Beredar rumor adanya dugaan aliran fee proyek ke pucuk pimpinan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Langkat. Namun, tudingan yang diungkapkan sejumlah pihak dibantah Kepala Dinas PUPR Langkat, Khairul Azmi.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat langsung menindaklanjuti adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kekurangan volume dan kualitas. Temuan tersebut ada pada sejumlah paket pekerjaan tahun anggaran 2021.
SUMUTPOS.CO - Forum Bersatu Rekan-rekan Konstruksi Anak Langkat (FBR2KAL) mendemo Kejaksaan Negeri (Kejari) Stabat, Senin (13/11). Unjuk rasa terkait pengelolaan proyek di Dinas Pekerjaan...
