Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (tengah) berbincang dengan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung (dua dari kiri) dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar ke-VII di Jogjakarta, Selasa (18/11/2014).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Seperti diprediksi sejumlah pengamat, upaya islah kedua kubu di Partai Golkar bukanlah hal yang mudah. Terlebih, islah yang diupayakan sifatnya hanya jangka pandek, yakni agar kader Golkar bisa ikut maju pilkada.
Sejumlah hal krusial masih menjadi rebutan, yakni calon dari kubu mana yang akan dimajukan sebagai calon, termasuk soal DPP versi Ancol atau Bali yang berwenang meneken SK pencalonan untuk selanjutnya didaftarkan ke KPU Daerah.
Kubu Agung Laksono mengakui bukan hal sepele untuk mencapai kesepakatan. “Saya pastikan islah tak mudah. Jalan menuju islah ini masih terjal,” ujar Juru Bicara kubu Agung, Leo Nababan, Selasa (26/5).
Dia mengakui, hingga kemarin belum ada yang mau mengalah soal siapa yang menjadi pengendali DPP Golkar dalam masa persiapan menghadapi pilkada. Utamanya menyangkut siapa yang akan meneken SK pencalonan.
“Yang teken siapa, itu belum disepakati. Tapi bagi kami harga mati, yang teken harus DPP dengan ketua umum Agung Laksono dan Sekjen Zainuddin Amali, karena kamilah yang punya SK menkumham,” ujar Leo.
Lebih lanjut dikatakan, dari lima lembaga sudah memberikan penilaian perkara dualisme kepengurusan ini, yakni PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Barat, Mahkamah Partai Golkar (MPG), Kemenkumham, dan PTUN Jakarta Timur, tak satu pun menyatakan kepengurusan hasil Munas Bali yang sah.
“Sedang yang mengakui keabsahan DPP Munas Ancol ada dua, yakni kemenkumham dan MPG,” kata Leo. (sam/jpnn)
