Home Blog Page 830

Pengungsi Rohingya di Aceh Capai 1.669 Orang

CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP MOGOK: Pengungsi Rohingya di Aceh mogok makan saat diusir mahasiswa.

ACEH, SUMUTPOS.CO – Menurut data di Polda Aceh, imigran Rohingya di Aceh saat ini telah mencapai 1.669 orang yang tersebar di 6 wilayah.

“Yaitu di Pidie, Bireuen, Lhokseumawe, Sabang, Aceh Timur, dan Banda Aceh,” ucap Kapolda Aceh, Irjen Achmad Kartiko, saat konferensi pers di Mapolda Aceh, Kamis (28/12).

Kartiko mengatakan, kedatangan imigran Rohingya di Aceh di antaranya ada yang terlibat dalam kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Sebanyak 16 orang ditetapkan tersangka sepanjang 2023 terkait TPPO ini.

“Sebanyak 16 tersangka itu merupakan hasil pengungkapan tujuh kasus dari TPPO etnis Rohingya yang ada di Aceh,” jelasnya, dikutip Kantor Berita RMOLAceh.

Kartiko mengakui kehadiran imigran Rohingya di Aceh menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sehingga terjadi penolakan di berbagai daerah.

Kepolisian, lanjut Kartiko, mencatat 19 kali unjuk rasa penolakan imigran Rohingya di Aceh selama 2023. Toh, kepolisian tetap memastikan keamanan bagi masyarakat dan menindak dugaan TPPO.

“Karena kita tidak dibenarkan untuk mengusir, kita hanya menolong jika mereka dalam keadaan darurat,”pungkasnya. (rml/han)

Kejagung RI Sita 17 Keping LM Seberat 1,7 Kg

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Dr Ketut Sumedana

TIM Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menyita 17 keping logam mulia dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas Tahun 2010-2022.

Penyitaan dilakukan di kantor Unit Bisnis Pengolahan & Pemurnian (UBPP) Logam Mulia Jakarta Timur. UBPP Logam Mulia adalah salah satu unit bisnis dari PT Antam (Persero) Tbk.

“Pada hari Kamis, 28 Desember 2023, telah melakukan penyitaan dari Kantor Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) di wilayah Jakarta Timur, dalam rangka penyidikan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung dalam keterangan tertulis, Jumat, 29 Desember 2023.

Ketut mengatakan, barang bukti yang disita berkaitan dengan tindak pidana dugaan korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas Tahun 2010-2022. Sebanyak 17 keping logam mulia yang disita itu seberat 1.700 gram atau 1,7 kg.

“Yang diduga sebagai hasil kegiatan yang tidak sah,” ujar Ketut.

Selain logam mulia, penyidik juga menyita dokumen. Namun, tidak disebutkan isi dokumen tersebut. “Hingga saat ini, tim penyidik masih terus mendalami korelasi antara barang bukti yang diperoleh dengan dugaan tindak pidana korupsi yang tengah dilakukan penyidikan,” tutur Ketut.

Kasus impor emas ini mengakibatkan kerugian keuangan negara. Namun, Kejagung belum merinci teknis dari dugaan korupsi kasus impor emas ini. Penyidikan masih dilakukan. Sebelumnya, Korps Adhyaksa telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Salah satu yang digeledah adalah kantor bea cukai. Namun, lokasinya tak disebutkan.

Kejagung juga melakukan penggeledahan di Pulo Gadung, Pondok Gede, Cinere Depok, Pondok Aren Tangerang Selatan, hingga Surabaya. Dari hasil penggeledahan sementara, penyidik memperoleh dan menyita beberapa dokumen penting serta barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan korupsi impor emas. (mi/net/han)

Awal Januari 2024, Presiden Umumkan Rekrutmen ASN, Fresh Graduate Diprioritaskan untuk IKN

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin penempatan lulusan baru atau fresh graduate dalam rekrutmen ASN tahun 2024 lebih banyak diprioritaskan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Anas usai menghadap Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/12).

“Kami tadi melaporkan terkait pematangan skenario rekrutmen ASN di tahun 2024. Dan beliau minta fresh graduate yang hebat-hebat nanti salah satunya diberi ruang banyak di IKN,” kata Azwar.

Kendati demikian, Azwar enggan menyebutkan berapa banyak formasi ASN yang akan dibuka di 2024 nanti. Menurutnya, hal itu akan disampaikan Presiden Jokowi pada awal Januari 2024.

“Jadi jumlahnya saya belum bisa umumkan hari ini, karena nanti di bulan pertama, Januari minggu pertama Presiden akan mengumumkan. Nanti ada kita akan menyelesaikan yang 1,6 juta PPPK. Ini nanti akan kita beresin. Tentu nanti skenarionya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelas dia.

Azwar menjelaskan, rekrutmen fresh graduate di tahun depan, salah satunya difokuskan untuk talenta digital yang diperlukan di daerah. “Tetapi talenta digitalnya bukan marketing digital seperti pinjaman online dll, tapi lebih ke hulunya, misalnya digital di sektor pertanian, dst,” lanjut dia.

