28 C
Medan
Monday, November 25, 2024
spot_img

Menpar Arief Yahya Belajar Double Growth dari Jepang

Menteri Pariwisata RI, Arief Yahya, saat presentasi dalam Rakornas Pariwisata di Hotel Borobudur, Jakarta, 30 Maret 2017.

Ketiga, membangun LCC low cost carrier, yang mendorong travellers lebih banyak ke Tokyo. Menurut Japan National Tourism Organization (JNTO), jumlah wisman ke Jepang naik 47% tahun 2015. “Ini rekor juara terbesar dalam 45 tahun terakhir,” ungkap dia.

Satu lagi, faktor yang menurut Arief Yahya yang membuat percepatan inbound ke Japang meningkat drastis. Di Jepang, tidak perlu “Incorporated” lagi, bahkan tidak perlu rakornas seperti yang sedang dijalani Kemenpar di Hotel Borobudur selama dua hari, 30-31 Maret 2017 ini. “Karena menteri yang mengurusi incorporated itu hanya satu. Namanya Minister of Land, Infrastructure, transport and tourism, yang sekarang dijabat Keichii Ishii. Semua urusan sudah berada dalam satu atap kementerian, sehingga bisa diputuskan dengan cepat, tanpa banyak birokrasi,” ungkap Arief Yahya.

Peran itu sejatinya bisa dijalankan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman, yang secara koordinatif bisa mengorkestrasi Pariwisata, PUPR, Perhubungan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BUMN, dan Agraria, Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan satu komando, maka pekerjaan rumah soal “incorporated” itu bisa dilalui lebih mudah, cepat dan terintegrasi dalam satu misi.

“Jepang ternyata bisa! Target jumlah wisatawan masuk double, yang dipatok 10 tahun, tercapai 4 tahun. Karena itu, benchmark dari Negeri Matahari Terbit itu, target double inbound tourism yang dicanangkan Presiden Jokowi dengan 20 juta di 2019 itu sebenarnya masuk nalar. Ada contoh yang konkret di Jepang,” kata Arief yang Mantan Dirut PT Telkom itu.

Menko Luhut yang hadir di Rakornas itu pun berkali-kali memuji paparan Menpar Arief yang sulit dibantah itu. Karena ada contoh suksesnya, ada benchmark, negara yang sudah menjalankan konsep itu, dan sukses. “Paten! dia!” lagi-lagi sebut Luhut saat berpidato di depan audience yang semuanya stakeholder kepariwisataan dari seluruh Indonesia itu.

Beberapa pejabat yang hadir di Rakornas itu pun ikut memberi tepuk tangan. Ada Menkes Nila F Moeloek, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman yang sedang getol membangun infrastruktur agar akses menuju destinasi wisatanya makin maju. “Kami ini lokasinya juga berdekatan dengan Malaysia dan Singapore, di Selat Malaka,” kata Gubernur Arsyad.

Para bupati yang memiliki destinasi pun ikut asyik mendengarjan presentasi berbobot di atas. Ada Bupati Humbang Hasindutan Dosmar Banjar Nahar, Bupati Samosir Rapidin Simbolon, Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, Bupati Tobasa Darwin Siagian, Bupati Lombok Tengah M.Suhaili, Bupati Wakatobi H.Arhawi, Wabup Buton La Bakny, Bupati Pulau Murotai Samsuddin A.Kadir, Wakil Bupati Karang Asem Bali, I Wayan Artha Dipa, Bupati Tana Toraja M.Biringkanae, Bupati Toraja Utara Kolatiku Paembonan, dan Bupati Pandeglang Irna Narulita.

Masih ada lagi, hasil studi dan saran-saran dari UNWTO, lembaga internasional PBB yang bisa dijadikan referensi aktual. UNWTO itu sudah kenyang dengan puluhan, bahkan ratusan contoh dari negara-negara di dunia yang sudah menjalankan dengan sukses. (rel)

Menteri Pariwisata RI, Arief Yahya, saat presentasi dalam Rakornas Pariwisata di Hotel Borobudur, Jakarta, 30 Maret 2017.

Ketiga, membangun LCC low cost carrier, yang mendorong travellers lebih banyak ke Tokyo. Menurut Japan National Tourism Organization (JNTO), jumlah wisman ke Jepang naik 47% tahun 2015. “Ini rekor juara terbesar dalam 45 tahun terakhir,” ungkap dia.

Satu lagi, faktor yang menurut Arief Yahya yang membuat percepatan inbound ke Japang meningkat drastis. Di Jepang, tidak perlu “Incorporated” lagi, bahkan tidak perlu rakornas seperti yang sedang dijalani Kemenpar di Hotel Borobudur selama dua hari, 30-31 Maret 2017 ini. “Karena menteri yang mengurusi incorporated itu hanya satu. Namanya Minister of Land, Infrastructure, transport and tourism, yang sekarang dijabat Keichii Ishii. Semua urusan sudah berada dalam satu atap kementerian, sehingga bisa diputuskan dengan cepat, tanpa banyak birokrasi,” ungkap Arief Yahya.

Peran itu sejatinya bisa dijalankan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman, yang secara koordinatif bisa mengorkestrasi Pariwisata, PUPR, Perhubungan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BUMN, dan Agraria, Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan satu komando, maka pekerjaan rumah soal “incorporated” itu bisa dilalui lebih mudah, cepat dan terintegrasi dalam satu misi.

“Jepang ternyata bisa! Target jumlah wisatawan masuk double, yang dipatok 10 tahun, tercapai 4 tahun. Karena itu, benchmark dari Negeri Matahari Terbit itu, target double inbound tourism yang dicanangkan Presiden Jokowi dengan 20 juta di 2019 itu sebenarnya masuk nalar. Ada contoh yang konkret di Jepang,” kata Arief yang Mantan Dirut PT Telkom itu.

Menko Luhut yang hadir di Rakornas itu pun berkali-kali memuji paparan Menpar Arief yang sulit dibantah itu. Karena ada contoh suksesnya, ada benchmark, negara yang sudah menjalankan konsep itu, dan sukses. “Paten! dia!” lagi-lagi sebut Luhut saat berpidato di depan audience yang semuanya stakeholder kepariwisataan dari seluruh Indonesia itu.

Beberapa pejabat yang hadir di Rakornas itu pun ikut memberi tepuk tangan. Ada Menkes Nila F Moeloek, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman yang sedang getol membangun infrastruktur agar akses menuju destinasi wisatanya makin maju. “Kami ini lokasinya juga berdekatan dengan Malaysia dan Singapore, di Selat Malaka,” kata Gubernur Arsyad.

Para bupati yang memiliki destinasi pun ikut asyik mendengarjan presentasi berbobot di atas. Ada Bupati Humbang Hasindutan Dosmar Banjar Nahar, Bupati Samosir Rapidin Simbolon, Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, Bupati Tobasa Darwin Siagian, Bupati Lombok Tengah M.Suhaili, Bupati Wakatobi H.Arhawi, Wabup Buton La Bakny, Bupati Pulau Murotai Samsuddin A.Kadir, Wakil Bupati Karang Asem Bali, I Wayan Artha Dipa, Bupati Tana Toraja M.Biringkanae, Bupati Toraja Utara Kolatiku Paembonan, dan Bupati Pandeglang Irna Narulita.

Masih ada lagi, hasil studi dan saran-saran dari UNWTO, lembaga internasional PBB yang bisa dijadikan referensi aktual. UNWTO itu sudah kenyang dengan puluhan, bahkan ratusan contoh dari negara-negara di dunia yang sudah menjalankan dengan sukses. (rel)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/