26 C
Medan
Saturday, April 11, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 821

Aliansi Advokat Laporkan 6 Mahasiswa Unpri

LAPORKAN: Aliansi Advokat Sitop Hoax saat melaporkan 6 mahasiswa Unpri Medan ke Polrestabes. (Ist)

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Aliansi Advokat Sitop Hoax melaporkan 6 mahasiswa Universitas Prima (Unpri) Medan ke Polrestabes Medan, yang tertuang dengan Nomor: LP/B/4181/XII/2023/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara.

Pelaporan itu buntut dugaan penyebaran berita bohong melalui video, terkait temuan mayat di kampus tersebut.

“Yang kita lapor 6 mahasiswa Unpri terkait video klarifikasi yang menyebutkan temuan mayat itu sebagai manekin (boneka). Karena video mereka yang viral ini, telah menimbulkan keresahan masyarakat,” ungkap salah satu tim advokat, Munawir Hasibuan, kepada Sumut Pos, Senin (18/12/2023).

Dia menjelaskan, pelaporan itu berdasarkan video viral adanya mayat di lantai 9 Kampus Unpri Medan. Kemudian, lanjutnya, adanya video klarifikasi yang menyebutkan bahwa itu bukanlah mayat melainkan manekin/boneka.

“Kami melaporkan keenam mahasiswa itu dengan Pasal 14 ayat 1 UU RI No 1 Tahun 1946 dan Pasal 24 ayat 2 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),” tegasnya.

Atas laporan itu, dia meminta kepada Polrestabes Medan segera memproses laporan mereka.

“Supaya diproseslah laporan tersebut, agar jadi pelajaran jangan sembarang-sembarang dalam bermedsos seperti menyebar hoax,” harap Munawir.

Terpisah, Kasat Reskrim Polrestsbes Medan, Kompol Teuku Fathir Mustapa yang dikonfirmasi terkait laporan tersebut, enggan merespon pesan whatsapp yang dilayangkan wartawan. Begitupun saat dihubungi via handphone, ia enggan menjawab.

Sebelumnya, Jumat (15/12/2023) malam sejumlah pengacara yang tergabung dalam Aliansi Advokat Sitop Hoax, mendatangi Polrestabes Medan. Mereka melaporkan 6 mahasiswa Unpri atas dugaan penyebaran berita bohong, terkait temuan mayat di Kampus Unpri.

Kasus ini bermula dari media sosial diramaikan adanya klarifikasi dari mahasiswa Universitas Prima Indonesia (UNPRI) mengenai dugaan temuan mayat di Kampus UNPRI Medan yang berlokasi di Jalan Sampul, pada 12 Desember 2023.

Dari rekaman video yang diposting melalui akun Tiktok @yuhuyy_09 bahwa dugaan temuan mayat di Kampus UNPRI itu tidak benar (hoax).

“Kami mahasiswa UNPRI dan rekan Harianto menyatakan temuan itu bukan mayat tetapi boneka,” ucap seorang mahasiswa saat menyampaikan klarifikasi melalui medsos tersebut.

Mahasiswa juga menyampaikan permohonan maaf atas beredarnya video mengenai temuan mayat di Kampus UNPRI sehingga membuat keresahan di masyarakat.

“Demikian pernyataan ini kami buat secara sadar dan tanpa paksaan. Kami mohon maaf,” ucap ke-enam mahasiswa UNPRI Medan tersebut. (man/ram)

Natal Oikumene Gabungan Kota Tebingtinggi Berlangsung Sukses

NATAL: Pelaksanaan Natal Oikumene Kota Tebingtinggi di Lapangan Merdeka Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi dihadiri ribuan umat Kristiani sekaligus penyerahan beras kepada jemaat.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO- Ribuan jemaat Kristiani Kota Tebingtinggi, terlihat antusias dalam menghadiri ibadah dan perayaan Natal Oikumene tahun 2023 yang dilaksanakan tempat Lapangan Merdeka Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Minggu (17/12/2023) sore.

Natal Oikumene Kota Tebingtinggi tahun ini mengangkat tema, Kemuliaan Bagi Allah Dan Damai Sejahtera Di Bumi dan sub tema, Dengan Semangat Natal, Seluruh Umat Kristiani Untuk Mendatangkan Damai Sejahtera di Kota Tebing Tinggi Dalam Menyambut Pemilu 2024.

Pj Wali Kota Tebingtinggi yang diwakili Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian, Marimbun Marpaung membacakan sambutan Pj Wali Kota, bahwa setiap peristiwa peringatan keagamaan akan bermakna kalau dapat memetik nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

“Kalau kita bisa menghayati setiap peristiwa religius yang diperingati, disitu akan dapat dipetik mutiara-mutiara kehidupan yang akan menjadi inspirasi dan sumber motivasi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia,” ujar Marimbun Marpaung.

