26 C
Medan
Sunday, April 12, 2026
Home Blog Page 833

Wali Kota Binjai Hadiri Penyerahan DIPA dan TKD Tahun 2024

DIPA: Wali Kota Binjai, Amir Hamzah foto bersama dengan kepala daerah lainnya di Sumut saat menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan daftar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan secara digital di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan.Istimewa/Sumut Pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan daftar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan secara digital di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Rabu, (13/12/2023). Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Pimpinan Daerah se-Sumatera Utara serta Forkopimda Sumatera Utara.

Penyerahan DIPA dan TKD tersebut dilakukan secara simbolis oleh Kepala Kanwil Direktorat Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Utara, Syaiful kepada Pj Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin dan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini merupakan simbol dari dimulainya pelaksanaan APBN Tahun 2024.

Dalam arahannya, Pj Gubsu Hassanudin mengatakan, pada tahun 2024 Provinsi Sumatera Utara menerima anggaran APBN sebesar Rp67,77 triliun. Di mana, jumlah ini disebut mengalami peningkatan 3,6 persen pada tahun sebelumnya.

Adapun peningkatan tersebut akan digunakan untuk mendukung penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah terutama guru dan tenaga kesehatan. Kemudian untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah, mendukung operasional sekolah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kesetaraan serta untuk menangani kemiskinan ekstrem dan stunting.

“Sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah, harus terus diperbaiki dan ditingkatkan dari tahap perencanaan hingga penganggaran regional dan penguatan intervensi belanja di daerah,” kata Pj Gubsu Hassanudin.

Dia menambahkan, kinerja ekonomi Provinsi Sumut terjaga baik dengan pertumbuhan sekitar 4,94 persen dan tentunya harus terus dilakukan pengawasan serta pengendalian terhadap inflasi agar tetap berada pada posisi yang stabil. Pada kesempatan ini, Pj Gubsu mengatakan bahwa terdapat perbedaan penyerahan DIPA pada tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Di tahun ini DIPA diserahkan melalui proses digitalisasi dengan penandatanganan DIPA secara elektronik. Ini dapat menyederhanakan proses bisnis pengesahan DIPA dari yang semula menggunakan proses manual dengan 12 tahap dan sekarang menjadi empat tahap dengan menggunakan Aplikasi SAKTI”, ucapnya.

Kepala Kanwil Direktorat Perbendaharaan (DJPb) Sumut, Syaiful menyebut, penerapan penandatanganan DIPA secara elektronik ini merupakan upaya penjaminan keabsahan data dan informasi. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Diharapkan DIPA Satuan Kerja dan Daftar Alokasi TKD tahun 2024 ini dapat segera ditindaklanjuti agar APBN serta APBD Tahun 2024 dapat segera dilaksanakan, sehingga masyarakat dan perekonomian dapat merasakan manfaatnya secara langsung. (ted)

1.071 atau 85,12% Aset Pemko Medan Telah Disertifikatkan

Kepala BKAD Kota Medan, Zulkarnain Lubis.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan terus berupaya untuk menata pengelolaan aset-asetnya. Salah satunya dengan menguatkan alas hak atas aset-aset yang dimiliki.

Kepala Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan, Zulkarnain Lubis, menjelaskan dari tota1.902 persil tanah aset Pemko Medan, termasuk 675 persil Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan yang diserahkan pengembang, sebanyak 1.619 sudah disertifikatkan.

Atau dengan kata lain, sebanyak 85,12 persen aset Pemko Medan telah memiliki sertifikat. Sertifikasi aset ini meningkat drastis sejak kepemimpinan Wali Kota Medan Bobby Nasution, yakni 1.071 persil.

“Total 1.619 atau 85,12 persen aset kita sudah disertifikatkan,” ucap Zulkarnain, Kamis (14/12/2023).

