Home Blog Page 952

Undang Ketua MPR RI, Hendrik Sitompul Sebut Natal Tahun Ini Tampil Beda & Lebih Segar

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Panitia Perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 MPR, DPR, dan DPD RI memohon dukungan sekaligus mengundang secara resmi, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo untuk hadir pada acara puncak yang akan diselenggarakan di Ruang Pustakaloka – Gedung Nusantara IV, Kompleks DPR RI, 5 Desember 2023.

Undangan tersebut disampaikan langsung Ketua Panitia Perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 MPR, DPR, dan DPD RI Hendrik Halomoan Sitompul saat beraudiensi ke rumah dinas Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Rabu (15/11/2023). Dalam audiensi itu, hadir juga Sekretaris Panitia Marinus Gea (Anggota DPR RI Fraksi PDIP), Wakil Ketua Panitia Inosentius Samsul (Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI), dan perwakilan dari masing-masing divisi kepanitiaan.

Dalam kesempatan itu, Hendrik menyampaikan, Perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 mengangkat tema “Kemuliaan Bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi (Lukas 2:14)” yang merupakan tema Natal PGI dan KWI tahun 2023. Adapun sub tema, “Melalui perayaan Natal Bersama, Kita Ciptakan Kerukunan Hidup Antar Umat Demi Terwujudnya Negara Republik Indonesia yang Aman, Damai dan Sejahtera”.

“Acara perayaan natal kali ini tampil beda dan lebih segar. Acara akan berlangsung dalam satu rangkaian sehingga efektif serta pesan-pesan damai dalam natal ini tersampaikan dan berkesan,” kata Hendrik Sitompul dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/11/2023)

“Kami panitia dan keluarga besar Persekutuan Doa Oikumene MPR-DPR-DPD RI berharap agar Pak Bamsoet dapat hadir dan bersama-sama kami merayakan sukacita natal pada tanggal 5 Desember 2023,” ujar Hendrik.

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo, mendukung rencana Perayaan Natal Bersama 2023 dan Tahun Baru 2024 MPR, DPR dan DPD RI, sebagai momen kemanusiaan untuk memberikan derma dan berbagi kasih kepada sesama dalam semangat persaudaraan.

“Semangat persaudaraan adalah narasi universal yang hidup dan berkembang dalam setiap agama. Narasi ini memuliakan harkat dan martabat kemanusiaan yang harus dihormati dan dijunjung tinggi tanpa terbelenggu batasan primordial, serta sekat-sekat keagamaan. Karena setiap manusia adalah bersaudara, mereka yang bukan saudara seiman, adalah saudara dalam kemanusiaan,” ujar Bamsoet.

Dia pun berharap, Natal ini menyampaikan pesan persatuan di tengah-tengah adanya keberagaman ras suku dan agama apalagi ditambahi perbedaan pilihan presidennya. “Semoga natal juga menjadi pemberi pesan damai dan kasih ditengah-tengah panasnya kontestasi pemilu yg akan kita rayakan di 2024 mendatang,” pungkasnya. (adz)

Ganjar-Mahfud Canangkan Digitalisasi Birokrasi untuk Indonesia Bebas KKN

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud MD, Chiko Hakim menyatakan pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan menerapkan digitalisasi birokrasi secara merata ketika menang pada Pilpres 2024. Chiko menyebut digitalisasi birokrasi adalah keniscayaan yang tak terelakkan menuju era 5.0.

“Pergerakan manusia, barang, dan perniagaan yang serba cepat, menuntut pelayanan yang dapat mengimbangi itu semua,” kata Chiko kepada wartawan, Kamis (15/11).

Chiko menjelaskan, tiga fokus tujuan program tersebut, yakni mengubah paradigma birokrat dalam melayani masyarakat. Menurutnya, seperti yang diketahui bersama selama ini pelayanan birokrasi terhadap kebutuhan masyarakat sangat lamban dan berbelit-belit.

“Dengan digitalisasi, selain tentunya bisa lebih banyak kuantitas/jumlah masyarakat yang terlayani juga menjadi lebih efisien karena mengurangi tatap muka langsung yang tentu memakan waktu dan jangkauan jarak baik itu bagi masyarakat maupun petugas pelayanan. Paradigma baru yang efektif dan efisien akan terwujud,” ujarnya.

Chiko mengatakan lewat digitalisasi birokrasi ini, Ganjar-Mahfud MD juga ingin menekan akan korupsi hingga pada akhirnya bisa ke titik nol. Ia menyebut sistem e-budgeting, e-planning, e-procurement yang terintegrasi akan memudahkan pengambilan keputusan. “Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan sumber daya pemerintah, dan di ujungnya mendukung pencegahan korupsi,” katanya.

Selain itu, kata Chiko, digitalisasi birokrasi juga mendekatkan jarak antara masyarakat dan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Menurutnya, digitalisasi ini mempermudah alur komunikasi antara yang membutuhkan informasi dan pelayanan dengan si penyedia informasi dan layanan.

“Ini penting karena masyarakat tidak ketinggalan dalam informasi terkini tentang kebijakan, layanan baru, informasi terkait jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, pertanahan, perniagaan, dan lain-lain,” ujarnya.

“Begitu pula dari sisi birokrasi selalu terupdate secara realtime dengan keluhan, kebutuhan, maupun kendala kendala yang dihadapi masyarakat sehingga dapat memberikan solusi yang cepat dan tepat, bahkan mengantisipasi masalah -masalah di masa yang akan datang,” tabah Chiko.

