Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengadu ke Sekretariat Kabinet (Setkab). Pasalnya, BUMN sering dimintai jatah oleh anggota DPR. Laporan Dahlan Iskan langsung direspons Dipo Alam dengan menerbitkan surat yang memerintahkan semua direksi BUMN untuk menolak oknum DPR yang meminta jatah. Inilah permulaan ‘perang’ Dahlan dan para koboi Senayan. Adegan ‘tembak-menembak’ mulai tak terhindarkan.
SMS ke Seskab pun akhirnya pecah ke publik. Dahlan Iskan menanggapi dengan santai. Dahlan menilai, pesan singkatnya kepada Sekretaris Kabinet Dipo Alam tidak patut untuk dipublikasikan kepada siapa pun. “Itu SMS kepada atasan, sehingga tidak bisa dibuka-buka,” tutur Dahlan, usai menghadiri Seminar Pendidikan Nasional di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Senin lalu.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Dahlan Iskan melayangkan pesan singkat kepada Seskab agar seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan BUMN, serta pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian agar mengindahkan Surat Edaran Nomor 542 tentang Pengawalan APBN 2013–2014 demi mencegah praktik kongkalikong.
Dahlan menyatakan bahwa dirinya siap memenuhi panggilan anggota DPR RI untuk menjelaskan dan membuka BUMN mana saja, yang dijadikan “sapi perah” oleh oknum anggota dewan tersebut. “Kalau diminta oleh DPR, akan saya lakukan. Semuanya tergantung permintaan DPR,” tegasnya.
Menurut Dahlan Iskan, Surat Edaran (SE) dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam, tertanggal 28 September 2012 dengan Nomor SE-542/Seskab/2012 tentang Pengawalan APBN 2013-2014 untuk Mencegah Praktik Kongkalikong. Dahlan menegaskan bahwa dirinya yang menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Kabinet tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri BUMN, tentang hal yang sama kepada jajaran BUMN.
“Pak Dipo bikin surat edaran bahwa kementerian termasuk BUMN tidak boleh main kongkalikong, termasuk dengan anggota DPR. Saya mempunyai BUMN banyak, maka saya bikin edaran, jangan seperti itu (melakukan kongkalikong),” kata Dahlan Iskan.
Ketika ditanya wartawan, apakah memang ada intervensi atau kongkalikong dari jajaran BUMN dengan anggota DPR/DPRD, Dahlan Iskan enggan menjawab secara langsung. Dia hanya menegaskan, bahwa dirinya merasa bangga kepada para pimpinan BUMN yang telah berhasil menghindari kongkalikong atau intervensi dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan pribadi.
“Kita menghindari (kongkalikong) itu. Berhasil menghindari itu. Saya bangga dengan Direktur-direktur BUMN yang berhasil menghindari itu. Saya bangga banget, mereka berhasil,” katanya.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam meluruskan pemberitaan di sejumlah media massa termasuk media-media sosial, mengenai laporan Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan kepadanya, karena BUMN dimintai jatah oleh oknum DPR, sehingga seolah-olah laporan tersebut direspon Seskab dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SE-542/Seskab/IX/2012 tentang Pengawalan APBN 2013-2014.
Dengan Mencegah Praktik Kongkalikong tertanggal 28 September 2012. “Tidak benar SE itu diterbitkan karena saya di-SMS oleh Pak Dahlan. SE itu terbit sebelum Pak Dahlan SMS saya, beberapa hari lalu. SE itu diterbitkan untuk seluruh Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian,” kata Dipo di Jakarta.
Menurut Seskab, SMS dari Menteri BUMN Dahlan Iskan baru diterimanya beberapa hari lalu, sementara SE Nomor 542 diterbitkan hampir sebulan lalu, yaitu pada 28 September 2012. Seskab menegaskan, apabila kemudian Menteri Negara BUMN memerintahkan kepada seluruh direksi BUMN untuk menolak bila ada oknum DPR minta jatah dalam persetujuan mereka terhadap pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN), maka itu adalah tanggung jawab dan urusan internal Menteri BUMN kepada direksi BUMN yang dalam koordinasinya. “Dengan demikian, Pak Dahlan justru sebagai pembantu Presiden telah melaksanakan SE itu dengan baik dan penuh tanggung jawab,” ucap Dipo.