Terkait rekrutmen ASN khusus putra daerah, Azwar mengatakan pemerintah belum memutuskan berapa banyak jumlah yang akan diperuntukan bagi putra daerah.

“Ada afirmasi yang dimohonkan banyak daerah, misalnya apakah 10, 20 persen untuk putra daerah, tetapi putra daerah ini tidak langsung lulus tetap ikut seleksi, nanti dari situ berapa persen. Nah ini sudah kami sampaikan mungkin nanti dalam waktu dekat akan diputuskan,” ujarnya.

Selain rekrutmen fresh graduate ASN untuk ditempatkan di IKN, pemerintah juga tengah menyiapkan hunian untuk para ASN. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Nusantara, Agung Wicaksono mengungkapkan, perusahaan dari China dan Malaysia berminat untuk membangun hunian untuk ASN. Bahkan, perusahaan dari China tersebut sudah melakukan feasibility study atau studi kelayakan.

Sebagai informasi, total ada 9 perusahaan yang ingin membangun hunian ASN di IKN, 6 di antaranya dari Indonesia, 3 lainnya berasal dari luar negeri. Pembangunan hunian untuk ASN itu akan dilakukan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), jadi berbeda dengan hunian ASN yang sedang dibangun saat ini karena menggunakan APBN. Terdapat 1 perusahaan dari China yang berminat untuk membangun hunian ASN, sedangkan dari Malaysia ada 2 perusahaan.

“Dari 9 pemrakarsa, 3 di antaranya asing. Dan ini mereka sedang menjalani fase sudah melakukan feasibility study contohnya yang 60 (tower) dari China itu, ini akan masuk ke fase evaluasi feasibility study. Evaluasi feasibility study dilakukan, baru dilakukan tender, jadi mereka harus berkompetisi, dipilih supaya kita mendapatkan visi yang terbaik. Juga ada dari Malaysia dan di samping juga perusahaan-perusahaan dalam negeri,” ungkapnya dalam media briefing yang dilakukan secara daring, Jumat (29/12).

Dalam paparannya, terlihat perusahaan dari China ingin membangun 60 tower hunian ASN, sementara dari Malaysia akan membangun 10 tower dan 20 tower hunian ASN. “Dan totalnya untuk KPBU hunian ya untuk pembangunan untuk (hunian) ASN, saat ini kita hitung dari proses yang sudah berjalan ini totalnya sebesar Rp 55 triliun untuk capex-nya untuk membangun. Jadi ketika seleksi nanti selesai dan sudah di-groundbreaking maka Rp 55 triliun ini yang akan mulai terwujud,” paparnya.

Terkait investor asing yang akan melakukan groundbreaking di IKN, Agung mengatakan pihaknya tidak terlalu mengutamakannya. Pihaknya hanya menuruti perintah Presiden Joko Widodo untuk mengedepankan investor dalam negeri. Selain itu, ia menilai investor dalam negeri masih mampu untuk membangun berbagai properti di IKN, misalnya seperti hunian hingga hotel bintang 5.

“Mengenai investor asing yang langsung groundbreaking, seperti yang disampaikan bapak presiden, kita utamakan investor dalam negeri dulu. Investor dalam negeri dulu. Karena tadi bisa dilihat, semua bisa dilakukan oleh investor dalam negeri dan mereka pun bermitra, investor asing bisa masuk lewat bermitra. Buat saya ini nggak jadi suatu prioritas dibandingkan dari investor dalam negeri,” ujarnya.

Pun jika ada investor asing yang ingin masuk ke IKN, jalan yang paling memungkinkan adalah melalui KPBU. Kata Agung, peluangnya sangat besar. “Untuk investor asing saat ini yang paling potensial itu yang masuk di KPBU. Karena kita juga tidak ingin investor asing yang masuk hanya ‘menawarkan barang dan jasa’ atau hanya jadi vendor semata. Kita ingin mereka masuk betul-betul sebagai investor. Dan kalau itu skema KPBU ini adalah jalan yang paling menarik dan atraktif, peluangnya sangat besar. Di 2025 misalnya, itu kita sudah anggarkan dari sisi pemerintah itu sekitar Rp 25 triliun untuk KPBU untuk kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Jadi inilah yang menjadi andalan kita,” jelasnya.

Di sisi lain, Agung juga menyebutkan beberapa negara yang berminat untuk berinvestasi dalam pembangunan smart city di IKN. Beberapa negara di antaranya yaitu Korea Selatan, Amerika Serikat, China, Prancis, dan Finlandia. (tmp/dtc/adz)

Jokowi Resmi Pecat Firli, MAKI Minta Pemecatan Berstatus Tidak Terhormat

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo resmi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan pimpinan KPK. Namun, masih muncul persoalan, apakah Firli diberhentikan dengan hormat atau justru pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) siap mengajukan gugatan bila Firli tidak di-PTDH.