Lebih lanjut, Chiko menyebut implementasi digitalisasi birokrasi ini dilakukan dengan memperluas dan memperkuat jaringan infrastruktur digital, mulai dari jaringan internet, perangkat lunak, dan perangkat kerasnya. Kemudian sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat serta SDM birokrasi. “Kebijakan melalui perundang-undangan,” ujarnya.

Pasangan capres-cawapres Ganjar dan Mahfud MD diusung oleh PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo. Ganjar-Mahfud telah mendapat nomor urut 3 dalam Pilpres 2024. Masa kampanye akan dimulai pada 28 November mendatang. (adz)Ganjar-Mahfud Canangkan Digitalisasi Birokrasi untuk Indonesia Bebas KKN

JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud MD, Chiko Hakim menyatakan pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan menerapkan digitalisasi birokrasi secara merata ketika menang pada Pilpres 2024. Chiko menyebut digitalisasi birokrasi adalah keniscayaan yang tak terelakkan menuju era 5.0.

“Pergerakan manusia, barang, dan perniagaan yang serba cepat, menuntut pelayanan yang dapat mengimbangi itu semua,” kata Chiko kepada wartawan, Kamis (15/11).

Chiko menjelaskan, tiga fokus tujuan program tersebut, yakni mengubah paradigma birokrat dalam melayani masyarakat. Menurutnya, seperti yang diketahui bersama selama ini pelayanan birokrasi terhadap kebutuhan masyarakat sangat lamban dan berbelit-belit.

“Dengan digitalisasi, selain tentunya bisa lebih banyak kuantitas/jumlah masyarakat yang terlayani juga menjadi lebih efisien karena mengurangi tatap muka langsung yang tentu memakan waktu dan jangkauan jarak baik itu bagi masyarakat maupun petugas pelayanan. Paradigma baru yang efektif dan efisien akan terwujud,” ujarnya.

Chiko mengatakan lewat digitalisasi birokrasi ini, Ganjar-Mahfud MD juga ingin menekan akan korupsi hingga pada akhirnya bisa ke titik nol. Ia menyebut sistem e-budgeting, e-planning, e-procurement yang terintegrasi akan memudahkan pengambilan keputusan. “Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan sumber daya pemerintah, dan di ujungnya mendukung pencegahan korupsi,” katanya.

Selain itu, kata Chiko, digitalisasi birokrasi juga mendekatkan jarak antara masyarakat dan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Menurutnya, digitalisasi ini mempermudah alur komunikasi antara yang membutuhkan informasi dan pelayanan dengan si penyedia informasi dan layanan.

“Ini penting karena masyarakat tidak ketinggalan dalam informasi terkini tentang kebijakan, layanan baru, informasi terkait jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, pertanahan, perniagaan, dan lain-lain,” ujarnya.

“Begitu pula dari sisi birokrasi selalu terupdate secara realtime dengan keluhan, kebutuhan, maupun kendala kendala yang dihadapi masyarakat sehingga dapat memberikan solusi yang cepat dan tepat, bahkan mengantisipasi masalah -masalah di masa yang akan datang,” tabah Chiko.

Lebih lanjut, Chiko menyebut implementasi digitalisasi birokrasi ini dilakukan dengan memperluas dan memperkuat jaringan infrastruktur digital, mulai dari jaringan internet, perangkat lunak, dan perangkat kerasnya. Kemudian sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat serta SDM birokrasi. “Kebijakan melalui perundang-undangan,” ujarnya.

Pasangan capres-cawapres Ganjar dan Mahfud MD diusung oleh PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo. Ganjar-Mahfud telah mendapat nomor urut 3 dalam Pilpres 2024. Masa kampanye akan dimulai pada 28 November mendatang. (adz)

Polres Asahan Gagalkan Peredaran 50 Kg Sabu, 2 Pelaku Asal Sumbar Ditangkap

KETERANGAN: Kapolres Asahan AKBP Rocky Marpaung bersama Kapolres Tanjungbalai Ahmad Yusuf Affandi, Bupati Asahan Surya saat memberikan keterangan terkait penangkapan narkoba.(foto/ istimewa).

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Personel Kepolisian Polres Asahan bersama Polres Tanjungbalai berhasil menggagalkan penyeludupan narkotika jenis sabu di Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai.

Penggagalan penyeludupan sabu itu diungkapkan Kapolres Asahan AKBP Rocky Marpaung bersama Kapolres Tanjungbalai dalam jumpa pers di halaman Mako Polres Asahan, Kisaran, Rabu (15/11/2023).

Rocky mengatakan, pengungkapan kasus terjadi pada 4 November 2023. Namun, dalam penggerebekan pelaku berhasil melarikan diri.

Berdasarkan penyelidikan, pada Minggu (5/11/2023) personel berhasil meringkus seorang pelaku berinisial AR (39) warga dari Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Kemudian, Kamis (9/11/2023), personel kembali meringkus pelaku AG (52) di Pelabuhan Bangkahuni, Lampung.

“Hasil interogasi pelaku AR dan AGH mengakui jika mereka mendapat perintah dari TH, warga Kota Tanjungbalai yang akan dikirim kepada H di Jakarta dengan menggunakan mobil Avanza BA 1135 QR dengan upah Rp10 juta/kilo,” ujarnya.

Kedua pelaku dijerat pasal 114 ayat (2) subs pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) dari UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun. (mag-10/ram)

Warga Desa Sei Lendir Asahan Doakan Ganjar Pranowo Presiden 2024-2029

Sukarelawan yang tergabung dalam Tuan Guru Sahabat (TGS) Ganjar bersama warga Desa Sei Lendir, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan Doakan Ganjar Pranowo terpilih menjadi presiden 2024-2029, Rabu (15/11).

