MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Ricky Anthony, mengusulkan pemotongan gaji dan tunjangan seluruh pejabat pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Hal ini sebagai langkah darurat untuk membantu percepatan penanganan korban banjir, longsor, dan gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Usulan tersebut mencuat lantaran hingga kini Pemerintah Pusat belum menetapkan rangkaian bencana yang terjadi di Sumatera sebagai bencana nasional.

Ricky Anthony menilai, kondisi kebencanaan yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat sudah masuk kategori luar biasa. Dampaknya bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang sangat luas. Hingga akhir 2025, ratusan ribu warga masih hidup dalam kondisi terdampak, banyak di antaranya harus bertahan di pengungsian dengan keterbatasan kebutuhan dasar.

“Jika penanganan pascabencana hanya mengandalkan kemampuan anggaran daerah, maka penderitaan masyarakat akan semakin panjang. Oleh karena itu, perlu ada langkah konkret dan berani, salah satunya dengan memotong gaji dan tunjangan pejabat pemerintah untuk disalurkan kepada korban bencana,” ujar Ricky Anthony kepada Sumut Pos, Senin (15/12/2025).

Menurut politisi muda tersebut, pemotongan gaji dan tunjangan pejabat sangat memungkinkan dilakukan secara regulatif dan tidak akan mengganggu stabilitas pemerintahan. Sebaliknya, kebijakan itu justru dapat menjadi simbol empati dan keberpihakan negara terhadap rakyat yang tengah mengalami musibah.

Ia juga menilai, lambatnya penanganan di lapangan tidak bisa dilepaskan dari keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Hingga saat ini, distribusi bantuan logistik di sejumlah wilayah terdampak masih belum merata. Banyak pengungsi mengeluhkan keterbatasan bahan pangan, air bersih, obat-obatan, serta kebutuhan dasar lainnya.

“Penanganan di lapangan belum berjalan maksimal. Logistik belum sepenuhnya merata, sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat. Di sisi lain, kerusakan infrastruktur masih sangat parah,” ungkapnya.

Ricky memaparkan, bencana yang melanda Sumatera telah menyebabkan banyak akses jalan terputus, jembatan ambruk, serta fasilitas pelayanan publik mengalami kerusakan berat. Tidak sedikit wilayah yang hingga kini masih mengalami pemadaman listrik, sementara jaringan komunikasi dan internet juga belum pulih sepenuhnya, sehingga menyulitkan koordinasi penanganan bencana.

“Kami menduga, salah satu penyebab utama lambatnya pemulihan adalah keterbatasan anggaran. Karena itu dibutuhkan langkah-langkah luar biasa. Jika tidak juga ditetapkan sebagai bencana nasional, maka pemotongan gaji pejabat bisa menjadi solusi sementara yang sangat membantu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ricky Anthony menekankan bahwa usulan tersebut tidak dilandasi kepentingan politik, melainkan murni atas dasar kemanusiaan dan semangat gotong royong yang menjadi nilai luhur bangsa Indonesia.

“Dalam situasi darurat seperti ini, seluruh elemen negara harus ikut berkorban. Pejabat negara harus berada di barisan terdepan dalam membantu rakyatnya. Jangan sampai masyarakat terus menderita sementara negara tidak mengambil langkah berani dan progresif,” katanya.

Ia pun kembali mendorong Pemerintah Pusat agar segera mengevaluasi status kebencanaan di Pulau Sumatera dan mempertimbangkan penetapan sebagai bencana nasional, sehingga dukungan anggaran, personel, dan peralatan dari pusat dapat dimaksimalkan.

“Keselamatan dan pemulihan kehidupan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Rakyat menunggu kehadiran negara dalam arti yang sesungguhnya,” pungkas Ricky Anthony. (map/ila)