Keputusan presiden soal pemberhentian Firli itu bernomor 129/P tahun 2023 yang ditandatangani pada 28 Desember. Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana menyatakan, sesuai dengan keppres tersebut, pemberhentian Firli dari ketua dan anggota KPK berlaku sejak tanggal ditetapkan. “Ada tiga pertimbangan pemberhentian tersebut,” jelasnya.

Tiga pertimbangan tersebut adalah surat pengunduran diri dari Firli, surat keputusan Dewas KPK, dan berdasar Pasal 32 UU 39/2002 tentang KPK yang beberapa kali telah diubah. “Pemberhentian pimpinan KPK harus ditetapkan melalui keppres,” paparnya.

Namun, Ari tidak menjelaskan pemberhentian terhadap Firli itu dilakukan dengan PTDH atau tidak. Padahal, Dewas KPK memutuskan Firli melakukan pelanggaran berat dan diberi sanksi terberat berupa rekomendasi pengunduran diri.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menegaskan, pihaknya akan meminta duplikasi keppres tentang pemberhentian Firli Bahuri tersebut. Tujuannya, memastikan Firli diberhentikan dengan PTDH atau malah dengan hormat. ’’Ini masalah karena tidak jelas,’’ ujarnya.

Sesuai dengan putusan Dewas KPK yang menyatakan Firli melakukan pelanggaran berat dan mendapat sanksi terberat, sudah semestinya dalam keppres itu Firli di-PTDH. ’’Karena kalau tidak di-PTDH, tentunya preseden buruk,’’ katanya.

Dia menyampaikan, sesuai dengan aturan KPK, pimpinan yang mengundurkan diri tanpa alasan itu disanksi lima tahun tidak menjabat. Nah, karena melakukan pelanggaran berat, Firli seharusnya juga disanksi tidak bisa menjabat di pemerintahan seumur hidup. ’’Pimpinan yang mundur itu di-blacklist lho aturannya,’’ terangnya.

PTDH, lanjut Boyamin, penting untuk memberikan efek jera. Terutama terhadap pimpinan KPK yang tidak amanah sekaligus mengkhianati sumpahnya saat menjabat. ’’Selain diproses etik, saya mendorong untuk proses pidana Firli di Polda Metro Jaya segera dituntaskan,’’ tuturnya.

Dia menambahkan, tanpa hukuman berat bagi Firli, akan sulit memperbaiki citra KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Semua perlu menyadari pemberantasan korupsi di Indonesia sedang berada di titik nadir.

Sementara, Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, mereka akan segera mengagendakan pemilihan pimpinan KPK yang baru apabila sudah menerima surat presiden (Surpres) Jokowi. “Tentu kami akan menindaklanjuti pemberhentian Pak Firli secara resmi oleh Pak Jokowi tersebut. Sebagaimana diatur Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bahwa dalam hal terjadi kekosongan pimpinan KPK, maka akan dipilih penggantinya dari calon Pimpinan KPK yang tidak terpilih sebelumnya,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Jumat (29/12).

Habiburokhman mengatakan, pihaknya akan menjadwalkan rapat penggantian Firli secepatnya setelah mendapat surpres tersebut. Namun, kata dia, rapat itu baru akan diagendakan setelah DPR mengakhiri masa reses pada 15 Januari 2024. “Segera setelah kami mendapatkan salinan resmi pemberhentian tersebut, kami akan mengagendakan pemilihan pimpinan KPK pengganti Pak Firli Bahuri,” kata dia. “Saat ini kami sedang reses sampai dengan pertengahan 16 Januari, proses pemilihan baru akan dimulai di masa sidang mendatang,” imbuhnya.

Dengan dipecatnya Firli dari pimpinan KPK oleh Presiden Jokowi, kini ada empat nama yang bisa diajukan ke DPR sebagai calon pengganti Firli. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK, Presiden dapat mengajukan calon anggota pengganti ke DPR saat terjadi kekosongan Pimpinan KPK. Calon yang dapat diajukan Presiden itu berasal dari calon Pimpinan KPK yang tidak terpilih di DPR.

Berdasarkan aturan itu, tersisa empat nama calon Pimpinan KPK yang tak terpilih pada tahun 2019. Keempat nama calon tersebut, yakni Sigit Danang Joyo, Luthfi Jayadi Kurniawan, Nyoman Wara, dan Roby Arya Brata.

Diketahui, Sigit Danang Joyo merupakan calon Pimpinan KPK yang mendapat 19 suara dari Komisi III DPR pada 2019. Sigit Danang Joyo saat ini menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I. Pria kelahiran 7 April 1976 ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Sigit terakhir melaporkan LHKPN pada 27 Februari 2023. Total harta kekayaannya sebesar Rp3,5 miliar lebih. Pada 2019, Sigit mengaku ingin ada pembatasan dalam penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh KPK. Dia mengatakan, penerbitan SP3 harus dilakukan dengan sangat selektif.

Sementara Luthfi Jayadi Kurniawan, pada 2019 tercatat sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Malang. Dia juga dikenal sebagai aktivis antikorupsi di Malang Corruption Watch. Luthfi mendapat tujuh suara dari Komisi III DPR pada tahun 2019. Saat fit and proper test, Lutfhi bicara soal langkah melibatkan organisasi masyarakat seperti NU dan Muhammadiyah dalam pemberantasan korupsi.