ASAHAN, SUMUTPOS.CO- Pendukung Capres 2024 Ganjar Pranowo yang berjejaring dalam sukarelawan Tuan Guru Sahabat (TGS) Ganjar Sumatera Utara (Sumut), menjadi pendukung capres pertama yang singgah di Desa Sei Lendir, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

Kedatangan Tuan Guru Sahabat Ganjar ke Desa Sei Lendir untuk bersilaturahmi sekaligus menyalurkan bantuan berupa rehal (meja) Al-Quran dan kipas angin untuk TPQ Al Ikram, Rabu (15/11)

“Dari 8 Presiden, termasuk Pak Ganjar ini kalau jadi (Presiden) kami memperhatikan inilah (Ganjar Pranowo) yang pernah baru sampai ke tempat kami,” ujar Ketua TPQ Al Ikram, Abdul Halim Sinaga.

Abdul mengatakan dari banyaknya pergantian pemimpin di Indonesia, hanya Ganjar Pranowo yang sukarelawannya datang langsung ke Desa Sei Lendir dan memberikan bantuan.

Dia mengaku sudah 20 tahun menjadi guru pengajian di wilayah tersebut dan terharu, ada sukarelawan Calon Presiden yang peduli dan mencurahkan perhatian untuk warga Desa Sei Lendir.

Warga desa yang diwakili Abdul Halim pun akan mendukung dan mendoakan Ganjar Pranowo agar terpilih menjadi Presiden 2024-2029, dan bisa merealisasikan harapan warga untuk didirikannya masjid dan pondok pesantren di Desa Sei Lendir.

“Ini Pak Ganjar, baru beliau yang pernah sampai ke sini. Saya sudah 20 tahun mengajar mengaji di sini, jadi mohonkan kami doakan Pak Ganjar dari sini beliau akan menang. Tolong disiapkan masjid, didirikannya pesantren di Sei Lendir ini,” ungkap Abdul.

Koordinator Daerah (Korda) Tuan Guru Sahabat Ganjar Kabupaten Asahan, Ravi Siagian mengaku senang dapat menjadi bagian dari pendukung Ganjar Pranowo yang secara nyata memberikan perhatiannya untuk Desa Sei Lendir.

Pihaknya pun akan menampung aspirasi warga Desa Sei Lendir dan berharap agar masjid dan pondok pesantren bisa segera didirikan di wilayah tersebut jika Ganjar Pranowo terpilih menjadi Presiden 2024-2029.

“Memang tadi disampaikan oleh ketua TPQ, dari 7 presiden di Republik Indonesia, baru kali ini Calon Presiden Pak Ganjar Pranowo bisa menghadirkan koordinator-koordinator untuk terjun ke lapangan, masyarakat yang di kampung, khususnya di Asahan ini,” jelas Ravi.

“Mudah-mudahan apa yang diminta masyarakat di Sei Lendir mudah-mudahan dapat direalisasikan oleh Bapak Ganjar Pranowo, sebab beliau memang sosok pemimpin yang didamba-dambakan seluruh masyarakat di kampung ini,” lanjutnya. (rel/tri)

Kasus Pemerasan SYL, Bareskrim Periksa Direktur KPK 3 Jam

FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS DIPERIKSA KPK: Ketua Komisi IV DPR RI Sudi berjalan meninggalkan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/11). KPK memeriksa Ketua Komisi IV DPR RI Sudin sebagai saksi di kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

SUMUTPOS.CO – Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim memeriksa Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Herda Helmijaya, Kamis (15/11). Wadir Dittipidkor Bareskrim Kombespol Arief Adiharsa mengatakan, pemeriksaan berlangsung tiga jam, mulai pukul 11.00 WIB hingga 13.00 WIB. ’’Ada 13 pertanyaan yang diajukan penyidik,’’ jelasnya.

Pertanyaan itu seputar pengetahuan yang bersangkutan terkait jabatannya. Tentunya berkaitan dengan kasus dugaan gratifikasi. ’’Sudah ya,’’ ucapnya.

Sedangkan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombespol Ade Safri Simanjuntak menuturkan, kendati Firli berkali-kali tidak hadir, penyidik belum bisa melakukan jemput paksa. Alasannya, Firli masih berstatus saksi.

Selain itu, ketidakhadiran Firli disertai konfirmasi dan permintaan penjadwalan ulang pemeriksaan. ’’Meminta pemeriksaannya di gedung Bareskrim,’’ paparnya.

Namun, terkait permintaan lokasi pemeriksaan di Bareskrim itu, Ade enggan menjawab de-ngan jelas. ’’Kalau itu, tanya ke sana (Firli, Red),’’ ujarnya.

Ketua Komisi IV DPR Diperiksa KPK

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, (15/11). Ia meng-aku ditanya mengenai anggaran dan pengawasan selaku mitra kerja dari Kementerian Pertanian RI. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari KPK untuk membongkar du-gaan korupsi yang menjerat eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Adapun untuk mengusut kasus ini, KPK tak hanya meme-riksa Sudin tapi empat saksi lainnya. Rinciannya adalah Ali Jamil selaku Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan Ali Jamil; Kabag Umum PSP Kementan Jamil Baharudin; ajudan Syahrul, Panji Harjanto; dan Kapoksi Substansi pada Direktorat Pembiayaan Ditjen PSP Kementan Anis.