Diakui Seskab, Meneg BUMN Dahlan Iskan telah mengirimkan SMS kepadanya, tetapi itu berupa penjelasan, bahwa Dahlan telah mengindahkan hal tersebut untuk dilaksanakan kepada para Direksi BUMN, dalam melakukan pembahasan anggaran Penyertaan Modal Negara di DPR. “Saya tidak pernah menggunakan kata bahwa BUMN “diperas” oleh DPR,” tegas Dipo meluruskan kosa kata yang dimuat sejumlah media massa mengutip penjelasannya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya melalui SE-542, Seskab Dipo Alam mengingatkan kepada para Menteri dan Anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, Pimpinan Lembaga Non-Kementerian, serta seluruh Kepala Daerah, untuk mengawal dengan benar perencanaan dan pelaksanaan APBN 2013-2014, sebagaimana sering disampaikan oleh presiden agar mencegah praktik kongkalikong dengan oknum legislatif DPR/DPRD, dan/atau rekanan.
Dipo menjelaskan, SE tersebut termasuk ditujukan kepada Menteri BUMN dan jajarannya, seperti kementerian lainnya. “Bila ada gejala bujukan, permintaan, tuntutan atau tekanan untuk berkongkalikong dalam pembahasan rencana dan pelaksanaan APBN yang dapat berpotensi melanggar tindak pidana korupsi, agar dihindari dan ditolak,” tegas Seskab Dipo Alam.
Wakil Ketua Komisi VI, Benny Kaharman emosi mendengar Menteri BUMN Dahlan Iskan mengadu kepada Sekretaris Kabinet Bersatu II (Seskab), Dipo Alam. Dahlan Iskan mengadu kepada Seskab karena mendapat laporan kalau perusahaan-perusahaan BUMN diperas oleh anggota DPR. Benny Kaharman dengan tegas meminta Dahlan Iskan untuk menyebutkan identitas siapa oknum anggota DPR yang sering memeras perusahaan-perusahaan BUMN tersebut. “Tanya kepada Dahlan Iskan, anggota DPR mana yang melakukan seperti itu,” tegas Benny Kaharman.
Benny Kaharman tak mau kalau Dahlan Iskan pada akhirnya melakukan fitnah kepada anggota DPR. Pasalnya, sampai saat ini belum diketahui faktanya, apakah ada anggota DPR yang meminta jatah kepada perusahaan BUMN. “Tunjukkan! mana ada seperti itu (pemerasan), nanti jatuhnya fitnah,”ungkap Benny lagi.
Hal senada juga diungkapkan anggota DPR-RI dari Komisi XI Achsanul Kosasih. Wakil rakyat dari Partai Demokrat ini meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan menyebut nama oknum DPR yang meminta setoran kepada BUMN yang menerima Penyertaan Modal Dalam Negeri (PMDN). “Pak Dahlan jangan tanggung-tanggung, sebut nama saja. Saya enggak ngerti, kenapa lembaga negara ini seringkali saling menjelekkan dan saling melemahkan,” ujar Achsanul.
Secara terpisah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Taufik Kurniawan mengaku mendukung penuh Surat Edaran yang diterbitkan oleh pihak pemerintah. Jika ada oknum anggota DPR yang melakukan pemerasan, kata Taufik, sebaiknya dilaporkan ke pimpinan DPR. “Kita, DPR mendukung penuh, kalau ada oknum DPR menimbulkan beban dalam kaitan APBN langsung disampaikan ke pimpinan DPR melalui mekanisme pengaduan masyarakat ke badan kehormatan,” cetus Taufik.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta kalau ada oknum anggota DPR meminta “jatah” segera dilaporkan disertai dengan alat bukti supaya bisa diproses sesuai Undang-Undang. “Kalau ada anggota DPR bermain mata dengan Direksi BUMN maupun Kementerian, tinggal langsung tunjuk hidung disertai alat buktinya, sehingga bisa kita salurkan ke mekanisme pengaduan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyebut adanya tiga akibat atau risiko pada negara ini, jika praktik kongkalikong oleh oknum DPR dibiarkan. Resiko yang dihadapi itu cukup berat bagi keberlangsungan negara. “Pertama, seperti yang sekarang ini oknum-oknumnya sudah banyak dihukum dan diadili. Kedua kita disandera oleh tangan setan dan ketiga memuaskan nafsu sombong oknum yang dianggap penting,” tegasnya.
