MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hengkangnya Akhyar Nasution dari PDI Perjuangan ke Partai Demokrat, tak terlepas dari kekecewaannya terhadap partai berlambang kepala banteng itu. Pasalnya, PDI Perjuangan sudah memberi sinyal tidak akan mengusungnya di Pilkada Medan, meski statusnya sebagai petahana.
Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan, Burhanuddin Sitepu, menceritakan momen Akhyar Nasution menjadi kader partai berlambang mercy itu. Ternyata, Burhanuddin mempunyai andil di balik bergabungnya Akhyar ke Demokrat.
“Iya, Akhyar sudah resmi menjadi kader Partai Demokrat sejak 14 Juni 2020,” ujarnya kepada wartawan di ruang Fraksi Demokrat DPRD Medan, Senin (27/7).
Menurut dia, awalnya Akhyar mengundangnya ke rumah dinas. Di sana, Akhyar menyampaikan harapannya agar diberi kesempatan untuk diusung kembali oleh PDIP. Namun, sinyal itu tak terlihat di partai berlambang kepala banteng itu. “Ada keresahan yang disampaikan beliau. Dia masih punya harapan bisa berbuat lebih di Kota Medan. Nah, kesempatan itu yang dinilai Akhyar tidak terlihat,” ujarnya.
Burhanuddin lantas membawa Akhyar menghadap ke DPP Partai Demokrat, yang dipimpin Ketua Bapilu Demokrat, Andi Arief. Dalam pertemuan tersebut, Akhyar Nasution memberi komitmen untuk membangun Kota Medan hingga bergabung menjadi kader Partai Demokrat. “Jadi, di sana (Jakarta) saya sampaikan keresahan dan niat Akhyar untuk kembali membangun Medan, namun tidak mendapat kesempatan di partainya,” bebernya.
Dia menuturkan bahwa saat pertemuan berlangsung, Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan juga datang. Kata Burhanuddin, saat itu Hinca Panjaitan mengatakan bahwa Demokrat adalah partai terbuka, dan selalu memberi peluang bagi yang memiliki gagasan membangun Kota Medan.
“Hingga selesai pertemuan dan administrasi Pak Akhyar bergabung di Demokrat selesai, barulah saya pakaikan jaket partai ke dia (Akhyar). Dengan wajah berseri beliau langsung peluk saya,” ungkapnya.
Burhanuddin menguraikan, partai mereka juga sudah berkomitmen akan mengusung Akhyar dalam kontestasi Pilkada Medan mendatang. Sejauh ini, Demokrat digadang-gadang akan berkoalisi dengan PKS untuk mengusung Akhyar Nasution sebagai calon wali kota di Pilkada Medan 2020. Burhanuddin pun optimistis langkah Akhyar membangun Kota Medan akan diperjuangkan bersama PKS.
“Semula kami ingin membentuk koalisi, ada 3 partai. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata satu partai itu sudah berbeda alam, kita maklumlah. Sedangkan dengan PKS, ini sudah menjadi komitmen bersama untuk mengusung Akhyar,” tegasnya.
Burhanuddin juga menolak jika disebut mencuri atau membajak Akhyar dari PDI Perjuangan. Karena menurutnya, Akhyar lah yang datang ke Demokrat. “Jadi kami bukan membajak atau mencuri, tetapi kami mengambil Akhyar karena dia ibarat berlian yang dibuang. Kan sayang jika berlian dibuang,” tandasnya.
Terpisah, Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut Herri Zulkarnain menyayangkan pernyataan Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Djarot Syaiful Hidayat yang menyindir Akhyar Nasution. “Sebenarnya tidak bolehlah (menyindir). Banyak Demokrat berkoalisi dengan PDIP. Saya ambil contoh di Sergai, ketua PDIP-nya merengek-rengek untuk Demokrat bergabung (dalam koalisi),” bebernya kepada Sumut Pos, kemarin.
Terkait kepindahan Akhyar ke Demokrat, Herri mengatakan, partainya menerima karena melihat Akhyar sebagai sosok yang jujur. Herri juga mengatakan Akhyar merupakan sosok yang pengalaman di birokrasi. “Kan sebelumnya itu kadernya (Djarot). Kami menganggap ya dia baik, dia bagus, dia profesional, bekerja keras, jujur. Karena dia sangat berharap ingin maju Pilkada Medan, ingin membangun Kota Medan supaya rakyatnya makmur. Dia pengalaman, kami anggap dia orang Medan, dan juga dia incumbent, ya dengan itu terbuka kita lebar-lebar menerima dia,” urai mantan DPRD Medan dua periode tersebut.
