Home Blog Page 993

Tottenham vs Chelsea: Peringatan Postecoglou

LONDON, SUMUTPOS.CO – Mauricio Pochettino akan pulang ke Tottenham Hotspur, dini hari nanti. Tapi ini buka reuni mantan, melainkan perang dan Ange Postecoglou sudah mengirimkan peringatan.

Setelah bertugas selama lima setengah tahun di Spurs, Pochettino meninggalkan klub London Utara itu 2019 silam. Meski berstatus pecatan, keberhasilannya di Spurs membuat Poche akan selalu dikenang.

Namun, perjalanannya melintasi ibu kota bersama klub barunya Chelsea, dini hari nanti adalah kunjungan seorang musuh. Dan Ange Postecoglou sudah menyatakan bahwa ia tidak disambut sebagai pahlawan.

Juru taktik Australia itu menegaskan, dirinya tidak ragu akan ada rasa hormat terhadap Mauricio dari siapa pun di klub ini, suporter, atau orang-orang yang terkait. “Tapi bukan berarti dia akan mendapat guard of honour (penghormatan) pada Senin malam (Selasa waktu Indonesia) karena kami ingin menang,” tegas Postecoglou dikutip dari The Mirror.

Postecoglou mengatakan, tidak ada yang meragukan bahwa Pochettino memberikan dampak yang luar biasa pada Spurs. Termasuk karena dia berhasil mengantar klub ke final Liga Champions beberapa tahun lalu.

“Kita semua dalam peran kita masing-masing, itulah tujuan akhir dan ambisi kita bahwa apa pun pintu yang kita lewati, kita akan memberikan dampak bagi klub,” ujarnya.

Spurs memang tidak akan membiarkan perasaan cinta pada Poche mempengaruhi kegarangan mereka di laga ini. Pasalnya mereka membutuhkan poin untuk kembali ke puncak klasemen setelah dikudeta Manchester City kemarin malam.

Dan, dengan performa mereka sejauh ini, Poche dan pemain-pemain Chelsea harus siap menderita. Spurs yang menang 2-1 di markas Crystal Palace pada laga terakhir seperti diketahui menjadi satu-satunya klub Premier League yang belum terkalahkan.

Menjelang laga ini, Postecoglou juga tidak punya masalah berarti. Ben Davies memang mungkin akan absen bersama Ivan Perisic, Manor Solomon, Alfie Whiteman, dan Ryan Sessegnon. Akan tetapi, Destiny Udogie atau Emerson Royal bisa menggantikan perannya sebagai bek kiri.

“Kita lihat saja bagaimana Destiny berkembang. Jelas dia masih punya waktu. Dia mengalami kemajuan, tapi kami akan menilai dia mendekati laga. Semua orang baik-baik saja,” jelas Postecoglou kepada SPURSPLAY.

Bagaimana dengan Chelsea? Pochettino datang masih dengan banyak masalah. Ben Chilwell, Romeo Lavia, Wesley Fofana, Christopher Nkunku, Trevoh Chalobah, dan Carney Chukwuemeka semuanya akan tetap absen.

Mykhaylo Mudryk dan Armando Broja juga masih diragukan. Reece James sudah bermain 61 menit saat Chelsea menyingkirkan Blackburn di babak 16 besar Carabao Cup pekan lalu, tapi masih harus dinilai apakah ia siap starter untuk bigmatch ini.

Poche sendiri menunjukkan respek tinggi pada mantan klub asuhannya. Ia bahkan menyatakan Spurs sejauh ini sudah menunjukkan kualitas sebagai pesaing gelar. “Ange dan seluruh staf pelatih yang saya kenal baik, mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Tentu saja mereka punya pemain yang sangat bagus, tim yang sangat bagus, dan Anda bisa merasakan mereka bisa menjadi penantang gelar,” katanya di situs Chelsea.

Makanya, juru taktik Argentina itu memastikan laga ini akan sangat sulit. “Tottenham tampil luar biasa, dengan hasil dan penampilan luar biasa, dan mereka akan menjadi lawan yang sangat tangguh,” jelasnya.

Chelsea yang saat ini masih terpuruk di peringkat 12 klasemen dengan poin 12 harus mengakui keunggulan Spurs musim lalu. Setelah imbang 2-2 di Stamford Bridge, mereka kalah 0-2 di Tottenham Hotspur Stadium pada putaran kedua.

