“Gerindra itu menganut sistem komando, kalau ada instruksi dari atas, maka yang di bawah harus menjalankan, siap atau tidak siap, suka ataupun tidak suka,” kata Gus.
Gus mengaku, sejauh ini belum ada pembicaraan mengenai Pilgubsu 2018. “DPP masih konsentrasi di Pilkada 2017,” bilangnya.
Ketua DPD PDIP Sumut, Japorman Saragih juga menyampaikan hal yang sama. “Masih terlalu jauh bicara Pilgubsu 2018 saat ini, dan memang belum ada berbicara tentang itu sampai saat ini,” bilangnya.
Pengamat politik, Warjio menilai, mayoritas masyarakat di Sumut akan menginginkan pemimpin yang baru. Sebab, pemimpin yang ada saat ini belum mampu berkontribusi langsung kepada masyarakat. Melihat peta politik yang ada saat ini, bukan tidak mungkin PDIP dan Nasdem akan kembali bergabung untuk mencalonkan petahana maju di Pilgubsu 2018.
“Kalau PDIP sudah bergabung dengan Nadem, saya pikir PKS akan mencari calon lain, tentu ini tidak lepas dari kisah gubernur terdahulu,” katanya.
Akademisi dari USU itu meyakini tidak akan ada anggota DPRD Sumut saat ini untuk bertarung di Pilgubsu 2018. Dan masyarakat juga tidak menginginkan hal tersebut, apalagi dewan yang ada saat ini terjerat di pasaran kasus korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho.
“Saya pikir akan ada calon dari luar yang akan ikut meramaikan pilgubsu 2018, dia memang putra daerah, tapi lebih sering berkarir diluar Sumut. Kalau lihat kondisi yang ada saat ini yang benar-benat murni putra daerah muncul sangat kecil,” bilangnya.
Peluang sejumlah kepala daerah yang menjadi pimpinan partai di Sumut juga sangat berpeluang menjadi peserta Pilgubsu 2018. “Memang saat ini momentum bagi bupati dan wali kota untuk bertarung di bursa Pilgubsu, apalagi yang menjabat sebagai ketua partai. Tinggal bagaimana lobi-lobi politik untuk menentukan koalisi, siapa yang duduk di Sumut 1 dan Sumut 2,” bilangnya.
Beberapa bulan ke depan, lanjut dia, akan lebih banyak nama yang akan muncul. “Saya pikir banyak momentum yang bisa dimanfaatkan pada bulan suci Ramadhan oleh para calon Gubernur atau Wakil Gubernur, sembari melihat respon masyarakat. Setelah itu tinggal lobi ditingkat DPP,” paparnya. (dik/adz)
