Home Blog Page 901

Srikandi PLN Goes to Campus: Accelerating The New Energy

Sari Indah Damayanti, VP Strategi Organisasi (Kiri) menyerahkan plakat kepada Ir. Nismah Panjaitan, S.T., M.T., Ph.D., IPU, Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik USU (Kanan)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam program kerja Srikandi PLN – Working Group “Capacity Building”yang salah satunya adalah program kerja Goes to Campus Srikandi PLN UID Sumatera Utara hadir di Kampus yang terpilih, dalam hal ini kepada 200 orang mahasiswa Fakultas Teknik USU, untuk memberikan insight dan influence terhadap generasi muda agar percaya diri dan dapat memacu/menggerakan/mengempower diri sendiri dan lingkungan, juga sekaligus melakukan sosialisasi peran pentingnya PLN dalam Transisi Energi.

Acara yang diselenggarakan tanggal 30 November 2023 bertempat di Aula Fakultas Teknik USU ini mengusung tema Accelerating The New Energy. Tidak hanya menampilkan electrifying lifestyle lewat kendaraan listrik dan kompor induksi, booth PLN UID Sumatera Utara menyajikan game Virtual Reality yang semakin membuat pameran tersebut dikunjungi banyak mahasiswa.

Menggandeng salah satu IPP (Independent Power Producer) yakni PT Karya Mandoge Energi lewat hadirnya PLTBg Pasir Mandoge, pembangkit listrik tenaga Biogas yang memperkuat sistem kelistrikan di Sumatera Utara melalui pengolahan limbah cair (POME) dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PTPN IV yang sudah menjadi bagian energi ramah lingkungan di dalam sistem PLN UID Sumatera Utara sejak Agustus 2021.

Kegiatan ini dihadiri ketua Harian Umum Srikandi yang diwakili PLN EVP Konstruksi Jawa, Madura Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua – Ratnasari Sjamsudiin, Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik USU – Ir. Nismah Panjaitan, S.T., M.T., Ph.D., IPU beserta jajarannya, Senior Manager Perencanaan – Tumpal Hutapea, Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan – Dony Adriansyah, Senior Manager Keuangan, Komunikasi dan Umum – Rizal Sirait, Manager UP3 Medan Utara – Edy Syahputra dan para Srikandi PLN.

Senior Manager Perencanaan PLN UID Sumatera Utara, Tumpal Hutapea, mengungkapkan dalam sambutannya saat ini menjadi fokus utama di PLN untuk mendorong kesetaraan gender melalui Srikandi PLN , dengan komitmen minimal 30% Srikandi harus menempati jabatan strategis dan berkontribusi dalam transisi energi.

“Kontribusi nyata Srikandi PLN ini akan terus diwujudkan demi mendukung inisiatif dan kebijakan dalam rangka memberikan hak dan kesempatan yang setara kepada pegawai wanita di PLN. Dua jajaran Direksi di PLN, satu Direktur Utama Anak Perusahaan dan beberapa jabatan strategis juga dipegang oleh Srikandi. Program Srikandi PLN diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai wanita melalui program Capacity and Character Building dan membangun karakter Srikandi yang Confidence, Anggun, Cerdas, Tangguh dan Produktif”, ungkap Tumpal.

Ir. Nismah Panjaitan S.T., M.T., Ph.D., IPU, Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik USU, mengajak mahasiswa untuk proaktif bertanya dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya lewat kegiatan Srikandi Goes to Campus untuk menambah wawasan mahasiswa, bukan hanya wawasan teori tetapi juga praktikal.

“Fakultas Teknik USU dan PLN akan memperpanjang MoA dan IA (Implementation Agreement). Dalam kerjasama ini bukan hanya PLN yang datang ke kampus, mudah–mudahan mahasiswa kami juga dapat kesempatan berkunjung ke PLN dan unit-unit kerja di lingkungan PLN. Besar harapan kami lewat kerjasama ini juga dapat membantu mahasiswa dalam penyusunan tugas akhir, praktek kerja lapangan dan program magang kampus merdeka yang digalakan oleh Menteri Pendidikan lewat magang selama enam bulan atau setara 20 SKS,” ujar Nismah.

Dalam sharing session Srikandi PLN Goes to Campus, hadir sebagai narasumber Srikandi PLN yaitu Ratnasari Sjamsuddin, EVP Konstruksi Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, dan Sari Indah Damayanti, VP Strategi Organisasi sarta satu tokoh wanita, Metrini Weaver br Simatupang, seorang Environmental Policy Professional yang kini berkiprah di Environmental Protection Specialist (CORE) Washinton DC , juga seorang Founding President Batak Bule Enterprises LLC, dan berkontribusi sebagai International Multimedia Journalist di Voice Of America.

Melalui paparannya, Metrini menyampaikan materi Being Fearless on Your Global Professional Journey: a Sumatran Woman’s Perspective dimana setiap orang baik wanita ataupun pria boleh mewujudkan mimpinya, tidak takut gagal, mengoptimalkan peluang, memperkuat Networking, dan berkontribusi dalam Sustainability.

Dalam wawancara di tempat terpisah General Manager PLN UID Sumatera Utara, Awaluddin Hafid menyampaikan dukungan penuh terhadap program kerja Srikandi dan kerjasama PLN – Fakultas Teknik USU.

“Rangkaian acara Srikandi PLN Goes to Campus ini memberikan bukti nyata bahwa pegawai wanita di PLN percaya diri dan mampu menjadi penggerak dan berkontribusi dalam program transisi energi. Sekali lagi terima kasih atas sambutan yang meriah dari seluruh civitas akademika Fakultas Teknik USU, saya harap seluruh mahasiswa dapat mengikuti acara ini sebaik-baiknya,” pungkas Awaluddin. (ila)

Tolak UMK Murah di Sumut, Buruh Siapkan Aksi

SUMUTPOS.CO – Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK) se-Sumatera Utara (Sumut) tahun 2024 yang baru ditetapkan Penjabat (Pj) Gubernur Sumut (Gubsu) Hassanudin, ditolak elemen buruh. Untuk itu, dalam waktu dekat sejumlah elemen buruh bakal menggelar aksi besar-besaran.