Namun, empat pertemuan mereka sebelumnya semuanya bisa dimenangi Chelsea. Mereka bahkan mampu mengoyak gawang Spurs delapan kali dan tidak kebobolan satu pun gol. (amr/jpg)

Gerindra Optimis Prabowo-Gibran Tak Terusik

Palu Hakim-Ilustrasi

SUMUTPOS.CO – Jelang putusan Majelis Kehomatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Koalisi Indonesia Maju (KIM) optimis nasib pasangan Prabowo-Gibran tak terusik. Terlepas, dari apapun putusan MKMK terhadap para hakim.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburrokhman menegaskan, secara hukum putusan etik tidak bisa membatalkan putusan MK. “Mana ada putusan dewan etik, lembaga etik membatalkan putusan pengadilan,” ujarnya di Hotel Sahid Jakarta, kemarin. Terlebih, pengadilan di MK bersifat khas. Berbeda dengan pengadilan lain yang fokus pada kasus, di MK objek yang dijadikan perkara adalah norma undang-undang. Sehingga sifat putusan berlaku untuk semua orang di Indonesia. “Dalam PUU (pengujian undang-undang), enggak ada namanya conflict of interest,” imbuhnya.

Dia mencontohkan, saat gugatan terhadap usia hakim MK diuji, semua hakim menguji pasal itu tanpa harus mundur. Padahal, norma itu berkaitan langsung dengan nasib para hakim sendiri. Itu disebabkan karena yang diuji adalah konstitusionalitas.

Oleh karenanya, Habib mengaku tidak terlalu khawatir dengan putusan MKMK besok. Dia meyakini, MKMK taat pada asas hukum. “Kalau pertanyaannya, apakah kita khawatir kalau putusan MK dibatalkan, tidak mungkin secara akal sehat,” pungkasnya.

Sementara itu jelang putusan, pakar hukum Tata Negara Denny Indrayana terus mendesak MKMK untuk progresif. Tak hanya fokus pada persoalan etik, namun juga menyasar putusan yang berkaitan dengan pelanggaran etik itu sendiri. Denny mengatakan, dari sisi sejarah memang belum ada yurispudensi mahkamah etik di MK membatalkan putusan. Wajar saja, karena kasus ini merupakan yang pertama terjadi di MK. Meski demikian, di lembaga lain, Denny menilai ada yurispridensinya. Yakni pernah terjadi dalam peradilan etika kepemiluan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) beberapa tahun lalu.

Kala itu, DKPP yang dipimpin Jimly Ashiddiqie menjatuhkan sanksi etik sekaligus melakukan koreksi terhadap keputusan KPU. “Karena itu saya katakan untuk final biding itu tetep harus ada exception. Setiap prinsip hukum itu selalu ada pengecualian,” ujarnya.

Terlebih, Denny menegaskan, laporannya berbeda dengan pihak lain. Sebab, dia sudah mengadukan Anwar Usman dua bulan sebelum putusan MK dibacakan sebagai upaya antisipasi. Di situ, dia sudah meminta agar Anwar Usman tidak ikut memutus perkara.

Sebab sejak awal Denny meyakini, sudah putusan tersebut akan bermasalah. “Kalau saya dikatakan, ‘Maaf ya sudah final binding tidak bisa diganggu gugat’ ya jangan begitu dong. Saya kan sudah mengingatkankan sebelum keputusan,” imbuhnya.

Mantan Wamenkumham itu menerangkan, jika MKMK hanya menjatuhkan sanksi etik terhadap Amwar Usman. Namun di sisi lain putusannya tetap dinikmati oleh pelaku yang terorganisir dan terencana ini, maka menciptakan ketidakadilan. “Dan saya mengatakan, hukum tanpa etika itu tidak sah, batal demi hukum,” tegasnya.

Terpisah, koordinator Pergerakan Advokat Nusantara sekaligus Pelapor Ketua MK Petrus Selestinus berpendapat, sepanjang MKMK memberikan sanksi terhadap Anwar Usman cs, maka berdampak pada implikasi hukum berupa tidak sahnya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. “Entah putusan MKMK ini memberhentikan atau hanya sebatas peringatan,” tegasnya.

Tidak sahnya putusan MK berdasarkan dua ketentuan Pasal 17 Ayat 5 dan Ayat 6 Undang-Undang Nomor 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Ayat 5 menyebutkan, seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

“Dalam Ayat 6 menyebutkan, dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” terangnya.

Dia mengatakan, kekuatan moral putusan MKMK diharapkan tidak saja menegakan Kode Etik dan menjaga marwah MK. Tapi, juga berdampak pada memgembalikan kepercayaan publik, sekaligus mencegah terjadinya pemakzulan terjadap Presiden Jokowi. “Selain itu juga agar MK segera membentuk Majelis Hakim Konstitusi yang baru untuk mengadili kembali Perkara No.90/PUU-XXI/2023 minus Anwar Usman,” urainya.

Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023, ibarat bayi yang lahir mati. Putusan MK itu memiliki sifat final dan mengikat namun seketika itu juga sifat final dan mengikatnya hilang. “atau setidak-tidaknya terhitung sejak 7 November 2023, saat di mana Anwar Usman diberi sanksi Administratif atas alasan berkepentingan lewat putusan MKMK,” terangnya. (far/idr)

PDIP Pastikan Jokowi Beda Pilihan di Pilpres 2024

RAKORDA: Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto usai membuka Rakorda DPD PDIP di NTB, Minggu (5/11).istimewa/sumutpos.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai pilihan yang berbeda di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Hasto saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PDIP NTB, Minggu (5/10).

Hasto mengatakan, PDIP mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. “Kami punya pilihan yang berbeda. Kami bergerak karena Pak Ganjar-Prof Mahfud, bukan hanya sekadar pemimpin yang bersih jujur dan berpengalaman, tapi juga penegakan hukum di atas prinsip-prinsip keadilan, hukum yang tidak dimanipulasi untuk kepentingan keluarga,” kata Hasto.

Namun, Hasto menegaskan, partainya tetap akan bersikap profesional dalam kabinet Jokowi. Hasto mengatakan PDIP tak akan menarik para kadernya yang menjadi menteri.

Hasto memastikan, PDIP akan tetap mengawal Jokowi hingga akhir pemerintahan pada Oktober 2024. “Itu memang komitmen dari PDIP. Meskipun beliau sudah berubah, tapi tugas PDIP untuk bangsa dan negara tetap dikedepankan, sehingga sebagaimana kami mengawal Jokowi-Ma’ruf Amin satu kesatuan sampai menyelesaikan tugas pada akhir jabatannya,” ujarnya.

Hasto juga mengungkapkan, Gibran Rakabuming Raka sudah bukan lagi bagian keluarga besar PDI Perjuangan, karena sudah menjadi bagian dari Partai Golkar setelah dicalonkan menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. “Kami sudah menerima telepon dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bahwa Mas Gibran ini di ‘kuning-kan’, di Golkar-kan. Maka otomatis Gibran, karena mencalonkan bersama Prabowo, sudah tidak menjadi bagian dari keluarga PDIP lagi,” ujarnya.

2 Juta Orang Aksi Damai Bela Palestina

ANTUSIAS: Ribuan massa aksi bela Palestina memadati kawasan Monas, Jakarta, Minggu (5/11). Aksi ini berlangsung menyusul serangan massif Israel yang menewaskan ribuan anak-anak dan perempuan di Jaluar Gaza.

SUMUTPOS.CO – Aksi damai bela Palestina terus berdatangan dari berbagai belahan dunia. Kali ini, aksi solidaritas tersebut datang dari Indonesia. Sebanyak kurang lebih 2 juta masyarakat Indonesia berkumpul di Monumen Nasional (Monas) Jakarta untuk memberikan dukungan terhadap warga Gaza, Palestina yang sedang ditindas oleh kekejaman zionis Israel.

Aksi akbar bertajuk aliansi rakyat Indonesia bela Palestina tersebut diikuti oleh berbagai peserta. Mulai dari organisasi keagamaan (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucuhu), buruh, kemahasiswaan, dan kepemudaan serta perempuan. Termasuk juga majelis taklim hingga lembaga-lembaga pendidikan dan lainnya.

Selain diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua, aksi tersebut juga diikuti sejumlah tokoh dan politikus. Termasuk juga pejabat negara. Di antaranya yakni Menteri Agama, Menteri Luar Negeri, Ketua DPR RI, dan Wakil Ketua DPD RI. Kemudian hadir Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan calon Presiden Anies Rasyid Baswedan.

Dalam aksi yang digelar pada Minggu pagi (5/11) tersebut, para peserta juga meramaikan pelataran Monas dengan berbagai macam atribut atau serba-serbi yang identik dengan Palestina. Yakni mulai dari bendera, syal, hingga tali kepala. Bahkan, sebagian peserta juga ada yang membentangkan bendera raksasa Palestina dan Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan bahwa membela kemanusiaan merupakan ajaran semua agama. Orang yang beragama pasti tidak akan diam melihat kemanusiaan terinjak-injak. “Di agama Islam diajarkan, bila mereka bukan saudaramu dalam iman, maka mereka adalah saudaramu dalam kemanusiaan,” ucap Yaqut.

Massa bela Palestina saat menuju kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (05/11/2023). Aksi ini berlangsung menyusul serangan massif Israel yang menewaskan ribuan anak-anak dan perempuan di Jaluar Gaza. Sejak 7 Oktober 2023, setidaknya sudah lebih dari 18.000 rudal yang sudah diluncurkan dari Israel ke Palestina. lebih dari 3.700 anak yang jadi korban akibat serangan acak Israel. FOTO: MIFTAHUL HAYAT/ JAWA POS

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan akan sikap tegas dukungan Indonesia terhadap perjuangan Bangsa Palestina. Tidak hanya sikap politik, tetapi juga peduli kemanusiaan yang ada di sana. Bahkan, untuk bantuan peduli kemanusiaan tersebut tidak hanya datang dari pemerintah, melainkan juga dari masyarakat. “Perjuangan kita tidak akan berhenti, perjuangan kita masih panjang dan kita akan berusaha untuk semaksimal mungkin,” ucap Retno.