Kemudian Nyoman Wara, merupakan Inspektur Utama Badan Pemeriksa Keuangan. Dia pernah diajukan Presiden Jokowi sebagai calon pengganti Lili Pintauli yang mundur dari KPK pada tahun 2022, namun tidak terpilih.

Pada 2019, Nyoman tidak mendapat suara dari Komisi III DPR. Nyoman tercatat melapor LHKPN pada 28 Maret 2023. Dia tercatat memiliki total harta Rp 2.409.218.966 (Rp 2,4 miliar). Sedangkan Roby Arya Brata, merupakan Asisten Deputi pada Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet. Roby juga merupakan pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI).

Roby tak mendapat suara pada pemilihan calon Pimpinan KPK tahun 2019. Dia tercatat melapor LHKPN pada 24 Maret 2023. Roby tercatat memiliki total harta Rp 2.993.379.706 (Rp 2,9 miliar). (idr/c14/bay/bbs/jpg)

Imbas Perubahan Metode Pemilihan di 4 Tempat, Jumlah TPS di Luar Negeri Berkurang

HENDRA EKA/JAWA POS KOTAK SUARA: Petugas divisi logistik menyusun kotak suara di GOR Tanah Abang, Jakarta, Rabu (27/12). KPU memutuskan mengubah metode pemilihan di 4 tempat di luar negeri, yakni di Kota New York Amerika Serikat, Kota Praha Ceko, Hong Kong, dan Kota Frankfurt Jerman.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk mengubah metode pemilihan di empat tempat di luar negeri. Keputusan itu ditetapkan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri para lembaga pemilu, partai politik, pemerintah, hingga perwakilan pasangan calon presiden-wakil presiden.

Keempat tempat tersebut adalah Kota New York (Amerika Serikat), Kota Praha (Ceko), Hong Kong, dan Kota Frankfurt (Jerman). Di luar negeri sendiri, semestinya ada tiga jenis metode pemungutan suara yang berlaku. Yakni pemilihan di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) di kantor perwakilan, Kotak Suara Keliling (KSK) dan coblosan melalui Pos.

Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan, perubahan di empat tempat tersebut disebabkan adanya penyesuaian setelah KPU berkomunikasi dengan negara terkait. “Terdapat kebijakan pemerintah setempat,” ujarnya di Kantor KPU RI Jakarta kemarin.

Di Praha Ceko misalnya, pemerintah tidak menghendaki adanya aktivitas politik di luar seperti KSK. Sehingga nantinya, 383 orang pemilih di sana hanya dapat menggunakan hak suara melalui 1 Pos dan 1 TPSLN dari semula 1 Pos, 1 TPSLN, dan 1 KSK.

Kemudian di Hongkong, dari rencana awal menggelar pemilihan melalui 9 Pos dan 31 TPSLN, berubah menjadi 36 Pos dan hanya 4 TPSLN untuk mengakomodir 164.691 pemilih. Penurunan jumlah TPSLN disebabkan tidak dikeluarkannya rekomendasi keamanan dari Pemerintah Hongkong. TPSLN hanya diizinkan didirikan di kantor perwakilan.

Sementara untuk Frankfurt dan New York, hanya terjadi penambahan. Di New York dari semula 2 TPSLN, 1 Pos, 2 KSK menjadi 5 TPSLN, 5 Pos, 5 KSK. Kemudian di Frankfurt bertambah dari 1 TPSL, 1 Pos menjadi 5 TPSLN dan 5 Pos.

Dengan perubahan tersebut, jumlah TPSLN secara keseluruhan di luar negeri berkurang dari 827 menjadi 807. Implikasinya, KSK bertambah dari 1580 menjadi 1582 dan via Pos bertambah dari 651 menjadi 686.

Meski ada penyesuaian metode, Hasyim memastikan perubahan hanya merambah ke jumlah pemilihnya. “Tidak mengubah jumlah pemilih, baik bertambah atau berkurang,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja memberikan catatan. Dia berharap, perubahan itu ditindaklanjuti dengan kebijakan lain. Misalnya, sosialiasi kepada pemilih hingga memastikan kesiapan teknis memadai.

Di luar isu tersebut, Bawaslu menyoroti kasus pengiriman surat suara di Taiwan yang tidak sesuai jadwal. Sebelumnya, Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN) Taiwan memajukan jadwal pengiriman surat suara ke pemilih yang semestinya 2 Januari menjadi 18 Desember.

Atas kebijakan itu, sekitar 31.276 surat suara yang terlanjur dikirim ke pemilih dinyatakan KPU sebagai surat suara rusak dan akan dikirim ulang sesuai jadwal. Kebijakan itu, mendapat penolakan Bawaslu. Bagja mengatakan, surat suara tersebut tidak memenuhi syarat kerusakan. “Tidak ada alasan hukum bagi KPU,” ujarnya.