“Kami menolak keras penetapan UMK murah di Sumut. Tuntutan kami naikan 15 persen, bukan di bawah rata-rata 4 persen. Kami akan siapkan aksi besar dengan merangkul semua elemen serikat buruh di Sumut dalam waktu dekat,” kata Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (FSPMI Sumut), Willy Agus Utomo di Medan, Jumat (1/12).

Menurutnya, pemerintah sudah tidak pernah memikirkan kehidupan kaum buruh di Sumut yang semakin miskin saja. Kalau UMK 2024 hanya naik rata-rata di bawah 4 persen, maka di beberapa kabupaten/kota di Sumut, buruhnya tidak akan mengalami kenaikan sama sekali dan itu sudah berlangsung hingga tiga tahun terakhir.

“Contohnya Deliserdang, UMK 2024 ditetapkan Rp3,5 juta. Itu buruh di sana sudah 3 tahun lalu upahnya segitu, karena dulu masih ada Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK), sekarang kan dihapus karena UU Cipta Kerja,” ucap Willy.

Maka, kenapa buruh minta naik upah 15 persen di seluruh Indonesia? Willy menjelaskan, hal itu hanya semata mengejar ketertinggalan upah buruh yang telah tereduksi akibat Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan peraturan lainya yang mengebiri hak-hak buruh. Selain regulasi juga, setiap tahunnya harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan dan tidak pernah ada yang turun.

“Contoh juga UMK Medan, hanya Rp3,7 jutaan. Kalau tidak ada UU Cipta Kerja, kita presidiksi buruh Medan saat ini harusnya sudah di atas Rp4,5 jutaan. Sementara biaya kebutuhan hidup terus melonjak tinggi. Upah segitu tak cukup bagi buruh di Medan,” tegasnya lagi.

Maka, sambung Willy, wajar buruh Sumut saat ini harus kerja ganda, seperti narik ojek dan lain sebagainya, karena upah buruh di kota dan kabupaten yang merupakan basis Industri dan pekerja/buruh perkebunan upahnya sangat murah dan jauh tertinggal dari beberapa wilayah industri di daerah Jawa dan Sumatera.

“Bekasi, Purwakarta, Sidoarjo, Tanggerang, Depok, Karawang, dan banyak lagi kabupaten/kota di Jawa, UMK-nya sudah di atas Rp5 juta. Bahkan UMK Medan saat ini kalah dengan UMK Bintan di Kepulauan Riau, aneh bin ajaib,” bebernya.

Untuk Itu, kata Willy lagi, pihaknya meminta agar Pj Gubsu dapat melakukan revisi kenaikan upah, baik provinsi dan upah kabupaten/kota yang ditetapkan, dengan memakai pertimbangan kehidupan sosial buruh Sumut dan melakukan diskresi upah yang juga tidak melanggar aturan. “Agar demo buruh tidak berlanjut, sudah selayaknya Pj Gubsu mengundang SP/SB di Sumut dan berani merevisi kebaikan upah yang tidak sesuai harapan kaum buruh di Sumut. Kita tunggu kepedulian pak Hassanudin,” tutupnya.

Menyikapi rencana aksi elemen buruh menolak UMK 2024, Pengamat Ekonomi Sumatera Utara Gunawan Benjamin pesimis kalau tuntutan mereka akan membuahkan hasil. “Saya pesimis tuntutan buruh akan diterima, mengingat kondisi ekonomi Sumut yang memang fundamentalnya rapuh, karena sangat bergantung pada gejolak harga komoditas. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5 persen justru banyak didorong oleh belanja pemerintah serta kebijakan yang diperuntukan menjaga daya beli,” ujarnya kepada Sumut Pos, Jumat (1/12).

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi di Sumut tidak mencerminkan kondisi business as usual, di mana pemerintah banyak melakukan intervensi, seperti bantuan sosial hingga kebijakan penghapusan pajak dalam mendorong konsumsi. Di sisi lain, Pemilu juga menjadi motor penggerak konsumsi masyarakat di wilayah ini. Meskipun kondisi ini tidak terlepas dari dinamika ekonomi global yang cenderung merugikan bagi perekonomian Sumut.

“Kenaikan UMP Sumut sebesar 3,67 persen dan UMK yang juga tak sampai 4 persen lebih mencerminkan kenaikan laju tekanan inflasi dan kurang mempertimbangkan laju pertumbuhan ekonomi. Inflasi Sumut year to date itu sejauh ini angkanya 1,67 persen. Ekspektasinya, hingga tutup tahun masih akan di kisaran 2 persen. Jadi kalau mempertimbangkan laju kenaikan inflasi, sebenarnya kenaikan UMP sudah mampu mengcover kenaikan biaya hidup,” sebutnya.

Di sisi lain, lanjut Gunawan, pertumbuhan ekonomi Sumut diproyeksikan akan berada di level 5 persen pada tahun 2023 ini. Jadi jelas kenaikan UMP tidak menjumlahkan antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi. Dan realisasi kenaikan UMP ini jauh dari harapan kaum buruh yang sebelumnya mengharapkan kenaikan upah double digit. Kenaikan UMP di tahun depan tidak akan memperbaiki daya beli para kaum buruh.

“Dengan asumsi jika sumber pendapatan satu orang kepala keluarga sebesar UMP dengan kenaikan 3,67 persen dan harus membiayai satu orang istri dan dua orang anak, maka pendapatannya masih kurang untuk mengcover kenaikan harga kebutuhan pangan pokok. Komoditas beras dan gula pasir yang kerap naik dan tidak turun lagi akan menjadi pengeluaran tetap yang harus dikurangkan dari kenaikan UMP,” bebernya.

Harga beras di tahun 2023 ini pun, sambungnya, mengalami kenaikan Rp1.500 – Rp2.000 per Kg. Kenaikan harga berasnya saja akan menambah pengeluaran sebesar Rp60.480 per bulan untuk satu keluarga, atau berkisar 61 persen dari total kenaikan UMP. Sementara harga gula naik sekitar Rp3.000 per Kg, atau menambah pengeluaran sekitar Rp6.480 per Kg per bulan. Jadi dua komoditas itu kalau ditotalkan akan menghabiskan 67 persen dari total kenaikan UMP.

