Home Blog Page 95

DPRD Medan Desak Penambahan Anggaran Perpustakaan

RDP: Komisi II DPRD Kota Medan gelar RDP bersama Dinas Perpustakaan, Selasa (7/4/2026).
RDP: Komisi II DPRD Kota Medan gelar RDP bersama Dinas Perpustakaan, Selasa (7/4/2026).

Komisi II DPRD Kota Medan menyampaikan keprihatinan atas masih minimnya alokasi anggaran untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu kendala dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Perpustakaan, Selasa (7/4/2026) sore, terungkap bahwa anggaran yang tersedia saat ini masih sangat terbatas. Bahkan, realisasi anggaran dinilai belum mampu mengakomodasi kebutuhan dasar, baik untuk pengembangan fasilitas maupun pelaksanaan program literasi.

Ketua Komisi II DPRD Medan, Kasman Bin Marasakti Lubis, menegaskan bahwa kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, perpustakaan memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat.

“Kalau kita lihat dari anggarannya, memang masih sangat kecil. Ini cukup miris. Padahal perpustakaan adalah jendela dunia yang sangat penting untuk meningkatkan minat baca masyarakat,” ucap Kasman didampingi Wakil Ketua Komisi II, Modesta Marpaung, serta anggota Tia Ayu Anggraini.

Kasman menambahkan, Komisi II DPRD Medan akan mendorong penambahan anggaran pada pembahasan berikutnya, seiring dengan fungsi pengawasan dan penganggaran yang dimiliki legislatif.

Selain persoalan anggaran, Komisi II juga memberi perhatian serius terhadap kondisi fasilitas perpustakaan yang dinilai belum sepenuhnya nyaman bagi pengunjung.

Menurutnya, kenyamanan ruang baca menjadi faktor penting dalam menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda. “Tempat baca itu harus dibuat nyaman. Tidak harus mewah, tetapi minimal layak dan menarik agar masyarakat betah membaca,”  ujarnya.

Kasman juga mengungkapkan bahwa ketersediaan buku, terutama untuk anak-anak dan remaja, masih sangat terbatas. Buku-buku seperti komik edukatif, animasi, serta bacaan ringan yang mendidik dinilai masih minim jumlahnya, padahal jenis tersebut efektif dalam menumbuhkan minat baca sejak dini.

“Harapan kita, perpustakaan di Kota Medan ke depan bisa menjadi tempat yang nyaman, lengkap, dan benar-benar diminati masyarakat,” kata Kasman.

Sementara itu, Plt Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan Laksamana Putra Siregar, mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam menjalankan berbagai program yang telah direncanakan. “Anggaran yang tersedia saat ini memang masih sangat terbatas, sehingga belum semua program dapat berjalan maksimal,” ujarnya.

Meski demikian, dirinya mengapresiasi perhatian dari DPRD dan Pemerintah Kota Medan terhadap pengembangan perpustakaan dan peningkatan minat baca masyarakat.

“Kami bersyukur Wali Kota dan Wakil Wali Kota memiliki perhatian besar terhadap perpustakaan dan minat baca. Ini menjadi modal penting untuk pengembangan ke depan,” katanya.

Langkah selanjutnya, pihaknya berencana menghimpun buku-buku layak baca dari berbagai pihak untuk kemudian didistribusikan ke perpustakaan dan pojok baca di sejumlah wilayah.

Selain itu, pengembangan pojok baca di tingkat kecamatan juga akan terus didorong, meskipun diakui belum seluruh wilayah memiliki fasilitas tersebut secara memadai. “Kita akan koordinasikan agar setiap kecamatan memiliki pojok baca yang layak, sehingga akses masyarakat terhadap buku semakin mudah,” jelasnya.

Di era digital, pemanfaatan teknologi juga dinilai penting untuk meningkatkan akses literasi, seperti melalui penyediaan buku digital yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat.

“Namun demikian, keberadaan perpustakaan fisik tetap memiliki peran penting sebagai ruang interaksi, edukasi, dan pengembangan komunitas literasi”, pungkasnya. (map/ila)

DPRD Medan Dorong Digitalisasi Pajak

Faisal Arbie.
Faisal Arbie.

