31.7 C
Medan
Thursday, May 2, 2024

Demokrat Menilai Elektabilitas Anies Jeblok karena Belum Tunjuk Cawapres

PAN Ajukan Eric Thohir Cawapres

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Elektabilitas calon presiden (Capres) Anies Baswedan tertinggal dari Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Hal itu disebabkan karena sampai saat ini Anies belum mendeklarasikan calon wakil presiden (Cawapres) yang akan menjadi pendampingnya.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief. Dia mengatakan, hasil survei Indikator Politik menunjukkan penurunan elektabilitas Anies Baswedan.

Dalam survei yang dirilis pada 4 Juni lalu, dengan simulasi tiga pasangan, yaitu Anies Prabowo, dan Ganjar, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tertinggal. Elektabilitas Prabowo sebesar 38,0 persen, Ganjar 34,2 persen, dan Anies 18,9 persen.

Arief menduga bahwa penurunan elektabilitas Anies itu disebabkan karena lambannya proses deklarasi cawapres. “Jadi, hipotesa kami seperti itu,” terangnya kemarin (5/6) Hasil survei itu harus menjadi pengingat bagi Anies.

Arief mengatakan, pihaknya akan meminta Anies agar segera mendeklarasikan cawapresnya pada bulan ini, sehingga jarak elektabilitasnya antara capres itu tidak terlalu jauh. Jika jaraknya sudah cukup jauh, pasangan yang nantinya ditunjuk Anies akan berat.

Jadi, lanjut Arief, harus segera dilakukan deklarasi capres – cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), agar rakyat, basis-basis pemilih, masyarakat yang ingin perubahan, dan partai politik yakin bahwa pasangan calon itu akan maju dalam Pilpres 2024. “Mereka mulai bergerak dan menaikkan kembali elektabilitas Pak Anies,” tuturnya.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera sepakat dengan pernyataan Andi Arief. “Kami setuju,” tuturnya. Dia menegaskan bahwa perlu diumumkan segera siapa yang akan menjadi pendamping Anies pada pesta demokrasi lima tahunan itu.

Menurut Mardani, KPP memiliki ruh perubahan, sehingga harus tampak soliditas dan kualitas koalisinya. Jadi, koalisi tiga partai, PKS, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem itu harus maju dua langkah di depan, karena mengusung semangat perubahan.

Tapi, kata Mardani, bagaimana ingin melakukan perubahan, kalau sampai sekarang KPP belum mengambil keputusan terkait cawapres pendamping Anies. “Saya yakin, dalam waktu dekat nama cawapres akan diumumkan,” ungkapnya.

Ketua DPP Partai Nasdem Charles Meikyansah mengatakan, hasil survei itu menjadi bahan evaluasi dalam proses penentuan cawapres. Mungkin, kata dia, ada masyarakat yang belum yakin dengan pencapresan Anies.

Mereka masih menunggu penentuan dan deklarasi capres dan cawapres dari KPP. Tentu, pihaknya berharap cawapres yang diputuskan bisa mengejutkan masyarakat, sehingga menambah elektabilitas paslon.

Charles menegaskan bahwa Anies sudah mengantongi satu nama cawapres. Menurut dia, Anies masih menunggu momen yang tepat untuk mendeklarasikan cawapres. “Kalau sudah dideklarasikan, kami yakin elektabilitasnya akan naik,” pungkasnya.

Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) terus berupaya mencari poros koalisi. Usai mendekati Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), kemarin (5/6) silaturahmi dilakukan dengan Partai Gerindra.

Seperti diketahui, baik PDIP dan Gerindra, keduanya sudah memiliki bakal calon Presiden. PDIP mengusung Ganjar Pranowo, sementara Gerindra menjagokan Prabowo Subianto.

Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan, pertemuan dengan Gerindra bagian dari upaya penjajakan. Diakuinya, hingga saat ini PAN belum mengambil keputusan apakah akan ikut PDIP, Gerindra ataupun poros lainnya. “Kita dalam mencari kecocokan,” ujarnya di Kantor DPP PAN Jakarta.