“Belum lagi memperhitungkan kenaikan harga rokok, sewa rumah, terlebih lagi komoditas pangan lainnya, seperti cabai dan sayur-sayuran. Memang komoditas yang belakangan saya sebutkan geraknya fluktuatif. Tetapi jika dikalkulasikan pada hari ini, kenaikan UMP dan UMK masih kurang untuk mengcover segala kenaikan biaya hidup, khususnya pangan masyarakat,” tandasnya.

Perusahaan Diminta Patuhi UMK

Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Medan, Surianto meminta agar Pemko Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dapat memastikan, tidak ada lagi perusahaan di Kota Medan yang membayar upah di bawah UMK mulai Januari 2024. “Mari kita hormati bersama kenaikan UMK Medan 2024 sebesar 4 persen ini,” kata politisi Partai Gerindra yang akrab disapa Butong ini kepada Sumut Pos, Jumat (1/12).

Menurutnya, kenaikan UMK sejatinya sangat penting karena begitu diharapkan setiap pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan hidup keluarganya. Akan tetapi, kepatuhan perusahaan dalam menjalankan besaran upah sesuai UMK dinilai jauh lebih penting.

“Tahun 2023 ini misalnya, UMK sekitar Rp3,6 juta saja masih banyak perusahaan yang tidak mematuhinya, bahkan masih banyak perusahaan yang menggaji karyawannya di bawah Rp3 juta perbulan. Apalagi 2024 UMK naik jadi Rp3,7 juta, apa artinya UMK naik kalau tidak dipatuhi. Saya rasa ini jadi ‘PR’ penting bagi kita semua, khususnya pihak Disnaker,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Butong meminta Disnaker Kota Medan untuk terus berkoordinasi dengan Disnaker Sumut agar melakukan pengawasan secara ketat terhadap seluruh perusahaan di Kota Medan terkait penerapan UMK.

Mengingat, masalah pengawasan ada di Disnaker Sumut. “Kita juga meminta agar layanan pengaduan yang dibuka Disnaker Kota Medan terus disosialisasikan agar kedepan layanan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para pekerja ataupun buruh di Kota Medan,” pungkasnya. (dwi/map/adz)

Versi AppliedHE, UMSU Peringkat 21 PTS Terbaik di Asia Tenggara

MEGAH: Kampus UMSU di Jalan Mukhtar Basri Medan. (ISTIMEWA)

SUMUTPOS.CO – UNIVERSITAS Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) peringkat 21 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terbaik untuk kawasan Asia Tenggara. Hal ini berdasarkan pemeringkatan Applied Higher Education ASEAN’s Private University Ranking (AppliedHE). AppliedHE juga mengumumkan UMSU ssbagai kampus swasta urutan pertama untuk bidang pengabdian kepada masyarakat.

Applied HE merupakan salah satu lembaga pemeringkatan terkemuka berbasis di Singapura. Mereka menilai perguruan tinggi swasta dari sisi pembelajaran, riset, reputasi internasional, internasionalisasi, reputasi alumni dan pengabdian kepada masyarakat.

Rektor UMSU Prof Dr Agussani MAP bersyukur atas pemeringkatan yang UMSU sejajar dengan banyak universitas swasta ternama di ASEAN.

”Alhamdulillah, UMSU masuk peringkat 21 universitas swasta terbaik di kawasan ASEAN versi Applied HE,” ungkap rektor didampingi Prof Dr H Muhammad Arifin MHum (wakil rektor I), Prof Dr Akrim MPd, (wakil rektor II), Dr Rudianto MSi (wakil rektor III) dan Mhd Shareza Hafiz MAcc (sekretaris OIC UMSU) di Medan, Sabtu (2/12).

Masuknya UMSU ke pemeringkatan AppliedHE, kata rektor, merupakan hasil kerja keras sivitas akademika dalam peningkatan pelayanan dan kualitas pendidikan. ”Pengumuman lembaga pemeringkatan AppliedHE merupakan bentuk pengakuan imternasional kepada UMSU,” sebut Prof Dr Agussani MAP.

Rektor membeberkan bahwa UMSU terus mengembangkan program internasionalisasi melalui berbagai kerja sama dengan kampus dan lembaga, khususnya di kawasan ASEAN. Kerja sama terkait tridarma perguruan tinggi yang diwujudkan dengan penelitian bersama, student mobility dan KKN internasional.

UMSU juga membuka program untuk mahasiswa internasional dimana ada 63 mahasiswa internasional kuliah sepanjang tahun 2018-2023.

Prof Dr Agussani MAP menambahkan bahwa pihaknya menyiapkan bangunan khusus (guest house) untuk meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa asing. Selain itu UMSU memiliki lembaga Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) yang memberi pengajaran dan pelatihan bahasa bagi mahasiswa asing tersebut.

”Dengan ketersediaan sarana dan prasarana itu, akan semakin banyak mahasiswa asing kuliah di UMSU,” harap guru besar UMSU tersebut. (dmp)

Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Firli tak Ditahan

PULANG: Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri menaiki mobilnya usai diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya, Jumat (1/12) malam. Usai diperiksa, Firli diizinkan pulang alias tidak ditahan.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Firli Bahuri menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Namun usai pemeriksaan, Firli masih diizinkan pulang alias tidak dikenakan penahanan.

Firli terlihat keluar dari gedung Bareskrim Polri didampingi sejumlah orang. Firli memakai kemeja berwarna cokelat muda. Tidak lagi menghindar, Firli pun sempat memberikan pernyataan kepada para awak media.

“Tadi saya hadir, mohon maaf kepada rekan-rekan, lebih awal, karena saya ingin menyiapkan apa yang harus saya berikan kepada penyidik, dalam rangka memberikan keterangan saya hari ini, saya memberikan keterangan sampai malam hari ini,” kata Firli di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (1/12).

Firli pun masih melakukan pembelaan, bahwa kasusnya adalah serangan balik dari koruptor. Pembelaan ini juga sempat dilontarkannya sebelum menjadi tersangka. “Bukan hanya intervensi, bukan hanya tekanan, tetapi kita sadar bahwa musuh bersama kita adalah para koruptor dan juga serangan balik dari para koruptor itu sendiri,” kata Firli.