Upaya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus didorong DPRD di Kota Medan. Melalui Panitia Khusus (Pansus), dewan menilai potensi peningkatan penerimaan pajak masih sangat besar, namun belum tergarap optimal akibat sistem yang dinilai masih konvensional.

Anggota DPRD Medan dari Pansus PAD, Faisal Arbie, menegaskan pentingnya transformasi sistem penerimaan pajak dari metode manual (assemblage) menuju digitalisasi. Menurutnya, sistem lama membuka celah kebocoran yang berdampak pada tidak maksimalnya pendapatan daerah.

“Selama ini kita melihat laporan pajak yang tidak rasional. Bukan menuduh, tapi sistem manual memang berpotensi menimbulkan kebocoran. Dengan digitalisasi, kita yakin PAD bisa meningkat signifikan,” ujarnya usai rapat bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Rabu (8/4/2026).

Politisi Partai NasDem yang akrab disapa Arbie itu menjelaskan, digitalisasi akan menghadirkan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Sejumlah layanan seperti e-Filing (pelaporan online), e-Payment (pembayaran digital), hingga e-SPT akan menjadi bagian dari sistem baru yang direncanakan mulai diterapkan pada 2027.

Menurutnya, Pansus DPRD telah sepakat mendorong penganggaran kebutuhan digitalisasi ini dalam KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 agar implementasinya dapat segera terealisasi.

DPRD juga menyoroti sejumlah sektor pajak yang dinilai rawan kebocoran, di antaranya pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, air bawah tanah, hingga parkir. Sistem self-assessment yang selama ini diterapkan, di mana wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri kewajibannya dinilai membuka peluang manipulasi data.

“Kalau semua sudah berbasis digital, potensi manipulasi bisa ditekan. Terutama di sektor restoran, hotel, dan hiburan yang selama ini menjadi penyumbang terbesar PAD,” jelasnya.

Dengan sistem yang lebih modern dan terintegrasi, DPRD optimistis PAD Kota Medan yang saat ini berada di kisaran Rp3 triliun dapat meningkat hingga Rp5 triliun dalam beberapa tahun ke depan.

Tak hanya fokus pada sistem, DPRD juga mendorong langkah konkret dalam penagihan tunggakan pajak yang nilainya mencapai lebih dari Rp2 triliun sejak 1994.

Arbie meminta Bapenda membuka ruang kebijakan berupa keringanan, seperti skema cicilan maupun pengurangan denda, guna mendorong wajib pajak melunasi kewajibannya.

“Kita ingin ada solusi yang realistis. Berikan kemudahan agar wajib pajak mau menyelesaikan tunggakannya,” tegasnya.

Sebagai langkah lanjutan, Pansus juga berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah objek pajak seperti restoran, pusat perbelanjaan, dan area parkir untuk memastikan kepatuhan serta validitas pelaporan pajak. (map/ila)

Dua Pejabat Pemko Dikabarkan Hijrah ke Pemprovsu

Kantor Gubernur Sumatera Utara
Kantor Gubernur Sumatera Utara

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dikabarkan akan kembali mendatangkan dua pejabat eselon II dari lingkungan Kota Medan untuk mengisi posisi strategis yang saat ini masih kosong.

Informasi yang beredar menyebutkan, dua jabatan penting yang segera diisi adalah Kepala Badan Kepegawaian (Bapeg) Sumut dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut. Kedua posisi tersebut hingga kini masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).

Dua nama yang mencuat adalah Subhan Fazri Harahap dan Odi Anggia Batubara. Keduanya disebut-sebut akan mengisi posisi strategis tersebut dalam waktu dekat.

Subhan Fazri Harahap yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan, direncanakan mengisi posisi Kepala Bapeg Sumut yang masih kosong. Sementara jabatan tersebut saat ini dipegang oleh Plt, Chusnul Fanani Sitorus, yang juga menjabat sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumut.

Di sisi lain, Odi Anggia Batubara yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, disebut akan mengisi jabatan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut. Posisi tersebut saat ini masih diisi oleh Plt Yuda Pratiwi Setiawan, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Sumut.

Meski demikian, saat dikonfirmasi terkait kabar tersebut, Chusnul Fanani Sitorus mengaku belum mengetahui adanya rencana pengisian jabatan dimaksud. “Saya belum mengetahui informasi itu,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (6/4/2026).