Eddy juga mengakui, sama halnya dengan PDIP, dalam pertemuan dengan Gerindra juga PAN berupaya mengusulkan nama Erick Thohir (ET) sebagai bakal calon wakil Presiden. “Untuk urusan Pak Erick Thohir, itu masuk dalam menu wajib pertemuan,” tutur Eddy.

Terus diupayakannya ET, lanjutnya, karena PAN menilai sebagai sosok yang ideal. Secara elektoral, peluang keterpilihannya cukup besar mengingat survei yang baik.

Di sisi lain, ET juga punya kedekatan kultural yang kuat dengan PAN maupun dengan Zulkifli Hasan yang notabene kawan satu kampung. “Belakangan Pak Erick Thohir sering menggunakan nuansa warn biru. Saya yakin hatinya juga biru,” kata Eddy. ET juga dinilai dekat dengan semua organisasi masyarakat Islam.

Lantas bagaimana dengan kans poros keempat Airlangga – Zulkifli Hasan? Eddy menyebut, opsi itu belum padam. Apalagi, Zulhas merupakan sosok kader internal. “Ini salah satu opsi terbuka,” tuturnya.

Saat disinggung pilihan mana yang paling berpeluang, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu belum bisa memutuskan. Semua opsi masih terbuka. “Karena namanya sekarang kita coba mencari pencocokan, penjajakan untuk mencari pasangan calon terbaik,” terangnya.

Eddy menyebut, masih dibutuhkan pertemuan-pertemuan lanjutan dengan semua partai. Namun dia mensinyalir, dalam lima bulan ke depan, sikap dan peta koalisi akan semakin mengerucut.

Menanggapi usulan PAN, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menghormati usulan tersebut. Baginya, siapapun nama yang diusulkan oleh partai, dipastikan itu sosok yang baik dan sudah melalui pertimbangan.

Namun untuk memutuskan, Muzani menyebut ada mekanismenya. “Kami akan sampaikan hasil pembicaraan pada pak Prabowo Subianto,” imbuhnya. Saat didesak apakah nama ET masuk dalam radar Prabowo, Muzani mengamininya.

Namun samahalnya dengan PAN, Gerindra perlu mempertimbangkan semua opsi. Terlebih saat ini, Gerindra sudah memiliki rekan koalisi yakni PKB. Selain itu, dalam menentukan Cawapres, Prabowo akan meminta pendapat banyak pihak, mulai dari tokoh, ulama, hingga Presiden Jokowi.

Kaitannya manuver yang dilakukan Gerindra, Muzani menyebut bukan persoalan bagi koalisi. Sejak awal, PKB dan Gerindra saling dibebaskan membangun komunikasi dengan partai manapun asalkan bisa menambah kekuatan koalisi.

Sementara itu, usai bertemu dengan calon presiden (capres) PDIP Ganjar Pranowo, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut, opsi bertemu dengan capres lain masih terbuka. Tergantung situasi dan keadaan. “Rupanya capres-cawapres lain baperan, mudah-mudahan gak baperan. Mau diskusi dengan kita. Kita terbuka,” katanya, kemarin (5/6).

Kebaperan yang terjadi lantaran ia bertemu dengan Ganjar terlebih dahulu pada momen May Day lalu. Sehingga, capres-capres lain merasa ditinggal dan panik. Apalagi, sempat ada aksi cium tangan yang dilakukan olehnya.

Padahal, kata dia, pertemuan dengan Ganjar sebatas diskusi soal Omnibus Law UU Cipta Kerja. Di mana, para buruh tegas menolak berlakunya UU tersebut. “Makanya saya nggak pakai baju resmi Partai Buruh,” sambungnya.

Kendati begitu, Said menegaskan bahwa Partai Buruh masih sangat terbuka dengan semua kemungkinan. Pihaknya juga bersedia untuk berdiskusi dengan pihak manapun. “Mudahan-mudahan nggak baperan, mereka mau diskusi sama kita. Kita terbuka,” ujarnya.