Diberitakan sebelumnya, KPK menduga Syahrul memeras pegawainya dengan mewajibkan membayar uang setoran setiap bulan dengan bantuan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Nominalnya yang dipatok dan harus disetorkan pegawai Eselon I-II berkisar 4.000-10.000 dolar Amerika Serikat.

Uang yang dikumpulkan di-yakini bukan hanya berasal realisasi anggaran Kementan digelembungkan atau mark-up, melainkan dari vendor yang mengerjakan proyek.

KPK kemudian menduga uang yang diterima Syahrul digunakan untuk berbagai kepentingan pribadinya. Mulai dari umrah bersama pegawai Kementan lainnya, membeli mobil, memperbaiki rumah hingga mengalir ke Partai NasDem dengan nilai hingga miliaran rupiah. Pemberian uang dilakukan secara tunai, transfer maupun barang.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman terus mengkritisi penegakan hukum terhadap Ketua KPK Firli Bahuri. Sejak kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mencuat, MAKI mencatat sudah tiga kali Firli tidak menghadiri panggilan Polda Metro Jaya. Alasannya beragam. Mulai dari dinas ke Aceh sampai menghadiri pemanggilan Dewan Pengawas KPK. ’’Tampaknya, Firli dengan jabatan Ketua KPK itu merasa berbeda dengan warga negara lain. Sudah meminta perlakuan istimewa,’’ tuturnya.

Dia juga menyayangkan sikap penyidik Polda Metro Jaya yang selalu menuruti keinginan Firli. ’’Penyidik Polda tidak sensitif. Tidak peka atas kejengkelan masyarakat,’’ terangnya.

Padahal, selama ini, Polri selalu meminta dukungan masyarakat. ’’Saya minta hentikan perlakuan istimewa terhadap Firli,’’ katanya kepada Jawa Pos (Grup Sumut Pos).

Sebelumnya, Firli meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang hari ini (16/11) di gedung Bareskrim Mabes Polri. Firli tidak hadir pada pemeriksaan terakhir dengan alasan menghadiri panggilan dari Dewan Pengawas KPK. (jpg/ila)

Ganjar Dorong UU Ponpes Segera Dilaksanakan

SILATURAHMI: Ganjar saat bersilaturahmi di Pondok Pesantren Hidayatul Fadhola’ Walisongo, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada Senin (6/11).

SUMUTPOS.CO – CALON presiden (capres) Ganjar Pranowo mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk segera merancang peraturan daerah (perda) terkait dengan pondok pesantren (ponpes). Hal itu merupakan langkah penting dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang No 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren.

“Undang-Undang sudah ada, maka tinggal pelaksanaannya. Kita dorong agar tiap daerah buat perda agar undang-undang itu bisa segera dilaksanakan,” ujar Ganjar saat bersilaturahmi di Pondok Pesantren Hidayatul Fadhola’ Walisongo, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada Senin (6/11).

Ganjar meyakini bahwa dengan sahnya undang-undang tersebut, ponpes dapat mengalami peningkatan yang signifikan. Karena itu, pemerintah diharapkan segera menyusun pedoman teknis untuk pelaksanaan UU tersebut.”Sudah diundangkan, maka segera dibuat petunjuk teknisnya. Ini pasti sudah ditunggu,” tukasnya.

Selain itu, Ganjar juga mendorong Kementerian Agama untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada ponpes di seluruh Indonesia. ”Kemenag pasti ada pembinaan administrasi dan standarisasi legalisasi dan sebagainya agar menjadi tempat pendidikan,” sebutnya.

Menurut Ganjar, minat orangtua untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren semakin meningkat. Hal itu tidak terlepas dari kualitas dan fasilitas ponpes di Indonesia yang semakin bagus.”Ponpes itu punya ciri khas khusus dan bisa menampung lebih banyak anak-anak kita sehingga bisa belajar sekolah umum dan mondok,” paparnya.

Mantan gubernur Jawa Tengah dua periode itu berharap ponpes untuk terus berperan memajukan negara dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya generasi muda. ”Pondok pesantren harus berfokus pada fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan visi undang-undang tersebut,” terangnya.

Sementara itu, Ganjar menilai masa depan seorang santri tidak hanya terpaku menjadi seorang pendakwah atau pengajar, tapi bisa menjadi tenaga profesional lainnya.”Maka, harapannya pak kiai, ya nggak usah semua jadi kiai. Santri juga bisa jadi pengusaha, jadi TNI, jadi Polri, jadi eksekutif. Saya kira semuanya punya peluang yang sama,” sambungnya.

Bahkan, dia meyakini bahwa antusiasme santri untuk berwirausaha juga semakin meningkat. Pasalnya, sejumlah pondok pesantren juga mengelola usaha,”Ke depan gairah berwirausaha mungkin bertambah, kemandirian pesantren juga semakin baik sehingga berdampak positif bagi ekonomi nasional. Kita harus berdaya di ilmu pengetahuan, keagamaan maupun ekonomi,” tegasnya.

Karena itu Ganjar setuju jika santri juga diajarkan tentang manajemen penjualan dan pembukuan.”Harapan kami, mereka tidak hanya bisa memproduksi, tapi juga menjual dan bisa membukukan sehingga para santri punya bekal keterampilan,” jelasnya.

Terpisah, Kiyai Bawalludin Ady SPdi, selaku pengasuh pondok pesantren (penpos) Riyadzul Ihsan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, mengapresiasi langkah Ganjar tersebut. Menurutnya, Perda terkait Ponpes sangat dibutuhkan untuk pemerataan kualitas.

