Foto: TRIADI WIBOWO/SUMUT POS Ketua DPD GOLKAR Sumut memberi penjelasn kepada wartawan terkait dua kubu Golkar di pengurus DPD di jalan Kh. Wahid Hasyim Medan, Kamis (9/4/2015).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Suhu perpolitikan di Sumatera Utara mulai meninggi. Ini terkait dengan rencana Konsolidasi Nasional (Internal) Partai Golongan Karya (Golkar) versi Agung Laksono yang akan digelar di Hotel Tiara, besok. DPD Golkar Sumut dari kubu pendukung Aburizal ‘Ical’ Bakrie me-warning dan menolak rencana tersebut. Status siaga satu pun pantas disematkan untuk situasi yang rawan ricuh tersebut.
Ketua DPD Golkar Sumut H Ajib Shah menilai, apa yang dilakukan pihak Agung Laksono adalah tindakan premanisme untuk mencapai keinginan. Pasalnya, meskipun Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) sudah mengesahkan kepengurusan DPP kepada Agung selaku ketua umum (ketum), namun dengan adanya gugatan dari kubu ARB yang telah diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur awal April lalu, hal tersebut tidak dapat dieksekusi dan harus ditunda hingga ada keputusan final. Begitu juga dengan mengeluarkan keputusan seperti mengangkat pelaksana tugas (Plt) kepengurusan partai di daerah.
“Di sini sangat jelas, kita melihat adanya gaya-gaya premanisme untuk mencapai keinginannya,” ujar Ajib didampingi sejumlah pengurus lainnya seperti Jimmy Ong (Bendahara), Indra Alamsyah dan Muchrid (Wakil Ketua), serta Hardi Mulyono, dalam konferensi pers digelar di Sekretariat DPD Golkar Sumut, Jalan KH Wahid Hasyim, Medan, Kamis (9/4).
Menanggapi rencana konsolidasi yang digalang kubu Agung di Hotel Tiara, Sabtu besok, Ajib Shah menegaskan bahwa pihaknya meminta kepada seluruh pengurus Golkar, baik di DPD provinsi maupun kabupaten/kota se-Sumut, anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota se-Sumut, kader dan Ormas. Untuk tidak menghadiri acara tersebut. Sampai saat ini, mereka masih komit terhadap hasil pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Bali di mana seluruh pengurus DPD Golkar di Sumut ikut menjadi peserta.
“Kita minta pengurus provinsi hingga kabupaten/kota, anggota dewan dan kader untuk tidak menghadiri acara yang diselenggarakan oleh kelompok tertentu. Kita taat hukum dan sampai hari ini belum diputuskan (pengurus DPP yang sah). Oleh karenanya kami masih komit dengan (hasil) Munas Bali,” tegasnya.
Foto: TRIADI WIBOWO/SUMUT POS Ketua DPD GOLKAR Sumut memberi penjelasn kepada wartawan terkait dua kubu Golkar di pengurus DPD di jalan Kh. Wahid Hasyim Medan, Kamis (9/4/2015).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Suhu perpolitikan di Sumatera Utara mulai meninggi. Ini terkait dengan rencana Konsolidasi Nasional (Internal) Partai Golongan Karya (Golkar) versi Agung Laksono yang akan digelar di Hotel Tiara, besok. DPD Golkar Sumut dari kubu pendukung Aburizal ‘Ical’ Bakrie me-warning dan menolak rencana tersebut. Status siaga satu pun pantas disematkan untuk situasi yang rawan ricuh tersebut.
Ketua DPD Golkar Sumut H Ajib Shah menilai, apa yang dilakukan pihak Agung Laksono adalah tindakan premanisme untuk mencapai keinginan. Pasalnya, meskipun Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) sudah mengesahkan kepengurusan DPP kepada Agung selaku ketua umum (ketum), namun dengan adanya gugatan dari kubu ARB yang telah diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur awal April lalu, hal tersebut tidak dapat dieksekusi dan harus ditunda hingga ada keputusan final. Begitu juga dengan mengeluarkan keputusan seperti mengangkat pelaksana tugas (Plt) kepengurusan partai di daerah.
“Di sini sangat jelas, kita melihat adanya gaya-gaya premanisme untuk mencapai keinginannya,” ujar Ajib didampingi sejumlah pengurus lainnya seperti Jimmy Ong (Bendahara), Indra Alamsyah dan Muchrid (Wakil Ketua), serta Hardi Mulyono, dalam konferensi pers digelar di Sekretariat DPD Golkar Sumut, Jalan KH Wahid Hasyim, Medan, Kamis (9/4).
Menanggapi rencana konsolidasi yang digalang kubu Agung di Hotel Tiara, Sabtu besok, Ajib Shah menegaskan bahwa pihaknya meminta kepada seluruh pengurus Golkar, baik di DPD provinsi maupun kabupaten/kota se-Sumut, anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota se-Sumut, kader dan Ormas. Untuk tidak menghadiri acara tersebut. Sampai saat ini, mereka masih komit terhadap hasil pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Bali di mana seluruh pengurus DPD Golkar di Sumut ikut menjadi peserta.
“Kita minta pengurus provinsi hingga kabupaten/kota, anggota dewan dan kader untuk tidak menghadiri acara yang diselenggarakan oleh kelompok tertentu. Kita taat hukum dan sampai hari ini belum diputuskan (pengurus DPP yang sah). Oleh karenanya kami masih komit dengan (hasil) Munas Bali,” tegasnya.
