Datangi Ketum Golkar
Apa sebenarnya alasan DPP Golkar memberhentikan Ngogesa? Menjawab itu, Sahlul mengatakan, DPP Partai Golkar beralasan bahwa Ngogesa terlambat melaksanakan Musda Golkar di Tebingtinggi dan Pakpak Bharat. “Saya tegaskan, Pakpak Bharat sudah menggelar Musda pada 13 Juni 2018. Untuk Tebingtinggi, Golkar Sumut sudah berulangkali ingin menggelar Musda namun ada intervensi oknum DPP Golkar. Ini akan kita ungkap nanti,” jelasnya.
Informasi yang beredar, pemberhentian Ngogesa juga ada kaitannya dengan lambatnya pengurusan berkas Caleg DPRD Golkar Sumut. “Itu mengada-ada. Kita sudah membentuk tim bahkan sudah menggelar orientasi fungsionaris sebanyak 2 kali di tingkat provinsi. Dan di seluruh kabupaten/kota se-Sumut juga sudah melaksanakan orientasi fungsionaris dalam rangka persiapan bacaleg 2019. Artinya kita sudah menjalankan roda organisasi bahkan pada Pilkada 2018 kita memenangkan Pilgubsu di bawah kepemimpinan Ngogesa Sitepu,” terangnya.
Untuk itu, Sahlul dan sejumlah pengurus Golkar Sumut akan menyampaikan persoalan ini kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Rabu (25/7). “Dalam kesempatan ini saya mengajak kader Golkar Sumut dan kabupaten/kota se-Sumut lainnya yang ingin mencari keadilan untuk bersama-sama datang ke Ketua Umum Partai Golkar. Tapi kami tidak memaksa,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Ngogesa diberhentikan melalui SK DPP Partai Golkar Nomor 316/DPP/GOLKAR/VII/2018 tertanggal 14 Juli 2018 yang ditandatangani Ketua Umum Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk F Paulus. Dalam SK tersebut, Ahmad Doli Kurnia Tanjung menjadi Pelaksana Tugas Ketua Golkar Sumut. (prn)
Datangi Ketum Golkar
Apa sebenarnya alasan DPP Golkar memberhentikan Ngogesa? Menjawab itu, Sahlul mengatakan, DPP Partai Golkar beralasan bahwa Ngogesa terlambat melaksanakan Musda Golkar di Tebingtinggi dan Pakpak Bharat. “Saya tegaskan, Pakpak Bharat sudah menggelar Musda pada 13 Juni 2018. Untuk Tebingtinggi, Golkar Sumut sudah berulangkali ingin menggelar Musda namun ada intervensi oknum DPP Golkar. Ini akan kita ungkap nanti,” jelasnya.
Informasi yang beredar, pemberhentian Ngogesa juga ada kaitannya dengan lambatnya pengurusan berkas Caleg DPRD Golkar Sumut. “Itu mengada-ada. Kita sudah membentuk tim bahkan sudah menggelar orientasi fungsionaris sebanyak 2 kali di tingkat provinsi. Dan di seluruh kabupaten/kota se-Sumut juga sudah melaksanakan orientasi fungsionaris dalam rangka persiapan bacaleg 2019. Artinya kita sudah menjalankan roda organisasi bahkan pada Pilkada 2018 kita memenangkan Pilgubsu di bawah kepemimpinan Ngogesa Sitepu,” terangnya.
Untuk itu, Sahlul dan sejumlah pengurus Golkar Sumut akan menyampaikan persoalan ini kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Rabu (25/7). “Dalam kesempatan ini saya mengajak kader Golkar Sumut dan kabupaten/kota se-Sumut lainnya yang ingin mencari keadilan untuk bersama-sama datang ke Ketua Umum Partai Golkar. Tapi kami tidak memaksa,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Ngogesa diberhentikan melalui SK DPP Partai Golkar Nomor 316/DPP/GOLKAR/VII/2018 tertanggal 14 Juli 2018 yang ditandatangani Ketua Umum Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk F Paulus. Dalam SK tersebut, Ahmad Doli Kurnia Tanjung menjadi Pelaksana Tugas Ketua Golkar Sumut. (prn)