Retno mengatakan, sebagai seorang perempuan, ibu, dan nenek, dia pun sangat merasa miris dengan apa yang terjadi di Palestina saat ini. Terlebih, banyak anak-anak Palestina yang setiap 10 menit meninggal dunia karena aksi brutal zionis Israel. “Saat ini juga masih ada sekeluarga WNI yang masih terus kita upayakan evakuasi dari Gaza selata. Dan untuk proses evakuasi ini memang sangat rumit. Kita doakan semoga hari ini berhasil,” ungkap Retno.

Sedangkan, Ketua DPR RI Puan Maharani menambahkan, pihaknya mengutuk apa yang telah dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Pihaknya juga akan terus berperan aktif dalam menyuarakan Indonesia di dunia internasional guna mendukung rakyat Palestina sampai menuju kemerdekaan. “Kami minta dengan sangat agar Israel segera mengehentikan apa yang sudah dilakukan terhadap Palestina,” tutur Puan.

Kemudian, di tempat yang sama, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menerangkan, untuk menghentikan aksi brutal yang dilakukan zionis Israel terhadap warga Palestina dibutuhkan upaya bersama skala internasional. Negara barat termasuk Amerika Serikat harus terlibat di dalamnya. “Kalau hanya kita sendiri tanpa pengaruh barat dan AS, kelihatannya Israel kekeuh tetap melakukan penyerangan. Israel tidak pernah mau dengar kecuali suara AS,” beber Kalla.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD turut menyuarakan dukungan pemerintah terhadap rakyat Palestina. Utamanya yang kini berada di Gaza. Bersama ribuan santri di Jogjakarta, Mahfud mengirimkan doa untuk Palestina. Doa bersama untuk rakyat Palestina itu diikuti sekitar sepuluh ribu santri dan dihadiri para kyai serta pengasuh Pondok Pesantren Minggir.

Dalam kesempatan itu, Mahfud menegaskan, pemerintah tetap pada komitmen dan prinsip perdamaian dunia. “Maka rakyat dan pemerintah Indonesia mengutuk keras tindakan kekerasan dan pembantaian di Gaza Palestina oleh Israel,” ungkap dia.

Komitmen dan sikap tersebut tidak berubah sejak masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Lewat Konferensi Asia Afrika, Bung Karno tegas menyebut Indonesia tidak akan membuka hubungan dengan Israel sampai Palestina Merdeka.

Menurut Mahfud, sikap tegas tersebut tetap konsisten sampai saat ini. Apalagi setelah Israel terus menyerang Gaza. Berdasar informasi yang dia terima, sudah ada sepuluh ribu korban jiwa sejak serangan awal bulan lalu. Sebagian di antara korban meninggal dunia tersebut merupakan anak-anak tidak berdosa. “Dalam sehari ada 137 anak Palestina yang gugur, dalam satu jam terdapat lima sampai enam anak yang meninggal dunia,” sesalnya.

Besok, Polda Metro Jaya Kembali Periksa Firli Bahuri, Polisi Diminta Antisipasi Praperadilan

SALMAN TOYIBI/JAWA POS GELEDAH: Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya saat menggeledah rumah yang disewa Ketua KPK Firli Bahuri di Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (26/10) lalu.

SUMUTPOS.CO – Kasus dugaan pemerasan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri hampir menuju puncaknya. Polda Metro Jaya sempat menyebut akan melakukan gelar perkara penetapan tersangka setelah pemeriksaan tambahan terhadap Firli besok, Selasa (7/11). Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta penyidik waspada dengan upaya Firli mengajukan gugatan praperadilan.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan, perlu dipahami Firli Bahuri itu seorang reserse tentunya penyidik Polda Metro Jaya harus hati-hati dan cermat dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Semua harus lengkap dari pemeriksaan saksi, saksi tambahan, dan nantinya saat penetapan tersangka. “Sebab, kalau grusa-grusu bisa jadi ada celah Firli untuk mengajukan gugatan praperadilan,” terangnya.

Praperadilan itu memutus sah atau tidaknya penangkapan, penetapan tersangka, dan penahanan. Karena itu semuanya soal prosedur, formalitas, dan urut-urutan. “Ini harus teliti dan cermat,” ujar advokat yang berulang kali memenangi praperadilan melawan penegak hukum tersebut.

Dia mengatakan, rencana penetapan tersangka setelah pemeriksaan tambahan terhadap Firli besok, telah menunjukkan kehati-hatian dari penyidik. “Karena itu saya yakin hampir tidak ada celah mengajukan praperadilan,” terangnya.