Dia menilai, kasus yang menderanya ini bagian dari resiko jabatannya. Namun, dia menyatakan tetap menghormati proses hukum yang berjalan. “Saya mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, bahwa memang di dalam melakukan pemberantasan korupsi itu tidak mudah, tentulah banyak tantangan dan hambatan, bahkan jiwa raga harus kita korbankan,” jelasnya.

Firli selanjutnya bergegas pergi. Dia dikawal ketat beberapa orang serta anggota kepolisian. Dia menaiki mobil Toyota Innova lalu meminggalkan gedung Bareskrim Polri.

Diketahui, Polda Metro Jaya resmi menaikan status Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Penetapan ini dilakukan usai gelar perkara. “Menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka,” kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (22/11).

Penetapan tersangka juga berdasarkan hasil pemeriksaan 91 saksi. Dilengkapi dengan penggeledahan di dua lokasi, yakni rumah Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan, dan rumah Gardenia Villa Galaxy, Bekasi Selatan.

Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa data elektronik dan bahan elektronik. Kemudian dokumen penukaran vallas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total Rp 7,4 miliar sejak bulan Februari 2021 sampai September 2023.

Penyitaan juga dilakukan terhadap salinan berita acara penggeledahan, penyitaan, penitipan barang bukti pada rumah dinas Mentan yang didalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK. Dilakukan penyitaan terhadap pakaian, sepatu, maupun pin yang digunakan oleh SYL saat pertemuan di GOR bersama Firli pada Maret 2022.

Barang bukti lainnya yakni satu eksternal hardisk dari penyerahan KPK RI. Hardisk ini berisi ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan KPK, dilakukan juga penyitaan LHKPN atas nama Firli pada periode 2019 sampai 2022.

Barang bukti selanjutnya 21 unit handphone, 17 akun email, 4 flashdisk, 2 mobil, 3 kartu uang elektronik, 1 buah kunci atau remote keyless mobil, 1 dompet coklat, 1 anak kunci gembok dan gantungan kunci kuning berlogo KPK, serta beberapa surat atau dokumen lainnya. (jpc/adz)

Diminta Hentikan Kasus Korupsi e-KTP, Agus Raharjo Mengaku Dimarahi Jokowi

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 Agus Rahardjo mengungkapkan, dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) yang menjerat Setya Novanto (Setnov). Kala itu Setnov menjabat Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar. partai politik yang pada 2016 bergabung jadi koalisi pendukung Jokowi. Status hukum Setnov sebagai tersangka diumumkan KPK secara resmi pada Jumat, 10 November 2017.

Sebelum mengungkapkan kesaksiannya, Agus menyampaikan permintaan maaf dan merasa ada hal yang harus dijelaskan. “Saya terus terang pada waktu kasus e-KTP, saya dipanggil sendirian oleh presiden. Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno (Menteri Sekretariat Negara). Jadi, saya heran ‘biasanya manggil (pimpinan KPK) berlima ini kok sendirian’. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan tapi lewat masjid kecil,” tutur Agus dalam program Rosi, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (1/12).

“Itu di sana begitu saya masuk Presiden sudah marah, menginginkan, karena begitu saya masuk beliau sudah teriak ‘hentikan’. Kan saya heran, yang dihentikan apanya? Setelah saya duduk, saya baru tahu kalau yang suruh dihentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov, Ketua DPR waktu itu mempunyai kasus e-KTP supaya tidak diteruskan,” sambung Agus.

Namun, Agus tidak menjalankan perintah itu dengan alasan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) sudah ditandatangani pimpinan KPK tiga minggu sebelum pertemuan tersebut. “Saya bicara (ke Presiden) apa adanya saja, bahwa Sprindik sudah saya keluarkan tiga minggu yang lalu, di KPK itu enggak ada SP3 [Surat Perintah Penghentian Penyidikan], enggak mungkin saya memberhentikan itu,” terangnya.

Agus menegaskan, hal tersebut sebagai sebuah kesaksian. Ia mengaku telah menceritakan kejadian dimaksud kepada koleganya di KPK. “Saya bersaksi, itu memang terjadi yang sesungguhnya. Saya alami sendiri. Saya awalnya tidak cerita pada komisioner yang lain tapi setelah beberapa lama itu kemudian saya cerita,” ucap dia.

Agus merasa, kejadian tersebut berimbas pada diubahnya Undang-undang KPK. Dalam revisi UU KPK, terdapat sejumlah ketentuan penting yang diubah. Di antaranya KPK kini di bawah kekuasaan eksekutif dan bisa menerbitkan SP3. “Kemudian karena tugas di KPK seperti itu, ya makanya saya jalan terus. Tapi, akhirnya dilakukan revisi undang-undang yang intinya ada SP3, kemudian di bawah presiden, mungkin waktu itu presiden merasa ini Ketua KPK diperintah presiden kok enggak mau, apa mungkin begitu,” tutur Agus.

Wakil Ketua Komisi KPK Alexander Marwata, mengaku pernah mendengar cerita dari Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Rahardjo tentang pertemuannya dengan Presiden Jokowi terkait penanganan kasus dugaan korupsi e-KTP. “Ya, Pak Agus pernah bercerita kejadian itu ke pimpinan,” kata Alex dikonfirmasi, Jumat (1/12).

Menurut Alex, saat itu Agus Rahardjo secara tegas menolaknya. Sebab, KPK sudah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan (Sprindik) untuk Setya Novanto. “Ditolak, karena Sprindik sudah terbit dan KPK tidak bisa menghentikan penyidikan,” ucap Alex.

Bahkan, pertemuan antara Agus dan Presiden Jokowi yang membahas kasus e-KTP itu dilakukan setelah KPK mengumumkan secara resmi penetapan Setya Novanto sebagai tersangka. Sehingga KPK tidak bisa menghentikan perkara tersebut. “KPK juga sudah mengumumkan tersangka,” tegas Alex.