Dikatakan Zulkarnain, sertifikasi aset adalah hal paling pokok dalam pengamanan dan penertiban aset secara yuridis administratif. Dia menerangkan, penggunaan dan pemanfaatan aset bisa optimal jika terwujud tertib administratif, tertib yuridis, dan tertib fisik. Karena itu, sebagaimana arahan Wali Kota Bobby Nasution, Pemko Medan melakukan berbagai langkah dalam mengamankan dan menertibkan aset.

“Salah satu yang paling pokok dalam pengamanan dan penertiban aset itu adalah yuridis administratif dalam bentuk sertifikasi tanah,” ujarnya.

Zulkarnain menyatakan, kinerja sertifikasi aset tanah dua tahun terakhir ini dapat dinilai baik. Terbukti, terjadi peningkatan sertifikasi aset setiap tahunnya. Data BKAD Medan menunjukkan, pada tahun 2021 aset tanah Pemko yang telah sertifikatkan sebanyak 52, lalu pada 2022 meningkat menjadi 215, dan pada 2023 kembali meningkat signifikan menjadi 804 persil.

“Memang, sejak kepemimpinan Wali Kota Bobby Nasution aset tanah yang bisa kita sertifikasi mencapai 1.071 persil,” ungkapnya seraya mengungkapkan terima kasih atas kolaborasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan dalam usaha sertifikasi aset Pemko Medan ini.

Zulkarnain pun menargetkan, tahun depan seluruh aset tanah Pemko Medan sudah disertifikatkan.

“Sudah 1.619 persil atau 85,12 persen aset kita yang disertifikatkan, sisanya 283 persil atau 14,88 persen lagi kita targetkan sudah sertifikasi pada tahun depan,” katanya.

Ia menjelaskan, aset tanah merupakan salah satu sumber daya pembangunan kota yang cukup penting, selain pajak, retribusi, dan dana transfer.

“Aset ini dapat dikelola dan memberikan nilai tambah dan nilai ekonomis dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mendorong serta memperkuat proses kegiatan ekonomi sosial masyarakat,” pungkasnya. (map/ram)

Perkara Anak Divonis Peringatan, PH Apresiasi Putusan PN Stabat

Istimewa/Sumut Pos APRESIASI: Tim PH Anak memberikan apresiasi kepada hakim yang memberikan putusan peringatan kepada anak berinisial A.

STABAT, SUMUTPOS.CO – Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat, Zia Ul Jannah Idris menjatuhkan vonis peringatan terhadap terdakwa yang masih berstatus anak berusia 14 tahun berinisial A. Atas putusan ini, penasihat hukum terdakwa memberikan apresiasi.

“Dalam sidang putusan yang digelar beberapa waktu lalu, hakim tunggal memberikan putusan yakni pidana peringatan terhadap AA, anak yang berkonflik dengan hukum. Atas putusan ini, kami mengapresiasi yang besar terhadap putusan tersebut. Sebab bagi kami, apa yang telah dijatuhkan oleh hakim tunggal yang menangani perkara anak ini sudah sangat tepat dan bijak,” jelas Direktur Lembaga Bantuan Hukum Perlindungan Anak & Perempuan Indonesia (LBH PAPI) yang juga bagian dari Tim Penasihat Hukum, Ukuran Toni Sitepu, Kamis (14/12/2023).

Dia sedikit menjelaskan, sistem peradilan pidana anak adalah proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam sistem peradilan pidana anak ini, adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana.

Menurut dia, kliennya berhadapan dengan hukum karena melakukan pemukulan lantaran ibunya dihina. Korbannya juga masih berstatus anak yang berusia sama.

PH lain, Toni Sitepu menjabarkan, pelaku tindak pidana yang masih anak dapat dikenakan sanksi dengan memperhatikan sejumlah hal, salah satunya dapat dijatuhkan tindakan kepada anak yang berusia 14 tahun ke bawah. Ini sesuai dengan pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Artinya, sanksi pidana yang boleh dijatuhkan ini kepada anak yang berusia 15 tahun ke atas. “Dalam pasal 71 UU SPPA juga disebutkan sanksi atau pidana pokok bagi anak terdiri dari mulai pidana peringatan, pidana dengan syarat, pembinaan di luar lembaga pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Nah terkait penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, tentu dapat ditahan, dengan syarat anak tersebut berusia 15 tahun atau anak diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun,” bebernya.