Ia juga menjelaskan bahwa proses pengajuan pemindahan pejabat sebenarnya pernah dilakukan sebelumnya pada masa kepemimpinan kepala badan kepegawaian terdahulu, yakni Sutan Tolang Lubis.“Terkait pengajuan pemindahan, itu dilakukan pada saat kepala badan sebelumnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Chusnul mengaku belum mendapatkan informasi terkait adanya proses asesmen terhadap kedua pejabat yang disebut-sebut akan mengisi jabatan tersebut.“Saya juga belum terinformasi soal adanya asesmen,” ujarnya.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Pemprov Sumut terkait kabar tersebut. Namun, jika benar terealisasi, kehadiran dua pejabat dari Pemko Medan ini diharapkan mampu memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah, khususnya dalam pembenahan sistem kepegawaian serta pengembangan sektor kebudayaan dan pariwisata di Sumatera Utara.

Pengisian jabatan strategis ini juga dinilai penting untuk mendorong optimalisasi pelayanan publik dan percepatan pembangunan di tingkat provinsi. (san/ila)

Tragedi Kapal Terbakar di Belawan, Dewan Desak Investigasi dan Tanggung Jawab

Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara, H.M. Subandi.
Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara, H.M. Subandi.

Kebakaran hebat yang melanda kapal pukat KM Indah Sakti di perairan Belawan menelan korban jiwa dan menyisakan duka mendalam. Tragedi yang mengakibatkan tiga nelayan tewas, sejumlah luka-luka, serta lima orang masih hilang ini, mendapat sorotan serius dari DPRD Sumatera Utara yang mendesak investigasi menyeluruh serta pertanggungjawaban penuh dari pihak terkait.

Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara, H.M. Subandi menilai kejadian ini sebagai sinyal bahaya serius atas lemahnya sistem keselamatan kerja di sektor perikanan. “Kami sangat berduka atas kejadian ini. Namun lebih dari itu, ini adalah alarm keras bahwa keselamatan nelayan masih belum menjadi prioritas utama. Kejadian seperti ini tidak boleh terus berulang,” tegasnya kepada wartawan, Rabu (8/4/2026).

Menurut Subandi, insiden kebakaran kapal bukanlah yang pertama terjadi di kawasan tersebut. Ia mengingatkan bahwa pada November 2025 lalu, kejadian serupa juga terjadi di Dermaga Gabion B2. Namun, hingga kini belum terlihat langkah konkret yang mampu mencegah tragedi serupa. “Kita melihat ada pola yang berulang, tapi tidak diikuti dengan evaluasi menyeluruh. Ini yang harus segera dibenahi oleh semua pihak terkait,” ujarnya.

Politisi dari Partai Gerindra itu menilai bahwa lemahnya pengawasan terhadap standar operasional kapal menjadi salah satu faktor utama yang harus segera diperbaiki. Ia menekankan pentingnya memastikan setiap kapal yang beroperasi telah memenuhi standar keselamatan, mulai dari kondisi mesin, instalasi bahan bakar, hingga perlengkapan darurat.

Selain aspek teknis, Subandi juga menyoroti perlindungan terhadap para pekerja di sektor perikanan yang dinilai masih minim. Ia menegaskan bahwa para nelayan, sebagai pekerja yang berisiko tinggi, berhak mendapatkan jaminan keselamatan kerja yang layak serta perlindungan sosial yang memadai.

“Tanggung jawab pemilik kapal tidak cukup hanya sebatas memberikan pekerjaan. Mereka juga wajib memastikan keselamatan kru dan menjamin hak-hak mereka, terutama dalam situasi darurat seperti ini,” katanya.

Ia pun menegaskan bahwa seluruh korban harus mendapatkan haknya secara penuh, baik berupa santunan bagi keluarga korban meninggal dunia, biaya pengobatan bagi yang terluka, maupun kompensasi bagi korban yang masih dalam pencarian.