“Bagus. Karna itu bisa mendorong Ponpes seperti kami ini untuk meningkatkan kualitas. Biar ada pemerataan saja dengan ponpes-ponpes yang sudah lebih dulu ada,” ujarnya.

Ia berharap, pemerintah daerah di Sumut juga terdorong untuk membuat perda tentang ponpes tersebut. Selain pemerataan, juga adanya perhatian pemerintah untuk ponpes di daerah. (wir/man)

Ajak Menteri Pertahanan Negara Asean Turut Dukung Palestina, Probowo Serukan Gencatan Senjata

PARA MENHAN: Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama para Menhan negara ASEAN dalam ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM) 2023 di Jakarta, Rabu (15/11).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk membela Palestina. Dalam ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM) 2023 di Jakarta Convention Center (JCC) kemarin (15/11), Prabowo menyerukan perang antara Israel dengan Hamas dihentikan. Dia berharap gencatan senjata terealisasi dan akses untuk penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza diperluas.

Keterangan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan para menhan negara ASEAN. Dia menegaskan, Indonesia sangat sedih melihat kondisi dan situasi yang terus memburuk di Gaza, Palestina. Utamanya kondisi kemanusiaan yang dia sebut mengerikan. “Sikap Indonesia jelas dan tegas, kami berharap dan kami menyerukan penghentian permusuhan segera dan pembentukan koridor segera untuk bantuan kemanusiaan. Kekerasan penduduk sipil harus dihentikan,” kata dia.

Pemerintah Indonesia juga mengikuti perkembangan yang terjadi di sana. Termasuk ikhtiar untuk menghentikan perang yang terjadi sejak 7 Oktober lalu. “Upaya gencatan senjata harus terus dilakukan,” ucap Prabowo.

Dia memastikan, Indonesia secara aktif terus berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi atas persoalan yang terjadi di Gaza. Menurut dia, salah satu yang paling penting adalah membantu para korban perang.

Untuk itu, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan. Pada tahap pertama, tidak kurang 51 ton bantuan sudah diterbangkan dari Jakarta ke Mesir. Sebagian diantaranya sudah masuk ke Gaza. Secara tegas, Prabowo menyatakan, pihaknya tidak akan berhenti membantu rakyat Palestina. Sebab, itu sudah menjadi komitmen Pemerintah Indonesia. “Kami akan terus melakukannya (membantu Palestina, Red),” ujarnya.

Tidak hanya bantuan kemanusiaan dalam bentuk barang, makanan, dan obat-obatan, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia sudah menawarkan bantuan kapal rumah sakit yang bisa digunakan untuk merawat dan mengobati korban perang di Gaza. “Serta menawarkan perawatan di rumah sakit kami di Indonesia jika diperlukan,” terang mantan panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) tersebut.

Bagi Indonesia, lanjut Prabowo, membantu Palestina merupakan kewajiban Moral. Dia mengajak semua negara turut melakukan hal yang sama. “Untuk membantu meringankan penderitaan rakyat Palestina yang telah mengalami pengusiran dari rumah mereka selama beberapa dekade,” bebernya.

Dia pun mengingatkan kembali, konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia berpotensi menyebabkan krisis kemanusiaan. Karena itu, Prabowo menambahkan, penting bagi negara-negara ASEAN untuk terus bergandengan tangan dan mewaspadai semua kemungkinan. Dia pun turut menyinggung kondisi di Myanmar. Pemerintah Indonesia ikut mendorong terjadinya solusi damai yang konkret di sana. “Indonesia akan terus mendukung upaya Myanmar untuk mewujudkan perdamaian, stabilitas, dan supremasi hukum, serta mendorong keharmonisan dan rekonsiliasi,” jelasnya. (syn/jpg)

Perbarindo Gelar Pelatihan Penyusuan Rencana Bisnis Bank

Perbarindo Gelar Pelatihan Penyusuan RBB Berbasis Metodologi.(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPD Perhimpunan Bank Perekonoman Rakyat Indonesia (Perbarindo) Sumatera Utara menggelar pelatihan Rencana Bisnis Bank (RBB). Kegiatan ini, dilaksanakan berdasarkan POJK nomor 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis BPR/S.

Melalui kegiatan ini diharapkan SDM Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mampu memahami dan menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) secara metodologi sehingga manajemen BPR dapat mencapai seluruh target keuangan secara optimal.

Kegiatan ini akan berlangsung mulai dari 14-15 November 2023 di Le Polonia Hotel, Jalan Sudirman Medan. Kegiatan ini menghadirkan pemateri Fahmi Akbar Idries yang merupakan seorang Master Trainer LSP LKM Certif dari Yogyakarta.

Kegiatan pelatihan ini dibuka oleh Kepala Kantor OJK Sumatera Utara diwakilkan oleh Mangasi Yusliani selaku Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) 1 Kantor OJK Sumatera Utara yang didampingi Pengawas Senior Deputi Direktur Pengawasan LJK 1 Togi Hendrik Siagian.

Mangasi Yusliani di dalam sambutannya mengharapkan agar seluruh pelatihan penyusunan RBB ini memiliki paradigma maupun ide maupun inovasi yang menjadi competitive advantage BPR/BPRS yang dituangkan dalam rangka akselerasi kinerja pertumbuhan bisnis dan keuangan BPR/BPRS ke depannya sehingga BPR/BPRS semakin maju dan sejahtera.