Demikian juga dengan perayaan Natal, saat ini mempunyai arti yang sangat penting. Natal mengajarkan bagaimana umat Kristiani harus mengasihi, berdamai dan berbagi dengan orang lain.

“Dalam semangat Natal, ada tanggung jawab yang besar, yaitu keterlibatan dalam hidup ini secara penuh dan benar, tidak berputar-putar pada keberagamaan yang ritualistik dan penekanan pada kesalehan pribadi yang vertikal saja. namun menuntut sebuah upaya mentransfer kesalehan individual menjadi kesalehan sosial,” kata Marimbun.

Marimbun Marpaung kembali mengajak seluruh komponen umat kristiani di Kota Tebingtinggi agar bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 yang akan berlangsung beberapa bulan lagi.

“Mari selalu kita jaga semangat persatuan dan kesatuan serta berpartisipasi aktif dalam pemilu demi kemajuan negara yang kita cintai ini,” tutup Marimbun.

Sedangkan Ketua DPRD Kota Tebingtinggi Basyaruddin Nasution menyampaikan bahwa perayaan Natal Oikumene menjadi semangat bersama untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Tebingtinggi. “Kita harus saling memberikan perhatian untuk sesama. Itu wujud kesejahteraan,” ungkap Basyaruddin.

Basyaruddin berharap Pemilu 2024 nantinya dapat berjalan dengan lancar, umat Kristiani di Kota Tebingtinggi kiranya ikut mendukung pesta Demokrasi sehingga lahirnya pimpinan yang berkualitas membawa kesejahteraan masyarakat. “Kita jangan mau terpecah belah karena beda pilihan. Mari tetap jaga kekondusifan di Kota Tebingtinggi,” bilangnya.

Sementara, pengkhotbah dari Sekretaris Jendral HKI Pdt Hotman Hutasoit menyampaikan renungan natal dari Nats, Lukas 2 :14, mengajak jemaat yang hadir perayaan Natal Oikumene dapat mengimplementasikan Kemuliaan Allah di tengah kehidupan sehari-hari. “Natal ini jadi momen kita ikut mewujudkan kesejahteraan bagi semua,” katanya.

Ketua Panitia Natal Oikumene, Ogamota Hulu mengatakan kegiatan perayaan natal Oikumene 2023, bagian dari kegiatan Pemko Tebingtinggi setiap tahun, yang mana anggarannya sudah ditampung pada APBD Pemko Tebingtinggi. “Natal Oikumene tahun ini, panitia menyalurkan bakti sosial (baksos) sebanyak 300 karung beras kepada jemaat dari berbagai denominasi gereja,” tutup Ogamota. (ian/ram)

Bapanas Kembali Salurkan Beras kepada Ribuan KPM Melalui Kantor Pos

ANTRE: Tampak masyarakat Kecamatan Padang Hulu Kota Tebingtinggi saat antre menunggu giliran ketika mengambil beras bantuan pangan di Kantor Pos Kota Tebingtinggi.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Badan Pangan Nasional (Bapanas) kembali menyalurkan beras kepada puluhan ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Kantor Pos Cabang Kota Tebingtinggi, Senin (18/12/2023).

Sebanyak 12.462 KPM terdaftar menerima bantuan beras dari Bapanas untuk Kota Tebingtinggi yang tersebar di lima Kecamatan dan 35 Kelurahan se Kota Tebingtinggi.

Penyaluran beras ini dilaksanakan di Kantor Pos Cabang Kota Tebingtinggi di Jalan Sutomo, perdana bantuan beras ini disalurkan kepada Kecamatan Padang Hulu Kota Tebingtinggi dan selanjutnya dilakukan penyaluran untuk Kecamatan lainnya sesuai jadwal yang sudah dibuat oleh pihak Kantor Pos.

Kepala Kantor Pos Kota Tebingtinggi, Rahmad mengatakan pihaknya sebagai pihak Kantor Pos Cabang Tebingtinggi hanya sebatas menyalurkan beras kepada KPM yang terdaftar sesuai dengan By Name By Address (BNBA) dari pihak Bapanas RI.

“Pihak Kantor Pos dalam hal ini hanya menyalurkan bantuan beras dari Bapanas Pusat, untuk penerima sesuai dengan BNBA dari Bapanas, selebihnya adalah wewenang pemerintah pusat,” jelas Rahmad.

Menurutnya, jadwal pengambilan beras untuk masyarakat sudah diatur sesuai dengan Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Tebingtinggi. Penerima langsung datang ke Kantor Pos membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) ataupun Kartu Keluarga (KK) sesuai dengan nama yang terdaftar di BNBA.

Dalam pengambilan beras pangan tersebut mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian Polres Tebingtinggi. Masyarakat dihimbau tidak berdesakan saat antri mengambil beras karena sudah ada surat undangan yang diterima masyarakat sesuai jadwal waktu yang ditetapkan oleh pihak Kantor Pos Cabanga Kota Tebingtinggi.