Menurut Mahfud, pihaknya mendukung langkah yang dilakukan Sekretaris Kabinet Dipo Alam dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 542/Seskab/IX/2012 untuk mencegah terjadinya praktik kongkalikong oleh oknum-oknum di DPR. Surat yang ditujukan kepada menteri dan anggota Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, berikut pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian itu menurutnya sangat bagus demi mengawal keberlangsungan negara ini. Khususnya dalam mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013 – 2014. (jpnn)
Ical: Dahlan Harus Serahkan Bukti
KETUA Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyarankan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan untuk segera menyerahkan bukti-bukti adanya oknum Dewan Perwakilan Rakyat yang meminta jatah ke BUMN.
Seperti diketahui, polemik kasus pemerasan oleh oknum anggota DPR terhadap BUMN berbuntut panjang. Sebab, sejumlah anggota dewan merasa tidak terima atas laporan Menteri BUMN Dahlan Iskan.
Aburizal menilai, jika pernyataan Dahlan tidak disertai bukti akan hanya menjadi fitnah. “Kalau melaporkan harus ada bukti dong. Melaporkan tanpa bukti kan sama saja fitnah,” kata Ical, panggilan akrab Aburizal Bakrie di Jakarta, Sabtu 10 November 2012.
Dia menambahkan, jika Dahlan memiliki bukti segera menyerahkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. “Untuk menyatakan orang bersalah itu kan harus ada bukti,” ujar Aburizal. (net/jpnn)
Akbar: Saya Suppor Langkah Dahlan
AKBAR yang ditemui saat menghadiri siraman putri dari koleganya di Jalan Ijen 52 Malang membenarkan hal ini. “Saya memberi dukungan terhadap langkah-langkah pak Dahlan untuk menciptakan sistem yang terbuka dan transparan,” terang Akbar kepada Malang Post (Grup Jawa Pos), Jumat (9/11).
Mantan Ketua DPR ini memberi dukungan terhadap langkah Menteri BUMN karena merupakan upaya membersihkan sistem politik yang koruptif. Menurutnya, apa yang dilakukan Dahlan saat ini adalah usaha penegakan pemerintahan yang bersih, memberantas korupsi dan meluruskan penyelewengan di tubuh lembaga negara.
Bahkan, ketua DPR RI era 1999-2001 itu tidak keberatan bila Dahlan menyebut nama salah satu kader Golkar yang masih aktif di gedung dewan sebagai salah satu pemeras BUMN. Seperti diketahui, anggota komisi VI DPR RI, Idris Laena (IL) disebut Dahlan sebagai salah satu wakil rakyat yang memeras BUMN.
PT PAL dan BUMN yang mengatur penjualan garam juga disebut mantan dirut PLN sebagai dua korban pemerasan dari politisi kelahiran Riau itu. Karena dianggap mencemarkan kehormatan anggota dewan, Idris Laena pun telah dilaporkan oleh Dahlan kepada Badan Kehormatan DPR RI.
Akbar tidak keberatan bila Dahlan menyebut ada kader Golkar yang meminta upeti kepada BUMN. “Kalau memang ada anggota dewan yang menurut pak Dahlan melakukan pemerasan, ya tentu beliau diharapkan bisa menyampaikannya, tidak usah ragu-ragu menyebut siapa yang melakukan itu,” tandas politisi berusia 67 tahun ini.
Hanya saja, semua tudingan Dahlan harus melalui proses hukum yang berlaku di Indonesia. Pasalnya, menurutnya negara ini adalah negara hukum. Tidak bisa, kata Akbar, seseorang dinyatakan bersalah tanpa proses peradilan dan penetapan hukum yang berlaku tetap.
“Semua harus melalui proses hukum,” tandasnya. Namun demikian, Akbar memastikan bahwa Golkar bakal melakukan tindakan tegas terhadap kadernya yang nakal dan hobi memeras BUMN. Jika Idris Laena benar-benar terbukti sebagai anggota dewan pemeras, maka Golkar akan melakukan tindakan pada yang bersangkutan.
