Sementara itu Farid Wajdi, Direktur Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) mengatakan pemadaman listrik akibat kerusakan yang terjadi di pembangkir Sicanang membuat para pengusaha produksi baik kecik, menengah, dan besar otomatis mengalami kerugian. Sebab adanya biaya yang seharusnya tidak dikeluarkan menjadi dikeluarkan.
“Dalam hal ini, pihak-pihak yang terkait seperti PLN dan pemerintah seharusnya bertanggungjawab terhadap hal ini seperti membayar uang kompensasi sepantasnya atau mencari alternatif lain. Karena pengusaha harus segera mungkin untuk mengklarifikasi apa yang terjadi sebenarnya,”katanya.
Farid mengaku bosan mendengar alasan dari pihak PLN tentang pemadaman listrik.
“Sebenarnya alasannya klasik. Itu-itu saja yang diulang setiap tahun. Seharusnya pemerintah dan pihak PLN sudah dapat berbenah diri untuk mengantisipasi hal semacam ini. Jadi sepertinya mereka tidak berpikir makanya kejadian selalu berulang-ulang,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Jumsadi Damanik mengatakan, permasalahan Listrik padam sangat membuat resah masyarakat dan dunia usaha di Sumut. PLN diminta agar transparan tentang penyebab pemadaman listrik yang hingga hari ini terus terjadi secara bergilir.
“Karena kami juga belum mendapatkan informasi yang pasti penyebab padamnya listrik yang sudah terjadi beberapa hari ini,” ujar Jumsadi ketika menggelar konfrensi pers di Kantor Infokom Sumut, Jalan HM Said, Medan, Rabu (20/3) petang.
Jumsadi mengaku mendapat telepon langsung dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho yang sedang mengikuti Rapat Koordinasi Gubernur Se Sumatera dan Banten di Bandar Lampung.
“Tadi Pak Gubernur berpesan agar ini kami tanyakan langsung ke pihak PLN penjelasan teknis. Untuk disampaikan ke masyarakat Sumut,” aku Jumsadi.
Menurut Jumsadi, simpang siurnya penyebab yang terjadi di masyarakat membuat binggung.
“Ada yang mengatakan karena rusaknya pembangkit, kemudian naiknya pemakaian listrik dan sebagainya. Maka, kami harap PLN bisa memberikan keterangan yang jelas secara transparan, agar masyarakat dan dunia usaha bisa mengantisipasi kedepan,” ujarnya.
Jumsadi menuturkan, terganggunya arus listrik di Sumatera Utara dikhawatirkan akan membuat investor enggan masuk ke Sumatera Utara untuk menginvestasikan modalnya. Padahal, lanjutnya, Sumut kini tengah gencar-gencarnya mempromosikan diri sebagai salah satu daerah yang layak investasi bagi investor.
“Kita support PLN Sumut bekerja keras agar tidak ada lagi pemadaman baik secara bergiliran maupun tiba-tiba. Kita prihatin lah. Tapi ini akan menjadi tanda tanya besar bagi investor dan calon investor,” katanya.
Labih jahu, Jumsadi mengharapkan agar tidak terulang lagi pemadam-pemadaman arus listrik di Sumut.
“Kalaupun ada kerusakan misalnya, mestinya PLN jauh-jauh hari sudah memberitahukannya ke masyarakat. Tentunya PLN tahu kondisi mesin yang digunakan seperti apa kondisinya,” ujarnya lagi.
Kembali diutarakan Jumsadi PLN Sumut harus memberikan informasi jelas, akurat dan cepat ke masyarakat. “Karena ini berkaitan dengan hak informasi,” ujarnya.
Disinggung apakah Pemprov Sumut sudah menerima keluhan langsung dari kalangan dunia usaha, Jumsadi mengaku tak mengetahuinya. Namun, menurutnya, gambaran kekecewaan tersebut sudah banyak dimuat di media massa belakangan ini.
Sementara Anggota DPD RI Parlindungan Purba meminta Direktur Utama PT PLN untuk memberikan perhatian dalam menangani persoalan pasokan listrik yang hingga kini belum terselesaikan.
“Jangan sampai provinsi yang saat ini sedang berkembang terganggu dengan permaslahan pasokan listrik,” kata Parlindungan.
Anggota Komisi D DPRD Sumut, M Nasir, juga menyampaikan kekecewaan terkait kerusakan PLTU Sicanang. “Saya melihat terjadi pembiaran terhadap kondisi dari PLTU Sicanang”, ujarnya.
Ia melihat bahwa perawatan yang diberikan PLN teramat minim, sehingga bisa terjadi insiden kerusakan tersebut. Seharusnya bisa diprediksi dari awal jika akan terjadi kerusakan fatal seperti ini.
“Untuk itu kami meminta agar PLN dari Pusat turun ke Sumut, untuk menangani permasalahan pasokan energi di Sumut yang selalu mengalami krisis,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat Kota Medan secara khusus dan Sumut secara umum tentu saja terganggu. Ia khawatir para investor tentu juga kepada usaha mikro tentu saja menimbulkan kerugian ekonomi. Para pelaku industri tentu saja akan sangat terganggu terkait pemadaman listrik ini sehingga harus ada penanganan serius.
Senada dengan M Nasir, Anggota Komisi D dari Fraksi Golkar, Biller Pasaribu menyampaikan bahwa kondisi rusak yang berlarut-larut seperti di PLTU Sicanang jangan dijadikan kebiasaan. Apalagi ia menilai kasus kelangkaan sumber energi di Sumut masih terus terjadi hingga hari ini.
“Tiap kali rusak lalu diperbaiki, lalu rusak diperbaiki lagi, bukan itu saja kerja, langsung diganti baru saja kalau memang rusak”, ujarnya.
Ia menyampaikan jika dana yang digunakan selama ini untuk perbaikan lebih baik digunakan untuk mengganti komponen yang baru. Pasalnya PLTU Sicanang yang sudah uzur, sehingga wajar saja jika terus-menerus rusak seperti selama ini.
“Lebih baik segera lakukan peremajaan komponen-komponen yang baru,” ujar Biller.
Ia juga mengaku bersama dengan Komisi D sudah berapa kali mengingatkan bahwa penanganan kerusakan pembangkit listrik harus diselesaikan dengan langkah cepat. Pasalnya ini bukan kali pertama lagii terjadi terkait kerusakan pembangkit listrik. Untuk itu harus dibuat langkah antisipasi ke depan mengingat hal ini sudah sering terjadi.
“Jangan ada nantinya pembedaan terkait regulasi giliran pemadaman,” tandasnya. (rul/mag-9)
