MEDAN-Perombakan kepengurusan Partai Hanura Sumut jelang enam bulan Pemilu 2014 merupakan tindakan bunuh diri politik dilakukan Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto.
“Pergantian pengurus partai di tingkat manapun, apalagi tingkat provinsi oleh partai mana pun saat ini akan menciderai rencana dan peluang partai untuk bertempur di Pemilu mendatang,” tegas pengamat politik Shohibul Anshor Siregar, MSi kepada wartawan, Rabu (9/10).
Menurut dosen Fisipol UMSU ini, sebetulnya yang perlu dilakukan DPP Partai Hanura yaitu membiarkan pengurus bekerja maksimal, mendorong dan membesarkan partai, bukan malah menghukum, karena dikhawatirkan nanti akan terjebak dalam fenomena menjual pulut untuk membeli ketan. “Padahal pulut itu ya ketan,” katanya.
Satu hal yang harus di sadari Wiranto dan figur yang mengitarinya, kata Shohibul, untuk ukuran nasional capaian Hanura Sumut pada Pemilu 2009 cukup maksimum karena Hanura mampu meraih satu fraksi di DPRD Sumut. “Ini jika dibandingkan daerah lain, Partai Hanura Sumut memiliki wakil di DPR RI. Capaian ini sangat memungkinkan untuk mencapai keberhasilan lebih baik pada Pemilu 2014,” katanya.
Shohibul Anshor mengaku bingung dengan konflik yang mengguncang DPD Hanura Sumut saat ini. Terlebih di tengah menghadapi Pemilu yang sudah diambang pintu.
Sebab menurutnya, ada tiga agenda rutin konflik dalam partai, pertama konflik untuk menentukan kepengurusan di semua level. Kedua saat penentuan calon dari kader partai untuk perhelatan politik perebutan posisi eksekutif (walikota/bupati/gubernur dan presiden). Ketiga lanjutnya, figur untuk menjadi caleg.
“Jadi ketiga konflik tersebut, saya tidak melihat alasan mendasar untuk menjelaskan jenis konflik apa yang terjadi pada kepemimpinan Partai Hanura Sumut,” jelasnya.
Masih Shohibul, Capres/Cawapres sudah ditentukan sebelum Pemilu dan dia melihat Hanura Sumut sangat setia dengan keputusan politik tingkat pusat.
Caleg untuk DPRD Kab/Kota, Porvinsi dan DPR RI juga sudah definitif bahkan sudah memasuki tahap awal kampanye dan nyaris tidak ada konflik yang berarti meski kombinasi bawaan Hari Tanoesoedibyo diakomodir besar-besaran dalam calon tetap.
“Pemilukada bahkan sudah sukses dalam arti Hanura Sumut mengusung pasangan yang menang,” tegas Shohibul.
Seperti diketahui, DPP Hanura mencopot Zulkifli Efendi Siregar dari jabatan ketua DPD Sumut dan Darwin Lubis sebagai sekretaris. Zulkifli digantikan salah seorang unsur ketua DPP Hanura Teguh Samudera sebagai pelaksana tugas ketua DPD Hanura Sumut. Sedangkan Darwin Lubis digantikan Ibrahim Husein sebagai Plt sekretaris.
Pencopotan ini dinilai banyak pengamat terlalu terburu-buru sebab, diduga dilakukan hanya terkait pemeriksaan yang dilakukan tim Tipikor Poldasu terhadap Zulkifli pada 23 Agustus 2013 terkait dugaan korupsi penyaluran dana Alkes P-APBD 2013. (azw)
DPP Hanura Dianggap “Bunuh Diri” di Sumut
MEDAN-Perombakan kepengurusan Partai Hanura Sumut jelang enam bulan Pemilu 2014 merupakan tindakan bunuh diri politik dilakukan Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto.
“Pergantian pengurus partai di tingkat manapun, apalagi tingkat provinsi oleh partai mana pun saat ini akan menciderai rencana dan peluang partai untuk bertempur di Pemilu mendatang,” tegas pengamat politik Shohibul Anshor Siregar, MSi kepada wartawan, Rabu (9/10).
Menurut dosen Fisipol UMSU ini, sebetulnya yang perlu dilakukan DPP Partai Hanura yaitu membiarkan pengurus bekerja maksimal, mendorong dan membesarkan partai, bukan malah menghukum, karena dikhawatirkan nanti akan terjebak dalam fenomena menjual pulut untuk membeli ketan. “Padahal pulut itu ya ketan,” katanya.
Satu hal yang harus di sadari Wiranto dan figur yang mengitarinya, kata Shohibul, untuk ukuran nasional capaian Hanura Sumut pada Pemilu 2009 cukup maksimum karena Hanura mampu meraih satu fraksi di DPRD Sumut. “Ini jika dibandingkan daerah lain, Partai Hanura Sumut memiliki wakil di DPR RI. Capaian ini sangat memungkinkan untuk mencapai keberhasilan lebih baik pada Pemilu 2014,” katanya.
Shohibul Anshor mengaku bingung dengan konflik yang mengguncang DPD Hanura Sumut saat ini. Terlebih di tengah menghadapi Pemilu yang sudah diambang pintu.
Sebab menurutnya, ada tiga agenda rutin konflik dalam partai, pertama konflik untuk menentukan kepengurusan di semua level. Kedua saat penentuan calon dari kader partai untuk perhelatan politik perebutan posisi eksekutif (walikota/bupati/gubernur dan presiden). Ketiga lanjutnya, figur untuk menjadi caleg.
“Jadi ketiga konflik tersebut, saya tidak melihat alasan mendasar untuk menjelaskan jenis konflik apa yang terjadi pada kepemimpinan Partai Hanura Sumut,” jelasnya.
Masih Shohibul, Capres/Cawapres sudah ditentukan sebelum Pemilu dan dia melihat Hanura Sumut sangat setia dengan keputusan politik tingkat pusat.
Caleg untuk DPRD Kab/Kota, Porvinsi dan DPR RI juga sudah definitif bahkan sudah memasuki tahap awal kampanye dan nyaris tidak ada konflik yang berarti meski kombinasi bawaan Hari Tanoesoedibyo diakomodir besar-besaran dalam calon tetap.
“Pemilukada bahkan sudah sukses dalam arti Hanura Sumut mengusung pasangan yang menang,” tegas Shohibul.
Seperti diketahui, DPP Hanura mencopot Zulkifli Efendi Siregar dari jabatan ketua DPD Sumut dan Darwin Lubis sebagai sekretaris. Zulkifli digantikan salah seorang unsur ketua DPP Hanura Teguh Samudera sebagai pelaksana tugas ketua DPD Hanura Sumut. Sedangkan Darwin Lubis digantikan Ibrahim Husein sebagai Plt sekretaris.
Pencopotan ini dinilai banyak pengamat terlalu terburu-buru sebab, diduga dilakukan hanya terkait pemeriksaan yang dilakukan tim Tipikor Poldasu terhadap Zulkifli pada 23 Agustus 2013 terkait dugaan korupsi penyaluran dana Alkes P-APBD 2013. (azw)
