Pelaksanaan ujian nasional (UN) 2013 usai digelar. Berbagai kekurangan pun mewarnai pelaksanaannya. Mulai dari carut marut pelaksanaan hingga berujung pada dugaan korupsi di tubuh kementerian pendidikan.
INSPEKTORAT Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menemukan indikasi korupsi di Kemdikbud bidang kebudayaan. Nilainya sekitar Rp700 miliar.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kemdikbud, Haryono Umar dikonfirmasi JPNN.COM membenarkan.
Temuan itu menurutnya diketahui berdasarkan hasil investigasi Itjen tahun 2012 terkait pengunaan APBN-P 2012.
“Indikasinya pada kegiatan-kegiatan di Ditjen Kebudayaan. Ada banyak, terkait dengan pelaksanaan APBN-P 2012,” kata Haryono Umar.
Oleh Itjen, indikasi ini laporannya sudah diserahkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan awal tahun 2013 ini. Haryono memastikan ada kerugian negara dan indikasi korupsinya.
“Kita merekomendasikan ke Menteri supaya dilaporkan ke KPK,” kata mantan Pimpinan KPK ini.
Dijelaskannya, dugaan kerugian negara itu terjadi dalam banyak kegiatan di Kemdikbud bidang kebudayaan, yang dikelola oleh Even Organizer (EO). Karena seharusnya proses lelang dilakukan sesuai Perpres (Peraturan Presiden).
“Tapi kita menemukan ada semacam rekayasa,” urai Haryono yang sebelumnya merekomendasikan pencopotan Kabalitbang Kemdikbud terkiat UN.
Terkait indikasi itu, Menteri pendidikan dan kebudayaan Mohammad Nuh berjanji akan menindakanjuti laporan inspektorat jenderal (Itjen) kemdikbud terkait dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Kebudayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tapi tindakanjut itu tidak serta merta akan dia tempuh karena masih akan malakukan klarifikasi dulu kepada Wamendikbud bidang kebudayaan, Windu Nuryanti dan jajarannya.
“Jadi surat (laporan temuan) itu kan ditujukan kepada saya. Itjen itu kan aparat kementerian.
Back mindnya, mestinya masih domestik. Tapi itu setiap temuan tersebut harus ditindaklanjuti,” kata M Nuh di Kemdikbud.
M Nuh mengaku baru menerima laporan Itjen tersebut taanggal 3 Mei 2013, meskipun sudah dilaporkan oleh Irjen Kemdikbud Haryono Umar pada 26 April 2013.
Karena itu, dia mengaku tidak akan langsung mengeksekusi karena masih banyak kegiatan.
“Saya akan selesaikan internal dulu. Kalau ada yang menyimpang harus diproses. Tapi sekali lagi, harus diclearkan dulu. Petanya bagaimana, setelah selesai semua klarifikasi baru diselesaikan lebih lanjut. Ini urusan rumah tangga,” tegas M Nuh.
Mantan Menkominfo itu keberatan disebut berupaya melindungi anakbuahnya.
Menurutnya, semua harus diselesaikannya terlebih dulu secara internal.
“Semua harus diselesaikan dulu di dalam. Saya punya kewajiban untuk bertanya.
Apalai itu terkait dengan eselon I. Saya tidak bisa memberikan jawaban banyak soal itu,” kilahnya.
Soal pelaksanaan UN, kementerian pendidikan dan kebudayaan telah resmi merilis hasil kelulusan siswa tingkat SMA/MA/SMK tahun 2013. Dari data yang disampaikan Mendikbud Mohammad Nuh diketahui tingkat kelulusan siswa menurun dibanding tahun lalu. Bahkan sebanyak 24 sekolah juga dinyatakan tidak lulus seratus persen.
“Kita bersyukur bisa dirampungkan penilaian UN, termasuk yang 11 provinsi (yang pelaksanaan UN-nya kacau, red),” kata M Nuh dalam konferensi pers yang dihadiri juga oleh Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) itu.
Nuh menerangkan, dari total peserta UN SMA/MA sebanyak 1.581.286 siswa, yang dinyatakan lulus sebanyak 1.573.039, dan tidak lulus 8.250 (0,52 persen). Tingkat kelulusan UN SMA/MA sendiri mencapai 99,48 persen. Turun dari tahun lalu sebesar 99.50 persen.
Kemudian UN SMK, dari 1.106.140 peserta UN, sebanyak 1.105.539 siswa dinyatakan lulus dan hanya 0,05 persen atau 601 siswa SMK yang tidak lulus. Persentase kelulusan tahun ini 99.95 persen, turun dari tahun lalu sebesar 99,95 persen.
“Kriteri penilaian kelulusan tetap sama, nilai akhir 60 persen UN dan 40 persen nilai sekolah. Nilai UN paling rendah 5,5 dan tidak boleh ada satupun pelajaran di bawah 4.0,” kata M Nuh.
Posisi terbaik ditempati Jawa Barat, dimana siswanya mencapai 208.060 siswa, yang tidak lulus hanya 1 siswa saja. Sedang Bali dengan jumlah siswa 26.241 siswa, yang tidak lulus hanya 8 siswa.
Peringkat pertama persentase ketidaklulusan tertinggi ditempati Provinsi Aceh. Dari 56.405 siswa SAM/SMK di bumi Serambi Mekah ini, sebanyak 1.754 siswa tidak lulus, alias mencapai 3,11 persen. Pemeringkatan berdasar persentase, bukan jumlah siswa yang tidak lulus.
Pada kesempatan itu pula, Mantan Menkominfo ini mengungkapkan adanya 24 sekolah yang siswanya tidak lulus 100 persen.
“Bagi 24 sekolah yang tidak lulus seratus persen kita intervensi, kita tanya kenapa 100 persen gak lulus. Bisa jadi karena infrastrukturnya atau guru atau yang lain. Nanti akan diagnosa,” tegas Nuh.
UN untuk tingkat SMA/SMK, menunjukkan sekolah-sekolah negeri masih lebih hebat dibanding sekolah swasta. Setidaknya, ini bisa dilihat dari data 10 besar sekolah yang meraih nilai rata-rata UN murni tertinggi.
Dari 10 sekolah, hanya dua sekolah saja yang merupakan sekolah swasta, yakni SMA Kristen 1 BPK Penabur, Jakarta Pusat, yang menempati peringkat ketiga, dengan nilai rata-rata UN murni 8,88. Satu lagi SMA Santa Ursula, Jakarta Pusat, dengan nilai ratarata UN 8,87. Delapan sekolah lainnya merupakan sekolah negeri.
Di lain pihak, persentase kelulusan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) lebih baik dibanding SMA/MA. Dari 1.106. 140 siswa SMK dari seluruh provinsi, hanya 601 siswa yang tidak lulus tahun ini. Angka ini setara dengan 0,05 persen. Sedang untuk SMA/MA, secara nasional jumlah siswa mencapai 1.581.286 siswa, yang tak lulus 8.250 siswa, atau 0,52 persen. Dari 601 siswa SMK yang tidak lulus, 373 siswa di antaranya dari Provinsi Jawa Tengah. Ini lantaran jumlah siswa SMK di provinsi yang dipimpin Gubernur Bibit Waluyo itu, merupakan terbanyak ketiga, yakni 174.950 siswa. (sam/jpnn)