Selain itu, jika dikirim ulang, Bawaslu menilai bisa menimbulkan persoalan kebingungan. Sebab, ada dua surat suara yang diterima pemilih. Bawaslu menyarankan, surat suara yang sudah terlanjur dikirim tetap dianggap sah.

Terpisah, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengungkapkan, terkait putusan cara pemungutan suara untuk WNI di luar negeri (LN) menjadi mutlak keputusan KPU. Kantor perwakilan pemerintah RI di LN hanya memfasilitasi yang sifatnya misalnya memfasilitasi kesekretariatan.

“Semua kebijakan tidak diambil oleh perwakilan, karena perwakilan ini kan kepanjangan dari pemerintah. Kebijakan semua diambil oleh KPU, perpanjang tangannya adalah PPLN di sana,” paparnya.

Hal tersebut turut diamini Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha. Dia menegaskan, penyelenggaraan pemilu di LN sepenuhnya menjadi kewenangan KPU di mana dilakukan melalui PPLN. “Jadi tugas perwakilan RI dalam hal ini adalah untuk memfasilitasi proses pemilihan tersebut,” ungkapnya.

Terkait dengan yang di Taiwan, lanjut dia, sudah ada komunikasi dari KPU kepada PPLN di sana untuk mengkoreksi penyebaran surat suara yang dikirim lebih awal. Sebagai informasi, sebanyak 62.552 surat suara telah dikirim ke Taipei, Taiwan dan sebagian telah disebar ke WNI. Padahal, masa pencoblosan masih belum dimulai.

Di sisi lain, pencoblosan langsung ke TPS sepertinya juga tidak dirasakan oleh seluruh WNI di Hongkong. Berdasarkan Surat Konsulat Jenderal RI di Hong Kong, disebutkan bahwa pemerintah setempat tidak merekomendasikan untuk mengadakan pemungutan suara di tempat umum dengan alasan keamanan. Surat tersebut kemudian merekomendasikan penyelenggaraan pemungutan suara diadakan di empat TPS untuk 2.000 pemilih dan 162.691 pemilih melalui metode Pos.

Sementara itu, setelah perhelatan debat Cawapres perdana beberapa hari lalu, posisi Wapres jadi perbincangan di tengah masyarakat. Wakil Presiden Ma’ruf Amin bersuara tentang posisi Wapres sebagai pendamping Presiden. “Wapres ya wapres. Jangan wapres rasa presiden,” katanya di sela kunjungan kerja di Kota Semarang kemarin (28/12).

Dia mengatakan ketika ada Wapres rasa Presiden, itu bisa jadi masalah. Ma’ruf menekankan bahwa wapres itu membantu Presiden. Wapres tugasnya mengerjakan apa saja yang ditugaskan oleh Presiden.

Menurutnya peran Wapres juga penting. Misalnya lada saat sidang kabinet, Wapres paling tidak ikut menyampaikan pandangannya. Itu peran yang secara umum dilakukan oleh seorang Wapres.

Di luar itu ada juga tugas yang dimandatkan atau diserahkan langsung oleh Presiden ke Wapres. “Ini harus fokus dikerjakan,” katanya. Ma’ruf mencontohkan tugas yang secara khusus diberikan Presiden ke dia adalah penanganan stunting atau tankes. Dia kerap memimpin rapat koordinasi penanganan tangkes dengan menghadirkan para menteri serta kepala daerah.

Tugas lain yang dimandatkan Presiden ke dia adalah pengentasan kemiskinan ekstrem. Lalu penanganan masalah di Papua, peningkatan ekonomi dan keuangan syariah, serta reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Untuk tugas-tugas itu, Ma’ruf mengatakan Wapres memiliki peran sentral. Selain rapat, juga datang ke daerah mengecek perkembangannya langsung. (far/mia/wan/jpg)

 

45.413 Kejahatan Terjadi di Sumut Sepanjang 2023

Kapolda Sumut, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) mencatat, sebanyak 45.413 kejadian kejahatan terjadi di Provinsi Sumut sepanjang tahun 2023. Hal ini disampaikan Kapolda Sumut, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi saat menyampaikan refleksi akhir tahun di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Jumat (29/12).

“Jumlah laporan polisi yang kami terima pada tahun 2023 sebanyak 45.413, baik Polsek, Polres dan Polda,” ungkapnya.

Agung menjelaskan, dari perhitungan yang dilakukan, secara statistik selang waktu kriminalitas di Sumut berlangsung dalam delapan menit 30 detik. Artinya, sebut Agung, dalam waktu tersebut ada suatu hal potensi terjadinya gangguan Kamtibmas.”Tentu ini menjadi PR (Pekerja rumah) bagi kita,” katanya.

Namun begitu, Agung juga menyampaikan dari jumlah laporan tersebut, sebanyak 70,6 persen atau 32.074 kejadian tindak pidana berhasil diselesaikan oleh kepolisian. “Untuk jumlah pelaku kejahatan yang berhasil ditahan ada sebanyak 11.251 orang,” jelasnya.

