KH Dr. Masyhuril Khamis, M.M kembali dipercaya memimpin Pengurus Besar (PB) Jam’iyatul Al-Washliyah untuk periode kedua dalam muktamar ke-XXIII di Asrama Haji Jakarta yang berlangsung 7-10 Juli 2026.
KH Dr. Masyhuril Khamis, M.M terpilih secara aklamasi dalam musyawarah-mufakat oleh tim formatur dan diumumkan dihadapan peserta muktamar, Kamis (9/7) malam. Pemilihan Ketua Umum secara musyawarah-mufakat merupakan ciri khas Al-Washliyah dalam bermuktamar yang selalu berlangsung adem dan damai.
Ketua umum menegaskan komitmen untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. “Amanah ini sangat berat bagi saya. Namun saya bertekad untuk mengemban dan mencurahkan seluruh kemampuan. Untuk itu saya mohon kepada rekan-rekan seperjuangan, para syekh dan tuan guru membantu saya. Tegur saya jika melakukan kesalahan dan apresiasi saya kalau benar,” ungkapnya.
Ia pun berucap syukur kepada Allah SWT dan bersholawat bagi Rasulullah SAW. “Terima kasih atas doa, tahniah dari Bapak/Ibu, Adek, Abang dan seluruh pengurus/kader Al-Washliyah dan kawan seperjuangan. Kami mengharapkan doa agar kami tetap sehat, istiqomah dalam mengemban amanah ini,” pesannya.
Diperiode pertama, menurut KH Dr. Masyhuril Khamis, M.M, dirinya sedang semangat dan tenaga sangat full karena usia masih lebih muda. Diperiode kedua ini mungkin tenaga agak berkurang karena faktor usia. “Namun yakinlah saya akan mencurahkan segala kemampuan,” tekadnya.
Dengan tekad kuat dan ikhlas, ketua umum berjanji jika melakukan pelanggaran siap meletakkan jabatan. Sebab jabatan baginya bukanlah tujuan tapi ibadah.
Pada kesempatan itu, ketua umum mengumumkan tim yang menjalankan amanah kepemimpinan lima tahun kedepan. Yakni sebagai Prof. Dr. H. Syarifuddin Herlambang, M.A (sekretaris umum) dan Rizal Naiboho (bendahara umum). Rizal adalah bendahara umum periode sebelumnya.
Sejumlah kader berharap terpilihnya KH Dr. Masyhuril Khamis, M.M untuk periode kedua dapat melanjutkan program penguatan pendidikan, dakwah dan sosial kemasyarakatan Al-Washliyah. Muktamar merupakan forum tertinggi untuk memilih pengurus baru dan menetapkan arah kebijakan organisasi lima tahun kedepan. (dmp)