Seperti diketahui, dunia maya sempat geger oleh beredarnya video Presiden Partai Buruh Said Iqbal mencium tangan capres PDIP Ganjar Pranowo. Video tersebut viral lantaran Said yang selama ini tegas menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang notabenenya dibuat oleh pemerintah dan didukung partai penguasa justru seolah tunduk. Ia pun sempat mengklarifikasi, jika aksi tersebut hanya wujud tata krama untuk menghormati saja. (lum/far/mia/jpg/ila)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Elektabilitas calon presiden (Capres) Anies Baswedan tertinggal dari Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Hal itu disebabkan karena sampai saat ini Anies belum mendeklarasikan calon wakil presiden (Cawapres) yang akan menjadi pendampingnya.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief. Dia mengatakan, hasil survei Indikator Politik menunjukkan penurunan elektabilitas Anies Baswedan.

Dalam survei yang dirilis pada 4 Juni lalu, dengan simulasi tiga pasangan, yaitu Anies Prabowo, dan Ganjar, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tertinggal. Elektabilitas Prabowo sebesar 38,0 persen, Ganjar 34,2 persen, dan Anies 18,9 persen.

Arief menduga bahwa penurunan elektabilitas Anies itu disebabkan karena lambannya proses deklarasi cawapres. “Jadi, hipotesa kami seperti itu,” terangnya kemarin (5/6) Hasil survei itu harus menjadi pengingat bagi Anies.

Arief mengatakan, pihaknya akan meminta Anies agar segera mendeklarasikan cawapresnya pada bulan ini, sehingga jarak elektabilitasnya antara capres itu tidak terlalu jauh. Jika jaraknya sudah cukup jauh, pasangan yang nantinya ditunjuk Anies akan berat.

Jadi, lanjut Arief, harus segera dilakukan deklarasi capres – cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), agar rakyat, basis-basis pemilih, masyarakat yang ingin perubahan, dan partai politik yakin bahwa pasangan calon itu akan maju dalam Pilpres 2024. “Mereka mulai bergerak dan menaikkan kembali elektabilitas Pak Anies,” tuturnya.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera sepakat dengan pernyataan Andi Arief. “Kami setuju,” tuturnya. Dia menegaskan bahwa perlu diumumkan segera siapa yang akan menjadi pendamping Anies pada pesta demokrasi lima tahunan itu.

Menurut Mardani, KPP memiliki ruh perubahan, sehingga harus tampak soliditas dan kualitas koalisinya. Jadi, koalisi tiga partai, PKS, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem itu harus maju dua langkah di depan, karena mengusung semangat perubahan.

Tapi, kata Mardani, bagaimana ingin melakukan perubahan, kalau sampai sekarang KPP belum mengambil keputusan terkait cawapres pendamping Anies. “Saya yakin, dalam waktu dekat nama cawapres akan diumumkan,” ungkapnya.

Ketua DPP Partai Nasdem Charles Meikyansah mengatakan, hasil survei itu menjadi bahan evaluasi dalam proses penentuan cawapres. Mungkin, kata dia, ada masyarakat yang belum yakin dengan pencapresan Anies.

Mereka masih menunggu penentuan dan deklarasi capres dan cawapres dari KPP. Tentu, pihaknya berharap cawapres yang diputuskan bisa mengejutkan masyarakat, sehingga menambah elektabilitas paslon.

Charles menegaskan bahwa Anies sudah mengantongi satu nama cawapres. Menurut dia, Anies masih menunggu momen yang tepat untuk mendeklarasikan cawapres. “Kalau sudah dideklarasikan, kami yakin elektabilitasnya akan naik,” pungkasnya.

Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) terus berupaya mencari poros koalisi. Usai mendekati Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), kemarin (5/6) silaturahmi dilakukan dengan Partai Gerindra.

Seperti diketahui, baik PDIP dan Gerindra, keduanya sudah memiliki bakal calon Presiden. PDIP mengusung Ganjar Pranowo, sementara Gerindra menjagokan Prabowo Subianto.

Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan, pertemuan dengan Gerindra bagian dari upaya penjajakan. Diakuinya, hingga saat ini PAN belum mengambil keputusan apakah akan ikut PDIP, Gerindra ataupun poros lainnya. “Kita dalam mencari kecocokan,” ujarnya di Kantor DPP PAN Jakarta.

Eddy juga mengakui, sama halnya dengan PDIP, dalam pertemuan dengan Gerindra juga PAN berupaya mengusulkan nama Erick Thohir (ET) sebagai bakal calon wakil Presiden. “Untuk urusan Pak Erick Thohir, itu masuk dalam menu wajib pertemuan,” tutur Eddy.