“Dinamika tantangan bisnis yang semakin ketat tidak menutup kemungkinan adanya potensi fraud yang semakin variatif yang dapat berdampak pada risiko kredit, risiko operasional, reputasi dan risiko hukum serta risiko lainnya. Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu untuk meningkatkan fungsi pengawasan internal BPR/BPRS selain Pengawasan daripada Pengurus Bank tentunya peningkatan peran Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang handal, efektif dan efisien serta kompeten adalah hal yang mutlak,” kata Mangasi, dalam keterangan yang diterima, Kamis (16/11).

“Kita dari OJK pun berharap upaya yang dilakukan OJK selama ini dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan pemahaman Pengurus maupun Pemilik BPR/BPRS dalam mengelola BPR/BPRS,” ungkapnya.

Pelatih Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) Fahmy Akbar Idries menyampaikan, bahwa dari pelatihan ini, insan BPR tidak hanya bisa menyusun saja. Akan tetapi mampu memahani secara metodologi dan mengerti filosofinya.

“Kalau toh meningkat 10-11-12 mereka paham betul, sebab sebabnya. Dan yang penting adalah bisa dikerjakan. Jangan sampai mereka nanti memutuskan naik 10 persen, tapi hanya sekeder meletakkan aja, tapi mereka harus tau bagaimana cara mencapainya dan apa sterateginya,” kata Fahmy.

Fahmy mengatakan, pelatihan ini tidak hanya sekedar supaya insan BPR paham harus naik berapa capainnya, tapi cara naiknya itu harus tahu, jadi besarnya harus direncanakan dengan baik.

“Teman teman di pelatihan ini kita berharap bisa sampai kesitu, sebetulnya kalau ini sudah jalan, teman-teman disini sebetulnya sudah tau dan lebih bisa menggarap. Karna yang paling tahu potensinya kan kawan kawan di sini, teman teman disini jauh lebih hebat,” ungkapnya.

“Saya akan pancing mereka menggali potensi nya, supaya BPR bisa bermanfaat bagi masyarakat. Saya berharap industri BPR ini pasti berkembang bagus di indonesia,” ungkapnya.

Ketua Parbarindo Sumut, Herdey Sabar Silaban mengatakan, RBB ini dilakukan oleh insan BPR, sehingga perlu adanya pemahaman metodologi. Dengan demikian para direksi, staf dan memiliki tanggung jawab terhadap RBB yang telah disusun.

“Artinya pimpinan tau, pengurusnya tau, staf nya juga tau, sehingga nanti ketika dalam penyusunan, semua mereka mengetahui, ada kata pepatah sahabat yang baik itu adalah memberi tahu rencana kerjanya,” kata Hedey.

Herdey mengatakan, dalam menyusun RBB ini diperlukan transparansi dan memberikan pandangan soal apa yang akan dicapai dengan cara kebersamaan.

“Pelatihan kali inikan namanya berbau dengan metodologi, dengan itu maka mereka bisa memahami. Banyak sekarang RBB dikasih, tapi kalau tidak memahami maka mereka tidak akan paham tujuannya,” ungkapnya.

“Tadi OJK sampaikan adanya tata kelola yang baik dalam pelaksanaan RBB, mengikut pada peraturan-peraturan OJK,” sambungnya.

Sekretaris Perbarindo Sumut Mery Sulianty Sitanggang menambahkan bahwa Pelaksanaan pelatihan ini untuk menjawab ketentuan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis BPR-BPRS, dimana seluruh BPR-BPRS diwajibkan untuk meyampaikan Rencana Bisnis (Business Plan) tahun kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 Desember sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.

“Tujuan lain kegiatan ini adalah supaya BPR yang tersebar di Wilayah Sumatera Utara bisa benar-benar mempersiapkan RBB sesuai Peraturan OJK.. Pelatihan ini merupakan wujud komitmen Perbarindo Sumut untuk meningkatkan kualitas leadership di tingkat pejabat eksekutif dan direksi, serta membantu pencapaian RBB yang lebih tinggi,” ujarnya.

Berdasarkan keterangan Kepala Biro Pendidikan dan SDM Perbarindo Sumut, Hisar Sitanggang bahwa Pelatihan ini diikuti Direksi dan Pejabat Eksekutif sebanyak 39 peserta yang berasal dari BPR Se-Sumatera Utara, serta tampak Pengurus lainnya Bendahara DPD Rezki Hasibuan, Sudirman Simanullang, Mateus M Manik, Hamonangan Gultom, Katarina Sihombing, Hosrilan Sianipar, Petrus Loo yang ikut juga dalam pelatihan yang dilaksanakan selama 2 hari ini.(gus)

Siap Berebut Suara Pemilih Muda

NOMOR URUT: Para Capres-Cawapres saat pengundian nomor urut di Kantor KPU, Selasa (14/11) malam.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Suara pemilih muda bakal menentukan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Mengingat, jumlahnya yang mencapai 60 persen dari total pemilih. Sebagai kelompok menentukan, basis pertimbangan dalam menyatakan pilihan kelompok tersebut sejauh ini masih cukup positif.

Berdasar survei yang dilakukan Katadata, pemilih muda terpotret sangat rasional. Sebab, basis yang digunakan terukur. “Karena melihat rekam jejak dan visi-misi program,” kata Manajer Survei Satria Triputra di Jakarta, kemarin (14/11).