“Tidak boleh ada hak pekerja yang diabaikan. Negara harus hadir, dan pemilik usaha juga harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Subandi mendesak instansi terkait, termasuk dinas ketenagakerjaan dan perhubungan, untuk segera melakukan investigasi mendalam guna mengungkap penyebab pasti kebakaran. Ia menilai, tanpa kejelasan penyebab, upaya pencegahan ke depan akan sulit dilakukan secara efektif. “Kita tidak ingin kasus ini hilang begitu saja tanpa ada kejelasan. Harus diusut tuntas, apakah ini murni kecelakaan atau ada unsur kelalaian,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, Komisi E DPRD Sumut juga berencana memanggil sejumlah pihak terkait, mulai dari pemilik kapal, pengelola pelabuhan, hingga instansi teknis yang berwenang. Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh sekaligus merumuskan kebijakan yang lebih tegas dalam meningkatkan keselamatan kerja di sektor perikanan.

Tak hanya itu, Subandi juga mendorong pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan secara rutin terhadap seluruh armada kapal penangkap ikan, khususnya yang beroperasi di wilayah pesisir seperti Belawan. Menurutnya, inspeksi berkala harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya setelah terjadi insiden. “Pengawasan tidak boleh bersifat reaktif. Harus ada sistem yang berjalan secara berkala dan berkelanjutan,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya edukasi dan pelatihan keselamatan bagi para nelayan. Dengan pemahaman yang baik mengenai prosedur darurat, diharapkan risiko korban jiwa dapat diminimalisir jika terjadi kecelakaan di laut.

Tragedi ini, lanjut Subandi, harus menjadi momentum untuk melakukan reformasi total dalam sistem keselamatan kerja di sektor perikanan. Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman bagi para nelayan.

“Ini bukan hanya soal satu kejadian, tapi soal masa depan ribuan nelayan kita. Keselamatan mereka harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, sebuah kapal pukat teri KM Indah Sakti terbakar di tengah laut pada Selasa (7/4) dini hari sekitar pukul 02.00 WIB. Insiden tersebut diduga dipicu oleh ledakan turbo mesin induk yang berada di dalam kamar mesin kapal.

Peristiwa tragis ini mengakibatkan tiga orang nelayan meninggal dunia, lima lainnya masih dinyatakan hilang, sementara 13 nelayan berhasil diselamatkan oleh kapal nelayan lain, KM Mandiri, yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari para nelayan, KM Indah Sakti sebelumnya bertolak dari Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan, tepatnya dari kawasan Gudang Pekong, Senin (6/4) sore. Kapal tersebut berlayar untuk melakukan penangkapan ikan teri di perairan laut lepas.

Setibanya di lokasi penangkapan, para anak buah kapal (ABK) mulai menurunkan pukat untuk menangkap ikan. Setelah beberapa jam bekerja, sebagian besar ABK kemudian beristirahat dan tertidur di dalam kapal.Namun, situasi berubah drastis saat sekitar pukul 02.00 WIB terdengar suara ledakan keras dari dalam kamar mesin.

Ledakan tersebut diduga berasal dari turbo mesin induk kapal. Dalam waktu singkat, api dengan cepat membesar dan melahap sebagian besar badan kapal, membuat para ABK yang sedang tertidur tidak sempat menyelamatkan diri secara maksimal.

Kapal nelayan KM Mandiri yang kebetulan berada di sekitar lokasi kejadian menjadi pihak pertama yang mengetahui insiden tersebut. Melihat kobaran api, awak KM Mandiri segera melakukan upaya pertolongan. “Posisi kami tidak jauh dari lokasi. Begitu melihat api, kami langsung mendekat dan mengevakuasi korban yang masih bisa diselamatkan,” ungkap seorang nelayan dari KM Mandiri.

Dari proses evakuasi tersebut, sebanyak 13 nelayan berhasil diselamatkan. Sementara itu, tiga nelayan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, dan lima lainnya hingga kini masih dalam pencarian.

