adz)

Terpilih, Buruh Minta Prabowo-Gibran Revisi UU Cipta Kerja

istimewa/sumutpos DIABADIKAN: Para pengurus Cakra Buruh 02 diabadikan di s ela deklarasi dukungan kepada Prabowo-Gibran.

SUMUTPOS.CO – JIKA Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Cakra Buruh 02 Sumut meminta agar Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dapat direvisi kembali. Selain itu, juga melibatkan serikat buruh dan serikat pekerja seluruh Indonesia, termasuk di Sumut dalam pembahasan UU Ketenagakerjaan.

“Kita berharap besar kepada Bapak Prabowo Subianto agar dapat memperhatikan esejahteraan buruh di Sumut ini, termasuk dapat merevisi UU Cipta Kerja,” kata Korwil KSBSI Sumut Donal Pardamean Sitorus SH, di Sekretariat Bersama Cakra Buruh 02 Sumatera Utara Pemenangan Prabowo-Gibran Satu Putaran, di Jalan Bendungan 1 Bangun Mulia, Kecamatan Medan Amplas, Senin (29/1).

Dijelaskannya, 30 elemen buruh yang mendeklarasikan Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, saat ini sudah terbentuk di 12 kabupaten/kota se Sumut. “Kita berharap, Prabowo-Gibran menang satu putaran pada Pilpres yang akan diselenggerakan pada 14 Februari mendatang,” katanya.

“Harapan kita ketika Pak Prabowo dan Pak Gibran memimpin, buruh dapat sejahtera,” imbuhnya.

Sedangkan Agan Surya Tanjung yang merupakan aktivis buruh Sumut menambahkan, pihaknya sudah bergerak melakukan sosialisasi terhadap pasangan ini sejak 6 bulan. Semua mesin/jaringan telah dihidupkan untuk memenangkan Prabowo-Gibran. “Saya yakin dan optimis, setelah konsolidasi ini akan ada relawan-relawan baru. Untuk bangkitkan semangat kawan-kawan, kami dari buruh di Sumatera Utara sangat yakin Prabowo-Gibran menang satu putaran,” tegasnya.

Tokoh buruh lainnya, Jhonson Pardosi menambahkan, pihkanya tidak hanya memenangkan Prabowo-Gibran dalam kontesasi Pilpres 2024 nanti, tapi juga siap memenangkan Ade Jona Prasetyo untuk duduk menjadi anggota DPR RI dari Partai Gerindra. “Bila Prabowo-Gibran menang satu putaran, kami minta nasib buruh lebih diperhatikan,” katanya.

Wakil Ketua TKD Sumut Ricky Prandana Nasution dalam sambutannya mengatakan, pihaknya berjanji akan mensejahterakan para buruh yang ada di Sumatera Utara. “Prabowo presiden, gaji buruh meningkat. Harga-harga sembako dan lainnya terkontrol,” sebutnya.

Menurutnya, program dari calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 itu hanya melanjutkan yang sudah ada. “Program yang bagus akan diteruskan Pak Prabowo, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS). Semua kita disini dapat merasakan biaya berobat gratis. Program-program seperti ini akan terus dilanjutkan,” ucapnya. (dwi)

Polda Sumut Tetapkan Komisioner KPU Sidimpuan Tersangka, Parlagutan Banderol Satu Suara Rp50 Ribu

DIGIRING: Komisioner KPU Padangsidimpuan Parlagutan Harahap digiring petugas usai menjalani pemeriksaan, Senin (29/1).

SUMUTPOS.CO – Polda Sumut menetapkan Komisioner KPUD Padangsidimpuan, Parlagutan Harahap sebagai tersangka pemerasan terhadap salah satu calon anggota legislatif (Caleg) berinisial FD. Menurut Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, dari penangkapan Parlagutan, polisi menyita uang Rp25,9 juta yang diberikan FD kepada perantara berinisial R.

Sebenarnya, terang Hadi, FD sebenarnya memberikan uang Rp26 juta. Namun, uang Rp100.000 dari Rp26 juta itu dipakai untuk membayar pesanan di kafe tempat mereka ditangkap.

