Regenerasi Mulai 2020
Ditambahkan, politikus PDIP, Maruarar Sirait, kaderisasi dan regenerasi ketum baru akan terjadi pada 2020. Pasalnya, Megawati Soekarnoputri dipastikan akan menjabat ketua umum PDIP lagi. Hal itu sudah sesuai dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang diadakan pada Agustus 2014 lalu. Dalam rakernas itu, diputuskan dua hal. Pertama, PDIP mendukung penuh pemerintahan. Lalu, alasan kedua dalam rakernas, semua anggota setuju dengan pencalonan Megawati sebagai Ketum PDIP.
“Dalam Rakernas semuanya setuju dan mendukung Bu Mega menjadi ketum. Dengan alasan beliau masih sehat dan masih sangat dibutuhkan sebagai perekat dan pemersatu partai,” kata ara.
Selain Mega, sejatinya sejumlah nama mencuat untuk digadang sebagai ketua umum. Salah satu dari kandidat yang kuat untuk maju adalah Joko Widodo (Jokowi). Lantas mungkinkah Jokowi terpilih sebagai Ketum PDIP untuk periode 2015-2020?
“Saya rasa untuk kaderisasi dan regenerisasi untuk ketum PDIP baru akan terjadi 5 tahun lagi, 2020 ya,” kata Maruarar di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (29/3).
Kendati demikian, Ara berpendapat, regenerasi dan kaderisasi PDIP telah berjalan secara mantap. Menurutnya, walaupun ketum masih terus dijabat Megawati, regenerasi dan kaderisasi yang baik itu tercermin dari adanya pemimpin muda dari PDIP. “Di level eksekutif, sebut saja Ganjar Pranowo yang menjadi Gubernur Jawa Tengah. Ada pula Teras Narang sebagai Gubernur Kalimantan Tengah,” katanya.
Dia menambahkan, mengatakan dalam tahap legislatif terdapat Rieke Diah Pitaloka dan Budiman Sudjatmiko sebagai politikus muda dari PDIP. Ukuran nyata untuk kaderisasi dan regenerasi suatu partai dapat lebih terukur dari level legislatif dan eksekutif suatu partai. “Tidak mungkin kondisi ini terjadi tanpa dukungan Bu Mega sebagai ketum. Untuk menjaga transisi ini, masih butuh Bu Mega untuk lima tahun ke depan,” ujarnya.
“Kepemimpinan Megawati di PDIP adalah keharusan untuk persiapan transisi kepemimpinan partai 5 tahun ke depan. Ibu Mega ingin memastikan regenerasi kepemimpinan partai sebesar PDI Perjuangan tak boleh serampangan,” timpal Ketua DPD PDIP Jawa Barat TB Hasanudin, kemarin.
TB merasa perlu menyatakan hal ini lantaran banyak manuver politik, termasuk hasil survei Poltracking yang menempatan Megawati di dua urutan terbawah. “Kalau prosedur seseorang menjadi ketua umum, ia harus melalui ketentuan partai yang berlaku,” tegas anggota DPR RI ini.