Salah seorang warga, Supriadi warga Kelurahan Pabatu Kecamatan Padang Hulu Kota Tebingtinggi mengatakan dirinya merasa terbantu dengan adanya bantuan pangan dari Pemerintah Pusat melalu Kantor Pos Tebingtinggi. Dengan adanya bantuan beras ini, kebutuhan pokok akan beras kepada masyarakat sangat terbantu, karena harga beras dipasaran masih tinggi.

“Terbantu sekali kami ini masyarakat kurang mampu. Beras di pasaran masih mahal, adanya bantuan ini, kami sangat terbantu sekali,” ujar Supriadi. (ian/ram)

Tingkatkan Citra Positif Perusahaan, Srikandi PLN UIP SBU Gelar Gathering Bersama Media

MEDAN. SUMUTPOS.CO – Srikandi PLN UIP SBU menggelar kegiatan Gathering Media yang digelar di Aula Lantai V Gedung UIP SBU, Jalan Dr Cipto No 12, Kecamatan Medan Polonia, Senin (18/12/2023).

Kegiatan bertema “Kolaborasi Media Bersama Srikandi PLN UIP SBU untuk Meningkatkan Citra Positif Perusahaan”, bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi PLN UIP SBU bersama media tier yang selama ini mendukung kinerja salah satu BUMN tersebut.

Hadir dalam kegiatan itu diantaranya General Manager Hening Kyat Pamungkas, SRM Keuangan Anggaran dan Umum sekaligus Ketua Champions Srikandi PLN UIP SBU Tomu Murniaty Sibarani, SRM Perencanaan Hidbar Saragih, SRM Ops Konstruksi I Ivan Prasetyo Darmawan

Sedangkan jajaran media yang hadir tergabung dalam Ikatan Wartawan Online (IWO), Koordinator Wartawan Listrik (Korwalis), dan Persatuan Wartawan Listrik (Petir).

Ketua Champions Srikandi PLN IUP SBU Tomu Murniaty Sibarani dalam kata sambutannya mengatakan, mengutip pesan  Ketua Umum Srikandi PLN yaitu ibu Sinthya Roesly, Srikandi mengambil peran dalam mendorong persamaan hak perempuan dalam karir, keluarga dan masyarakat.

“Kegiatan Srikandi PLN pada hari ini yaitu gathering, sharing dan diskusi terkait proses Pembangunan Ketenagalistrikan adalah salah satu contoh Komitmen PLN yang diwakili perempuan di PLN untuk mengajak insan pers guna mengambil peran menyukseskan transisi energi bersama menyebarluaskan berita-berita positif kepada Masyarakat luas. Untuk itu kami selaku ketua srikandi mengucapkan terima kasih untuk kehadiran teman-teman para awak media,” ucapnya.

Penguatan peran perempuan dan penerapan pengarusutamaan gender, lanjutnya, membuat PLN mendapatkan ESG (Environmental, Social and Governance) risk rating urutan ke -93 dari 273 perusahaan Listrik dunia.

“Kontribusi Srikandi PLN merupakan wujud nyata dalam komitmen ESG, salah satu bentuknya adalah mengajak mahasiswa di kampus USU Medan beberapa waktu yang lalu untuk memahami transisi energi  melalui kegiatan capacity building, seminar dan diskusi,” sebutnya.

Dikatakannya juga, peran srikandi PLN telah mematahkan stereotipe bahwa sektor energi adalah pekerjaan laki-laki yang membuat perempuan dipandang sebelah mata ketika bekerja di sektor energi, padahal potensi perempuan dalam mewujudkan energi baru terbarukan sangat besar, kontribusi perempuan akan terus ditingkatkan dalam kemajuan transisi energi menyusul kebijakan pemerintah memberikan perhatian pada dimensi gender.

Di samping itu, kata Murni, PLN memfokuskan pengarusutamaan gender melalui srikandi PLN dengan komitmen minimal 30% Srikandi harus menempati jabatan strategis dan berkontribusi dalam transisi energi.

“Program-program yang diinisiasi oleh Srikandi PLN diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai perempuan melalui program pengembangan kapasitas dan karakter Srikandi PLN yang percaya diri, anggun, Clcerdas, tangguh dan produktif,” ujarnya.

Sedangkan General Manager Hening Kyat Pamungkas yang membuka kegiatan tersebut dalam kata sambutannya mengatakan, pertemuan pada hari ini adalah yang pertama kali baginya selaku GM UIP SBU Gathering Bersama Media di Kota Medan.

“Tujuan acara kita gathering pada hari ini adalah untuk duduk bersama seluruh tim media dan  jajaran Manajemen serta Srikandi PLN UIP SBU guna saling sharing terkait berbagai dinamika proses pembangunan ketenagalistrikan untuk menerangi Indonesia khususnya pulau Sumatera yang sama kita cintai ini, yang pada kesempatan ini diinisiasi oleh kakak-kakak srikandi,” ujarnya.