Capai Kesepakatan
Di kesempatan itu, Herri mengklaim, pihaknya telah mencapai kesepakatan dengan PKS untuk mengusung Akhyar Nasution di Pilkada Medan 2020. Dia berharap PKS menunjuk Wakil Ketua DPRD Sumut, Salman Alfarisi sebagai calon wakil wali kota mendampingi Akhyar. “Akhyar-nya sudah final (jadi calon wali kota). Dia pengalaman, dia melanjutkan. Ya, artinya Demokrat dan PKS itu berkoalisilah, koalisi kerakyatan,” terang dia.
PD menilai, Salman sebagai orang yang tepat mendampingi Akhyar, sebab sudah mengetahui seluk-beluk Kota Medan. “PD berharap PKS (tunjuk) Salman Alfarisi-lah, karena dia sudah pengalaman, wakil ketua DPRD Provinsi Sumut juga. Dia juga di Medan. Jadi, sudah tahu bagaimana Kota Medan ini,” katanya.
Ketua PKS Sumut, Hariyanto yang ditanya ihwal perkembangan koalisi dengan PD di Pilkada Medan, menyatakan dalam pekan ini akan ada pengumuman dari DPP terkait siapa sosok pasangan calon yang akan mereka usung. “Insyaallah mudah-mudahan dalam minggu ini sudah ada kabar. Karena kita sudah bawa Akhyar ke DPP pada Rabu pekan lalu. Biasanya di PKS itu, Senin masuk rapat (pembahasan), Rabu finalisasi. Jadi pekan ini sudah ada kabarlah,” terangnya.
Secara umum, imbuh dia, target untuk pilkada di Sumut akan diumumkan pada Juli 2020 ini juga. Namun secara keseluruhan, kemungkinan sampai pertengahan Agustus mendatang. “Yang sudah di Mandailing Natal. Lalu Minggu semalam penyerahan SK ke pasangan Soekirman-Tengku Ryan Novandi di Pilkada Sergai. Ditargetkan di bulan Juli ini selesai, atau selambatnya Agustus,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Demokrat memiliki 4 kursi dan PKS memiliki 7 kursi di DPRD Medan. Dengan mengantongi 11 kursi, koalisi PKS dan Demokrat sudah bisa mengusung Akhyar maju di Pilkada Medan.
///Belum Ajukan Pengunduran Diri
Sementara, DPD PDI Perjuangan Sumut mengaku belum menerima surat pengunduran diri Akhyar Nasution sebagai kader, usai berseragam dan mengantongi kartu tanda anggota (KTA) Partai Demokrat. “Beliau masih ada mengikuti rapat partai. Bisa diartikan sendiri posisinya berada di mana,” kata Wakil Ketua PDI Perjuangan Sumut, Alamsyah Hamdani menjawab Sumut Pos, Senin (27/7).
Namun secara administrasi keanggotaan suami Nurul Khairani tersebut di tubuh partai, Alamsyah tidak mau buka suara. Politikus senior ini hanya mengetahui, pelaksana tugas Wali Kota Medan itu sampai kini belum ada melayangkan surat permohonan pengunduran diri sebagai kader PDIP.
“Maunya ada tata kramalah. Biasanya kalau orang mau pindah ada surat pengunduran dirinya dulu. Kalau di kita seperti itu mekanismenya. Barulah setelah itu kita bisa terima dia sebagai kader. Tapi gak taulah peraturan organisasi di tempat lain ya,” katanya.
Seperti diketahui, hubungan Demokrat dan PDIP memanas terkait Pilkada Medan 2020. Ini menyusul kepindahan Akhyar ke Demokrat. Akhyar diusung Demokrat di Pilkada Medan di saat PDIP digadang-gadang akan memilih menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution.
Plt Ketua PDIP Sumut, Djarot Saiful Hidayat bahkan sempat melempar sindirian atas kepindahan Akhyar ke Demokrat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berbicara soal berburu kekuasaan saat menanggapi kepindahan Akhyar.
“Kader partai harus berdisiplin dan berpolitik itu untuk pengabdian yang lebih besar, bukan untuk berburu kekuasaan politik. Karena itulah langkah pragmatis yang dilakukan Saudara Akhyar Nasution dengan pindah ke Partai Demokrat justru ditempatkan sebagai bagian konsolidasi kader,” katanya.
Dalam konsolidasi tersebut, menurut dia ada kader yang lolos karena memiliki kesabaran revolusioner, namun ada yang gagal karena ambisi kekuasaan. “Yang bersangkutan masuk pada kategori kedua. Partai akan memberikan sanksi disiplin, karena anggota partai tidak boleh memiliki keanggotaan ganda dengan partai lain,” kata ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi tersebut. (prn)
