MEDAN-Anggota DPDP RI Rahmat Shah memuji Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho dalam menangani persoalan kelangkaan gas di Sumut yang sudah lama dialami. “Masalah ini memang dari dulu sudah kita sampaikan kepada pihak pemerintah, terutama instansi terkait. Kita sudah capek, karena persoalannya berputar-putar disitu saja, tanpa ada solusi yang kongkrit,” katanya usai mengikuti rapat bersama PGN, Pertamina, Apindo SU dan para pengusaha yang ada di Sumut di ruang rapat beringin lantai delapan kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan, Rabu (11/4) lalu.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho yang gusar terhadap laporan dari para pengusaha tentang kelangkaan gas yang sudah berlarut-larut serta mengancam kalangan dunia usaha, bahkan berpengaruh terhadap hengkangnya beberapa investor dari Sumut.
Dalam rapat tersebut, Gatot memerintahkan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara untuk segera membuat surat ke Menko Perekonomian dengan tembusan kementerian terkait serta mengutus kurir untuk meminta waktu dilakukan pertemuan yang nantinya dihadiri bersama, seperti anggota DPR RI Komisi VII dan Komisi VIII Dapil Sumut, DPD RI Dapil Sumut, DPRD Sumut Komisi B, dan Kadinsu. “Segera buat surat ke Menko Perekonomian dan utus kurir untuk meminta waktu pertemuan,” ujar Gatot kepada Ketua Bappedasu, Riadi Akhir.
Menurut Rahmat Shah, yang diperlukan saat ini adalah data sebenarnya kebutuhan gas di Sumut sehingga dapat dicarikan segera solusinya. “Jadi jangan kita saling menyalahkan dan mari kita cari solusinya,” ujar Rahmat Shah menanggapi lambannnya proses pembangunan jaringan gas oleh PN Gas.
“Saya sendiri mengalami pahitnya mengelola industri aluminium, dimana kami membutuhkan pasokan gas yang cukup untuk operasional industry, ternyata hingga saat ini belum tuntas. Langkah yang ditempuh Plt Gubsu untuk segera merespon persoalan ini, sudah baik dan kami dari DPD RI siap mendukung pada tataran pemerintahan pusat,” timpal Rahmat lagi.
Dikatakan Rahmat, kemungkinan besar dalam bulan ini, atau pada minggu ketiga, DPD RI sudah bisa bertemua dengan Menko Perekonomian sekaligus dengan kementrian terkait serta BUMN yang menangani persoalan ini. (*/ila)