Sementara itu, untuk korban kejahatan, Agung menyebutkan, sebanyak 63,36 persennya adalah laki-laki dan perempuan sebanyak 36,64 persen. Sedangkan dari jumlah penduduk Sumut, yang mengalami tindak kejahatan, sebanyak 50.835 orang atau hanya 0,03 persen. “Untuk pelaku kejahatan, masyarakat terdidik cenderung lebih sedikit yang melakukan kejahatan. Persentasenya hanya sekitar 0,92 persen,” terangnya.

Agung menuturkan, dalam enam bulan terakhir jumlah kejahatan di Sumut cenderung mengalami penurunan sebesar 22,37 persen. Dalam waktu ini, sebut dia, merupakan proses masa tugasnya sebagai Kapolda Sumut. “Sebagai Kapolda, bersama PJU, saya merumuskan bagaimana mengendalikan suatu kondisi Kamtibmas yang lebih baik. Untuk itu kita ambil langkah-langkah survei dan kajian pada lima bulan lalu, dan kita temukan sumber kejahatan adalah narkoba,” tegasnya.

Untuk itu, tambahnya, pemberantasan narkoba akan menjadi kegiatan rutin dan masif dilakukan oleh Polda Sumut. Sebab, imbuh dia, banyaknya orang yang terlibat, karakteristik jaringan yang sedemikan terorganisir maka pemberantasan perlu dilakukan secara terus menerus.

Tak Cuma Polda Sumut, Polrestabes Medan juga memaparkan penanganan kasus yang dilakukan sepanjang tahun 2023. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Teddy Jhon Marbun mengungkapkan, sebanyak 9.289 kasus tindak pidana di tangani Polrestabes Medan. Jumlah kasus ini meningkatkan dibandingkan periode 2022 mencapai 7.358 kasus.

Kombes Pol Teddy Jhon Marbun mengatakan di tahun 2022 hanya 3.524 kasus yang berhasil diselesaikan dari 7.358 kasus yang ada. Tindak pidana tersebut seperti pencurian hingga korupsi. “Tindak pidana menonjol antara lain curas, curat, curanmor, penganiayaan, judi, peras, narkoba, penyelundupan, korupsi. Di tahun 2022 itu sebanyak 7.358 kasus dan penyelesaian masih 3.524 kasus,” kata Kombes Pol Teddy Jhon Marbun saat konfrensi pers akhir tahun di Polrestabes Medan, Jumat (29/12/2023).

Sedangkan sepanjang tahun 2023 terdapat 9.289 kasus tindak pidana di wilayah Polrestabes Medan. Dengan 6.357 kasus di antaranya berhasil diselesaikan. Teddy menyebutkan jika dari sisi jumlah kasus, terjadi peningkatan sebesar 26 persen. Sedangkan dari segi penyelesaian kasus meningkatkan 80 persen di bandingkan tahun 2022. “Kalau kita lihat tren nya ada peningkatan di 2023 sebanyak 26 persen dan sebanyak 80 persen penyelesaian kasus,” sebutnya.

Kasus tersebut seperti penangkapan Samsul Tarigan terkait penyerangan petugas saat menggerebek lapak judi di Desa Namo Rube Julu, Deli Serdang. Juga pembunuhan bos doorsmeer di Jalan Binjai, Deli Serdang. (dwi/adz)

BRI BO Medan Thamrin Berikan Bantuan Kepada Panti Asuhan Mutiara Mulia

Tim BRI BO Medan Thamrin saat memberikan bantuan ke Panti Asuhan Mutiara Mulia. Istimewa

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bank Rakyat Indonesia Branch Office (BRI BO) Medan Thamrin menyalurkan bantuan berupa sembako kepada anak yatim/piatu, dalam Program Berbagi Kasih bersama BRI.

Melalui kolaborasi BRI Peduli (BRIkasih) dan Persekutuan Karyawan/ti Kristiani (PKK) BRI Regional Officer (RO) Medan, dalam rangka menyambut Perayaan Natal Tahun 2023.

Adapun, bantuan sembako yang diberikan sebanyak 30 paket yang diserahkan, di Panti Asuhan Mutiara Mulia oleh dua orang Pengurus PKK BRI BO Medan Thamrin, yakni Heskia Ginting dan Frenboko Situmorang, Jumat (22/12).

Pengurus PKK BRI BO Medan Thamrin, Heskia Ginting berharap, dengan diberikannya bantuan sembako kepada anak yatim/piatu tersebut dapat menambah motivasi dan semangat buat anak-anak panti asuhan dalam menjalani akitivitas mereka sehari-hari.

Dalam hal ini, tambah Heskia, BRI BO Medan Thamrin juga ikut serta dalam memeriahkan Hari Natal bersama mereka.