Beda cerita bila penetapan tersangka dilakukan lebih cepat, misalnya ditetapkan tersangka setelah pemeriksaan pekan lalu. Bisa jadi, malah ada celah untuk tersangka mengajukan praperadilan. “Dalam praperadilan hati-hati saja bisa kalah. Apalagi, kalau grusa-grusu “ paparnya.

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro Jaya Kombespol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, akan melakukan gelar perkara dengan agenda penetapan tersangka setelah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Firli Bahuri. Rencananya, Firli akan diperiksa kembali Selasa (7/11). “Kita sudah schedule-kan,” terangnya, Jumat lalu (3/11).

Namun begitu, belum diketahui pasti apakah gelar perkara penetapan tersangka tersebut akan dilakukan di hari yang sama dengan pemeriksaan tambahan atau tidak. “Nanti kita update,” terangnya.

Siti Suciati Minta Warga Kota Medan Lengkapi Adminduk

SOSIALISASI: Siti Suciati saat Sosialisasi Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan yang digelar di Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Sabtu (4/11).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyelenggaraan kearsipan dapat menjamin terciptanya keselamatan dan pertangungjawaban setiap kegiatan pemerintahan, baik itu dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan hingga penyelenggaraan pelayanan.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kota Medan, Siti Suciati saat menggelar Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan No.1 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan yang digelar di Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Sabtu (4/11).

Diketahui, kegiatan tersebut digelar Suci dal dua sesi, yakni di Lingkungan II pada sesi pertama dan di Lingkungan III pada sesi kedua.”n

Kearsipan sangat penting dalam segala aspek kehidupan kita, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan,” ucap Suciati.

Oleh sebab itu, guna mendukung terciptanya kearsipan yang baik di pemerintahan khususnya di masyarakat, Suciati meminta kepada setiap warga Kota Medan untuk mengurus administrasi kependudukan (adminduk) nyan

Suciati yang duduk sebagai Sekretaris Komisi I DPRD Medan itu pun mengaku siap membantu masyarakat untuk pengurusan adminduk yang dibutuhkan.

“Mulai dari pengurusan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), akte kelahiran, saya siap membantu pengurusannya untuk warga secara gratis atau tanpa dipungut biaya. Mari urus adminduk untuk kearsipan Kota Medan yang baik,” ujarnya.

Bila pengurusan adminduk telah dilakukan, kata Suciati, maka masyarakat juga akan lebih mudah dalam menerima pelayanan dari pemerintah, termasuk untuk menerima berbagai bantuan sosial ataupun jaminan sosial. “Untuk itu, warga Kota Medan harus tertib administrasi dan kearsipan. Terlebih bagi warga yang benar-benar berdomisili di Kota Medan,” katanya.

Suciati pun menjelaskan, bahwa Kota Medan memerlukan lembaga kearsipan yang mampu menjadi manajer untuk mengelola arsip dalam aktivitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Pasalnya, kota ini sebagai salah satu daerah yang memiliki aktivitas tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu tidak lepas dari perjalanan pengelolaan kearsipan di Kota Medan yang selama ini belum ada regulasi dalam mengatur penyelenggaraan kearsipan tersebut,” tuturnya.

Siti Suciati menyebutkan, bahwa diberlakukannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur masalah kearsipan, khususnya tentang eksistensi arsip elektonik, legalisasi dan kewajiban setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk membuat alasan pertimbangan setiap keputusannya berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis, tentu membutuhkan sumber data/arsip.

Ditambahkannya, materi muatan yang berkaitan dengan arsip dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 itu, merupakan aturan baru yang tidak ada dalam UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. “Materi baru itu semakin memperkuat alasan dibutuhkannya Perda tentang Kearsipan di Kota Medan,” ujarnya.

Atas dasar latar belakang seperti itu, kata Suciati, maka permasalahan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemko Medan dapat diidentifikasi. Sehingga diharapkan, kondisi dan permasalahan kearsipan di lingkungan Pemko Medan dapat dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ditetapkan kantor Arsip Nasional Indonesia (ANDRI). “Hal itu, terpapar baik dari sarana dan prasarana, dasar yuridis serta sumber daya manusia (SDM) nya,” pungkasnya. (map/ila)

Ganjar Dicurhati Komunitas Sopir di Lampung, Berharap Tak Ada Lagi Pungli

MERAKYAT: Ganjar Pranowo makan bersama para sopir angkutan kota di Warung Sundawa di Terminal Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Rabu (25/10).

SUMUTPOS.CO – WARUNG Sundawa di Terminal Rajabasa, Kota Bandar Lampung tiba-tiba diserbu puluhan sopir angkutan kota, Rabu (25/10). Ternyata karena calon presiden (capres) Ganjar Pranowo menyempatkan mampir dan makan siang di warung tersebut. Tanpa pengawalan ketat, Ganjar menyapa ramah para sopir dan mengajak mereka makan bersama. Suasana pun menjadi begitu akrab. Kesempatan itu dimanfaatkan para sopir untuk melepaskan curahan hati (curhat) dan menyampaikan aspirasi.