Tumpal Hamonangan Simanjuntak, PH terdakwa lain menambahkan, tujuan dari dilahirkannya UU perlindungan terhadap anak adalah untuk melindungi anak tersebut. “Juga untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat martabat kemanusiaan,” pungkasnya.

Dalam hal ini, terdakwa anak dituntut JPU dengan hukuman selama 2 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Medan. (ted/ram)

Dosen dan Mahasiswa STIM Sukma Gelar Pengabdian Masyarakat di Desa Nagurpane Sergai

SERDANGBEDAGAI, SUMUTPOS.CO- Dina Octavia, S. Sos, M.I.Kom dan tim Diana Suksesiwaty Lubis, S.E., M.M. beserta dua mahasiswa semester 3 yaitu Saranadila dan Ririn Virnanda mengadakan pengabdian masyarakat dengan judul: “Strategi Dalam Pemasaran Produk Secara Online pada UMKM Desa Nagurpane”. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 2 Desember 2023.

Desa Nagurpane terletak di Kecamatan Sipis-pis, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, yang dapat ditempuh kurang lebih 2 jam dari Kota Medan. Kegiatan pengabdian ini adalah merupakan implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, di mana Desa Nagurpane merupakan salah satu desa binaan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) Sukma.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di kantor Kepala Desa Nagurpane yang dihadiri 15 orang peserta. Adapun produk UMKM dari desa Nagurpane ini adalah Sapu Lidi dan Tas Talikur yang pemasarannya masih dari rumah ke rumah karena peserta belum mengerti strategi pemasaran secara online.

Narasumber Dina Octavia S.Sos, M.I.Kom dan tim Diana Suksesiwaty Lubis, S.E., M.M. memaparkan dan juga melakukan pelatihan langsung kepada para peserta dalam menjual produknya secara live di berbagai media sosial dan market place. Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat terus berkelanjutan sehingga penjualan produk UMKM di desa Nagurpane bisa meningkat sesuai dengan yang diharapkan. (rel/adz)

Lewat Digitalisasi, Ganjar-Mahfud Bakal Tingkatkan Transparansi Pelayanan Publik

JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aryo Seno Bagaskoro mengatakan, pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD bakal meningkatkan transparansi pelayanan publik dengan digitalisasi pada berbagai sektor birokrasi.

“Meningkatkan transparansi pelayanan publik, apabila berbagai sektor birokrasi dikuatkan dengan digitalisasi,” kata Seno kepada wartawan, Kamis (14/12).

Seno menyebut, pihaknya juga mengutamakan strategi GASPOL yakni Gandakan Anggaran, Sikat Korupsi, Poles Birokrasi dengan Digitalisasi. Menurutnya, apabila korupsi disikat, pihaknya bisa melakukan efisiensi anggaran dan menetapkan prioritas dengan lebih baik. “Pak Ganjar punya target pertumbuhan ekonomi yg paling optimis di akhir periode kepemimpinan beliau nanti, yaitu di angka 7 persen,” ujarnya.

“Angka ini bukan semata optimisme belaka, tetapi suatu keharusan apabila kita serius ingin mengelola bonus demografi menyongsong Indonesia Emas 2045,” tambah Seno.

Dengan demikian, kata Seno, program-program tersebut masyarakat akan mudah mencari kerja. Selain itu, investasi bisa dipermudah tanpa kehilangan orientasi kebermanfaatan untuk rakyat. “Hilirisasi bisa diperkuat, masyarakat juga mudah mengakses kemudahan ekonomi,” ujarnya. (rel/adz)

Relawan Squad Ganjar Gelar Pasar Murah dan Jaran Kepang di Labuhanbatu

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Tim Relawan Squad Ganjar menggelar Pasar Murah dan pertunjukan Jaran Kepang di Kabupaten Labuhanbatu, Kamis (14/12)

Kegiatan dipusatkan di Lapangan Sepak Bola Desa Sidorukun Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Menurut Ketua Relawan Squad Ganjar, Rifi Hamdani, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Relawan Squad Ganjar agar masyarakat dapat terbantu dengan harga bahan pokok yang jauh lebih murah dari harga pasar. Seperti yang kita tahu bahwa harga bahan pokok akhir-akhir ini cenderung naik, terlebih menjelang Natal dan Tahun baru.