Dua pertimbangan tersebut sangat dominan. Yakni, 35,5 persen responden memperhatikan rekam jejak dan diikuti visi-misi sebesar 29,8 persen. Angka itu jauh di atas pertimbangan-pertimbangan primordial seperti agama, suku, asal daerah, ataupun usia yang angkanya di bawah 10 persen.

Data tersebut sejalan dengan tantangan dan harapan yang disampaikan anak muda. Mayoritas menginginkan perubahan pada isu-isu riil di masyarakat. Yang paling menggelisahkan bagi generasi muda adalah lapangan kerja.

Survei mencatat, sebanyak 48,2 persen berharap lapangan kerja menjadi isu yang paling disuarakan. Diikuti isu jaminan kesehatan dan kesejahteraan 13,5 persen serta peningkatan ekonomi digital 13,2 persen. “Anak muda suka kampanye lebih praktis seperti mengadakan pelatihan kewirausahaan,” tuturnya.

Satria menambahkan, dari sisi ketertarikan politik, 59,2 persen anak muda menyatakan tertarik. Namun, realisasinya masih sebatas pada kesiapan untuk mencoblos di TPS. Sementara untuk terlibat langsung dalam politik praktis relatif masih rendah.

Dharmaji Suardika, ketua Tim Pemenangan Muda TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mengatakan bahwa temuan survei pemilih muda sangat rasional tidak mengejutkan. Faktanya, anak-anak muda saat ini sudah pintar dan kritis. “Anak-anak muda Indonesia sudah baik,” ujarnya.

Salah satunya dipengaruhi akses terhadap informasi yang sudah sangat mudah. Meski di sisi lain, di era post truth memberi dampak negatif pada pendirian yang mudah digoyang dengan akrobat buzzer dan sebagainya.

Bagi TPN, aspek rekam jejak menjadi menu utama dalam kampanye. Dia meyakini, kiprah Ganjar sebagai gubernur dan Mahfud sebagai birokrat kaya pengalaman menjadi modal yang positif. “Kami tiap hari bagaimana menceritakan jelas dari rekam jejaknya,” terang dia.

Angga Putra, juru bicara tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), mengatakan bahwa dominannya harapan anak-anak muda pada perbaikan persoalan riil di masyarakat sangat dimaklumi. Sebab, faktanya situasi nasional saat ini tidak cukup ideal. Dalam hal lapangan kerja, misalnya, ada keterbatasan yang membuat generasi muda gelisah. “Sinyal keadaan nggak baik-baik saja sekarang,” katanya.

Jika persoalan dasar belum tuntas, lanjut Angga, sulit bagi anak-anak muda beranjak pada isu-isu yang lebih spesifik. Misalnya lingkungan dan sebagainya. Bagi pasangan Amin, isu anak muda masuk dalam prioritas di 148 halaman visi-misi. “Anak muda harus terwakili agendanya,” tegas dia.

Arief Rosyid, komandan pemilih muda TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menambahkan, pihaknya memiliki komitmen kuat untuk memberikan ruang kepada anak muda. Tidak hanya teori, pihaknya bahkan memberikan ruang kepada anak muda untuk maju dalam kontestasi pilpres.

Selain itu, dari sisi visi-misi tertuang dalam sejumlah program. Misalnya fasilitas kredit start-up yang disampaikan Gibran dalam pidato politiknya. “Ini salah satunya untuk kebutuhan ke depan membuka lapangan kerja,” tuturnya. (far/c9/fal/jpg)

Topping Off Green Building BSI di Aceh Rampung & Akan diresmikan Awal Tahun 2024

Dari ki-ka: Menteri BUMN Periode 2009-2011 sekaligus Ketua Diaspora Global Aceh Mustafa Abubakar, Direktur Utama BSI Hery Gunardi, Asisten 3 Provinsi Aceh Iskandar, Direktur Operasi Bidang Gedung PT PP (Persero) Tbk Yuyus Juarsa, Kepala OJK Aceh Yusri, dan Komisaris Utama BSI Muliaman D Hadad saat menekan tombol bersama sebagai simbolis topping off Green Building BSI Aceh, Banda Aceh (15/11).

BANDA ACEH, SUMUTPOS.CO — PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) menargetkan gedung landmark Perseroan di Aceh senilai Rp325 miliar diresmikan pada Maret 2024, menyusul rampungnya konstruksi yang ditandai topping off. Gedung berkonsep green building ini pun semakin menekankan komitmen BSI memajukan perekonomian di Serambi Mekah.

Perseroan menuntaskan penutupan bagian atas yang menjadi simbol telah dirampungkannya proses konstruksi atau topping off Gedung Landmark BSI Aceh pada Rabu (15/11). Dalam acara tersebut, Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan Gedung Landmark BSI Aceh nantinya terdiri dari 10 lantai dengan tinggi 46,6 meter dan menjadi gedung perkantoran tertinggi di Aceh.

“Alhamdulillah saat ini kami telah menyelesaikan 51,56% proses pembangunan gedung. Kami menargetkan pembangunan Gedung Landmark BSI Aceh selesai Februari 2024 dan diresmikan pada Maret 2024,” kata Hery menegaskan.

Hery juga menekankan bahwa nantinya gedung ini akan menjadi Kantor Wilayah BSI di Aceh. Sekaligus menjadi kantor wilayah bank pertama di Indonesia yang berdiri di provinsi yang terletak paling barat tersebut.

Hadirnya Gedung Landmark BSI Aceh dan menjadi kantor wilayah, menurut Hery merupakan bentuk keseriusan komitmen Perseroan untuk memberikan layanan operasional dan kontribusi terbaik bagi perekonomian di Provinsi Aceh.