Faisol, seorang sopir angkutan kota Bandar Lampung mengaku tidak menyangka bisa bertemu dengan Ganjar secara langsung di sebuah warung. Sikap Ganjar yang ramah membuat dia dan teman-teman sopir yang lain tidak segan menyampaikan keluhan.

“Rasanya senang bisa ketemu dan makan bareng Pak Ganjar. Rasanya sejuk, banyak guyon. Itulah pemimpin yang dibutuhkan Indonesia,” katanya. Sikap ramah yang ditunjukkan Ganjar, lanjutnya, membuat para sopir tidak takut dan sungkan menyampaikan keluhan dan aspirasi.”Tadi teman-teman menyampaikan keluhan soal angkutan. Ada ojek online kalau bisa jangan masuk ke terminal,” paparnya.

Selain itu, para sopir juga menitipkan agar pemerintah dapat mempermudah proses perizinan trayek angkutan. Dan juga tidak ada lagi pungutan liar. “Ya izin trayek jangan dipersulit. Dan, jangan ada lagi pungli,” terangnya. Faisol yakin di tangan Ganjar, persoalan-persoalan yang diharapkan oleh para sopir dapat terselesaikan dengan baik.”Saya yakin. Mudah-mudah dengan nanti menjadi presiden beliau bisa amanah,” tuturnya.

Sementara itu, Ganjar Pranowo menuturkan bahwa keluhan para sopir harus dapat perhatian dan dicarikan solusi.”Mereka bercerita Pak tolong perhatikan para sopir karena mereka bersaing dengan ojol, semua fasilitas yang sifatnya online,” terangnya.

Karena itu, Ganjar berniat memberikan edukasi kepada para sopir tersebut agar bisa mengikuti perkembangan zaman.”Semua mesti dilatih digital, termasuk sistem. Kita sampaikan kepada mereka, yang seperti ini mesti dibina. Mereka diajak memahami dan kemudian mereka diajak untuk mengorganisasikan,” jelasnya.

Bukan hanya para sopir angkutan kota, pembinaan menuju digitalisasi juga harus dilakukan kepada pelaku ojek tradisional. Dengan begitu, ketika siklus bisnis berubah, mereka punya kemampuan dan talenta berikutnya yang siap untuk dikembangkan. “Tugas kita sebenarnya hanya memfasilitasi,” ungkap Ganjar.

Sedangkan terkait izin trayek, Ganjar menegaskan bahwa dirinya sudah berkomitmen untuk mempermudah akses perizinan usaha, termasuk trayek angkutan kota.

“Kami dengan Pak Mahfud itu bicara. Itu mesti diawasi, tidak ada yang mempersulit, tidak ada komisi-komisian, tidak ada korupsi-korupsian. Nah, itu (korupsi-pungli) mesti disikat. Orang kecil itu pasti bisa merasakan layanan pemerintah yang baik,” tandasnya.

Sementara itu, sopir angkutan kota di Medan menyampaikan apresiasi terhadap perhatian Ganjar atas keluhan para sopir angkutan kota. Seperti disampaikan sopir angkutan kota Trayek Pinang Baris-Binjai, Andika. Ia mengapresiasi perhatian Calon Presiden, Ganjar Pranowo terhadap para sopir angkutan kota (angkot), terutama terkait pungutan liar (pungli) yang masih kerap terjadi. “Saya sering merasa kesal, jika sudah berurusan dengan pungli, terutama di jalan lintas provinsi, jalur yang setiap hari saya lalui,” ujarnya kepada Sumut Pos di Medan, Minggu (5/11).

Karena itu, ia berharap, jika Ganjar terpilih menjadi presiden di 2024 mendatang, segala bentuk pungli jalanan dapat dibersihkan. (wir/dwi)

Melalui Program UHC, DPRD Medan Pastikan Warga Bisa Berobat Gratis Tanpa BPJS Kesehatan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meskipun tidak memiliki BPJS Kesehatan, baik kategori mandiri, perusahaan, ataupun penerima bantuan iuran (PBI), setiap warga Kota Medan dipastikan tetap bisa berobat secara gratis di setiap fasilitas kesehatan (faskes), yakni mulai dari puskesmas hingga setiap rumah sakit (RS) di Kota Medan yang menjadi provider BPJS Kesehatan.

Hal itu ditegaskan Anggota DPRD Medan Fraksi Gerindra, Dedy Aksyari Nasution ST, saat menggelar Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan Perda No.4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Jalan Kemiri II, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan Medan Kota, Minggu (5/11/2023) sore.