“Sebagaimana sifat dan karakter Mas Ganjar yang peduli kepada rakyat kecil, sebagai Relawan Pendukung Mas Ganjar kami berupaya untuk berbuat semampu kami supaya masyarakat dapat terbantu. Alhamdulillah masyarakat tadi sangat antusias, dari sekitar 600 paket yang kami sediakan semuanya habis terbeli oleh warga. Kita tadi mulai buka jam 11.00 dan tutup pada jam 14.00,” ungkap Ketua Squad Ganjar Rifi Hamdani.

Selain Pasar Murah, Relawan Squad Ganjar juga menggelar pertunjukan Jaran Kepang di tempat yang sama. Pertunjukan Jaran Kepang dimulai pada Jam 13.00 hingga berakhir pada jam 18.00. Masyarakat sangat antusias hadir melihat pertunjukan Jaran Kepang mengingat semakin minimnya hiburan tradisional yang eksis di masyarakat.

“Selain Pasar Murah, kami juga menyuguhkan hiburan tradisional bagi masyarakat yaitu Jaran Kepang. Jaran Kepang merupakan hiburan rakyat yang masih eksis di tengah masyarakat, dan sampai saat ini masih cukup diminati. Ini juga sejalan dengan semangat mas Ganjar yang peduli terhadap seni tradisonal dan budaya. Dengan menghadiran pertunjukan Jaran Kepang harta warisan nenek moyang kita ini, semoga dapat membantu semakin eksisnya komunitas-komuntas seni budaya Jawa”, ungkap Rifi Hamdani.

Hadir dalam pembukaan kegiatan Jaran Kepang dan Pasar Murah beberapa tokoh, baik Tokoh Kabupaten maupun Tokoh Masyarakat setempat. Ketua Serikan Buruh Labuhanbatu Muhammad Ishak dalam sambutanya menyampaikan bahwa, ini merupakan kegiatan yang sangat positif bagi masyarakat. Sebaiknya beginilah cara-cara kita berkampanye, yang langsung menyentuh kebutuhan Rakyat.

“Sebagai aktivis dan tokoh Buruh saya sangat simpatik dengan Mas Ganjar. Semangat kepedulian dan kerakyatannya patut kita contoh dan teladani. Saya kira kegiatan Relawan Ganjar ini merupakan bagian spirit dari Mas Ganjar. Itulah kenapa saya tidak rau-ragu untuk medukung mas Ganjar”, terang M. Ishak.

Pak Parman selaku Tokoh Masyarakat setempat yang didaulat memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan, menyampaikan ucapan terimakasih atas adanya kegiatan Pasar Murah dan Jaran Kepang ini. Karena kegiatan ini sangat positif dan membantu kebutuhan masyarakat, apa lagi ada hiburan Jaran Kepang dihadirkan ditengah-tengah masyarakat kami. Sekali lagi kami mengucapkan terimakasih kepada Relawan Ganjar dan juga kepada Mas Ganjar, karena baru kali ini ada kegiatan dari pasangan Capres-Cawapres hadir ditempat kami.

Pasar Murah memang momen yang ditunggu-tunggu warga. Sebelum Pasar Murah dimulai, sebagian warga sudah mulai menunggu untuk membeli. Salah satunya Ibu Parni, warga Desa Sidorukun Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, saat Pasar Murah dibuka langsung datang membeli. Awalnya mau membeli banyak paket sembako, namun karena pihak panitia membatasi jadi hanya membeli beberapa paket saja.

