32.8 C
Medan
Wednesday, May 1, 2024

Upaya PK Bisa Ganggu Kredibilitas Presiden

Politisi Muda Demokrat Fajri Akbar SH Minta KSP Moeldoko Nonaktif

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Politisi muda Partai Demokrat Fajri Akbar SH menilai, upaya Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) yang dilakukan kubu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko cs atas gugatan mereka terhadap kepemimpinan Parta Demokrat yang sah di bawah kepemimpinan Agus Hari Murti Yudhoyono (AHY), dinilai sebagai sebuah upaya sia-sia, mencari sensasi, dan mencoba keberuntungan belaka.

“Sesungguhnya tidak ada bukti baru yang kubu KSP Moeldoko cs bisa tunjukkan. Semua sudah diuji dalam ruang persidangan sebelumnya. Jadi ini hanya sebuah upaya sia-sia yang berbau sensasi dan berharap keberuntungan belaka ,” kata Fajri Akbar SH ketika ditanya wartawan di Medan, Kamis (6/4).

Apalagi dalam soal gugatan keabsahan Partai Demokrat ini tercatat bahwa kubu Moeldoko cs yang menggelar KLB abal-abal telah kalah 16-0. Namun dengan memaksakan PK tanpa bukti baru, menurut Fajri Akbar SH yang berprofesi sebagai advokat di Jakarta, semakin menunjukkan bahwa Moeldoko tidak memiliki sifat ksatria untuk mau mengakui kekalahan dan kesalahannya.

“Beliau kan seorang yang berlatar militer, jenderal dan mantan Panglima TNI. Apalagi saat ini menduduki jabatan strategis sebagai KSP yang termasuk pembantu utama presiden. Seharusnya Pak Moeldoko itu sebagai seorang yang bukan kader menyadari tak ada hak untuk mengambilalih kepemimpinan partai. Dan tindakannya ini dipertanyakan banyak kalangan karena tidak etis serta menimbulkan kegaduhan ,” tegasnya.

Fajri menyarankan jika Moeldoko ngotot untuk melakukan upaya PK ke MA, sebaiknya mengajukan pengunduran diri atau setidaknya nonaktif sebagai KSP hingga keluarnya putusan MA agar tindakan kontraproduktifnya tidak mengganggu kredibilitas kepresidenan.

“Saya yakin Presiden Jokowi tidak tau menahu dengan tindakan KSP nya soal PK ke MA. Pak Jokowi pun saya yakin tak merestui upaya Moeldoko ini karena beliau pasti menaruh rasa hormat dan respek kepada Pak SBY sebagai senior dan Presiden RI sebelum dirinya. Untuk itulah agar tidak ada bias di tengah masyarakat seolah-olah Presiden Jokowi melakukan pembiaran, maka sepatutnya Moeldoko mengundurkan diri atau nonaktif,” ucapnya.

Di sisi lain, Fajri Akbar menyebut upaya pengambilalihan kepemimpinan partai ini justru semakin meningkatkan soliditas Partai Demokrat di semua tingkatan mulai DPP, DPD, DPC hingga anak cabang maupun ranting, serta simpati publik kepada Ketum AHY dan Pak SBY.

Apalagi sekarang ini kepemimpinan AHY sudah sangat menguat di akar rumput Partai Demokrat. Seluruh kader dan pengurus partai tidak tergoyahkan dengan upaya Moeldoko melakukan manuver terhadap Partai Demokrat.