“Jadi bapak/ibu yang tidak punya BPJS atau yang iuran BPJS nya menunggak, tidak perlu khawatir. Kita tetap bisa berobat secara gratis dengan membawa KTP ke puskesmas terdekat,” ucap Dedy.

Dedy pun meminta agar warga tidak perlu mengkhawatirkan penambahan kuota BPJS Kesehatan dengan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk mereka yang tidak mampu.

“Sebab dengan adanya program UHC, baik mereka yang punya BPJS PBI ataupun mereka yang bahkan tidak punya BPJS sama sekali, bisa tetap berobat secara gratis,” ujarnya.

Dijelaskan Dedy, salah satu alasan Pemko Medan dibawah kepemimpinan Wali Kota Bobby Nasution dalam menerapkan program UHC adalah memberikan jaminan kesehatan bagi setiap warga Kota Medan yang tidak memiliki jaminan kesehatan atau yang BPJS Kesehatannya non aktif.

“Sebab selama ini kan cukup banyak warga yang mengeluh tidak sanggup lagi bayar iuran BPJS Kesehatan, sementara warga tersebut tidak dapat BPJS PBI karena terbatasnya kuota. Untuk itulah Pemko Medan dan DPRD Medan sepakat untuk menerapkan program UHC ini. Jadi tidak ada lagi istilah warga tidak bisa berobat karena tidak punya BPJS, karena sekarang semua warga Medan bisa berobat dengan hanya menunjukkan KTP Medan,” jelasnya.

Untuk itu, sambung Dedy, warga Kota Medan patut bersyukur atas adanya program UHC yang diterapkan Pemko Medan. Sebab dengan adanya UHC, semua warga Kota Medan secara otomatis memiliki jaminan kesehatan.

“UHC ini merupakan bentuk nyata dari Perda No.4. Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan. Sebab di dalam Perda disebutkan, bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan kesehatan kepada setiap warganya,” pungkasnya. (map)

Desember 2023, Kota Medan akan Groundbreaking Depo BRT Mebidang

PERTEMUAN: Pertemuan Pemko Medan dengan tim Kementerian Perhubungan dan tim dari World Bank di ruang Rapat II, Kantor Wali Kota Medan, Senin (6/11/2023).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Guna mempercepat terwujudnya transportasi umum berbasis Bus Rapid Transit (BRT) Medan Binjai Deli Serdang (Mebidang), Kota Medan akan Groundbreaking Depo BRT Mebidang. Direncanakan Groundbreaking ini  dilakukan pada bulan Desember 2023.

Hal ini terungkap dalam pertemuan Pemko Medan dengan tim Kementerian Perhubungan dan tim dari World Bank di ruang Rapat II, Kantor Wali Kota Medan, Senin (6/11/2023). Selain Depo BRT Mebidang, pusat informasi angkutan umum juga akan diluncurkan.

Pertemuan ini dipimpin Wali Kota Medan Bobby Nasution diwakili Kepala Bappeda Benny  Iskandar. Hadir Asisten Ekbang Agus Suriyono, Asisten Umum Ferri Ichsan, Kepala BPKAD Zulkarnain, Kadishub Iswar Lubis, Kadis Kominfo Arrahman Pane dan Kristian projek manager BRT Mebidang bersama Tim.

Dijelaskan Kadishub Iswar Lubis, sesuai arahan bapak Wali Kota Medan Bobby Nasution yang menginginkan percepatan pembangunan Depo BRT Mebidang yang terletak di Terminal Amplas, terminal Pinang Baris dan lahan milik Pemko Medan di Kelurahan Tanjung Sari, maka melalui pertemuan ini dibahas terkait administrasi dan aset daerah yang akan dijadikan Depo BRT Mebidang.

“Keinginan Pak Wali Kota Medan Bobby Nasution dan kita semua bahwa proyek BRT Mebidang ini bisa berjalan dengan cepat. Oleh karena itu kita sepakat untuk Groundbreaking pembangunan Depo BRT Mebidang akan dilakukan di Minggu kedua bulan Desember 2023,” jelas Iswar.

Menurut Iswar, saat ini tahapan untuk pembangunan Depo BRT Mebidang masih dalam tahapan penyusunan DED, dimana diprediksi akhir bulan November 2023 DED akan selesai. Sedangkan untuk jalur BRT Mebidang DED akan selesai pada bulan  Januari 2024 dan akan di Groundbreaking pada awal bulan Februari 2024.

“Untuk mencapai hal ini sebelum di Groundbreaking, banyak diperlukan persyaratan ataupun kelengkapan administrasi. Diantaranya kementerian perhubungan meminta kepada Pemko Medan untuk melengkapi administrasi terkait penyerahan aset lahan milik Pemko Medan untuk dilakukan pembangunan. Setelah dibangun nantinya aset tersebut akan dikembalikan kepada Pemko Medan,” ujar Iswar.