Karena itu, Akbar tidak akan membela kader Golkar Idris Laena yang sudah dipanggil oleh Partai Golkar untuk memberi konfirmasi soal tudingan yang diberikan Dahlan. Bahkan, Golkar sudah siap menindak Idris Laena, berupa sanksi atau bahkan menonaktifkan pengusaha yang memiliki banyak properti di Tanjung Priok, Bekasi hingga Pekanbaru Riau. Bersalahnya Idris Laena sebagai pemeras BUMN tentu akan membawa dampak negatif terhadap citra Golkar secara keseluruhan. (fin/jpnn)
Ramadhan Pohan: Publik Dukung Dahlan
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI, Ramadhan Pohan, menilai isu soal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi “sapi perahan” oknum anggota DPR, merupakan salah ujian bagi Menteri BUMN, Dahlan Iskan, untuk memuluskan dirinya menjadi calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) pada pemilu 2014 mendatang.
“Sebuah pertaruhan penting bagi karir politik Dahlan Iskan,” tegas Ramadhan Pohan, saat berbicara dengan wartawan melalui telepon selular, Selasa (6/11).
Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat itu menegaskan, kalau ujian itu sukses dilakukan Dahlan, maka jalan menuju RI 1 (presiden) atau RI 2 (wakil presiden) akan terbuka lebar. Namun kalau gagal, tidak begitu berdampak terhadap citra Dahlan Iskan.
“Saya 15 tahun jadi anak buah Dahlan Iskan. Dia orang yang apa adanya. Cuek, nothing to lose. Dahlan tak mempan didikte yang buruk-buruk. Jadi moral publik sejatinya dukung Dahlan Iskan,” kata Ramadhan.
Wakil Ketua Komisi I DPR ini menambahkan Dahlan Iskan adalah sosok yang kebal dari ancaman sana-sini. “Jika dia sudah maju, sulit dihentikan. Ia salah seorang kader SBY yang baik, cemerlang dan energik,” tendasnya.
Ramadhan mengungkapkan banyak orang yang sinis dan berasumsi yang dilakukan Dahlan Iskan (soal isu pemerasan, red) tersebut hanya pencitraan. “Saya jawab, kritik itu keliru. Dahlan itu hanya ingin menghabiskan sisa hidupnya untuk kemaslahatan ummat, demi Indonesia yang lebih baik. Tak lebih,” tegasnya.
Sekedar mengingatkan, lanjut Ramadhan, Dahlan itu hampir saja “lewat” (selamat/sembuh dari serangan jantung). “Nah…Dahlan ingin mensyukuri nikmat dari Allah SWT itu dengan pengabdian, kerja untuk ummat, dan untuk orang banyak,” beber.
Ia mengungkapkan, jika dicermati momen di DPR (saat Dahlan Iskan memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPR), ia telah membeberkan semuanya. Tinggal publik akhirnya menilai sendiri, Dahlan Iskan benar atau asal-asalan.”Saya yakin Dahlan Iskan all out. Kita lihat saja proses dan endingnya nanti,” pungkas Ramadhan.
Seperti diketahui, belakangan ini “panggung politik” Indonesia dihebohkan dengan kasus adanya oknum anggota DPR yang diduga melakukan pemerasan terhadap BUMN. Isu ini keluar dari mulut Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Alhasil, dia pun dipanggilan Badan Kehormatan (BK) DPR, untuk klarifikasi.
Senin (5/11), Dahlan Iskan pun telah melaporkan dua nama oknum anggota DPR berinisial IL dan S ke BK DPR. Dan tidak tertutup kemungkinan hari ini (Rabu, 7 November 2012), Dahlan Iskan akan menyerahkan nama-nama lain oknum anggota DPR yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan BUMN tersebut. (ril)
SMS Ungkap 10 ‘Pemeras’
Dahlan Iskan mengatakan telah menyiapkan 10 nama anggota DPR RI yang diduga kerap memalak perusahaan BUMN. Daftar pemalak ini akan dibeberkan Dahlan saat memenuhi undangan Badan Kehormatan (BK) DPR di gedung DPR RI, Senin, 5 November 2012.
“Sekitar 10. Sekitar itu kan bisa kurang, bisa lebih,” kata Menteri BUMN ini saat ditemui seusai menjadi keynote speaker dalam acara seminar bisnis “Developing Human Resource Comptencies” di Aula Fajar Notonegoro Kampus B Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Sabtu pagi, 3 November 2012.