Selain itu, kata Hening, juga dalam rangka mewujudkan komitmen untuk menciptakan berita positif bagi Perusahaan.

Tak lupa juga, sambungnya, untuk meningkatkan awareness bagi rekan media terhadap isu tantangan transisi energi untuk terus bertrasformasi menjadi Perusahaan bertaraf global hingga berkontribusi dalam menujudkan Net Zero Emision pada tahun 2060 melalui Pembangunan Pembangkit Energi Baru Terbarukan.

“Untuk itu saya selaku Pimpinan dan Manajemen sangat mendukung program Media Gathering di PLN UIP SBU dan saya mengucapkan kepada seluruh Tim Media dan srikandi UIP SBU srikandi selamat melaksanakan Gathering pada hari ini semoga sukses dan acara berjalan dengan lancar,” pungkasnya.

Sementara, dalam kegiatan itu, turut diisi dengan pemaparan tentang sejumlah proyek strategis nasional (PSN) yang kini dikerjakan PLN. Paparan itu disampaikan oleh Assisten Manajer Kinerja PLN UIP SBU Lasmaria Pasaribu.

Sejumlah proyek strategis yang kini masuk dalam skala prioritas yakni PLTA Peusangan 1&2 di Aceh Tengah, PLTA Kumbih-3 yang berlokasi di perbatasan Kabupaten Pakpak Bharat, Sumut dan Kota Subulussalam, Aceh, serta PLTA Asahan 3 yang berada di Toba dan Asahan.

“Saat ini srikandi PLN UIP SBU ikut berperan aktif dalam mendukung proyek tersebut, agar target operasi atau COD bisa terealisasi,” terangnya.

Kegiatan gathering media itu tampak meriah dengan quis tebak wajah dan tebak lagu bagi media peserta gatheting dengan hadiah menarik. Gathering itu ditutup dengan foto bersama manajemen dan srikandi PLN UIP SBU serta media yang menjadi peserta. (ila)

FH USU: Kasus Pulau Rempang Batam, Akibat Ketidakpastian Hukum Atas Tanah Ulayat

Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Istimewa/Sumut Pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut  mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan).

Maka Hak Ulayat merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat, yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, merupakan hak masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan ulayatnya, untuk mengambil manfaat dari sumber daya agraria (bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) menjadi pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa.

“Artinya, masyarakat adat di wilayah tertentu mempunyai hak dan wewenang atas lingkungan yang ada di wilayah mereka dan hal ini diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Repbulik    Indonesia,” kata Mahasiswa Prodi Doktor Ilmu Hukum USU, Ivana Novrinda Rambe SH MH, Senin (18/12).

Menurutnya, hak atas lingkungan yang ada di wilayah masyarakat itu salah satunya adalah tanah yang dalam undang-undang terdapat istilah Tanah Ulayat. Tanah ulayat adalah tanah yang dikuasai oleh Masyarakat adat secara terus menerus.

Namun, lanjutnya, yang menjadi permasalahan dalam hak ulayat seperti kepemilikan ataupun penguasaan tanah, bahwa tidak ada aturan hukum lebih lanjut yang mengatur terkait kepemilikan tanah ulayat. Sedang dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dikatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

“Hal ini menimbulkan konflik tumpang tindih kepentingan atas tanah, seperti yang terjadi pada kasus di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau,” sebutnya.

Dijelaskannya, pada konflik Rempang, masyarakat adat di Pulau Rempang yang terdiri dari Suku Melayu, Suku Laut dan beberapa suku lainnya mengatakan, telah menempati Pulau Rempang selama lebih dari 200 tahun. Selama masa tersebut, tanah di Pulau Rempang telah dianggap milik masyarakat adat secara utuh.

Pengakuan ini, sambung Ivana, memang sesuai dengan pengertian hak ulayat, bahwa hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku), di mana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan).

“Namun pada sekitar tahun 2001-2002 Pemerintah memberikan kewenangan berupa Hak Guna Usaha (HGU) pada sebuah perusahaan, atas tanah Batam untuk program investasi, yaitu program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia terhadap Singapura,” bebernya.

Sehingga, paparnya, jika sebuah tanah adat telah diberikan alas hak di atas tanah tersebut, maka tanah tersebut tidak lagi dapat diklaim ulayat sebagai tanah masyarakat adat karena sifat dari tanah ulayat adalah kepunyaan bersama yang dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Sedangkan, jika sebuah tanah diberi alas hak dalam hal ini HGU, maka tanah tersebut bersifat komersil bukan lagi kepemilikan bersama.