Dijelaskan Iswar, Kementerian Perhubungan memastikan akan membangun layanan BRT Mebidang pada 17 koridor dengan total jumlah armada sebanyak 551 unit bus.15 koridor dan 468 unit bus nantinya  menjadi kewenangan Pemko Medan untuk mengelolanya. Sedangkan dua koridor lagi dan 83 unit bus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumut.

“Total anggaran yang dikeluarkan  Kementerian Perhubungan untuk BRT Mebidang ini sebesar Rp1,9 Triliun. Untuk penyediaan bus dari 468 unit, 50 persen merupakan bantuan dari Kementerian Perhubungan dan 30 persen dari total armada adalah bus listrik,” Sebut Iswar.

Terkait dengan pusat Informasi angkutan umum yang didalamnya terdapat rencana pembangunan dan informasi lengkap terkait BRT Mebidang serta informasi angkutan umum di kota Medan dari tahun silam.

“Pusat informasi angkutan umum ini direncanakan akan dibangun di ruko milik aset Pemko Medan di jalur BRT Mebidang tepatnya di depan plaza Medan Fair. Sesuai arahan dari Kementerian Perhubungan dan syarat dari World Bank  untuk informasi kepada masyarakat tidak hanya digital tetapi masyarakat juga harus mendapatkan informasi secara langsung, makanya kita harus dirikan pusat informasi angkutan di jalur tersebut dan selesai sebelum Groundbreaking,” kata Iswar Lubis.

Iswar  menambahkan pada halte besar yang akan dibangun sebanyak 33 halte akan dilengkapi dengan internet. Ini juga yang akan dipersiapkan oleh Pemko Medan melalui Dinas Kominfo. (rel)

Kejagung Dorong Penyelesaian Proyek BTS 4G Bakti Kominfo

FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS DITAHAN: Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi (tengah) berjalan menuju mobil tahanan usai ditetapkan tersangka di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (3/11). Saat ini sudah ada 16 tersangka.

SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan tidak akan berhenti menindak semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) BTS 4G Bakti Kominfo. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan kembali hal itu.

Kepada awak media, Burhanuddin menyatakan bahwa kasus tersebut telah merugikan negara dan masyarakat. Kerugian keuangan negaranya juga tidak main-main, mencapai Rp8 triliun.

Burhanuddin menyatakan, saat ini sudah ada 16 tersangka dalam kasus korupsi dan TPPU BTS 4G Bakti Kominfo. Belasan tersangka itu terdiri atas beberapa klaster. Mulai pejabat negara, pihak swasta, lembaga pengawas, dan instansi lainnya.

Dia menyesalkan proyek dengan total anggaran Rp10 triliun itu dikorupsi. ”Negara mengalami kerugian sekitar Rp8 triliun dari total anggaran Rp10 triliun. Itu sudah keterlaluan,” ungkap dia lewat keterangan tertulisnya, kemarin (5/11).

Dari total 16 tersangka yang sudah dijerat oleh Kejagung, beberapa di antaranya sudah menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

“Dari keseluruhan tersangka, sudah beberapa yang telah memasuki tahap penuntutan dengan ancaman hukuman mulai dari enam sampai 18 tahun penjara,” jelas Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana.

Menurut Ketut, dalam berbagai kesempatan jaksa agung terus mendorong upaya pendampingan percepatan pembangunan infrastruktur BTS 4G Kominfo. Instansinya meyakini program tersebut bertujuan baik. Yakin membangun Tol Langit dengan konektivitas jaringan 4G.

Untuk itu, di samping proses hukum yang terus berjalan, kelanjutan program tersebut juga harus dipastikan. “Agar proyek pembangunan tersebut dapat dilakukan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat guna,” bebernya.

Kejagung meyakini, program tersebut dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Untuk itu, dibutuhkan komitmen di antara semua pihak yang terlibat dalam program tersebut.

“Jaksa agung menyampaikan penegakan hukum yang selama ini dilakukan oleh kejaksaan tidak akan menghentikan proyek pembangunan BTS 4G,” terang Ketut. Untuk itu, Kejagung memastikan penegakan hukum dan kelanjutan program tersebut simultan.

Ketut mengungkapkan, BTS 4G Bakti Kominfo merupakan salah satu proyek strategis nasional yang punya peran penting dalam ikhtiar transformasi digital.

Untuk itu, mereka bergerak cepat dengan menetapkan Achsanul Qosasi sebagai tersangka setelah mendapat izin pemeriksaan dari Presiden Joko Widodo. Achsanul menjadi tersangka ke-16 dalam kasus rasuah tersebut. Dia diduga telah menerima Rp40 miliar dari tersangka lainnya. (syn/jpg/ila)

1...992993994...15,701Page 993 of 15,701