JAKARTA-Pemerintah mengalokasikan dana Rp3 triliun untuk mengantisipasi bencana kekeringan akibat perubahan cuaca yang melanda sebagian Indonesia.
Dana sebesar itu dialokasikan untuk program jangka pendek dan jangka panjang yang dicanangkan oleh pemerintah.
“BMKG telah memperkirakan kemarau terjadi sampai akhir Oktober atau awal November,” kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono saat memberikan keterangan pers di kantornya, Selasa (13/9) lalu.
Agung mengakui, beberapa tempat di Indonesia telah mengalami krisis kekeringan air bersih sehingga perlu adanya langkah-langkah agar tidak terjadi dampak buruk di masyarakat. Untuk langkah jangka pendek, kata dia, pemerintah melakukan sosialisasi dan efisiensi penggunaan air di seluruh tanah air.
Sosialisasi, ini kata Agung, tidak hanya dilakukan di daerah yang dilanda kekeringan tapi juga daerah yang masih menyimpan banyak cadangan air seperti, daerah Pantai Utara Jawa. “Efisiensi perlu dilakukan melalui pemerintah kabupaten dan kota,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga akan meminta masyarakat untuk mencari sumber mata air baru dengan menggali sumur dibeberapa tempat serta memanfaatkan teknologi modifikasi cuaca (hujan buatan).
Hujan buatan lanjut Agung, selain untuk antisipasi kebakaran hutan yang telah dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan, juga ditujukan untuk daerah yang dilanda bencana kekeringan “Tidak semua daerah dilakukan hujan buatan, biayanya agak mahal,” ucapnya.
Sementara untuk langkah jangka panjang, tambah Agung, pemerintah mencanangkan program divertifikasi pangan, perencanaan pengelolaan air yang memanfaatkan debit air sungai serta kerjasama dengan gerakan penghijauan. Karena menurut Agung, program jangka panjang memerlukan situasi keseimbangan dengan sistem ekologi di Indonesia.
Selanjutnya, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) akan membuat peta indeks rawan bencana. Dalam peta itu nantinya, akan disertakan simbol warna merah, kuning, maupun hijau untuk menunjukan tingkat kekeringan daerah tersebut saat mengalami kemarau.
“Ini dilakukan konferhensif oleh pemerintah melalui BNPB dengan menyusun peta indeks resiko bencana ,” tandas Agung. (kyd/jpnn)