“Dari konflik Rempang tersebut, yang menjadi permasalahan adalah jika Pemerintah telah mengklaim memberikan alas hak berupa HGU kepada sebuah perusahaan, dapat dipertanyakan bagaimana proses pemberian HGU tersebut, yang mana masyarakat adat di Pulau Rempang masih mengklaim jika wilayah tersebut adalah hak masyarakat adat setempat,” tandasnya. (dwi)

Deklarasi Sibolga Kota Lengkap, Kota Pertama di Sumut dan Kota Ke-13 di Indonesia

Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto saat acara Deklarasi Sibolga Kota Lengkap dan Penyerahan Sertipikat Tanah Elektronik, di Adi Mulia Hotel, Kota Medan.(BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kota Sibolga merupakan kota pertama di Sumatera Utara dan Kota Lengkap ke-13, menjadi kota lengkap dalam pemetaan tanah, yang sudah terdaftar keseluruhan secara resmi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sibolga dan lengkap datanya, baik secara spasial maupun yuridis.

Hal itu, diungkapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto dalam Deklarasi Sibolga Kota Lengkap dan Penyerahan Sertipikat Tanah Elektronik, di Adi Mulia Hotel, Kota Medan, Senin (18/12).

Jumlah bidang tanah di Sibolga terdaftar 17.300, data siap elektronik 96,39 persen, persil valid 99,07 persen, persil valid 99,07 persen, buku tanah valid 98,02 persen, surat ukuran valid 96,04 persen, PRA BT-EL 4.548, PRA SU-EL 5.592.

“Apa yang dimaksud dengan kota lengkap, Jika kita berhasil melakukan pemetaan mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, hingga tingkat Kota dan Kabupaten, dilakukan pendaftaran. Setelah dilakukan pemetaan dan pendaftaran, secara spasial, yuridis, secara fisik diunggah, secara elektronik data itu akurat,” sebut Hadi.

Hadi menjelaskan apa keuntungan Kota dan Kabupaten Lengkap, yakni memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan kepastian hak ekonomi rakyat, memudahkan Pemda dalam melakukan penataan wilayah, menimalisir sengeketa dan konflik pertanahan.

Kemudian, menutup ruang gerak bagi oknum mafia tanah, memberikan kepastian hukum bagi investor dan memudahkan transformasi digital dan penerapan sistem elektronik dalam rangka memudahkan pelayanan masyarakat.

“Investasi berjalan dengan baik, investor akan datang ke Sumut, ke Sibolga, ada kepastian hukum terhadap investor terhadap hak tanah itu. Tidak ada permasalahan lagi, kalau daerah itu sudah terdaftar dan sudah dideklarasikan sebagai kota lengkap,” sebut Hadi.

Hadi juga mendorong Kota Medan dan Kabupaten/Kota lainnya di Sumut, untuk menjadi Kota Lengkap. Karena, memberikan dampak bagi masyarakat.

“Jadi tahun depan, kalau Kota Medan, jadi Kota Lengkap wilayah-wilayah yang lain akan muncul kota-kota lainnya. Karena barometernya disini, Medan Bung. Permasalahannya banyak, tapi setelah diverifikasi hanya kurang 200 ribu bidang lagi, lakukan pemetaan selesai,” jelas Hadi.

Kemudian, Hadi mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menjalani program sertipikat elektronik, yang harus digunakan masyarakat. Karena, dalam pencatatan akan terlihat jelas dan transparan.

“Harapan kami, semua wilayah bisa terdaftar, dalam proses PTSL program sertipikat tanah, menuju Kota Lengkap, digital elektronik. Keuntungan yang sama, melindungi dari kegiatan mafia tanah,” ucap Hadi

“Dari program elektronik sertipikatnya ini, akan terus kita lakukan. Termasuk, sertipikat yang sudah ada, akan kita arahkan menjadi sertipikat elektronik. Kami mengharapkan asetnya, dimiliki dapat meningkatkan ekonomi bagi masyarakat. Apa dirasakan penambahan nilai ekonomi,” tandasnya.

Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut, Askani mengungkapkan tahun 2024, ada 4 Kota menuju kota lengkap, yakni Kota Tanjungbalai, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi dan terakhir Kota Medan.

“Harus kita wujudkan sebagai Kota Lengkap, harapan kami Kota Lengkap, akan muncul Kantor Pertanahan lain, yang berpotensi tahun depan Kota Tanjungbalai, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi dan terakhir Kota Medan,” kata Askani.

Askani menjelaskan BPN Kota Medan menargetkan menjadi Medan Kota Lengkap pada bulan September 2024, mendatang. Termasuk, BPN Sumut siap membantu melakukan pemetaan secara udara.

“Bahwa bulan 9 tahun 2024, Kota Medan deklarasi kota Lengkap, saya bisa siapkan 20 ribu pemetaan udaranya,” kata Askani.

Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Hassanudin mengatakan pihaknya berkomitmen untuk mendukung percepatan dalam reformasi agraria.“Saya berkomitmen mendukung penuh percepatan reforma agraria di Sumut,” ucapnya.