Setelah proses evakuasi selesai, KM Mandiri kemudian membawa seluruh korban menuju Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan. Sekitar pukul 08.00 WIB, kapal tersebut tiba di pelabuhan dengan membawa para korban selamat serta tiga jenazah nelayan. (map/san/ila)

Kuota Diskon Transportasi Habis Terjual, PELNI Sukses Layani 467 Ribu Penumpang

PADAT: Penumpang arus balik Indulfitri saat hendak berangkat menumpang kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero).  Penjualan tiket diskon yang dibuka sejak 11 Februari 2026 untuk keberangkatan periode 11 Maret hingga 5 April 2026 ini telah resmi ditutup pada Jumat (3/4).
PADAT: Penumpang arus balik Indulfitri saat hendak berangkat menumpang kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero).  Penjualan tiket diskon yang dibuka sejak 11 Februari 2026 untuk keberangkatan periode 11 Maret hingga 5 April 2026 ini telah resmi ditutup pada Jumat (3/4).

PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) mencatat program diskon transportasi laut 30 persen telah habis terjual lebih cepat dari jadwal yang ditentukan. Penjualan tiket diskon yang dibuka sejak 11 Februari 2026 untuk keberangkatan periode 11 Maret hingga 5 April 2026 ini telah resmi ditutup pada Jumat (3/4) kemarin.

Adapun realisasi penumpang penerima diskon yaitu 467.662 pax, atau mencapai 105% dari proyeksi awal penumpang penerima diskon yaitu 445.534 pax.

Direktur Utama PELNI Tri Andayani menjelaskan bahwa realisasi penumpang yang melampaui proyeksi ini dipengaruhi oleh faktor penjualan tiket pada ruas – ruas pendek.

“Alhamdulillah, program diskon transportasi 30 persen yang diberikan Pemerintah ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Kuota diskon yang habis pada 3 April 2026 membuktikan bahwa program ini sangat membantu masyarakat dalam melakukan perjalanan mudik Lebaran dengan biaya yang lebih terjangkau,” ujar pria yang akrab disapa Anda saat memberikan keterangannya, Rabu (8/4/2026).

Anda menambahkan, per 4 April 2026, total penjualan tiket nasional untuk periode keberangkatan 11 Maret – 5 April 2026 mencapai 487.905 tiket atau mencapai 101,8% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 479.133 tiket.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memanfaatkan program ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan yang telah mempercayakan program ini kepada PELNI. PELNI akan terus mendukung kebijakan pemerintah dalam memberikan akses transportasi laut yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia,” ucap Anda.

Anda turut menegaskan meskipun jumlah penumpang arus balik mulai menurun, PELNI tetap siap melayani seluruh penumpang dengan sepenuh hati hingga periode Angkutan Lebaran PELNI ditutup pada 6 April 2026.

“Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh penumpang yang telah berlayar bersama kapal PELNI selama periode Angkutan Lebaran tahun ini. Sampai jumpa kembali pada masa mudik Angkutan Lebaran mendatang, semoga kami dapat terus menghadirkan layanan yang lebih baik, aman, dan nyaman bagi seluruh pelanggan,” pungkas Anda.

Meskipun kuota diskon transportasi telah habis, PELNI tetap siap memberikan pelayanan maksimal dengan mengutanakan safety first, zero accident dan service excellence bagi seluruh penumpang yang masih akan melakukan perjalanan menggunakan armada PELNI.

Sementara itu, Kepala Cabang PT  PELNI Cabang Medan Harianto Sembiring mengatakn, saat ini permintaan masyarakat masih banyak, namun kuota dari Kemenhub sudah habis. “Kita ikut aturan Kemenhub. Harapan kita, semakin banyak kuota semakin banyak pula jumlah penumpang yang diangkut. Dan untuk arus balik mungkin bisa diperpanjang waktunya, khusus di daerah yang jauh dari pelabuhan.(san/ila)

Polres Tanah Karo Resmi Ganti Nama

GANTI: Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto menandatangani prasasti.
GANTI: Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto menandatangani prasasti.

KARO, SUMUTPOS.CO – Perubahan terjadi dalam struktur kelembagaan kepolisian di Sumatera Utara. Mulai Rabu (8/4) siang,  nama Polres Tanah Karo resmi diganti menjadi Polres Karo. Hal ini seiring penyesuaian nomenklatur wilayah hukum yang mengikuti administrasi pemerintahan daerah.

Upacara perubahan nomenklatur tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K, M.H,  di Mapolres Karo. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan struktur kepolisian dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam kegiatan itu, Kapolda Sumut turut didampingi Ketua Pengurus Daerah Bhayangkari Mona Whisnu Hermawan, secara simbolis menandatangani prasasti perubahan nomenklatur Polres Karo sebagai bentuk pengesahan resmi.

