MEDAN- Kerusakan hutan mangrove di beberapa daerah Sumut sudah semakin memprihatinkan. Karena itu perlu pencegahan dan penggalakkan kembali tanaman mangrove di daerah-daerah yang selama ini menjadi habitat mangrove. Upaya ini bisa dilakukan dengan membangun komitmen yang kemudian dibarengi dengan agreement secara bersama untuk menyelamatkan hutan mangrove.
Hal ini dikatakan Pelaksana Tugas (PLt) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pujo Nugroho, dalam sambutannya, saat melepas rombongan ekowisata kawasan pesisir, di Aula Martabe, Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan, Kamis (12/5) lalu. “Komitmen tersebut tidak cukup dengan komitmen sepihak atau pemerintah pusat saja, tapi harus diikuti pihak terkait di provinsi dan kabupaten/kota serta seluruh masyarakat,” katanya.
Gatot mengatakan, komitmen penyelamatan hutan mangrove tersebut juga merupakan bagian dari program go green yang sudah dilaksankan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Hal ini juga perwujudan dari pembangunan yang didasarkan pada pengentasan kemiskinan (pro poor), penciptaan lapangan kerja (pro job), dan pertumbuhan (pro growth) serta pembangunan yang berwawasan lingkungan (pro environment).
“Saya berharap, dengan adanya gerakan ekowisata ini menjadi momentum awal untuk menyelamatkan hutan mangrove di Sumut, khususnya di pantai timur. Sebab, tak bisa dipungkiri, kerusakan mangrove sudah semakin parah dari waktu ke waktu,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gatot jga menginstruksikan kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) agar bisa menjalankan perannya sebagai supervise dalam program-program penyelamatan lingkungan. Sebab, katanya, keberadaan lingkungan yang mendukung akan memberikan nuansa nyaman dan aman bagi kehidupan.
“Masih segar diingatan kita, berbagai bencana alam seperti tsunami yang terjadi di beberapa daerah disebabkan karena kerusakan lingkungan. Namun, satu hal yang bisa kita jadikan pelajaran adalah daerah yang relatif aman dari musibah tersebut karena daerah yang masih terpelihara hutannya, termasuk hutan mangrove,” paparnya.
Sebelumnya, Kepala BLH Sumut Hidayati melaporkan, kegiatan ini didasari penurunan kualitas lingkungan hidup, terutama di kawasan pesisir Sumut yang identik dengan hutan mangrove. “Hal ini dikarenakan banyaknya alih fungsi lahan di kawasan tersebut,” katanya. (ari)