Menurut Hassanudin, percepatan reforma agraria bermanfaat besar bagi masyarakat. Selain memberi kepastian hukum atas hak tanah, masyarakat yang telah mendapat sertifikat juga akan bisa meningkatkan perekonomiannya.

Selain itu, Hassanudin akan terus menjaga sinergi dengan seluruh pihak dalam percepatan tersebut. Percepatan reforma agraria tidak hanya tanggung jawab satu pihak saja. Melainkan juga tanggung jawab seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah masing masing.

Hassanudin menyambut baik deklarasi tersebut. Ia mengharapkan kota-kota lain di Sumut, bisa juga melakukan deklarasi serupa di tahun depan. “Kita harapkan daerah lain di Sumut bisa menyusul Sibolga sebagai Kota Lengkap,” kata Hassanudin.

Walikota Sibolga Jamaluddin Pohan, mengucapkan syukur dan terima kasih atas Kota Sibolga menjadi kota lengkap pertama di Sumut ini. Karena, memberikan dampak dan fungsi yang akan dirasakan masyarakat secara luas.

“Pemetaan ditetapkan dan terintegrasi, bidang tanah berbasis elektronik, memelihara data pendaftaran tanah lebih berkualitas, penataan ruang dan ATR. Kemudahan sensus pajak berbasis bidang. Mengurangi sengketa dan konflik pertanahan, dampak ekonomi dalam mendukung investasi di Kota Sibolga,” jelas Jamaluddin.

Usai acara tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto membagikan 40 sertipikat kepada masyarakat di Jalan Bersama, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, yang merupakan Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) dan sertipikat wakaf.(gus)

Wali Kota Binjai Evaluasi 7 Pejabat

SUDIRMAN: Balai Kota Binjai di Jalan Jenderal Sudirman.Teddy Akbari/Sumut Pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sedikitnya ada 7 pejabat eselon II yang dilakukan evaluasi oleh Wali Kota Binjai, Amir Hamzah. Santer berembus kabar, ketujuh pejabat yang dievaluasi ini karena diduga sudah tidak loyal lagi kepada orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

Ditambah lagi, hal ini lazim terjadi jelang pemilihan kepala daerah yang diwacanakan untuk Kota Binjai jatuh antara September hingga November 2024 mendatang. Karenanya, diduga ada unsur politis di balik evaluasi tersebut.

Informasi dirangkum, ketujuh jabatan yang dilakukan evaluasi yakni, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Djoelham, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ketujuh jabatan yang dievaluasi ini belakangan tidak ada permasalahan yang mencuat ke publik.

Malah sebaliknya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai malah selamat dari evaluasi tersebut. Padahal belakangan, mencuat keluhan masyarakat tentang parkir hingga adanya aksi demontrasi ke Kantor Kejaksaan Negeri Binjai.

Bahkan, Seksi Intelijen Kejari Binjai disebut-sebut sudah melakukan penyelidikan usai menerima massa aksi. Dalam orasi massa pendemo, disebut ada kebocoran pendapatan asli daerah dari retribusi parkir yang dikelola Dishub Binjai.

Selain Dishub, permasalahan lain terjadi pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah. Ya, instansi yang mengurusi keuangan Pemko Binjai ini selamat dari evaluasi, meski utang proyek fisik tahun anggaran 2022 masih belum terbayarkan kepada rekanan.

Ini menunjukkan pengelolaan keuangan yang diduga amburadul. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai, Rahmad Fauzi Salim membenarkan adanya evaluasi tersebut, dan sudah diumumkan dalam pengumuman nomor: 01/UKOM/PANSEL/XII/2023 tentang uji kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemko Binjai tahun 2023.

“Iya, evaluasi rutin,” kata pria yang akrab disapa Fauzi ini, Senin (18/12/2023).

Evaluasi yang dilakukan atas perintah langsung dari Wali Kota Binjai. Dalam pengumuman tertulis, pejabat yang mendapat evaluasi harus segera melengkapi sejumlah persyaratan dan dilampirkan pada map kuning, paling telat Senin (11/12/2023), diantar ke Sekretariat Pansel, Kantor BKPSDM Kota Binjai di Jalan WR Mongonsidi.

Bagi pejabat yang tidak mengirimkan berkas sampai batas akhir penerimaan, dinyatakan mengundurkan diri dari jabatannya. Setelah ini, para pejabat yang terdampak evaluasi melewati sejumlah tahapan.

Mulai dari uji kompetensi bidang, rekam jejak dan wawancara. Fauzi menyebut, hasil uji kompetensi dapat membuat pejabat tersebut aman atau bahkan turun dari jabatannya.

“Hasil uji kompetensi bisa digunakan untuk tetap di jabatan tersebut, rotasi atau demosi,” kata Fauzi.