Hal senada disampaikan Saut Situmorang yang merupakan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Saut juga mengaku pernah mendapat cerita tersebut dari Agus. Namun, ia mengaku lupa detailnya. “Sudah lama kan, dia habis ketemu itu beberapa saat dia cerita. Yang ingat aku di lantai 15 (ruang kerja pimpinan KPK) sih. Tapi, aku lupa berapa lama setelah dia ngomong gitu,” ujar Saut saat dikonfirmasi lewat sambungan telepon, Jumat (1/12). “Cuma seingat saya waktu kita ingin menyerahkan mandat, Pak Agus bilang,” tandasnya.

Pada Jumat, 13 September 2019, tiga pimpinan KPK saat itu yaitu Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode M Syarif menyerahkan tanggung jawab atau mandat pengelolaan Lembaga Antirasuah ke Presiden Jokowi. Hal itu berkaitan dengan revisi UU KPK yang justru melemahkan kinerja pemberantasan korupsi. Pimpinan dan pegawai KPK menyatakan keberatan terhadap revisi dimaksud. Namun, pelbagai protes mereka tidak didengar hingga akhirnya perubahan kedua UU KPK disahkan. “Waktu mau turun ke bawah sambil jalan berdua ‘iya saya dimarahin Presiden’,” ucap Saut menirukan percakapan Agus.

Sementara, mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku sempat mendengar kabar rencana Agus Rahardjo untuk mundur dari jabatannya di KPK saat itu, karena ada dugaan intervensi dalam kasus korupsi e-KTP. Novel menyebut, rencana mundur dari jabatan Ketua KPK itu hendak dilakukan Agus usai diduga diminta Presiden Jokowi untuk berhenti mengusut perkara yang menjerat Setya Novanto.

“Iya saya emang pernah dengar cerita itu, saya saat itu ada di Singapura, sedang berobat. Dan, seingat saya malah Pak Agus mau mengundurkan diri itu,” ujarnya kepada wartawan di markas Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (1/12).

“Jadi untuk bertahan dalam komitmen perkara SN (Setya Novanto) tetap dijalankan, itu Pak Agus pernah mau mengundurkan diri,” imbuhnya.

Di sisi lain, Novel menyebut kondisi tersebut juga semakin membuktikan bahwa revisi UU KPK yang dilakukan setelah penanganan kasus E-KTP memang sengaja dilakukan untuk melemahkan lembaga antirasuah. “Sekarang semakin jelas. Apa yang banyak dikatakan orang, termasuk saya, bahwa Undang-Undang KPK, revisi UU KPK yang Nomor 19 itu adalah untuk melemahkan KPK,” tuturnya.

Terpisah, Koordinator Staf Presiden Ari Dwipayana membantah pertemuan antara Presiden Jokowi dan Agus Rahardjo untuk membahas kasus e-KTP. Ia memastikan, pertemuan dan pembahasan itu tidak pernah terjadi. “Setelah dicek, pertemuan yang diperbincangkan tersebut tidak ada dalam agenda Presiden,” kata Ari dikonfirmasi, Jumat (1/12).

Ari memastikan, Presiden Jokowi tidak pernah mengintervensi proses hukum. Sebab, pada faktanya Setya Novanto tetap terbukti bersalah dan dihukum penjara dalam kasus tersebut. Setya Novanto saat ini tengah menjalani hukuman 15 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. “Kita lihat saja apa kenyataannya yang terjadi. Kenyataannya, proses hukum terhadap Setya Novanto terus berjalan pada tahun 2017 dan sudah ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap,” tegasnya.

Ari pun menyatakan, Presiden Jokowi pernah menyampaikan dukungan terhadap proses hukum Setya Novanto, pada 17 November 2017. Presiden Jokowi dengan tegas meminta agar Setya Novanto mengikuti proses hukum di KPK yang telah menetapkannya menjadi tersangka korupsi kasus e-KTP. “Presiden juga yakin proses hukum terus berjalan dengan baik,” ungkap Ari mengungkit pernyataan Presiden Jokowi saat itu.

Ia juga membantah Presiden Jokowi menjadi pihak yang berinisiatif melakukan revisi UU KPK. Menurutnya, revisi UU KPK merupakan inisiatif dari DPR, bukan pemerintah. “Perlu diperjelas bahwa Revisi UU KPK pada tahun 2019 itu inisiatif DPR, bukan inisiatif Pemerintah, dan terjadi dua tahun setelah penetapan tersangka Setya Novanto,” cetus Ari.

Sementara, Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menyoroti pengakuan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang pernah dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara, lantaran diminta menghentikan kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto. Benny meminta, Agus membuka masalah dugaan intervensi hukum itu lebih terang di parlemen. “DPR sebaiknya panggil eks Ketua KPK Agus Rahardjo atau Pak Agus datang ke DPR menerangkan lebih rinci pernyataannya ini. Apa betul Presiden Jokowi mengintervensi proses hukum di KPK,” kata Benny dalam media sosial X, Jumat (1/12).

Politikus Partai Demokrat itu meminta, siapapun tidak menyebarkan informasi yang tidak benar alias hoaks. Terlebih saat ini menjelang pemilu 2024. Benny memastikan persoalan ini dimonitor oleh masyarakat. “Jangan sebar hoaks ke masyarakat, sebab kalau cerita (intervensi kasus e-KTP) ini benar, rakyat bisa marah,” tegas Benny. (cnn/jpc/bbs/adz)

Layanan Telkomsel VoLTE Telah Hadir di Seluruh Kota dan Kabupaten Indonesia

Layanan VoLTE hadir di seluruh Indonesia dan dapat digunakan di 347 tipe smartphone dari berbagai brand. Melalui layanan VoLTE, pelanggan dapat melakukan panggilan telepon dan mengakses internet, streaming video, hingga bermain games secara bersamaan; panggilan telepon yang lebih cepat; kualitas suara HD yang lebih jernih; dan panggilan video sesama pengguna VoLTE yang lebih lancar.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Telkomsel terus memperkuat perannya sebagai digital connectivity enabler dengan layanan konvergensi terbesar di Indonesia yang senantiasa konsisten menghadirkan konektivitas digital terdepan melalui ragam produk dan layanan unggulan. Komitmen tersebut kali ini diwujudkan dengan layanan Voice over Long-Term Evolution (VoLTE) yang telah hadir di seluruh wilayah Indonesia.

