Ir H Chaidir Ritonga Jadi Pembicara Dialog Publik Ika PPs UMA
MEDAN-WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut Ir H Chaidir Ritonga MM tampil sebagai pembicara pada dialog publik Prospek Harapan 2012: Penegakan Hukum dan Ekonomi yang Berkeadilan Dalam Bingkai Stabilitas Politik di kampus Universitas Medan Area Jalan Sei Serayu Medan, Jumat (20/1).
Pembicara lain dalam dialog publik diadakan Ikatan Alumni Pascasarjana Universitas Medan Area (Ika PPs UMA) ini Wakil Rektor I UMA Drs H Heri Kusmanto MA dan Dosen Unimed Drs Mazda El Mukhtaz MSi. Kegiatan yang diikuti sejumlah dosen, mahasiswa dan masyarakat ini juga dihadiri Rektor UISU yang juga Guru Besar UMA Prof Dr Zulkarnain Lubis, Wakil Direktur III PPs UMA Muazzul SH MHum dan Wakil Ketua Ika PPs UMA Yulizar P Lubis.
Chaidir yang juga Ketua Perhimpunan Alumni IPB Sumut mengutarakan dari dialog publik ini para pembicara sepakat mengkaji ‘Trilogi Pembangunan’ yang dikembangkan pemerintahan semasa orde baru. ‘’Stabilitas politik dan keamanan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta stabilitas politik jadi kajian,’’ katanya.
Menurut dia, penegakan hukum, ekonomi berkeadilan dan stabilitas politik harus dapat dilaksanakan. Carut-marut kondisi bangsa, lanjut dia, karena kurangnya penegakan hukum, ekonomi yang kurang berkeadilan dan kapitalistik. ‘’Stabilitas politik mana yang bisa dibangun dengan kondisi kebalasan dan tanpa ada landasan hukum. Akhirnya semua sepakat, tiga hal dari trilogi pembangunan harus direaktualisasi dan redefinisi kepada nilai-nilai dasar dalam berbudaya dan berbangsa yakni Pancasila,’’ katanya.
Chaidir berharap kondisi carut-marut bangsa dapat teratasi sehingga demokrasi dan penanganan ekonomi dan penegakan hukum yang kini liberal telah lari dari bingkai Pancasila sebagai falsafah negara san sumber dari segala sumber hukum.
Menanggapi pertanyaan Taufik dari Unimed tentang kepentingan politik yang kinerja legislatif, Chaidir mengungkapkan Indonesia bukan menganut sistem parlementer dan presidensial. ‘’Artinya negara ini dibuat yang bukan-bukan, sehingga produk yang dihasilkan yang bukan-bukan,’’ katanya mencontohkan.
Wakil Rektor I UMA Drs H Heri Kusmanto MA mengkritisi demokrasi liberal transaksional dan politik pembangunan yang dikembangkan pemerintah termasuk dengan perangkat perundang-undangan yang mengaturnya. Sedangkan Dosen Unimed Drs Mazda El Mukhtaz MSi menyoroti permasalahan Hak Azasi Manusia (HAM). Mazda menilai partai politik (parpol) harus direformasi karena dari parpol banyak menjadi eksekutif. Ke depan, ia mendesak parpol memberi edukasi pendidikan politik pada masyarajat sehingga penegakan hukum dan ekonomi yang berkeadilan dalam bingkai stabilitas politik dapat terwujud. (*)