“Kitalah keluarga dan orang tua mereka. Anak-anak yatim/piatu tersebut merupakan tanggung jawab kita bersama untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka. Bantuan-bantuan seperti yang diberikan BRI ini diharapkan juga dapat terus berlanjut. Sukses selalu buat BRI agar menjadi bank yang kuat dan hebat, shalom,Tuhan Yesus memberkati,” tandasnya. (dwi)

Terkait 14 Caleg DPRD Sumut yang Dicoret KPU, 13 Caleg Masuk DCT, 1 Caleg Tetap Dicoret

Kantor KPU Sumut, di Kota Medan.(BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Sebanyak 13 Calon Legislatif (Caleg) DPRD Sumut Periode 2024-2029 dari Daftar Caleg Tetap (DCT) Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2024, yang sempat dicoret oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara batal dicoret.

“Ya benar, dari 14 Caleg ada 13 Caleg kembali ditetapkan di dalam DCT (Pileg pada Pemilu 2024),” ucap Ketua KPU Sumut, Agus Arifin saat dikonfirmasi saat dikonfirmasi Sumut Pos, Jumat (29/12/2023).

Agus menjelaskan penetapan pembatalan pencoretan 13 Caleg itu, berdasarkan Surat KPU Sumut nomor : 1318/PL.01.4-SD/2023, tertanggal 27 Desember 2023.

Untuk Caleg yang dicoret bernama Mahmudin Hamzah Sinaga dari Hanura. Dia merupakan Caleg daerah pemilihan (dapil) Sumut 1 tetap dicoret karena melewati ambang batas untuk menyampaikan gugatan ke Bawaslu Sumut, atas pencoretan sebelumnya, yang diputuskan oleh KPU Sumut.

“Melewati batas waktu untuk mengajukan gugatan (Sengketa Proses) ke Bawaslu Sumut. Informasinya dari Bawaslu Sumut,” tandas Agus.

Untuk diketahui, bahwa 14 Caleg berstatus sebagai tenaga ahli dan non PNS bertugas di DPRD Sumut. Kemudian, belasan Caleg itu, berasal dari PDI Perjuangan, Golkar, PAN, PKS, Gerindra, Hanura, Demokrat dan NasDem.

Ke-13 Caleg batal dicoret dari DCT itu, masing-masing bernama, Edy Romansyah, dapil Sumut 6 dari Partai Gerindra. Muhammad Hasbi, dapil Sumut 7 dari Partai Gerindra. Ahmad Bina Nusa, dapil Sumut 1 dari PDIP. Aswan Jaya, dapil Sumut 5 dari PDIP.

Kemudian, Sarma Hutajulu, dapil Sumut 9 dari PDIP. Irwan Tabib Ginting Munthe, dapil Sumut 11 dari PDIP. Sirajuddin Gayo, dapil Sumut 1 dari Partai Golkar. Andika Kesuma Sitepu, dapil Sumut 3 dari Partai NasDem. Ganda C R Manurung, dapil Sumut 9 dari Partai NasDem.

Selanjutnya, Khairul Anwar Hasibuan, dapil Sumut 5 dari PKS. Dini Hikmayani Nasution, dapil Sumut 4 dari PAN. Pangeran, dapil Sumut 3 dari Partai Demokrat dan Ahmad Ruluwat Simanjuntak, dapil Sumut 6 dari Partai Demokrat.(gus/ram)

Pemprov Sumut Serahkan Bonus untuk Atlet Berprestasi di Asian Games dan Sea Games

TALI ASIH: Pj Gubernur Sumut Hassanudin didampingi Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Sumut Baharuddin Siagian memberikan tali asih kepada atlet berprestasi di Asean Games dan Sea Games 2023 di Hall Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Medan, Jumat (29/12/2023).(ist/SUMUT POS).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyerahkan tali asih kepada para atlet berprestasi, yang berhasil meraih medali di ajang Asian Games XIX di Hangzhou China dan Sea Games ke-32 di Phnom Penh Kamboja, para tahun 2023.

Tali asih tersebut diserahkan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin didampingi Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Sumut Baharuddin Siagian di Hall Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Medan, Jumat (29/12/2023).

Adapun atlet yang menerima tali asih yakni Harris Horatius dan Samuel Marbun untuk Cabang Olahraga (Cabor) Wushu di Asian Games XIX di Hangzhou China. Kemudian di Sea Games ke-32 di Phnom Penh Kamboja, yaitu Dara Latif untuk Cabor Balap Sepeda, Rosa Beatrice Malau, Samuel Marbun, Harris Horatius untuk Cabor Wushu. Riva Hijriah, Eny Tri Susilowati, Riana Oktaviana, dan Deslya Anggraini untuk Cabor Kun Bukator (olahraga bela diri Kamboja).

Selanjutnya, Toni Kristian Hutapea, Aprilia Eka Putri untuk Cabor Kick Boxing, Abd Hafiz Cabor Atletik, Delbert Tanoto untuk Cabor Esports (Attack Online, PUBG Mobile, League of Legends: Wild Rift, Valoran (PC), Cross Fire (PC) hingga Mobile Legends). Juga Faisal Haolomoan Siahaan dan Dessyinta Rakawuni S Br Banurea untuk untuk Cabor Karate. Sarohatua L Tobing untuk Cabor Tinju, serta Rayhan Abdul Latief untuk Cabor Golf.