“Kami ingin menjadi bank yang terus meningkatkan inklusivitas dan bersama-sama seluruh stakeholders mendorong pertumbuhan perekonomian di Aceh. Hadirnya gedung ini memperkuat komitmen BSI untuk bersama-sama masyarakat Aceh memajukan kesejahteraan di bumi Serambi Mekah,” tutur Hery.

Upaya dan komitmen BSI tersebut sudah terlihat selama ini. Posisi September 2023, secara tahunan aset BSI di Aceh tumbuh 10,99% menjadi Rp19,40 triliun. Pembiayaan tumbuh 16,32% menjadi Rp18,86 triliun dengan 44,30% porsinya diserap sektor UMKM. Pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) mencapai 2,57% menjadi Rp15,30 triliun. Sedangkan pencapaian laba sebesar Rp474 miliar.

Untuk mendukung transaksi keuangan masyarakat di Provinsi Aceh, BSI memiliki 160 kantor cabang. Jaringan tersebut diperkuat pula dengan lebih dari 700 mesin ATM dan akan ditambah menjadi 1.000 unit seiring pelaksanaan Pekan Olah Raga Nasional (PON) 2024; sekitar hampir 1.000 mesin EDC Merchant; lebih dari 17.000 BSI Smart Agent; dan lebih dari 29.000 QRIS yang tersebar di seluruh penjuru Provinsi Aceh.

Selain itu, Perseroan telah membangun UMKM Center yang membina 1.641 UMKM. BSI mengembangkan pula wirausaha muda melalui BSI Aceh Muslim-Preneur yang diminati lebih dari 2.000 pendaftar.

“Dan masih banyak lagi kegiatan ekonomi yang sudah kami lakukan bersama masyarakat Aceh. Sehingga dengan pembangunan Gedung Landmark BSI Aceh di Jl. Teungku Daud Beureuh No.15 Banda Aceh ini, menjadi upaya kami untuk terus meningkatkan pelayanan dengan membangun dan memenuhi infrastruktur perbankan di Aceh,” ujarnya.

Kearifan Lokal & Green Building

Hary pun menambahkan, Gedung Landmark BSI Aceh menggunakan teknologi modern dan desain dengan kearifan lokal masyarakat bumi Serambi Mekah. Hal ini menjadi simbol kemajuan Provinsi Aceh yang semakin modern namun berpegang teguh pada nilai agama dan budaya. Akan tersedia pula media publikasi videotron yang menyatu dengan sisi luar gedung sebagai media publikasi publik pertama di Aceh.

“Pembangunan Gedung ini tidak akan meninggalkan unsur-unsur budaya dan kearifan lokal Aceh yang sering disebut sebagai kota Serambi Makkah. Apa lagi Islam adalah agama wad’un ilāhiyyun, senantiasa sejalan dengan budaya masyarakat selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam,” imbuhnya.

Adapun dalam pembangunan gedung tersebut, BSI menggandeng PT PP (Persero) Tbk sebagai kontraktor. Pada kesempatan yang sama, Direktur Operasi Bidang Gedung PT PP (Persero) Tbk Yuyus Juarsa mengatakan bahwa Gedung Landmark BSI Aceh merupakan gedung yang dibangun dengan konsep green building dengan sertifikasi Gold.

Menurut Yuyus, gedung tersebut mengusung semangat ramah lingkungan dan hemat energi. Hal itu terlihat dengan teknologi terkini yang digunakan. Seperti penggunaan Building Automation System sebagai perangkat hemat energi, Rain Water Harvest (RWH) atau pemanfaatan air hujan untuk kebutuhan operasional gedung.

Selain itu, Gedung Landmark BSI Aceh menggunakan desain kaca fasad DGU (Double Glass Unit) dengan rongga udara di antara kaca ganda. Sehingga mampu mereduksi panas matahari untuk mengurangi pemakaian pendingin ruangan. Tidak hanya itu, sumber kelistrikan gedung ini juga menggunakan sumber daya solar panel rooftop dan menjadi salah satu yang terbesar di Aceh.

“Dengan adanya penerapan teknologi tersebut, Gedung Landmark BSI Aceh menjadi bangunan perkantoran pertama di Aceh yang memperoleh sertifikasi Gold dalam penerapan green building,” kata Yuyus.

Dalam acara tersebut hadir pula Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Aceh Iskandar A. P. mewakili (Pj) Gubernur Provinsi Aceh Achmad Marzuki. Menurut Iskandar, pembangunan Gedung Landmark BSI Aceh adalah bentuk komitmen Perseroan kepada kemajuan Aceh.

Dia menilai BSI telah banyak terlibat dalam program pembangunan, terutama yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah di sana. Dengan kebadiran gedung ini, pemerintah Provinsi Aceh berharap BSI akan semakin berperan aktif dan menjadi katalisator dalam pembangunan ekonomi dan keuangan syariah di Aceh.

“Pembangunan gedung ini menjadi momentum penting. Dalam konteks Aceh, sistem perbankan syariah menjadi keharusan. Salah satunya peran perbankan mendorong sektor kecil dan menengah. Saya berharap dengan hadirnya gedung ini mendorong masyarakat Aceh semakin tertarik menggunakan produk dan layanan perbankan syariah. Semakin banyak pula pengusaha Aceh yang melihat peluang usaha berorientasi syariah sebagai landasan pertumbuhan bisnis mereka,” pungkasnya.(rel)

1...951952953...15,699Page 952 of 15,699