Terus diupayakannya ET, lanjutnya, karena PAN menilai sebagai sosok yang ideal. Secara elektoral, peluang keterpilihannya cukup besar mengingat survei yang baik.

Di sisi lain, ET juga punya kedekatan kultural yang kuat dengan PAN maupun dengan Zulkifli Hasan yang notabene kawan satu kampung. “Belakangan Pak Erick Thohir sering menggunakan nuansa warn biru. Saya yakin hatinya juga biru,” kata Eddy. ET juga dinilai dekat dengan semua organisasi masyarakat Islam.

Lantas bagaimana dengan kans poros keempat Airlangga – Zulkifli Hasan? Eddy menyebut, opsi itu belum padam. Apalagi, Zulhas merupakan sosok kader internal. “Ini salah satu opsi terbuka,” tuturnya.

Saat disinggung pilihan mana yang paling berpeluang, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu belum bisa memutuskan. Semua opsi masih terbuka. “Karena namanya sekarang kita coba mencari pencocokan, penjajakan untuk mencari pasangan calon terbaik,” terangnya.

Eddy menyebut, masih dibutuhkan pertemuan-pertemuan lanjutan dengan semua partai. Namun dia mensinyalir, dalam lima bulan ke depan, sikap dan peta koalisi akan semakin mengerucut.

Menanggapi usulan PAN, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menghormati usulan tersebut. Baginya, siapapun nama yang diusulkan oleh partai, dipastikan itu sosok yang baik dan sudah melalui pertimbangan.

Namun untuk memutuskan, Muzani menyebut ada mekanismenya. “Kami akan sampaikan hasil pembicaraan pada pak Prabowo Subianto,” imbuhnya. Saat didesak apakah nama ET masuk dalam radar Prabowo, Muzani mengamininya.

Namun samahalnya dengan PAN, Gerindra perlu mempertimbangkan semua opsi. Terlebih saat ini, Gerindra sudah memiliki rekan koalisi yakni PKB. Selain itu, dalam menentukan Cawapres, Prabowo akan meminta pendapat banyak pihak, mulai dari tokoh, ulama, hingga Presiden Jokowi.

Kaitannya manuver yang dilakukan Gerindra, Muzani menyebut bukan persoalan bagi koalisi. Sejak awal, PKB dan Gerindra saling dibebaskan membangun komunikasi dengan partai manapun asalkan bisa menambah kekuatan koalisi.

Sementara itu, usai bertemu dengan calon presiden (capres) PDIP Ganjar Pranowo, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut, opsi bertemu dengan capres lain masih terbuka. Tergantung situasi dan keadaan. “Rupanya capres-cawapres lain baperan, mudah-mudahan gak baperan. Mau diskusi dengan kita. Kita terbuka,” katanya, kemarin (5/6).

Kebaperan yang terjadi lantaran ia bertemu dengan Ganjar terlebih dahulu pada momen May Day lalu. Sehingga, capres-capres lain merasa ditinggal dan panik. Apalagi, sempat ada aksi cium tangan yang dilakukan olehnya.

Padahal, kata dia, pertemuan dengan Ganjar sebatas diskusi soal Omnibus Law UU Cipta Kerja. Di mana, para buruh tegas menolak berlakunya UU tersebut. “Makanya saya nggak pakai baju resmi Partai Buruh,” sambungnya.

Kendati begitu, Said menegaskan bahwa Partai Buruh masih sangat terbuka dengan semua kemungkinan. Pihaknya juga bersedia untuk berdiskusi dengan pihak manapun. “Mudahan-mudahan nggak baperan, mereka mau diskusi sama kita. Kita terbuka,” ujarnya.

Seperti diketahui, dunia maya sempat geger oleh beredarnya video Presiden Partai Buruh Said Iqbal mencium tangan capres PDIP Ganjar Pranowo. Video tersebut viral lantaran Said yang selama ini tegas menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang notabenenya dibuat oleh pemerintah dan didukung partai penguasa justru seolah tunduk. Ia pun sempat mengklarifikasi, jika aksi tersebut hanya wujud tata krama untuk menghormati saja. (lum/far/mia/jpg/ila)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/