Pj Gubernur Hassanudin mengatakan, pemberian tali asih ini sebagai bentuk motivasi dan penghargaan Pemprov Sumut atas torehan prestasi yang diraih para atlet asal Sumut, baik tingkat nasional dan internasional.

“Saya atas nama pribadi dan Pj Gubernur Sumut mengucapkan selamat dan bangga atas prestasi yang kalian raih, ini kebanggaan bagi diri pribadi, keluarga dan masyarakat Sumut. Pelihara prestasi ini dan terus kibarkan bendera Sumut,” kata Pj Gubernur.

Pj Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pembina dan pelatih yang telah mencurahkan pikiran, tenaga dan strategi dalam membina atletnya masing-masing. Mudah-mudahan prestasi yang dicapai tahun 2023 ini, dapat membuat lebih semangat lagi dan diberikan prestasi lebih baik lagi untuk tahun yang akan datang.

Pj Gubernur juga berpesan, pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh – Sumut, nantinya para atlet Sumut diharapkan dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada secara positif.

“Apalagi, tahun 2024 kita tuan rumah PON bersama saudara kita Aceh, tentu tuan rumah termotivasi jauh lebih baik secara mental, dukungan dan penguasaan lapangan. Kondisi ini kita manfaatkan secara fair. Terus berlatih, raih prestasi yang membanggakan masyarakat Sumut,” ucapnya.

Kepala Dispora Sumut Baharuddin Siagian mengatakan, pemberian tali asih ini dukungan dari Pemprov Sumut atas prestasi yang membanggakan dari para atlet Sumut. “Kita berikan tali asih bagi atlet kita, ada yang beregu dan perorangan. Agar anak-anak kita semangat dan terus berlatih untuk menjadi atlet andalan di PON XXI Aceh- Sumut tahun 2024,” harapnya.

Turut hadir OPD di lingkungan Pemprov Sumut, Ketua KONI Sumut Jhon Ismadi Lubis, para pembina dan pelatih atlet.(gus/ram)

Selama Tahun 2023, Polres Pelabuhan Belawan Selesaikan 2.033 dari 3.054 Kasus

KASUS: Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Janton Silaban saat memimpin Press Release Akhir Tahun serta Review 2023 dan Outlook 2024 dengan tema "Songsong Sumut Pemilu Damai dan Sukses PON", yang digelar di Aula Wira Satya Polres Pelabuhan Belawan, Jumat (29/12/2023) petang.

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Selama tahun 2023, Polres Pelabuhan Belawan menerima 3.054 kasus kejahatan. Dari jumlah tersebut, 2.033 kasus yang terselesaikan.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Janton Silaban mengatakan dari seluruh kasus kejahatan tersebut terdiri dari kejahatan konvensional sebanyak 2.791, dengan jumlah terselesaikan sebanyak 1.804. Kejahatan tansaksional sebanyak 263, dan terselesaikan sebanyak 229.

“Dan untuk kasus menonjol di tahun 2023, jumlah tindak pidana curas sebanyak 89, terselesaikan 71, kemudian curat 726 kasus, yang terselesiasikan 561, curanmor 745, yang terselesiakan 32, penganiayaan berat 195, yang terselesaikan 195, judi 16 yang terselesiakan 15 dan pengancaman dan pemerasan berjumlah 23, dan yang terselesiakan sebanyak 13,” ujarnya saat Press Release Akhir Tahun serta Review 2023 dan Outlook 2024 dengan tema “Songsong Sumut Pemilu Damai dan Sukses PON”, yang digelar di Aula Wira Satya Polres Pelabuhan Belawan, Jumat (29/12/2023).

Pada Press Release kali ini Polres Pelabuhan Belawan, menghadirkan 26 tersangka dari berbagai kasus kejahatan yang terjadi di Wilayah Polres Pelabuhan Belawan dengan jumlah 12 laporan polisi sebanyak 16 orang yang terjerat Anirat (penganiayaan Berat), dan juga ada pencurian sebanyak 6 orang yakni pencurian minyak milik Pertamina, dan sisanya adalah pencurian besi jembatan tol belmera dan pencurian rokok.

“Selama tahun 2023 ini, Polres Pelabuhan Belawan berhasil menyelesaikan kasus sebesar 87%, dengan jumlah barang bukti sabu sebanyak 614,67 gram, ganja 1.703.17 gram, ekstasi 112 butir,” jelasnya.

AKBP Janton Silaban, diakhir press release mengatakan, akan meningkatkan Kamtibmas dan juga segera menyelesaikan kasus-kasus yang menjadi permasalahan di wilayah polres Pelabuhan Belawan.

“Seluruh kejahatan berawal dari peredaran narkoba maka narkoba juga akan kami berantas,” ucapnya.

Hadir pada Press Release tersebut, Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, AKP Zikri Muammar, Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, AKP Muhammad Abdi Harahap, Kasi Humas, Iptu Hamzar Nodi, Kapolsek Medan Labuhan, AKP Panggil Sarianto Simbolon, dan beberapa personel Polres Pelabuhan Belawan. (mag-1/ram)

1...829830831...15,713Page 830 of 15,713