Layanan Telkomsel VoLTE dapat memberikan kenyamanan dan pengalaman pelanggan dalam mengadopsi gaya hidup digital dan mendukung produktivitas kesehariannya melalui pemanfaatan teknologi jaringan terdepan yang memungkinkan pelanggan mengakses internet bersamaan dengan melakukan panggilan telepon atau video call. Hingga kini, layanan Telkomsel VoLTE dapat digunakan di 347 tipe smartphone, yang terdiri dari berbagai brand seperti Advan, Apple, Evercoss, Huawei, Infinix, iQOO, Luna, Oppo, Realme, Samsung, Sharp, Vivo, Xiaomi, dan ZTE.

Vice President Prepaid Consumer Marketing Telkomsel, Tuty Rahma Afriza mengatakan, “Selaras dengan semangat Telkomsel yang terinspirasi dari semangat Indonesia untuk menggerakkan kemajuan melalui kehadiran produk dan layanan yang bernilai tambah, yang kali ini diwujudkan dengan perluasan jangkauan layanan Telkomsel VoLTE di seluruh wilayah Indonesia.

Layanan VoLTE memungkinkan pelanggan untuk melakukan dan menerima panggilan telepon saat menggunakan data secara bersamaan di jaringan 4G. Upaya tersebut menjadi bukti nyata komitmen Telkomsel yang konsisten memberikan kemudahan dan kenyamanan, serta meningkatkan pengalaman digital para pelanggan dalam memenuhi gaya hidup digital kesehariannya.”

Layanan VoLTE menawarkan ragam keunggulan bagi pelanggan, seperti bebas berselancar mengakses layanan internet, streaming video, hingga bermain games saat tersambung dengan panggilan telepon suara tanpa khawatir koneksi internet terputus, menelepon dengan suara lebih jernih dengan kualitas HD (High Definition), panggilan telepon dapat terhubung lebih cepat daripada menggunakan layanan panggilan telepon biasa dan Voice over Internet Protocol (VoIP), hingga memberikan pengalaman layanan video call dengan lebih lancar tanpa aplikasi tambahan ke sesama pengguna VoLTE.

Telkomsel terus berupaya menghadirkan nilai tambah bagi pelanggan dalam mengakses layanan broadband dan teknologi digital terkini. Mengetahui besarnya manfaat dari layanan VoLTE bagi pelanggan, kini layanan VoLTE sudah hadir di seluruh wilayah Indonesia.

Perluasan cakupan jaringan VoLTE ini juga didukung oleh penuntasan proses peningkatan/pengalihan (upgrade) jaringan 3G ke 4G/LTE Telkomsel pada 2023. Dengan semakin luasnya jangkauan layanan VoLTE, Telkomsel mencatat adanya peningkatan jumlah pelanggan yang menggunakan layanan VoLTE sebesar 133,3% (YoY), disertai dengan pertumbuhan jumlah perangkat yang mendukung VoLTE sebesar 6,1% (YoY).

Layanan VoLTE dapat dinikmati oleh pelanggan yang telah menggunakan uSIM 4G, menggunakan smartphone yang mendukung fitur VoLTE dengan sistem operasi (OS) terbaru, serta mengaktifkan profil VoLTE. Telkomsel juga menghadirkan ragam paket telepon 4G VoLTE khusus untuk pelanggan Prabayar dengan harga terjangkau mulai dari Rp 11.500 untuk mendapatkan kuota panggilan telepon hingga 300 menit VoLTE ke semua operator dengan masa aktif 3 hari.

Telkomsel juga menghadirkan paket VoLTE bulanan dengan harga Rp 57.000 yang memberikan kuota panggilan telepon hingga 1.300 menit VoLTE ke semua operator dengan masa aktif selama 30 hari. Aktivasi fitur VoLTE dan pembelian paket VoLTE dapat dilakukan melalui Aplikasi MyTelkomsel, UMB *888*42#, mitra outlet, dan Call Center/GraPaRI.

“Dengan memperluas jangkauan VoLTE, kami berharap upaya Telkomsel sebagai leading digital telco company dalam memperkuat ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia dapat semakin meningkatkan kenyamanan dan pengalaman gaya hidup digital pelanggan melalui pemanfaatan teknologi jaringan terdepan serta produk dan layanan yang customer-centric,” tutup Tuty.

Informasi lebih lanjut mengenai layanan Telkomsel VoLTE termasuk cakupan jaringan serta smartphone yang mendukung layanan VoLTE dapat diakses di situs www.telkomsel.com/volte.(rel)

Ganjar Sepakat Membangun SDM Unggul di Bumi Cendrawasih

Foto: Tim Media Ganjar Pranowo SAFARI POLITIK: Ganjar Pranowo disambut hangat oleh masyarakat saat berkunjung ke Manokwari, Papua, pada Senin (20/11).

SUMUTPOS.CO – CALON presiden 2024 Ganjar Pranowo dan ulama Papua sepakat membangun sumber daya manusia (SDM) unggul di bumi Cendrawasih. Percepatan diperlukan agar akses pendidikan bisa merata di semua wilayah di Indonesia khususnya di daerah-daerah terpencil.

Kesepakatan itu terwujud ketika Ganjar Pranowo bersilaturahmi dengan sejumlah ulama dan masyayikh se-Papua di Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Anwar, Sentani, Jayapura, Papua, Rabu (22/11). Dalam pertemuan yang juga dihadiri masyarakat umum itu, Ganjar berdiskusi tentang problem SDM khususnya di Papua yang masih tertinggal dan belum mendapat perhatian serius dari pemerintah.

”Saya tinggal di daerah namanya pos 7. Kami sangat prihatin sekali karena anak-anak yang masih kecil tapi sudah merokok dan terjerat narkoba,” ujar Sri Susilowati, salah satu tokoh masyarakat di Papua.

Sri bercerita sudah berulang kali mencoba melaporkan ke pihak-pihak terkait namun belum ada tindakan yang berarti sampai sekarang ini. Karenanya, dia berharap jika Ganjar menjadi presiden bisa fokus pada pembangunan SDM di Papua.”Sehingga anak-anak bisa terhindar dari tindakan negatif,” ungkap Sri.