Lebih lanjut Hadi menjelaskan, awalnya Parlagutan meminta uang sebesar Rp50 juta dengan iming-iming akan memberikan 1.000 suara kepada FD. Artinya, satu suara dibanderol Parlagutan dengan harga Rp50 ribu. “Jadi, yang diminta itu satu kepala Rp50 ribu. Nanti, dijanjikan 1.000 suara. Total Rp50 juta,” ungkap Hadi, Senin (29/1).

Namun, FD tak menyanggupi permintaan Rp50 juta dan akhirnya disepakati Rp26 juta. Selain itu, lanjut Hadi, dalam perbincangan itu, Parlagutan juga mengancam FD. “Korban takut dengan tersangka. ’Kalau nggak merapat denganku, bisa hilang suara mu’. Ada ancaman psikologis, dia takut sehingga mau gak mau mengikuti tersangka,” ujar Hadi menirukan ancaman tersangka.

Parlagutan ditetapkan sebagai tersangka pada Minggu 28 Januari, usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Polda Sumut pada Sabtu (27/1) dini hari. “Statusnya tersangka. Dia dijerat Pasal 368 KUHPidana tentang dugaan pemerasan. PH ditahan di Polda Sumut per tanggal 28 Januari pasca ditangkapnya di sebuah kafe di Padangsidimpuan, 27 Januari,” jelasnya.

Sementara untuk R, yang berperan sebagai pengantar uang dari FD, statusnya sebagai saksi. “Kalau untuk R statusnya sebagai saksi, karena mengantarkan uang dari korban kepada PH,” pungkasnya.

 

KPU Siapkan Sanksi

Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap komisioner KPUD Padangsidimpuan, Parlagutan Harahap mendapat atensi dari KPU RI. Dalam rangka pencegahan agar hal serupa tidak terulang lagi, KPU RI mengutus Parsadaan Harahap, selaku Wakil Ketua pada Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan dan Penelitian dan Pengembangan ke Sumatera Utara.

Ditemui wartawan di di sela-sela peninjauan Gudang Logistik KPU Kota Medan, di Jalan Yos Sudarso, Medan Deli, Senin (29/1), Parsadaan mengaku, kedatangannya ke Sumatera Utara dalam rangka pencegahan agar kasus serupa tidak terulang lagi. “Saya ke Sumatera Utara dalam rangka pencegahan. Sudah terjadi kan? Kita tunggu perkembangan kasus hukumnya seperti apa?” kata Parsadaan.

Menurut Parsadaan, KPU RI menyerahkan sepenuhnya proses hukum terhadap anggota KPU Kota Padangsidimpuan tersebut kepada Polda Sumut. Namun, ia mengaku belum mendapat informasi terkait status hukum Parlagutan dari kepolisian. “Sampai hari ini, kita belum dapat informasi, tersangka atau belum. Yang pasti, bersangkutan sudah dibawa ke Polda Sumut,” terangnya.

Namun begitu, sebut Parsadaan, akan ada sanksi tegas yang diberikan kepada Parlagutan bila terbukti melanggar hukum. “Yang jelas dari kelembagaan, ada sanksi sesuai dengan regulasi dan aturan,” tegasnya. Dia pun mengingatkan kepada seluruh anggota dan komisioner KPU se-Indonesia, jangan melakukan tindakan melawan hukum. (dwi/gus/adz)

Calon Anggota DPD RI Dapil Sumut Nomor 15 pada Pemilu 2024 Dr Parlindungan Purba MM Buka Pagelaran Seni Budaya Aceh di USM Indonesia

KOMPAK: Ketua Yayasan Sari Mutiara yang juga Calon Anggota DPD RI Dr Parlindungan Purba MM (kiri) bersama adiknya, Rektor USM Indonesia Dr Ivan Elisabeth Purba MKes.DEDDI MULIA PURBA/SUMUT POS.

REKTOR Universitas Sari Mutiara (USM) Indonesia Dr Ivan Elisabeth Purba MKes mengutarakan bahwa pagelaran seni budaya di USM Indonesia yang sepenuhnya dikoordinir mahasiswa baik yang dari Aceh maupun daerah lainnya, menunjukkan bahwa keberadaan kampus ini sebagai Indonesia ‘mini’ karena menampilkan kekayaan seni budaya Aceh.

Sebelumnya telah ditampilkan kekayaan seni budaya Nias dan Tobasamosir di USM Indonesia. ”Kita sangat bangga dengan keragaman budaya. Kita harus rawat dengan baik untuk Indonesia lebih maju kedepan. Pagelaran ini membawa kebahagiaan tersendiri bagi mahasiswa karena dapat menggali kebudayaan daerah,” ungkap Dr Ivan Elisabeth Purba MKes.

Hal ini disampaikan rektor pada pagelaran seni budaya Aceh yang diikuti tokoh masyarakat Aceh di Sumut, dosen dan mahasiswa serta undangan lainnya.Pagelaran seni budaya di Ign Washington Purba Hall USM Indonesia Jalan Kapten Muslim Medan, Sabtu (27/1) antara lain menampilkan keindahan baju budaya Aceh, hidangan tradisional, tilawah, tari saman, tari mulia nanggroe, tari ratoh jaroe, tari ranup lampuan, tari guel dan tari kutidhieng.

Pagelaran seni budaya Aceh dibuka Ketua Yayasan Sari Mutiara yang juga calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dr Parlindungan Purba MM. Turut hadir HM Husni Mustafa SE MM (anggota DPR RI), Prof Dr Bahdin Nur Tanjung MM (ketua Aptisi Sumut), Saifuddin AW SH MH (wakil ketua I Majelis Adat Aceh Perwakilan Sumut), Apt Cut Masyitah Thaib MSi (ketua panitia) dan undangan lainnya.

Rektor menambahkan bahwa di USM Indonesia semua seni budaya bangsa harus dapat diketahui mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. ”Kita menyemangati mahasiswa. Indonesia sangat kaya ragam seni budaya. Kita lahirkan generasi unggul yang berbudaya,” katanya.

Dalam acara yang dihadiri para alumni USM Indonesia yang memberi support pada adik-adiknya yang sedang kuliah, rektor meminta seluruh sivitas akademika memiliki ‘Strong’ yang merupakan singkatan dari core values USM Indonesia yakni Spritualisme, inTelektualisme, PROfesionalisme, Nasionalisme dan Globalisme.

Dengan budaya, lanjut rektor, kepribadian terbentuk. Dapat hidup bersosialisasi dan berinteraksi dengan masyarakat melalui budaya. ”Jadi anak-anak tidak hanya diajari pengetahuan (knowledge), juga softskill. Inilah yang akan membawa seluruh alumni kita menjadi alumni yang strong. Semua harus melalui proses dan bisa dinikmati bahagia bersama,” kata rektor.

Dr Parlindungan Purba MM yang juga Calon Anggota DPD RI nomor 15 dari Daerah Pemilihan (Dapil)Sumut pada Pemilu 2024 mengatakan banyaknya ragam suku dan adat di Aceh menandakan betapa kayanya Aceh dan juga Indonesia.

Ketua yayasan menegaskan keberagaman bangsa tetap bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kegiatan budaya ini menunjukkan adanya kebersamaan.

Berkaitan Pemilu 2024, Dr Parlindungan Purba MM mengingatkan pentingnya persatuan bangsa. Tidak boleh terpecah belah. ”Pilih calon yang sesuai hati nurani pada tokoh yang bisa melanjutkan dan memperjuangkan NKRI,” katanya.

Anggota DPR RI HM Husni Mustafa SE MM dan Wakil Ketua I Majelis Adat Aceh Perwakilan Sumut Saifuddin AW SH MH mengapresiasi pagelaran seni budaya Aceh. Kedua tokoh masyarakat Aceh berterima kasih karena telah mendidik 300 generasi muda Aceh di USM Indonesia.

HM Husni Mustafa SE MM dan Saifuddin AW SH MH merekomendasi bahwa USM Indonesia sebagai perguruan tinggi yang tepat untuk melanjutkan pendidikan tinggi karena ikut melahirkan generasi Indonesia unggul yang berbudaya. (dmp)

Solid dan Kuatkan Pilar Organisasi, Salimah Sumut Gelar Silatnas

MEDAN, SUMUTPOS.CO– Tiga orang pengurus Pimpinan Pusat (PP) Persaudaraan Muslimah (Salimah) menghadiri Silaturahmi Nasional (Silatnas) PW Salimah Sumatera Utara (Sumut) tahun 2024 di Aula Danau Toba, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sumut, Kota Medan, Sabtu (27/1) dan Minggu (28/1). Silatnas kali ini diikuti 130 peserta dari pengurus pimpinan wilayah (PW), pimpinan daerah (PD) dan pimpinan cabang (PC) Salimah dari 19 kabupaten/kota se-Sumut.

Plt Ketua PW Salimah Sumut, Tengku Amiliza mengatakan, Silatnas ini dilaksanakan agar pengurus dapat berkonsolidasi untuk menguatkan pilar organisasi. “Para pengurus PW, PD, dan PC Salimah Sumut berkumpul di sini, siap berdialog serta mendengarkan masukan dan arahan dari pimpinan pusat. Kita berharap hasilnya akan dapat dilaksanakan di daerah masing-masing, sehingga membuat kita semakin solid dan kokoh dalam menjalankan roda organisasi,” kata wanita yang akrab disapa Bebi ini.

Sementara , Ketua I PP Salimah Sinta Santi dalam arahannya mengingatkan tentang visi Salimah, yaitu menjadi Ormas perempuan pelopor dalam neningkatkan kualitas perempuan, anak dan keluarga Indonesia. Ia juga berharap Silatnas ini bisa memberikan motivasi dan semangat yang sama bagi pengurus PP, PW, PD, PC, hingga PRa.

“Sehingga gerak langkah kita dapat bersama-sama memberikan manfaat untuk ummat. Selamat kepada Pengurus Pimpinan Wilayah Sumut. Terus bekerja karena dengan bekerja amal-amal kita akan mendapatkan pahala dari Allah SWT,” ujarnya.

Silatnas ini juga diisi dengan diskusi bersama Rusmiyati dan Eko Sri Wahyuni yang merupakan Ketua Departemen Pendidikan dan Pelatihan dan Ketua Departemen Ekonomi PP Salimah. Selanjutnya, kegiatan diisi dengan khataman Al Qur’an dan doa bersama untuk kemenangan dakwah yang dipimpin Ketua Mubalighah Salimah Indonesia (MSI) Sumut, Elfi Zahro Lc MA.

Selain Silatnas, diselenggarakan pula pelatihan fasilitator Sekolah Lansia Salimah (Salsa) yang diikuti 90 peserta. (adz)

Respon Pernyataan Sekjen Kemendagri, MUI Tegaskan ASN Tidak Berhak Terima Zakat

M. Cholil Nafis Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI Pusat

JOGJAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pernyataan kontroversial disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro, dia menyebut, sekitar 400 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) masuk dalam kategori miskin, sehingga berhak mendapat zakat.

Sontak saja, pernyataan itu langsung dibantah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bagi MUI personel ASN memiliki penghasilan minimal sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR). Sehingga tidak masuk kategori miskin dan berhak menerima dana zakat (mustahik).

Suhajar sendiri, sebelumnya mengatakan pendapatnya dalam kegiatan Taspen Day. Dia meyebut dari 4,2 juta ASN, sekitar 10 persennya masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Kita harus memaklumi bahwa masih ada pegawai negeri kita yang dianggap sebagai masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.

Klaim itu, dinilai dari sejumlah indikator. Salah satunya adalah pendapatan. Dia menyebut, masih banyak ASN yang gajinya di bawah 7 juta rupiah. Padahal, untuk ASN yang sudah berkeluarga, angka tersebut relatif rendah.

Indikator lainnya, adalah kepemilikan rumah. Diakuinya, dengan gaji tersebut, sulit bagi ASN memiliki rumah yang layak. Yakni rasio 8 per meter per kepala. “Orang berpenghasilan berapa dianggap penerima zakat. Ternyata pegawai negeri kalau golongan II tadi yang boleh menerima zakat,” tuturnya.

Namun MUI berpendapat lain, Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI Pusat M. Cholil Nafis mengatakan, secara umum orang yang berhak menerima uang zakat adalah orang miskin. “Miskin itu adalah orang yang penghasilannya kurang dari kebutuhannya,” katanya di sela menghadiri Halaqah Harlah ke-101 NU di Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Jogjakarta kemarin (29/1).

Cholil mengatakan ASN di level terendah sekalipun, penghasilannya sudah di atas UMR. Menurut dia ketika nominal UMR itu sudah ditetapkan, artinya sudah mencukupi kebutuhan seseorang. Dia menegaskan miskin itu ketika kebutuhan lebih banyak ketimbang pendapatan. Bukan daftar keinginan.

“Makanya kalau Rp 7 juta, di tempat saya di Madura sudah lebih sekali,” katanya. Tetapi nominal gaji Rp 7 juta untuk ASN di Jakarta, tidak miskin namun pas-pasan. Jadi bukan berarti ASN yang gajian Rp 7 juta maka masuk sebagai golongan yang boleh menerima zakat. Di sisi lain ASN dengan gaji sebesar itu, belum masuk dalam kelompok yang wajib membayar zakat.

Di bagian lain Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sudah mengeluarkan patokan zakat penghasilan. Baznas mengeluarkan nilai nisab zakat pendapatan dan jasa 2024 pada 23 Januari lalu. Nisab adalah batas minimal bagi seseorang, apakah masuk kategori wajib membayar zakat.

Dalam surat tersebut, Baznas menetapkan nisab zakat pendapatan dan jasa 2024 adalah 86 gram atau sekitar Rp 82,3 jutaan per orang per tahun. Atau jika dihitung berdasarkan gaji bulanan, setara dengan Rp 6,8 jutaan per bulan.

Jadi berdasarkan surat Baznas tersebut, seseorang dengan penghasilan minimal Rp 6,8 jutaan/bulan masuk kategori wajib zakat. Bukan malah masuk dalam kategori boleh menerima zakat seperti ucapan Sekjen Kemendagri Suharjo Diantoro. Dia mengatakan adalah 400 ribuan ASN menerima gaji di bawah Rp 8 juta dan boleh menerima zakat. (wan/far)

Aksi di Mapolda Sumut, Formana Minta Tangkap Bupati dan Ketua DPRD Madina

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan orang mengatasnamakan Forum Mahasiswa dan Masyarakat Madina (Formana), melakukan aksi di Mapolda Sumut, Senin (29/1/2024). Mereka meminta Polda Sumut menangkap bupati dan Ketua DPRD terkait dugaan suap seleksi PPPK Guru Tahun 2023 di Madina.

Menurut Formana, bupati dan Ketua DPRD Madina diduga ikut andil dalam praktik suap seleksi PPPK Madina 2023. “Kita datang ke sini meminta kepada Bapak Kapolda Sumut untuk menangkap bupati dan Ketua DPRD Madina karena diduga ikut andil dalam kasus suap menyuap seleksi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK),” kata Koordinator Aksi, Arya Pratama Lubis didampingi koordinator lapangan Elga Nasution dalam aksi itu.

Mereka menilai, telah terjadi dugaan tindak pidana di Kabupaten Madina terkait seleksi PPPK Guru 2023. Atas dasar itu, mereka meminta Kapolda Sumut Irjen Agung Setya Imam Effendi membentuk tim khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Mereka juga menduga, Bupati Madina menggunakan jasa lain atau orang lain sebagai “kaki tangan” dalam kasus dugaan suap PPPK Madina 2023 ini. Massa dari Formana ini juga mendukung langkah-langkah hukum Polda Sumut dalam menuntaskan kasus korupsi di wilayah Sumatera Utara.

“Jika telah terpenuhi dan cukup bukti, kami meminta Bapak Kapolda untuk segera menangkap Bupati dan Ketua DPRD Madina karena sudah meresahkan masyarakat Sumatera Utara,” tegas Arya lagi.

Diketahui, dalam kasus suap PPPK Madina 2023 ini, satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka yaitu Kadis Pendidikan Madina Dollar Hafrianto Siregar. Polda Sumut juga telah memanggil beberapa orang pejabat termasuk Bupati, Sekda, Ketua DPRD Madina untuk dimintai keterangan dalam kasus ini. (adz)

Video Ayah Minta Keadilan di Langkat Viral karena Anaknya Dicabuli

KORBAN: Rumah korban di Secanggang, Langkat.Istimewa/Sumut Pos.

STABAT, SUMUTPOS.CO – Beredar video berdurasi 46 detik yang menampilkan seorang pria yang diduga seorang ayah menangis meminta keadilan. Adapun kasus dimaksud yakni anaknya yang berusia 7 tahun diduga menjadi korban pencabulan.

Bahkan, korban yang sebut saja Mawar diduga dicabuli oleh dua orang pria. Video tersebut kemudian viral di media sosial.

Informasi diperoleh, peristiwa keji yang menimpa Mawar terjadi di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Belum diketahui pasti apakah korban dicabuli oleh kedua orang secara bersamaan atau bergiliran.

Kedua pelaku diduga berusia 40 tahun dan 15 tahun. Atas peristiwa keji yang menimpa Mawar, sang ayah sudah melaporkan hal ini ke Polres Langkat pada Kamis (11/1/2024).

Dalam video ini, sang ayah menangis di depan kamera untuk meminta keadilan. Dia meminta agar Satuan Reserse Kriminal Polres Langkat memberi atensi atau perhatian lebih terhadap kasus yang tengah diselidiki tersebut.

“Saya sebagai orang tua dari anak kami, karena orang gak punya, apa kami karena orang miskin tidak ditanggapi,” ujar ayah korban di dalam video sembari menangis yang dilihat wartawan, Senin (29/1/2024).

Sang ayah menilai, karena berasal dari orang yang tidak mampu, laporannya dibiarkan begitu saja. Bahkan muncul dugaan, kedua pelaku dibiarkan berkeliaran begitu saja.

Dalam kasus ini, korban sudah divisum dan beberapa saksi telah diambil keterangannya. “Kami orang yang tidak mampu, anak saya jadi korban kenapa dibiarkan saja. Tolong lah kami,” ujar ayah korban.

Terpisah, Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Langkat, AKP Rajendra Kusuma sudah mengetahui hal tersebut. Dia menjelaskan, kasus sudah naik statusnya ke tahap penyidikan.

Disoal apakah kedua pelaku melakukan pencabulan secara bergiliran atau bersamaan, mantan Waka Polsek Pangkalansusu ini tidak dapat menjabarkan. “Sudah penyidikan, informasi lebih lanjut akan kami sampaikan,” tukasnya. (ted/ram)

Dukung Transformasi Digital Bisnis, Telkomsel dan Singtel Jalin Kerja Sama dengan Google

(kiri-kanan) Vice President of Digitalization, Products, and Partnerships of Singtel Singapore Terence Lai Tuck Leong, Director of Android & Business Communication Product Partnerships International Google Jason Choy, Direktur Planning & Transformation Telkomsel Wong Soon Nam, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo Wayan Toni Supriyanto, dan Head of Strategic Engagement APAC GSMA Kevin Henry dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Telkomsel dan Google untuk Pengembangan RCS di Jakarta (29/1). Kemitraan strategis Telkomsel dan Google bertujuan meningkatkan pengalaman komunikasi pelanggan dan menyajikan solusi pesan singkat yang lebih canggih dan kaya akan fitur.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Guna mendukung transformasi digital pada bisnis, Telkomsel mengumumkan kemitraan strategis dengan Google untuk menghadirkan layanan Rich Communication Services (RCS) dengan Rich Business Messaging (RBM) yang inovatif, dengan tujuan meningkatkan pengalaman komunikasi pelanggan dan menyajikan solusi pesan singkat yang lebih canggih dan kaya akan fitur yang didukung oleh infrastruktur jaringan terdepan dan terluas Telkomsel di Indonesia.

Dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Telkomsel dan Google untuk Pengembangan RCS, yang turut dihadiri dan disaksikan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo Wayan Toni Supriyanto di Jakarta (29/1), disebutkan bahwa sebagai standar layanan komunikasi seluler terkini, RCS memungkinkan pelanggan Telkomsel untuk meningkatkan layanan Short Messaging Service (SMS) dengan tingkat interaktivitas yang lebih tinggi, berbagi konten multimedia berkualitas tinggi, berpartisipasi dalam obrolan grup yang lebih dinamis, serta mencakup dukungan penuh untuk tanda terima telah dibaca dan indikator pengetikan.

Mengenai kerja sama ini, Wong Soon Nam selaku Direktur Planning & Transformation Telkomsel mengatakan, “Kolaborasi dengan Google untuk meningkatkan pengalaman pelanggan melalui kehadiran layanan RCS dengan RBM merupakan langkah yang sejalan dengan semangat #PastiAdaSolusi dan menjadi wujud komitmen kami untuk menyediakan solusi khusus melalui teknologi terkini kepada para pelanggan bisnis di Indonesia. Kolaborasi ini pun mencerminkan visi Telkomsel untuk terus memimpin inovasi transformasi digital di industri telekomunikasi Indonesia dan menciptakan nilai tambah yang berdampak positif secara inklusif dan berkelanjutan bagi ratusan juta pelanggan kami.”

Pelaku bisnis juga dapat menggunakan semua fitur komunikasi canggih yang disediakan dalam RCS untuk menyampaikan ‘Rich Business Messages’ (RBM) kepada pelanggan dengan use case spesifik sesuai kebutuhan mereka. Layanan RBM akan tersedia untuk pelanggan Telkomsel di Indonesia dan bagi pelanggan pemegang saham Telkomsel, Singtel, di Singapura, dengan mempertimbangkan ketersediaan perangkat yang sudah mendukung teknologi ini. Di masa depan, pelanggan akan dapat menikmati lebih banyak fitur dan manfaat seiring dengan perkembangan layanan RCS yang berkelanjutan.

Terence Lai Tuck Leong, Vice President of Digitalisation, Products, and Partnerships of Singtel Singapore, menyatakan, “Kami selalu mencari platform dan layanan baru yang inovatif yang dapat membantu perusahaan meningkatkan kinerja bisnis dan interaksi dengan pelanggan. Dengan platform ini, kami membuka peluang bagi bisnis dari berbagai ukuran dan sektor untuk menjangkau sejumlah besar pelanggan Android yang terus berkembang, menawarkan solusi dan layanan mereka, serta melayani mereka dengan lebih baik.”

Jason Choy, Director, Android & Business Communication Product Partnerships, International dari Google mengatakan, “Kami senang dapat bekerja sama dengan Telkomsel untuk membawa layanan RCS kepada para pengguna di Indonesia. Dengan pengalaman Telkomsel yang sudah lebih dari 28 tahun di pasar Indonesia, kami yakin bahwa Telkomsel memiliki kredibilitas untuk menyediakan solusi telekomunikasi yang andal kepada para pelaku bisnis, termasuk dukungan untuk RCS. Kami berharap layanan ini dapat mendukung transformasi digital di berbagai jenis bisnis serta membuka peluang baru bagi inovasi bisnis di masa depan.”

Sejak 2016, Telkomsel telah menyatakan dukungannya terhadap Global System for Mobile Communications Association (GSMA) dalam mendorong adopsi RCS, di mana Profil Universal (UP) RCS dari GSMA dapat menyediakan layanan pesan terbuka, konsisten, dan global di seluruh jaringan dan perangkat.

Head of APAC GSMA Julian Gorman menyatakan, “Kami menyambut baik kemitraan antara Telkomsel dan Google serta manfaat yang dapat diberikannya kepada perusahaan di Asia. Pengguna ponsel dan industri dapat sangat diuntungkan dari standar universal dan interoperabel, seperti RCS, dalam hal teknologi seluler. Kemitraan ini mendukung dan mendorong persaingan pasar yang sehat dan inovasi. Profil Universal (UP) RCS dari GSMA akan bermanfaat baik untuk pengguna bisnis maupun konsumen, dengan menyederhanakan interoperabilitas dan memungkinkan produsen perangkat dan penyedia sistem operasi untuk mengembangkan skala, memberikan pengalaman pesan yang lebih kaya dan konsisten bagi pengguna tanpa memandang perangkat atau jaringan.”(rel)

Korupsi RPS di SMKN 4 Tanjungbalai, Terdakwa PPK Divonis 2 Tahun Rekanan 20 Bulan

PUTUSAN: Tiga terdakwa kasus korupsi menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (29/1/2024).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hasudungan Limbong selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), divonis 2 tahun penjara. Sementara dua rekanan, Juni Benny Testu Nadapdap selaku konsultan pengawas dan Ade Farnan Saragih selaku Komisaris CV PB, divonis masing-masing 20 bulan penjara.