Dia menegaskan, pengumuman uji kompetensi yang diketuai Kepala Inspektorat, Eka Edi Saputra dengan Sekretaris Prof Hasyim Purba, bukan melakukan lelang jabatan. “Seleksi terbuka (lelang jabatan) hanya dilakukan untuk jabatan yang kosong,” kata Fauzi.

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh panitia seleksi keluar pada Selasa (19/12/2023). Disoal hasil, Fauzi mengarahkan untuk konfirmasi kepada Pansel Uji Kompetensi.

“Hasil dimiliki oleh Pansel untuk selanjutkan dijadikan laporan ke Pak Wali selaku pejabat pembina kepegawaian,” tukasnya. (ted/ram)

Oknum Polisi Diduga Gelapkan Objek Fidusia, Praktisi Hukum: Putusan Propam Jadi Pertimbangan

Kantor Polres Binjai.Teddy Akbari/Sumut Pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Oknum polisi berpangkat Brigadir berinisial IR dinyatakan sebagai terduga pelanggar disiplin oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumut. Karenanya, putusan Propam Polda Sumut ini dapat menjadi pertimbangan penyidik Unit Pidana Umum Polres Binjai yang melakukan penyelidikan pidana terhadap oknum polisi yang bertugas di Polsek Binjai Utara tersebut.

Ini disampaikan Praktisi Hukum, Redyanto Sidi ketika dimintai tanggapannya, Senin (18/12/2023). “Putusan dari propam yang menyatakan oknum polisi sebagai terduga pelanggar disiplin, merupakan sebuah pertimbangan bagi penyidik dalam melakukan proses penyelidikan pidananya,” kata Redyanto.

Dia menegaskan, tidak ada aturan yang mengatur pilihan mana yang harus dijalankan, jika oknum polisi yang dilaporkan dari sisi pidana maupun propam. Artinya, baik itu propam maupun penyidik pidum, sama-sama dapat melakukan proses penyelidikan.

“Perkara di pidana umum dengan propam itu harus dipisahkan. Ketika ada kedua laporannya, sama-sama dapat berjalan. Tidak ada aturan yang mengharuskan pidananya dulu baru propamnya dulu atau sebaliknya,” katanya.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Propam Poldasu berdasarkan laporan polisi nomor LP/178/X/2023/Propam pada awal Oktober 2023 lalu, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan (SP2HP) yang ditujukan kepada pelapor dengan nomor: B/747/XI/WAS.2.4./2023/Bidpropam, Subbid Provos Bid Propam Polda Sumut telah selesai melakukan pemeriksaan dan pemberkasan. Terhadap IR dinyatakan sebagai terduga pelanggar disiplin.

Sementara dalam proses penyelidikan pidana yang dilakukan Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai atas laporan korban dengan nomor: LP/B/489/IX/2023/SPKT/Polres Binjai, akan segera naik tahap penyidikan dari penyelidikan. Bahkan, penyidik juga akan melakukan gelar perkara terkait hal tersebut, guna menentukan status perkaranya.

Adapun objek fidusia yang diduga digelapkan IR yakni, 1 unit truk merk Hino type Dutro 130 HD+Dump dengan nomor Polisi BK 8651 XZ. Dugaan penggelapan terjadi bermula dari adanya pengajuan pinjaman pembiayaan yang dilakukan IR dengan perjanjian kontrak nomor: 062122212992 pada Oktober 2022 lalu.

IR mengangsur selama 48 bulan, dengan angsuran Rp3,1 juta setiap bulannya. Namun berjalannya waktu, IR mematuhi kreditnya hanya 5 bulan saja.

Memasuki bulan keenam pembayaran, IR tidak membayarnya atau kredit macet dan total sudah 8 bulan menunggak. IR diduga ogah membayar kreditnya di salah satu perusahaan leasing karena merupakan aparat penegak hukum. Secara tidak langsung, IR diduga anggar seragamnya dengan tak melanjutkan kredit tersebut. (ted/ram)

Pemprov Sumut Salurkan Bantuan Logistik untuk 12 Kabupaten/Kota Terdampak Bencana Alam

LOGISTIK: Pj Gubernur Sumut, Hassanudin saat melepas bantuan logistik untuk 12 Kabupaten/Kota yang terdampak bencana alam.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menyalurkan logistik penanggulangan bencana alam ke 12 Kabupaten/Kota se-Sumut, yang terdampak bencana alam seperti, banjir, tanah longsor dan angin puting beliung.

Pelepasan distribusi bantuan langsung dilepas oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Hassanudin di rumah dinas Gubernur Sumut, di Jalan Jendral Sudirman, Kota Medan, Senin (18/12/2023).

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Pj Gubernur Sumut beserta Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov), melepas bantuan logistik dari Pemprov Sumut ke Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumut tahun 2023,” sebut Hassanudin.

