Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu Selatan (Labusel), Provinsi Sumatera Utara, adalah salah satu kabupaten dari hasil pemekaran yang merupakan amanah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 tertanggal 21 Juli 2008. Di mana tujuan dari pemekaran itu sendiri, sebagaimana yang tertuang dalam peraturan dan perundang-undangan, yakni mendapatkan status yang lebih tinggi dan meningkatkan pembangunan daerah.
Amanah Konstitusi pada Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Ruang publik Deliserdang kini bertebaran nama nama bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati. Ada yang berasal dari kalangan politisi, Mantan Bupati, ASN aktif, mantan ASN dan dari kalangan pengusaha turut meramaikan ruang publik tersebut. Mereka berlomba lomba ikut serta sebagai peserta kontestasi pemilu kepala daerah yang bakal digelar secara serentak di bulan November mendatang.
SERTIFIKASI guru menjadi isu penting dalam dunia pendidikan, terutama bagi sekolah-sekolah swasta. Sertifikasi ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah mekanisme yang memastikan bahwa para guru memiliki kompetensi yang memadai untuk memberikan pendidikan berkualitas tinggi kepada siswa. Dalam konteks ini, sertifikasi guru dapat dianggap sebagai investasi jangka panjang yang sangat berharga bagi sekolah-sekolah swasta.
Indonesia merupakan salah satu negara yang yang menganut prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam perwujudannya mengadakan pemilu adalah salah satu contoh prinsip demokrasi di Indonesia telah dilaksanakan.
Pada tanggal 06 Desember 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah berhasil merampungkan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi Undang-Undang.
SISTEM hukum pidana di Indonesia adalah bagian penting dari upaya negara untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu. Namun, seiring berjalannya waktu, perubahan sosial, dan tantangan yang berkembang, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperbarui sanksi hukum pidana di Indonesia. Artikel ini akan membahas mengapa pembaruan sanksi hukum pidana di Indonesia sangat penting dan menguraikan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mencapai pendekatan yang lebih adil dan efektif dalam sistem hukum pidana.
Sistem hukum pidana adalah salah satu pilar utama dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu di Indonesia. Namun, tantangan-tantangan yang berkembang, perkembangan sosial, dan evolusi norma masyarakat telah menunjukkan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia perlu mengalami pembaruan yang signifikan. Pengaturan mengenai hukum pidana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang ada dan hidup di masyarakat Indonesia, sehingga perlu dilakukan upaya untuk memperbaharui hukum pidana tersebut.
DEWASA ini, konsep perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) mulai memudar dalam tatanan praktik. HAM tiap-tiap warga negara kian tergerus. Pengakuan dan penghormatan atas HAM bukan merupakan sesuatu yang dijunjung tinggi oleh masyarakat secara luas. Salah satu faktor penyebabnya adalah krisis kemanusiaan, yang seringkali ditekankan pada kaum minoritas.
DI suatu forum, seorang akademisi mengatakan (lebih kurang):
"Terkait dengan DPD RI, rakyat menggaji orang yang tidak jelas pekerjaannya/penganggur."
"Pembentukan DPD RI setengah hati."