Ketiganya terbukti bersalah korupsi pembangunan ruang praktik siswa (RPS) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 4 Tanjungbalai, Tahun Anggaran (TA) 2021.

Majelis hakim diketuai Yusafrihadi Girsang dalam amar putusannya menyatakan, perbuatan ketiga terdakwa diyakini melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasudungan Limbong oleh karenanya dengan pidana penjara 2 tahun denda Rp50 juta subsider kurungan 2 bulan,” tegasnya, di ruang Cakra 8 Pengadilan Tipikor Medan, Senin (29/1/2024).

Sementara itu, terdakwa Juni Benny Testu Nadapdap dan Ade Farnan Saragih divonis masing-masing 20 bulan penjara, denda Rp50 juta, subsider kurungan selama 2 bulan.

Menurut hakim, hal memberatkan ketiga terdakwa yakni, tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. “Sementara hal meringankan, para terdakwa bersikap sopan dan tulang punggung keluarga,” kata hakim.

Atas putusan itu, hakim memberikan waktu 7 hari pikir-pikir kepada penasehat hukum terdakwa, maupun penuntut umum untuk menyatakan menerima atau mengajukan banding.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) M Sobhi Soleh Hsb menuntut terdakwa Hasudungan Limbong dan Ade Farnan Saragih masing-masing 2 tahun penjara, denda Rp50 juta, subsider kurungan 2 bulan. Sementara terdakwa Juni Benny Testu Nadapdap, dituntut 1,5 tahun penjara denda Rp50 juta, subsider 2 bulan kurungan.

Diketahui, pada 28 April 2021 terdakwa Ade Farnan Saragih selaku Komisaris CV Putri Berkarya (PB), memasukkan salah seorang karyawannya CV Bintang Raya (BR), terdakwa Defi Andayani yang pada waktu itu merupakan karyawannya.

Setelah dimasukkan sebagai Direktur CV PB sebagaimana Akta Notaris Nomor 66 tanggal 28 April 2021, Defi Andayani seolah telah melakukan penambahan modal ke perusahaan sebesar Rp50 juta, padahal tidak memiliki uang sebanyak itu.

Masuknya Defi Andayani sebagai Direktur di CV PB hanya untuk mengikuti proses lelang kegiatan Pembangunan RPS Rekayasa Perangkat Lunak SMKN 4 Tanjungbalai.

Tanggal 28 Juni 2021, Disdik Provinsi Sumut melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa, mengumumkan pelaksanaan Lelang Pembangunan (RPS) melalui Website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Sumut dengan pagu sebesar Rp1.290.423.000. Sedangkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp1.216.795.344,48.

Terdakwa Ade Farnan Saragih selaku Komisaris CV PB, memberitahukan saksi selaku Direktur untuk mengikuti proses lelang melalui Website LPSE Provinsi Sumut dengan harga penawaran sebesar Rp973.436.299.

Setelah dinyatakan lulus evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, Defi Andayani selaku Direktur CV Putri Berkarya bersama-sama dengan terdakwa Ade Farnan Saragih datang ke ruangan Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja 063-PK) di Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumut. Pada tanggal 15 Juli 2021 CV PB dinyatakan sebagai pemenang lelang.

Bahwa semua item pekerjaan Pembangunan RPS SMKN 4 Tanjungbalai dilaksanakan, namun terdapat kekurangan yakni ketidaksesuaian volume yang terpasang dengan volume terdapat di dalam kontrak.

Bahwa ada beberapa volume pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia jasa yang tidak sesuai dengan kontrak. Dokumen As Built Drawing ada perbedaan dengan kenyataan di lapangan dan terkait dengan spesifikasi teknis bahwa ada beberapa item pekerjaan yang terpasang tidak sesuai dengan dokumen kontrak.

Kemudian, dilakukan pembayaran 100% yaitu sebesar Rp884.942.090,00 (tanpa PPN). Namun dari hasil pemeriksaan fisik oleh ahli dari Politeknik Negeri Medan, nilai pekerjaan terpasang senilai Rp789.556.934,25. Terjadi kelebihan bayar Rp95.385.155, sekaligus sebagai kerugian keuangan negara. (man/ram)

1...807808809...15,913Page 808 of 15,913