Penandatanganan prasasti tersebut menjadi momentum penting yang menandai dimulainya penggunaan nomenklatur baru di jajaran kepolisian wilayah Sumatera Utara.

Kapolda Sumut menegaskan bahwa perubahan nomenklatur ini bertujuan menyesuaikan nama satuan kewilayahan kepolisian dengan wilayah administratif pemerintahan yang berlaku saat ini.

“Penyesuaian ini penting agar pelayanan kepolisian semakin efektif, tepat sasaran, serta selaras dengan pembagian wilayah pemerintahan daerah,” ujarnya.

Salah satu perubahan utama adalah bergantinya nama Polres Tanah Karo menjadi Polres Karo. Selain itu, sejumlah polsek di wilayah tersebut turut mengalami penyesuaian, antara lain Polsekta Berastagi menjadi Polsek Berastagi, Polsek Mardingding menjadi Polsek Lau Baleng, serta Polsek Payung menjadi Polsek Tigandreket.

Perubahan juga terjadi di berbagai jajaran kepolisian lainnya di wilayah hukum Polda Sumut. Di wilayah Polrestabes Medan, Polsubsektor Sukaramai Polsek Medan Area berubah menjadi Polsubsektor Medan Denai, sementara Polsubsektor Glugur Rimbun Polsek Pancur Batu disesuaikan dengan nama desa setempat.

Bupati Karo Antonius Ginting turut hadir menunjukkan dukungan dan apresiasi atas perubahan nomeklatur ini. Perubahan nomeklatur ini bertujuan meningkatkan kinerja dan pelayanan kepolisian kepada masyarakat Kabupaten Karo. (deo/ila)

Lapas Binjai Gelar Razia Gabungan ke Blok Wargabinaan, Barang yang Dilarang Berhasil Diamankan

RAZIA: Razia gabungan di Lapas Binjai dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 tahun. (Istimewa/Sumut Pos)
RAZIA: Razia gabungan di Lapas Binjai dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 tahun. (Istimewa/Sumut Pos)

BINJAI- Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai juga melakukan razia gabungan yang menyasar ke blok hunian wargabinaan usai tes urine mendadak. Razia yang dilakukan itu dalam rangka menyambut Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 tahun.

“Razia gabungan pada malam hari, merupakan tindaklanjut dari arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban serta mewujudkan Lapas Binjai yang bersih dari halinar (handphone, pungli dan narkoba),” kata Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Binjai Rudi Sembiring, Rabu (8/4/2026).

Dia menjelaskan, Riza menyasar secara menyeluruh ke kamar hunian wargabinaan. Petugas yang terlibat melakukan razia, menjalankan pemeriksaan secara teliti dan terstruktur.

Meliputi area tempat tidur, kamar mandi hingga titik-titik yang berpotensi menjadi tempat penyimpanan barang terlarang. “Kegiatan ini melibatkan sinergi bersama APH terkait dan dilaksanakan dengan pendekatan humanis namun tetap tegas,” katanya.

Dalam razian ini, lanjutnya, petugas mengedepankan sikap persuasif kepada warga binaan tanpa mengesampingkan aspek keamanan dan ketertiban selama proses razia berlangsung.

Petugas juga berhasil mengamankan beberapa barang yang dilarang. Seperti mancis, sendok, gunting kuku, dan obeng.

Pelaksana Harian Kepala Lapas Kelas IIA Binjai Serikat Sembiring, menegaskan, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam mendukung program Zero Halinar.

“Razia gabungan ini bukan hanya kegiatan seremonial dalam rangka HBP, tetapi merupakan langkah konkret dan berkelanjutan dalam menjaga keamanan serta memastikan Lapas Binjai tetap bersih dari handphone, pungli, dan narkoba. Kami akan terus memperkuat pengawasan dan bersinergi dengan APH,” ujar Serikat.

Melalui kegiatan ini, Lapas Binjai menegaskan komitmennya untuk terus menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi pesan tegas kepada seluruh warga binaan untuk selalu mematuhi aturan serta menjauhi segala bentuk pelanggaran yang dapat menghambat proses pembinaan. (ted/ila)