Mendapatkan masukan tersebut, Ganjar mengatakan dirinya memang fokus untuk pembangunan SDM yang merata di seluruh Indonesia. Menurutnya, SDM unggul adalah kunci Indonesia Emas 2045.”Pembangunan SDM memang menjadi salah satu prioritas kami. Kami meyakini, Indonesia maju hanya bisa terwujud jika SDM kita unggul. Dan ini mesti cepat,” ucapnya.

Menyiapkan SDM unggul lanjut Ganjar tidak hanya bisa dipasrahkan pada sekolah. Peran keluarga sangat penting agar anak-anak tidak terjerumus dalam hal negatif yang bisa mengancam masa depannya. “Pendidikan parenting pada orang tua juga harus ditingkatkan agar mereka bisa mengawasi dan mendidik anak-anak dengan baik,” imbuhnya.

Selain pendidikan parenting, menurut Ganjar orang tua harus mampu mengarahkan anak-anaknya agar dapat menjalani kegiatan positif. “Disalurkan kegiatannya sesuai bakat, minat dan hobi masing-masing. Ada yang bisa main bola, ya diarahkan ke main bola. Ada yang suka seni budaya, diarahkan ke sana agar mereka punya waktu lebih banyak untuk mengasah bakatnya masing-masing,” beber Ganjar.

Terkait persoalan narkoba, Ganjar mengatakan bahwa itu merupakan problem yang sangat mendesak untuk diselesaikan. Karena itu, dia ingin semua pihak terlibat dalam memberantas barang haram itu.”Peran ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat sangat penting untuk memberikan edukasi. Juga ada perwakilan partai politik, kalau ada kejadian seperti itu harus turun. Ini penting, karena memberantas narkoba itu harus dilakukan secara bersama-sama,” pungkasnya.

Sementara itu, pengamat pendidikan Kota Medan, Fahriza Marta Tanjung mengapresiasi gagasan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo dengan programnya membangun sumber daya manusia (SDM) unggul yang tidak hanya dibebankan di sekolah, tetapi juga ada peran orang tua untuk mendidik anak-anaknya. “Ya, kita sebagai guru sepakat akan hal itu. Pendidikan parenting sangat penting, agar orang tua tahu perkembangan anaknya.

Dengan pendidikan parenting, mendorong orang tua peduli terhadap anak-anaknya, sehingga tidak lagi terjadi saling salah menyalahkan, yang kerap guru menjadi korban. Kita berharap, orang tua dapat bersinergi dengan guru untuk pendidikan anak-anaknya. Semoga ini dapat menjadi perhatian pemimpin Indonesia ke depan,” ujar Fahriza yang juga sebagai Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) ini kepada Sumut Pos di Medan, Kamis (30/11). (als/wir/dwi)

PSMS Kalah, Suporter Suarakan Revolusi

KECEWA: Penyerang PSMS Medan, Jose Valencia meluapkan kekecewaan setelah sundulannya berhasil ditepis kiper Semen Padang FC.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Langkah PSMS Medan ke babak 12 besar Liga 2 musim 2023/2024 masih tertunda. Hal itu terjadi setelah Ayam Kinantan menelan kekalahan dengan skor 1-2 saat menjamu Semen Padang FC di Stadion Baharoeddin Siregar, Lubukpakam, Jumat (1/12) sore.

Dalam pertandingan dengan cuaca terik ini, PSMS mencoba menekan pertahanan Semen Padang begitu laga dimulai. Mereka berusaha mencetak gol terlebih dahulu, nemun Semen Padang memiliki pertahanan cukup kokoh.

Peluang pertama PSMS tercipta pada menit ke-20. Namun tendangan Guntur Triaji dari luar kotak penalti mengenai mistar gawang Semen Padang.

Keasyikan menyerang, justru pertahanan PSMS menjadi longgar. Melalui sebuah serangan cepat di menit ke-29, Semen Padang menjebol gawang Ayam Kinantan lewat penyerang asing, Ikechukwu Kenneth Ngwoke.

Gol ini tercipta akibat para pemain PSMS terlambat menutup pergerakan Daniel Rocken Tampubolon. Umpannya ke depan gawang PSMS disambar Ikechukwu Kenneth Ngwoke menjadi gol.

Gol itu merupakan satu-satunya yang tercipta di babak pertama. PSMS tertinggal 0-1.

Pada babak kedua, PSMS mencoba meningkatkan serangan. Pergantian pemain dilakukan, Martua Sandeni Sidabutar diganti dengan Wahyu Rahmat Illahi. Pergantian ini membuat serangan PSMS semakin hidup.

PSMS hampir menyamakan kedudukan ketika babak kedua dimulai. Namun sundulan Jose Valencia masih dapat ditepis kiper Semen Padang, Fakrurrazi. Begitu juga dengan tendangan Kurniawan Karman dari sudut sempit masih mengenai badan Fakrurrazi.

PSMS akhirnya menyamakan kedudukan di menit ke-60. Wasit menunjuk titik penalti setelah Fardan Harahap dijatuhkan kiper Semen Padang di kotak terlarang. Jose Valencia yang bertindak sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik.

Namun skor imbang hanya bertahan lima menit. Semen Padang kembali unggul di menit ke-65. Melalui sebuah serangan balik yang cepat, Ahmad Ihwan berhasil menjebol gawang PSMS setelah memanfaatkan umpan dari Daniel Rocken Tampubolon.

Tertinggal, PSMS Medan mencoba mengejar. Namun mereka kesulitan menembus pertahanan Semen Padang yang sudah bermain defensif hingga pertandingan usai, PSMS kalah dengan skor 1-2.

Kekalahan ini membuat langkah PSMS ke babak 12 besar tertunda. Nasib mereka akan kembali ditentukan saat menjamu PSPS Riau, Sabtu (9/12) mendatang.

Kekalahan ini juga sempat memicu kemarahan dari suporter kepada tim PSMS. Mereka berteriak agar dilakukan revolusi. “Kami minta agar PSMS direvolusi. Evaluasi pelatih,” teriak penonton.

