26 C
Medan
Saturday, November 23, 2024
spot_img

Munas Golkar Digelar 7 Mei

Agung mengatakan, sejauh ini pihaknya sudah bertemu dengan pengurus Munas Bali untuk membicarakan penggabungan kepengurusan ini. Namun, belum ada pembicaraan mengenai nama-nama yang akan dimasukkan ke kepengurusan Bali.

“Baru pembicaraan mengenai prinsipnya dulu. Prinsipnya kita setuju agar ada semangat rekonsiliasi,” kata Agung.

Ia menargetkan penggabungan kepengurusan ini akan selesai secepat mungkin. Dengan begitu, Golkar bisa mendaftarkan SK ke Kemenkumham dan menggelar Munas rekonsiliasi.

Sementara itu, meski Ical dan Agung Laksono sudah sepakat mengadakan Munas pada 7 Mei 2016. Namun, Ketua DPD I Golkar Sulawesi Tenggara Ridwan Bae belum setuju.

“Sebenarnya lagi-lagi kalau saya pribadi terpikir untuk munas. Opsi terbaik adalah bagaimana menuntaskan dulu persoaan hasil putusan Mahkamah Agung. Harusnya itu dulu dihargai sebagai supremasi hukum,” kata Ridwan.

Setelah jelas duduk perkara kepengurusan partai beringin di Kementerian Hukum dan HAM, mantan yang Terhormat Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) ini setuju saja membahas masalah munas/munaslub.

“Sekarang kami bingung, kalau belum keluar pengesahan Kemenkumham. Mau pakai yang mana? Jadi kan tergantung dua-duanya ini,” jelasnya.

Karenanya, Anggota Badan Anggaran DPR ini menyarankan, hentikan dulu bicara munas/munaslub sebelum ada landasan hukum yang jelas pasca keluarnya putusan MA, yang menguatkan keabsahan hasil Munas Bali.

“Diklirkan dulu itu, baru pleno terhadap munaslub atau tidak munaslub. Setelah ada SK Menkumham, munaslub bukan sesuatu yang tertutup apalagi sudah hasil rapimnas. Saran saya, menanggapi surat MA, dan setelah ada keputusan kumham nanti, kita (kader) rapim sekali lagi,” tegasnya.

Terkait rencana munas/munaslub 7 Mei, Ridwan pada dasarnya tidak mempersoalkan selama kepengurusan dituntaskan pasca putusan MA. Kalau sudah selesai dan disepakati maka pada April sekalipun munaslub bisa diadakan.

“Saya tidak katakan 7 Mei terlalu cepat. Bisa saja April, yang penting sudah keluar keabsahan kumham.. Sekarang jadi susah, mau pakai munas mana, nanggung dua-duanya,” pungkas Ridwan. (fat/ysa/jpnn)

 

Agung mengatakan, sejauh ini pihaknya sudah bertemu dengan pengurus Munas Bali untuk membicarakan penggabungan kepengurusan ini. Namun, belum ada pembicaraan mengenai nama-nama yang akan dimasukkan ke kepengurusan Bali.

“Baru pembicaraan mengenai prinsipnya dulu. Prinsipnya kita setuju agar ada semangat rekonsiliasi,” kata Agung.

Ia menargetkan penggabungan kepengurusan ini akan selesai secepat mungkin. Dengan begitu, Golkar bisa mendaftarkan SK ke Kemenkumham dan menggelar Munas rekonsiliasi.

Sementara itu, meski Ical dan Agung Laksono sudah sepakat mengadakan Munas pada 7 Mei 2016. Namun, Ketua DPD I Golkar Sulawesi Tenggara Ridwan Bae belum setuju.

“Sebenarnya lagi-lagi kalau saya pribadi terpikir untuk munas. Opsi terbaik adalah bagaimana menuntaskan dulu persoaan hasil putusan Mahkamah Agung. Harusnya itu dulu dihargai sebagai supremasi hukum,” kata Ridwan.

Setelah jelas duduk perkara kepengurusan partai beringin di Kementerian Hukum dan HAM, mantan yang Terhormat Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) ini setuju saja membahas masalah munas/munaslub.

“Sekarang kami bingung, kalau belum keluar pengesahan Kemenkumham. Mau pakai yang mana? Jadi kan tergantung dua-duanya ini,” jelasnya.

Karenanya, Anggota Badan Anggaran DPR ini menyarankan, hentikan dulu bicara munas/munaslub sebelum ada landasan hukum yang jelas pasca keluarnya putusan MA, yang menguatkan keabsahan hasil Munas Bali.

“Diklirkan dulu itu, baru pleno terhadap munaslub atau tidak munaslub. Setelah ada SK Menkumham, munaslub bukan sesuatu yang tertutup apalagi sudah hasil rapimnas. Saran saya, menanggapi surat MA, dan setelah ada keputusan kumham nanti, kita (kader) rapim sekali lagi,” tegasnya.

Terkait rencana munas/munaslub 7 Mei, Ridwan pada dasarnya tidak mempersoalkan selama kepengurusan dituntaskan pasca putusan MA. Kalau sudah selesai dan disepakati maka pada April sekalipun munaslub bisa diadakan.

“Saya tidak katakan 7 Mei terlalu cepat. Bisa saja April, yang penting sudah keluar keabsahan kumham.. Sekarang jadi susah, mau pakai munas mana, nanggung dua-duanya,” pungkas Ridwan. (fat/ysa/jpnn)

 

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/