Pemerintah mengklaim berhasil dalam menerapkan pembatasan BBM bersubsidi. Padahal, kuota jatah BBM bersubsidi jebol sebelum akhir tahun. “Berhasil, tapi tidak 100 persen,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik saat konferensi pers di kantor Kementerian Perekonomian Jakarta.
Jero mengatakan, pembatasan pemakaian BBM bersubsidi ini sudah bisa ditekan, khususnya untuk mobil berpelat merah dan mobil di industri pertambangan. Mobil tersebut dilarang memakai BBM bersubsidi. Namun, Jero juga mengakui bahwa mobil-mobil tersebut masih membandel dan masih memakai BBM bersubsidi, meski seharusnya mobil tersebut harus memakai BBM nonsubsidi.
“Saya akui masih ada yang lolos, masih ada mobil pelat merah atau mobil pribadi atau mobil di pertambangan yang masih memakai BBM subsidi,” katanya. Jero juga mengaku bahwa masih ada praktik penyelundupan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh oknum tertentu. Namun, praktik penyelundupan ini masih susah diberantas.
Sekadar catatan, jatah kuota BBM bersubsidi pada tahun ini sebesar 44,04 juta kiloliter (kl) diperkirakan akan habis pada pertengahan Desember 2012. Pemerintah meminta jatah kuota BBM bersubsidi sebesar 1,227 kl ke DPR segera untuk mengantisipasi kehabisan BBM bersubsidi jelang akhir tahun. Penambahan kuota BBM bersubsidi ini akan menelan biaya Rp 6 triliun. Pemerintah meminta Kementerian Keuangan menyiapkan dana tersebut untuk membeli BBM dari Pertamina. Namun, mekanismenya harus melalui persetujuan DPR. Awal tahun depan, mobil pribadi tetap boleh membeli bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Tapi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan merilis aturan yang membatasi pembelian BBM bersubsidi maksimal Rp100.000 per hari per mobil.
Andy Noorsaman Sommeng, Kepala BPH Migas mengatakan, pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi pemilik mobil pribadi ini bertujuan menekan kuota BBM bersubsidi supaya tetap di angka 46,1 juta kiloliter (kl) di tahun depan. “Tugas kami mengawasi konsumsi BBM dengan mengatur di sektor penjualannya,” kata Andy beberapa hari lalu.
Andy menjelaskan bahwa model pembatasan BBM bersubsidi seperti itu telah diujicobakan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kalimantan Selatan. “Di Kalimantan, pembelian maksimal Rp 100.000 per mobil per hari,” imbuh Andy.
Agar sistem ini bisa berjalan, BPH Migas akan membentuk satuan tugas (satgas) yang mengawasi pelaksanaan rencana itu, serta memasang teknologi di setiap pompa bensin. Alat tersebut akan berfungsi mendeteksi dan bisa mengenali setiap mobil yang telah mengisi BBM bersubsidi. Alat pendeteksi ini terkoneksi dengan data base di pusat sehingga mobil yang telah mengisi BBM bersubsidi di sebuah SPBU tidak bisa lagi mengisi BBM subsidi di SPBU lain di hari yang sama. Andy menjelaskan, supaya tidak membebani pengusaha SPBU, anggaran pengadaan teknologi pembatasan BBM subsidi ini akan ditanggung pemerintah. “Diambil dari keuntungan penjualan BBM bersubsidi, yakni Rp 18 per liter,” katanya. Sebagai catatan, tahun depan keuntungan penjualan BBM bersubsidi ditetapkan Rp 642,64 per liter.
Di tempat terpisah Ali Mundakir Vice President Communication PT Pertamina, mengatakan, pihaknya siap membantu BPH Migas dan akan memerintahkan 5.018 unit SPBU Pertamina di Tanah Air untuk mendukung rencana pemerintah tersebut. Hanya, ia mengharapkan aturan pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi ini jelas dan tegas sehingga tidak memicu protes dan polemik di masyarakat.
Pengamat industri migas, Kurtubi meragukan efektivitas penerapan model pembatasan pembelian BBM bersubsidi maksimal Rp100.000 per mobil per hari. Cara ini tidak akan efektif menekan kuota volume BBM bersubsidi di tahun 2013. Sudah begitu, menurut Kurtubi, langkah tersebut juga membutuhkan biaya sangat mahal, yaitu untuk pengadaan teknologi maupun pengawasannya. Dia lebih setuju pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Cara ini lebih efektif meredam pemakaian BBM bersubsidi dan menjaga subsidi BBM tak membengkak. Lagi pula, kalau dihitung-hitung, saat ini rata-rata pemilik mobil juga membeli bensin bersubsidi tak lebih dari Rp 100.000 per hari. Alhasil, apa manfaat dari program pembatasan pembelian BBM bersubsidi ini. (net/jpnn)