Saat ditanya apakah data yang akan diserahkan ke DPR pada Senin besok sudah lengkap, data berkata, “Ya, sudah lengkaplah.” Baca: Dahlan Serahkan Daftar ‘’Pemeras’’ BUMN Senin.
Lalu, apa yang dipersiapkan Dahlan ketika memenuhi undangan BK DPR? “Apa yang harus disiapkan? Enggak perlu disiapkan. Sudah siap sendiri. Dulu disiapkan, sekarang sudah siap,” katanya sambil tertawa.
Dahlan tidak mengungkapkan berapa nominal rupiah yang sudah dipalak oknum DPR RI. Dia juga mengatakan akan menyerahkan data yang akan menjadi bukti kuat. “Sekarang sudah siap. Undangan resmi sudah saya terima,” ujar dia.
Sebelumnya, sempat beredar sejumlah inisial nama anggota DPR RI yang disebut sebagai pemeras BUMN. Dahlan enggan menyebutkan ataupun membenarkan nama inisial yang sempat beredar melalui pesan pendek sepekan terakhir.
Dahlan membantah bahwa dia yang merilis nama-nama itu. “Saya tidak pernah membuka nama pada siapa pun, dan baru akan saya sampaikan nanti pada forum resmi,” ujar Dahlan. Menurut Dahlan, inisial tersebut sengaja disebar oleh para politikus yang menjadi musuh Kementerian BUMN.
Pesan pendek berantai itu menuliskan inisial yang seolah-olah berasal dari humas Kementerian BUMN. “Ini Inisial anggota DPR RI yg memeras BUMN: AK, IM, SN, NW, BS (Golkar) PM, EV, CK (PDIP) AR, IR, SUR ( PKS) FA (HANURA) ALM, NAS, (PAN) JA, SG, MJ (PD) MUZ (GERINDRA) Info: Humas BUMN.”
Juru bicara Kementerian BUMN, Faisal Hilmi, membantah bahwa data tersebut bersumber dari Humas BUMN. Ia pun bercerita pertama tahu soal ini wartawan kemarin malem. “Saya kaget, soalnya tidak merasa keluarkan itu.” (net/jpnn)
Kronologi Koboi Senayan Minta Jatah
- Menteri BUMN, Dahlan Iskan, menuturkan asal muasal persoalan dirinya dengan DPR terkait adanya dugaan oknum Dewan yang meminta jatah kepada BUMN. Dia menyebut persoalannya bermula dari pesan melalui BBM dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
- Dahlan kemudian melaporkan soal oknum DPR meminta jatah tersebut. Karena, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedikitnya sudah 11 kali bicara tentang kongkalingkong dalam berbagai kesempatan.
- “Jangan-jangan saya dianggap tidak respon. Akhirnya, saya laporkan bahwa di beberapa BUMN terjadi ada anggota DPR minta jatah,” cerita Dahlan.
- Dahlan juga sampaikan kepada Presiden bahwa Direksi baru BUMN tidak mau melayani permintaan jatah tersebut. Dia tidak menyebut nama oknum anggota DPR maupun BUMN-nya.
- SMS ke Presiden itu di-copy oleh Dahlan untuk dikirim ke Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, pada 28 September 2012. Seskab kemudian menerbitkan surat edaran tentang pengawalan APBN 2013-2014. Surat Seskab tersebut ditujukan kepada para menteri dan anggota kabinet serta pimpinan lembaga pemerintah lainnya.
- Dalam surat itu, Dipo mengingatkan dan mengajak untuk mencegah praktik kongkalingkong dengan oknum anggota DPR, DPRD, atau rekanan dalam pembahasan perencanaan dan pelaksanaan APBN 2013-2014. Kemudian SMS Dahlan itu di-share Seskab ke semua menteri.
- Dahlan kaget ketika tiba-tiba wartawan menanyakan persoalan kongkalingkong di BUMN. “Saya kaget sedetik. Akhirnya, ya sudah lah. Saya jawab saja dan jelaskan,” paparnya.
- Ketika persoalan itu merebak di media, akhirnya nama-nama oknum anggota DPR yang meminta upeti itu diminta disampaikan ke Badan Kehormatan DPR. “Saya waktu itu bilang ada sekitar 10 orang. Itu artinya bisa 8,9,10,11,” kata Dahlan.
