RAPAT BESAR : Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (tengah) bersama pengurus DPP Partai Golkar, saat pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VI Partai Golkar di Jakarta Convention Center, kawasan Senayan, Minggu (18/5) lalu.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie menegaskan tidak akan ada perubahan arah kebijakan partai yang dipimpinnya setelah putusan Mahkamah Konstitusi nanti. Sekalipun pasangan Jokowi-Jusuf Kalla akhirnya ditetapkan sebagai pemenang pemilu presiden, Partai Golkar akan menjadi partai di luar pemerintahan, tetapi bukan sebagai oposisi.
“Kita bergabung dengan Koalisi Permanen Merah Putih,” ujar Ical, sapaan akrab Aburizal, di Jakarta kemarin (12/8).
Dia menyatakan, penandatanganan bergabungnya Partai Golkar dalam Koalisi Merah Putih sudah dilakukan. Karena itu, Partai Golkar memiliki komitmen untuk patuh pada keputusan tersebut. “Sebagai suatu organisasi, bila keputusan sudah diambil, semua orang harus tunduk pada keputusan organisasi,” katanya.
Meski di luar pemerintahan, Ical menegaskan bahwa Partai Golkar tidak menjadi partai oposisi. Dia menyatakan bahwa posisi Partai Golkar juga tidak akan selalu menolak setiap keputusan yang akan diambil pemerintah. “Saya tidak mau bilang oposisi karena dalam sistem Pancasila kita, tidak ada oposisi. Yang ada di dalam atau luar pemerintahan. Kalau bagus, kita terima. Kalau tidak, kita tolak,” ujarnya.
Ical menyatakan bahwa Partai Golkar akan menjadi partai yang aktif memberikan saran dan masukan kepada pemerintah. Namun, jika kebijakan pemerintah itu segaris dengan pandangan partai, Ical menyatakan Partai Golkar tidak segan-segan untuk mendukung. “Kalau itu berbeda dengan prinsip didirikannya Partai Golkar, kami akan menolaknya. Kalau mau melakukan pengalihan subsidi, dari subsidi barang ke orang, Golkar akan dukung. Tapi, kalau ada perbedaan pendapat dengan Golkar, tentu kita akan mengingatkan hal itu,” tegasnya.
Golkar Sumut Solid
Sementara itu, kisruh yang terjadi di tubuh di tingkat pusat tampaknya tidak mempengaruhi soliditas para kader di Sumatera Utara (Sumut). Ketua DPD Golkar Sumut Ajib Shah menyatakan pihaknya tidak ingin mengambil langkah yang dapat merugikan partai. Sebab yang terpenting menurutnya, keputusan apapun yang diambil partai, akan didukung selama sesuai dengan aturan yang ada. Termasuk dengan tetap mendukung pelaksanaan Munas di 2015.
“Memang ada beberapa tokoh yang kemudian tidak sepakat dengan itu. Wajar saja karena Golkar adalah partai besar. Pastinya hasil pilpres mempengaruhi sikap beberapa kader,” katanya, Senin (12/8).
Jika pun ada desakan untuk mempercepat Munas atau Munas luar biasa (Munaslub), maka lanjut Ajib, harus ada dukungan minimal 2/3 dari jumlah DPD tingkat I (provinsi) se Indonesia. Namun hingga kini, tidak kurang dari 30 DPD Golkar provinsi, yang patuh kepada kesepakatan hasil Munas sebelumnya. Namun pihaknya menyatakan bahwa kepatuhan bukan terhadap pimpinan (Ketum) melainkan aturan yang telah ditetapkan di partai.
“Kita akan mengambil langkah tepat dan strategis. Kita tidak mengambil langkah yang bisa merugikan soliditas Golkar Sumut. Kita akan jalan sesuai mekanisme kepartaian. Jadi sampai saat ini, kita masih patuh kepada hasil keputusan Munas dan Rapimnas,” ujarnya.(bay/c6/fat/jpnn/bal/rbb)