Sedangkan Pelatih PSMS Miftahudin Mukson minta maaf atas kekalahan ini. Dia mengaku timnya kurang beruntung. “Saya minta maaf kepada semua pecinta PSMS. Kami sudah bekerja keras, namun gagal meraih kemenangan,” ujar Miftahudin usai pertandingan.

Dia mengaku akan segera melakukan evaluasi menghadapi pertandingan selanjutnya. Dia jamin bahwa PSMS akan lolos ke 12 besar. “Saya akan lakukan evaluasi. Saya jamin PSMS akan lolos ke babak 12 besar,” pungkasnya. (btr/han)

Menkumham RI Serahkan Bantuan Dana Pendidikan PIP Kepada 1124 Siswa di Sumut

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 1124 siswa dilingkungan Pemasyarakatan mendapatkan bantuan dana pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi.

“Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian dari Kementerian Hukum dan HAM dalam mewujudkan Program Indonesia Pintar serta membantu untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu,” kata Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Jumat (1/12).

Program ini merupakan salah satu program Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pendidikan. Yasonna berharap dana pendidikan PIP yang sudah dianggarkan untuk tahun 2023 ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal dan diberikan pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Kita harapkan yang menerima dana ini benar-benar yang membutuhkan karena ini didesain untuk menolong anak-anak kita yang membutuhkan sehingga pendidikannya tidak patah ditengah, bahkan semoga nantinya mereka mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Perguruan Tinggi Negeri bahkan di luar negeri sehingga kelak menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara,” lanjutnya.

Selanjutnya, untuk terus mendukung ketepatan sasaran penerima bantuan dana pendidikan PIP, Yasonna mendorong Dinas Pendidikan setempat dan Kepala Sekolah yang ada di setiap Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dapat memaksimalkan penerimaan dana ini.

Sementara itu, Warga dilingkungan Pemasyarakatan yang mendapatkan bantuan dana pendidikan PIP ini yakni Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan masyarakat umum yang bertempat tinggal di sekitar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Sumatera Utara untuk mendukung Program Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun.

Kepedulian bagi warga dilingkungan Pemasyarakatan disektor pendidikan tidak terlepas dari keberadaan Yasonna sebagai Guru Besar di salah satu Universitas Swasta di Sumatera Utara. Bantuan dana pendidikan PIP bertujuan untuk membantu memenuhi biaya personal pendidikan peserta didik. Saat ini proses pencairan dana tersebut sedang berjalan hingga 31 Desember 2023 mendatang.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly sebaga inisiator penyaluran bantuan dana ini memberikan langsung bantuan dana pendidikan PIP secara simbolis kepada empat orang siswa perwakilan dari SD, SMP, SMA dan SMK dengan besaran yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yakni:

Peserta didik SD/SDLB/Paket A sebesar Rp. 450.000,-/tahun, khusus siswa baru dan siswa kelas akhir mendapatkan Rp. 225.000,-.

Peserta didik SMP/SMPLB/Paket B mendapatkan Rp750.000,-/tahun, khusus siswa baru dan siswa kelas akhir mendapatkan Rp. 375.000,-.

Peserta didik SMA/SMK/SMALB/Paket C mendapatkan Rp1.000.000,/tahun, khusus siswa baru dan siswa kelas akhir mendapatkan Rp. 500.000.(*)

Lantunan Doa Mengiringi Keberangkatan Jenazah Kodrat Shah

LEPAS: Pj Gubernur Sumut, Hassanudin melepas keberangkatan jenazah Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumut Kodrat Shah di rumah duka Kompleks Cemara Asri.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Isak tangis menyelimuti keberangkatan jenazah Kodrat Shah Bin H Gulrang Shah Al Hafiz, di rumah duka Kompleks Cemara Asri Jalan Tulip Nomor 27, menuju ke Pemakaman Umum di Pekuburan Keluarga Jalan Sei Deli, Kota Medan, Jumat (1/12/2023) siang.

Saat pelepasan jenazah Sekretaris Jendral DPP Hanura itu, dihadiri langsung Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin. Keberangkatan almarhum Kodrat, dengan diiringi doa dan lantunan Surah Alfatihah.

Jenazah diberangkatkan menggunakan ambulan Palang Merah Indonesia (PMI) untuk disalatkan di Masjid Al Musannif Jalan Cemara, Perumahan Cemara Asri, Kabupaten Deliserdang.

Pada kesempatan itu, Hassanudin juga mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya putra terbaik bangsa yang dimiliki Sumut.

“Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara turut berduka cita yang mendalam atas kehilangan salah seorang putra terbaik bangsa yang dimiliki Sumut,” sebut Hassanudin.

Pj Gubernur mengatakan, berita tentang kepergian Almarhum, merupakan hal yang mengejutkan, tidak hanya bagi keluarga Almarhum, namun masyarakat Sumut khususnya.

“Kita tahu siapa dan kiprah almarhum. Mari kita doakan, Insya Allah, almarhum ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah SWT dan Ahli musibah tabah dalam menerima kedukaan ini. Aamiin, Yaa Rabbal Alamin,” kata mantan Pangdam I Bukit Barisan.

Mewakili pihak keluarga, Rahmat Shah yang juga abang kandung almarhum, mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda Sumut yang telah membantu almarhum dalam saat masih hidup, hingga pengurusan pemulangan jenazah.

“Terima kasih kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kepemudaan. Kita doakan beliau (almarhum). Atas nama keluarga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, sekiranya ada ucapan atau tindakan almarhum, adik kami, yang mungkin pernah mencederai perasaan bapak, ibu, saudara sekalian. kami atas nama keluarga mohon maaf atas kealpaan almarhum,” ucapnya

Almarhum Kodrat Shah Bin H Gulrang Shah Al Hafiz tutup usia 62 tahun di Rumah Sakit Abdi Waluyo Jakarta, Kamis (30/11/2023), sekitar pukul 18.00 Wib. Saat ini almarhum menjabat sebagai Sekjen Partai Hanura, Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumut, dan Ketua Asprov PSSI Sumut.

Turut hadir Pangdam I/BB, Mayjen TNI Mochammad Hasan, Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, Ketua DPR Sumut Baskami Ginting, OPD di lingkungan Pemprov Sumut, tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat.(gus)

1...900901902...15,705Page 901 of 15,705