“Saya menunggu-nunggu kesempatan seperti Pasar Murah ini, karena bagi kami emak-emak sangat membantu. Kalau bisa sering-sering lah membuat kegiatan semacam ini, dan kalau bisa sembakonya bisa lebih diperbanyak lagi,” ungkap Bu Parni. (rel/tri)

Aksi Sumut for Palestine Kumpulkan “Hadiah” Senilai Rp1,6 Miliar Lebih

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sampai hari ini perang antara Palestina dan Zionis Israel sudah memasuki hari ke-68. Selama itu pula, tentara zionis Israel terus melakukan pembunuhan dan pembantaian terhadap warga sipil Palestina, baik itu anak-anak, wanita dan para orang tua.

Tentu ini menjadi perhatian dunia, dimana masyarakat dunia mengecam segala macam tindakan pembantaian dan pembunuhan yang dilakukan zionis Israel terhadap warga sipil Palestina yang bertujuan Genosida Bangsa Palestina, begitu juga di Negara Indonesia.

Menyikapi kondisi ini, seluruh tokoh masyarakat, ulama, tokoh agama yang terdiri dari berbagai lintas agama, lintas suku dan lintas kepentingan yang ada di Sumatera Utara, dengan tegas dan kebulatan tekad menyampaikan dukungannya kepada kemerdekaan Palestina dan mengecam pendudukan dan kekejaman Zionis Israel terhadap warga sipil Palestina.

Bentuk dukungan terhadap warga sipil Palestina tersebut digelar suatu gerakan kemanusiaan yang disebut dengan “Sumut For Palestine” di Halaman Istana Maimun, Kota Medan, bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia, Minggu (10/12/2023). Kegiatan ini juga menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Sumatera Utara, MUI Kota Medan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Ormas Islam beserta Komunitas di Sumatera Utara.

Ulama, umaro, tokoh agama, tokoh masyarakat dan ribuan masyarakat Sumatera Utara yang hadir tidak hanya dari Kota Medan, tapi juga datang dari berbagai daerah seperti dari Kabupaten Labuhanbatu, Tapanuli Selatan, Langkat, Kota Tebingtinggi, dan lain lain. Mereka satu tujuan; mengecam pendudukan, pembunuhan dan pembantaian warga sipil serta mendukung Kemerdekaan Palestina.

Dalam aksi kemanusiaan tersebut, telah terkumpul “hadiah”, baik yang ditransfer sebelum aksi, diserahkan pada saat aksi, dan terkumpul pasca aksi dari berbagai lembaga, komunitas, masjid, majelis taklim maupun perseorangan, yang sampai Hari Kamis, 14 Desember 2023, sebesar Rp1,622.290.000. “Hadiah” ini terkumpul melalui Bank Sumut dengan Rekening No. 61002300000009 An. Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara. (rel/adz)

Jaga Pasokan Listrik Perayaaan Nataru 2024, PLN UID Sumut Siagakan 3.207 Personel

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Awaluddin Hafid memberikan arahan pada apel siaga kelistrikan natal dan tahun baru 2024 (13/12).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Untuk memastikan kesiapan petugas dan peralatan dalam menjaga keandalan pasokan listrik selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 (Nataru), PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara menggelar apel siaga pagi tadi (13/12/2023).

Apel siaga dilakukan di halaman parkir kantor PLN UID Sumatera Utara di ikuti oleh Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Medan, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Medan Utara dan Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D) di pimpin langsung oleh General Manager PLN UID Sumatera Utara.

Dalam arahannya, General Manager PLN UID Sumatera Utara Awaluddin Hafid menegaskan apel siaga adalah bukti kebersamaan dan semangat persatuan kita dalam memberikan pelayanan kelistrikan dalam menyambut perayaan natal dan memeriahkan pergantian malam tahun baru.

“Apel siaga Natal dan Tahun Baru dilakukan secara serentak di seluruh Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3). Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh peralatan dan petugas dalam menjaga pasokan listrik selama perayaan tersebut. Saat ini kondisi kelisrikan di Sumatera Utara dalam kondisi normal/aman. Daya mampu pembangkit sebesar 2.852 Megawatt, dengan beban puncak sebesar 2.413 Megawatt dan cadangan daya 239 Megawatt,” kata Awaluddin.

Dalam menyambut Natal dan Tahun Baru 2024, PLN UID Sumatera Utara menyiagakan sebanyak 3.207 personel pelayanan teknik, 269 posko dan 51 petugas PDKB yang tersebar di 67 Unit Layanan Pelanggan yang ada di Sumatera Utara. Dengan jumlah personel dan posko tersebut mampu menyelesaikan setiap gangguan dan keluhan dengan cepat sehingga perayaan natal dan Tahun Baru dapat berjalan dengan hikmat dan nyaman.

Ia juga menambahkan, PLN juga telah mempersiapkan peralatan peripheral untuk mendukung keandalan berupa Uninterruptible Power Supply (UPS) sebanyak 8 unit, Uit Gardu Bergerak sebanyak 67 unit dan mobil sebanyak 127 unit serta sepeda motor sebanyak 194 unit.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat selama perayaan natal dan tahun baru 2024. Masyarakat dapat mengakses layanan PLN melalui aplikasi PLN Mobile. Aplikasi ini merupakan salah satu transformasi PLN lewat Costumer Focused untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.

Tidak hanya memberikan kemudahaan kepada masyarakat dalam mengakses layanan PLN. Melalui aplikasi PLN Mobile masyarakat dapat mengetahui lokasi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Sebanyak 10 titik SPKLU yang tersebar di 9 lokasi yang ada di Sumatera Utara.

Ia juga mengimbau bagi masyarakat yang akan melakukan liburan natal dan tahun baru untuk mencabut peralatan listrik yang tidak digunakan sebelum meninggalkan rumah agar terhindar dari kebakaran. (ila)

LMKN dan IRW Lira Gelar Sosialisasi, Edukasi Hak Cipta dan Royalti Musik

LMKN dan IRW Lira gelar sosialisasi edukasi tentang hak cipta dan royalti bidang musik.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) melakukan sosialisasi edukasi dan bimbingan teknis mengenai hak cipta dan royalti dibidang musik untuk kepentingan hak ekonomi pencipta.

Kegiatan ini bekerjasama dengan Indonesia Royalti Watch (IRW) LSM Lira. Kegiatan berlangsung di Hotel Danau Toba Medan, Jalan Imam Bonjol, Rabu (13/12) kemarin. Adapun peserta sosialisasi ini adalah kader LSM Lira Sumatera Utara (Sumut) dan Kota Medan.

Ketua LMKN, Dharma Oratmangun mengatakan, kegian ini merupakan lanjutan dari kerjasama yang dibangun dengan LSM Lira Pusat. Dimana Kota Medan menajadi daerah pertama yang dilakukan sosialisasi.

Dharma mengatakan, LMKN sendiri merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menarik dan menghimpun royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipat lagu atau musik.

“Kita mulai start untuk kerjasama seluruh indonesia, dimulai dari Kota Medan, sebagai penggerak utama, karena, kita melihat industri musik pertunjukan di Kota Medan tumbuh dengan baik,” kata Dharma, di Hotel Danau Toba.

Dia mengatakan, LMKN juga bukan hanya menghimpun royalti saja untuk kepentingan bagi dunia musik indonesia, tapi justru menyadarkan masyarakat pengguna musik, untuk sadar royalti karena merupakan perintah undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

“Kedua juga tentu kita memberikan proteksi karya cipta untuk para seniman musik indonesia terkhusus, juga yang di Sumatera Utara. Oleh karena itu, kita melakukan kerjasama dengan IRW Lira, karena memang sudah terbukti punya karya nyata dan punya perwakilan di seleruh indonesia,” ungkapnya.

Sementara itu, Dirreskrimsus Polda Sumut, Teddy John Marbun mengaku sangat mendukung kegiatan sosialisasi yang digelar LMKN ini. Apalagi memang ini sangat berkaitan dengan bidang yang ditangani Subbid Hak Cipta di Polda Sumut.

“Harapannya masalah royalti ini, hak cipta seseorang yang harus dipenuhi, ini juga bagaian dari tugas kami, dimana kalau memang ada kira-kira korban penjiplakan, atau mengambil tanpa seizin, kami selalu membantu untuk lakukan penegakan hukum,” ungkap Teddy.

“Dan memang ini delik aduan, kalau memang ada korbannya ya mengadu, semoga semuanya bisa terealisasi, semoga kegiatan ini berjalan dengan baik,” sambungnya.

Komisioner LMKN Bidang Hak Terkait, Johnny Maukar menyebutkan, ada 14 spesifikasi yang wajib membayar royalti musik. Dimana menurutnya lagu-lagu yang diputar di 14 tempat ini tidak pernah dibayar royaltinya kepada pencipta lagu.

Sehingga, hadirnya LMKN untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Apalagi jika tidak membayar royalti lagu-lagu ini telah memiliki dasar dan ketentuan hukum yang diatur dalam pasal 13 ayat 2 UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

“Jadi seseui dengan pasal 9 UU Hak Cipta itu, pengguna lagu itu, harus seijin dari penciptanya. Dan ada lagu yang perpoming raight artinya lagu lagu yang diputar ditempat umum (publik) dan itu izinnya tidak usah langsung ke pencipta

“Tetapi melalui LMKN, jadi pembayaran semua ke LMKN, kategorinya apa apa saja, jadi 14 itu, lagu lagu yang diperdengarkan di room sepeti di Hotel, Cafe-Cafe, Restoran, Karaoke, tempat lainnya yang memutar itu,” ungkapnya.

Berikut Tempat Yang Wajib Bayar Royalti Musik ke LMKN :

1. Seminar dan Konfrensi Komersil
2. Restoran, Kafe, Pub, Bar, Bistro, Club Malam dan Diskotek
3. Peswat Udara, Bus, Kereta Api, dan Kapal Laut
4. Konser Musik
5. Pameran dab Bazar
6. Bioskop
7. Nada Tunggu Telepon
8. Bank dan Kantor
9. Pertokoan
10. Pusat Rekreasi
11. Lembaga Penyiaran Televisi
12. Lembaga Penyiaran Radio
13. Hotel, Kamar Hotel, dan Fasilitas Hotel
14. Usaha Karaoke

(rel)

Pesan Ketua PW Al-Washliyah Sumut: Pendidikan dan Dakwah Jaga Eksistensi Organisasi

Ketua PW Al-Washliyah Sumut, Ust H Dedi Iskandar Batubara.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pendidikan dan dakwah Islam menjadi dua kunci utama organisasi Al-Jam’iyatul Washliyah (Al-Washliyah) bisa bertahan sejak 1930 hingga sekarang dengan usia 93 tahun. Karenanya seluruh pengurus di setiap tingkatan harus berfikir bagaimana melahirkan generasi Islami yang siap membela Agama.

Pesan tersebut, disampaikan Ketua PW Al-Washliyah Sumatera Utara (Sumut) Ust H Dedi Iskandar Batubara dalam kunjungan silaturahmi sekaligus konsolidasi dengan Pengurus Daerah (PD) Al-Washliyah Kabupaten Mandailingnatal, Tapanuli Selatan dan Kota Padangsidimpuan, Senin-Selasa (11-12/12).

Menurut Dedi Iskandar Batubara, Al-Washliyah merupakan ormas Islam terbesar ketiga di Indonesia setelah NU dan Muhammadiyah. Sebab, di Sumatera Utara saja, ada 600-an Madrasah dan Sekolah yang tersebar di berbagai daerah, serta lima kampus. Yang kesemuanya, melahirkan generasi terdidik.

“Saya kira ada 18 ribu lulusan dari Madrasah Al-Washliyah (setingkat SLTA) di seluruh Sumatera Utara. Dan ada ribuan alumni yang lahir dari berbagai kampusnya. Itu semua adalah kader kita,” ujar Dedi Iskandar Batubara.

Ia pun menyampaikan bahwa hadirnya lembaga pendidikan, merupakan satu upaya dalam rangka melahirkan dan menjaga generasi Al-Washliyah, sebagai pemimpin masa depan, melanjutkan perjuangan para pendahulu. Sebagaimana kepengurusan sekarang yang juga akan digantikan kelak oleh generasi berikutnya.

“Saya yakin, lulusan dari sekolah Al-Washliyah akan siap menjadi dai, dan berdakwah. Setidaknya, ia bisa menjadi imam dan memimpin doa. Ini yang menjaga Al-Washliyah bisa bertahan,” jelas Dedi yang juga Anggota DPD RI.

Dengan amal Ittifaq (usaha) tersebut kata Dedi Iskandar Batubara, ia berharap di semua pengurus daerah bahkan pengurus cabang (tingkat kecamatan), menjadikan pendidikan sebagai faktor penting, agar generasi dakwah terus lahir serta menjaga eksistensi organisasi, yang juga punya misi amal sosial.

Selain itu, Dedi Iskandar Barubara menjelaskan bahwa Al-Washliyah juga tidak bisa dipisahkan dengan kawasan Tabagsel. Sebab sebagian besar para pendiri organisasi ini berdarah Mandailing. Sebut saja Tuan Arsjad Thalib Lubis, serta para pengurus dari masa ke masa, tidak terlepas dari peran orang-orang dari Tabagsel.

“Karenanya keberadaan Al-Washliyah di Tabagsel ini juga menjadi perhatian kita. Walaupun sebagian besar berada di sepanjang Pantai Timur, mulai dari Langkat hingga Labuhanbatu (Raya), namun di Pantai Barat ini juga bagian penting,” tegasnya.

Untuk itu lanjut Dedi Iskandar Batubara, konsolidasi bersama Pengurus Daerah ini, adalah langkah mengoptimalkan peran Al-Washliyah di tingkat kabupaten kota hingga kecamatan. Apa yang menjadi program prioritas, akan didorong untuk terus berkembang, hingga ormas ini bisa bertambah maju di masa mendatang. Sebagaimana slogan “Hiduplah Washliyah Zaman Berzaman”.

Sementara Ketua PD Al-Washliyah Kabupaten Madina Jufri Nasution, Ketua PD Tapsel Ust Nurpin Sihotang dan Ketua PD Padangsidimpuan H Irfan Harahap yang menyambut kunjungan rombongan Ketua PW Al-Washliyah Sumut Dedi Iskandar Batubara, menilai bahwa penguatan pendidikan dalam sebuah Ormas merupakan keniscayaan.

Sehingga mereka masing-masing akan memprioritaskan membangun basis pendidikan guna mencetak para generasi penerus Washliyah.

Ratusan Orang Hadir saat Perayaan HUT ke-93 Al-Washliyah di Sibolga

Sebelumnya, Ketua PW Al-Washliyah Sumut Ust H Dedi Iskandar Batubara juga hadir pada perayaan HUT ke-93 Al-Washliyah yang digelar PD Al-Washliyah Sibolga, sekaligus pelantikan Pengurus Cabang (PC) Sibolga di Gedung Baznas kota tersebut, Minggu (10/12) malam.

Dalam peringatan HUT tersebut, ratusan orang antusias mengikut rangkain acara. Turut hadir perwakilan Pemko Sibolga, pengurus daerah, warga Washliyah, serta tokoh masyarakat.

Ketua PD Al-Washliyah Sibolga, Supratman menyampaikan terimakasih kepada Ust Dedi Iskandar Batubara selaku Ketua PW Sumut karena berhadir dan membersamai kegiatan tersebut. Serta kepada Pemko Sibolga, pihaknya mengapresiasi dukungan pemerintah atas suksesnya penyelenggaraan kegiatan ini.

Acara peringatan HUT yang diisi tausiah oleh Ketua PW Al-Washliyah Sumut, Dedi Iskandar Batubara, diakhiri dengan pemberian sumbangan berupa bahan makanan kepada anak yatim dan dhuafa.(gus)