“Jadi menurut saya sebagai orang muda dan kader muda Partai Demokrat yang sangat mencintai bangsa dan menghormati para pemimpin, meminta kepada orang tua kami Pak Moeldoko, hentikanlah manuver ke Partai Demokrat. Sebab, bila pak Moeldoko terus melakukan hal itu, citra pak Moeldoko semakin anjlok di tengah masyarakat, dan dampaknya kepada Pak Jokowi yang dipandang melakukan pembiaran terhadap anak buahnya yang berbuat liar, memainkan bola panas yang takkan pernah berujung,” tegasnya. (adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Politisi muda Partai Demokrat Fajri Akbar SH menilai, upaya Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) yang dilakukan kubu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko cs atas gugatan mereka terhadap kepemimpinan Parta Demokrat yang sah di bawah kepemimpinan Agus Hari Murti Yudhoyono (AHY), dinilai sebagai sebuah upaya sia-sia, mencari sensasi, dan mencoba keberuntungan belaka.

“Sesungguhnya tidak ada bukti baru yang kubu KSP Moeldoko cs bisa tunjukkan. Semua sudah diuji dalam ruang persidangan sebelumnya. Jadi ini hanya sebuah upaya sia-sia yang berbau sensasi dan berharap keberuntungan belaka ,” kata Fajri Akbar SH ketika ditanya wartawan di Medan, Kamis (6/4).

Apalagi dalam soal gugatan keabsahan Partai Demokrat ini tercatat bahwa kubu Moeldoko cs yang menggelar KLB abal-abal telah kalah 16-0. Namun dengan memaksakan PK tanpa bukti baru, menurut Fajri Akbar SH yang berprofesi sebagai advokat di Jakarta, semakin menunjukkan bahwa Moeldoko tidak memiliki sifat ksatria untuk mau mengakui kekalahan dan kesalahannya.

“Beliau kan seorang yang berlatar militer, jenderal dan mantan Panglima TNI. Apalagi saat ini menduduki jabatan strategis sebagai KSP yang termasuk pembantu utama presiden. Seharusnya Pak Moeldoko itu sebagai seorang yang bukan kader menyadari tak ada hak untuk mengambilalih kepemimpinan partai. Dan tindakannya ini dipertanyakan banyak kalangan karena tidak etis serta menimbulkan kegaduhan ,” tegasnya.

Fajri menyarankan jika Moeldoko ngotot untuk melakukan upaya PK ke MA, sebaiknya mengajukan pengunduran diri atau setidaknya nonaktif sebagai KSP hingga keluarnya putusan MA agar tindakan kontraproduktifnya tidak mengganggu kredibilitas kepresidenan.

“Saya yakin Presiden Jokowi tidak tau menahu dengan tindakan KSP nya soal PK ke MA. Pak Jokowi pun saya yakin tak merestui upaya Moeldoko ini karena beliau pasti menaruh rasa hormat dan respek kepada Pak SBY sebagai senior dan Presiden RI sebelum dirinya. Untuk itulah agar tidak ada bias di tengah masyarakat seolah-olah Presiden Jokowi melakukan pembiaran, maka sepatutnya Moeldoko mengundurkan diri atau nonaktif,” ucapnya.

Di sisi lain, Fajri Akbar menyebut upaya pengambilalihan kepemimpinan partai ini justru semakin meningkatkan soliditas Partai Demokrat di semua tingkatan mulai DPP, DPD, DPC hingga anak cabang maupun ranting, serta simpati publik kepada Ketum AHY dan Pak SBY.

Apalagi sekarang ini kepemimpinan AHY sudah sangat menguat di akar rumput Partai Demokrat. Seluruh kader dan pengurus partai tidak tergoyahkan dengan upaya Moeldoko melakukan manuver terhadap Partai Demokrat.

“Jadi menurut saya sebagai orang muda dan kader muda Partai Demokrat yang sangat mencintai bangsa dan menghormati para pemimpin, meminta kepada orang tua kami Pak Moeldoko, hentikanlah manuver ke Partai Demokrat. Sebab, bila pak Moeldoko terus melakukan hal itu, citra pak Moeldoko semakin anjlok di tengah masyarakat, dan dampaknya kepada Pak Jokowi yang dipandang melakukan pembiaran terhadap anak buahnya yang berbuat liar, memainkan bola panas yang takkan pernah berujung,” tegasnya. (adz)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/