Bantuan tersebut berupa beras 6,5 ton, mie instan 3.200 bungkus, minyak makan 1,3 ton, ikan kaleng 1.660 kaleng, gula 2,5 ton, kain sarung 600 lembar, selimut 350 lembar, kayu 240 batang dan seng 275 lembar.

Pj Gubernur mengatakan, bantuan ini merupakan bentuk dukungan dari Pemprov Sumut kepada masyarakat yang berdampak bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung di Kabupaten/Kota se-Sumut. Juga meminta agar semua masyarakat terdampak bencana dapat dipastikan menerima bantuan yang didistribusikan, sehingga dapat meringankan beban mereka.

“Ini dukungan kita (Pemprov Sumut) apalagi bagi masyarakat kita yang akan merayakan Natal dan menyambut tahun baru 2024. Karena bencana alam tidak bisa kita prediksi secara nyata, jadi kita harus perlu antisipasi,” jelasnya.

Kepada personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kata Pj Gubenur, diharapkan kesiapsiagaannya dalam penanggulangan bencana. “Kepada masing-masing pegawai dan personel tetap menjaga kesehatan, kita tidak tau kapan bencana datang. Karena tenaga BPBD sangat dibutuhkan, jika terjadi bencana,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPBD Sumut Tuahta Ramajaya Saragih mengatakan, ada 12 Kabupaten/Kota yang berdampak bencana banjir, tanah longsor dan puting beliung, yang menerima bantuan, yaitu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Karo, Kabupaten Mandailing Natal.

Kemudian, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Dairi, Kota Sibolga dan Kota Binjai.

“Ada 12 Kabupaten/Kota yang mendapat batuan dan telah kita petakan jenis bantuan apa yang diperlukan. Jadi tidak sama bantuan yang kita berikan antara Kabupaten/Kota, semua sesuai kebutuhan yang kita disalurkan. Semoga ini memberi manfaat bagi masyarakat Sumut,” jelas Hassanudin.(gus/ram)

Hidup Memang Komedi, Ratusan Mitra Pengemudi Grab di Medan Nobar Film Srimulat

Ratusan mitra pengemudi Grab di Medan nobar film Srimulat.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Grab Indonesia kembali menggelar ‘Nobar Warga Grab’ di 14 kota, yang dihadiri oleh ribuan mitra pengemudi beserta keluarganya. Di Kota Medan sendiri, acara Nobar ini dihadiri oleh ratusan Mitra Pengemudi Grab dan keluarganya.

Kali ini, para Mitra diajak tertawa bersama lewat film Srimulat: Hidup Memang Komedi. Tak hanya bersenang-senang, momen kebersamaan ini juga dimanfaatkan oleh para Mitra Pengemudi melakukan doa bersama untuk Palestina.

Country Managing Director, Grab Indonesia, Neneng Goenadi menjelaskan di penghujung tahun ini, kami ingin merayakan kebersamaan dengan para Mitra dan juga keluarganya lewat acara Nobar Warga Grab yang memang sudah rutin dilakukan sejak tahun lalu.

“Kali ini, film komedi sengaja dipilih agar para Mitra bisa tertawa bersama sekaligus melepas penat, agar semakin semangat menyambut tahun 2024,” sebut Neneng, dalam keterangannya, Senin (18/12).

Film Srimulat: Hidup Memang Komedi menceritakan tentang perjalanan grup lawak legendaris Indonesia, Srimulat, ketika meniti karir di Jakarta. Film komedi yang disutradarai oleh Fajar Nugros ini bertabur bintang seperti Juan Bio One, Indah Permatasari, Rano Karno, Teuku Rifnu Wikana, Ibnu Jamil, Dimas Anggara, Morgan Oey, Erika Carlina, Elang El Gibran, Zulfa Maharani, Nunung, dan Tessy.

Khusus di Jakarta, Mitra yang hadir kedatangan tamu spesial dan berkesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan Ibnu Jamil, pemeran Tarzan dalam film lokal dengan sejarah panjang ini.

Sementara itu, Helarius Daru Indrajaya, vokalis Ndarboy Genk, juga turut meramaikan gelaran Nobar Warga di Yogyakarta dan membawakan lagu anyarnya yang baru saja diluncurkan pekan lalu: “Modal Percoyo”, sebuah lagu yang terinspirasi dari pengalamannya sebagai Mitra Pengemudi Grab pada 2018 silam.

Syahril Maulida, Mitra Pengemudi Grab di Medan, mengungkapkan bahwa seneng kali, bisa nonton film komedi Indonesia bareng anak saya dan ratusan Mitra Pengemudi lainnya di Medan.

“Filmnya sangat menghibur dan buat saya tertawa lepas. Terima kasih Grab yang telah menyelenggarakan nobar ini, kami sekeluarga sangat senang sekali,” sebut Syahril.(gus)

1...820821822...15,674Page 821 of 15,674

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor