JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Pariwisata Arief Yahya kembali menekankan pentingnya pengelolaan danau untuk meningkatkan perekonomian warga melalui pariwisata. Dia melihat problem karamba yang membuat kualitas air di danau vulkanik terbesar dan terdalam di dunia itu belum mendapat solusi. Padahal, deadline-nya akhir Desember 2016 harus sudah beres, terutama milik perusahaan-perusahaan pembesaran ikan itu.
Kali ini, Arief membeber hal itu dalam lokakarya nasional bertajuk Pengelolaan Danau Berkelanjutan: Sinergi Program dan Peran para Pemangku Kepentingan di Jakarta pada 9-10 Mei.
Lokakarya yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Knowledge Sector Initiative (KSI) itu dihelat di dua tempat. Hari pertama di Kementerian PPN/Bappenas. Acara itu dihadiri akademisi, peneliti, termasuk dosen Universitas Helsinki Pasi Lehmusluoto, serta perwakilan kementerian/lembaga.
Sedangkan hari kedua digelar di Hotel Aryaduta. Hadir dalam lokakarya itu, antara lain, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar beserta para pemimpin daerah.
Mereka mengupas banyak hal penting, termasuk kondisi dan permasalahan pengelolaan danau di empat lokasi. Yaitu, Danau Toba, Danau Maninjau, Danau Limboto, dan Danau Rawa Pening, yang rata-rata menghadapi masalah lingkungan yang sama, seperti karamba, enceng gondok, dan penurinan debit air.
Para bupati yang bertindak sebagai pengelola danau juga memaparkan secara gamblang realitas yang terjadi dalam mengelola danau di wilayahnya. Misalnya, isu karakteristik, masalah, dan pengelolaan danau yang berbeda.
Lokakarya itu memiliki tiga agenda utama. Pertama, mengidentifikasi isu-isu penting dalam pengelolaan danau.
Kedua, mendapatkan solusi penanganan. Mulai perencanaan, kelembagaan, dan regulasi yang secara strategis berperan dalam pengelolaan danau berkelanjutan.
Ketiga, membangun koordinasi antarpemangku kepentingan untuk mewujudkan keseimbangan aspek ekologi dan ekonomi dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah.
Arief mengatakan, danau memiliki peran penting untuk perekonomian warga. “Danau sebagai suatu destinasi wisata alam (nature) perlu dijaga dengan baik. Karena, semakin dilestarikan semakin menyejahterakan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Arief membahas solusi kebijakan terkait pengelolaan danau yang meliputi sisi perencanaan, kelembagaan, hingga regulasi.
Kesempatan Indonesia memaksimalkan danau untuk mendongkrak perekonomian melalui pariwisata terbuka sangat lebar. Sebab, Indonesia memiliki 840 danau dengan total luas mencapai 7.103 kilometer persegi.
Danau berfungsi sebagai sumber daya produktif, baik sebagai sumber air (baku) maupun untuk pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi lainnya. Saat ini, pemanfaatan ekosistem danau di Indonesia semakin meningkat. Hal itu sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonomi yang semakin berkembang.
Namun, mengelola danau bukan tanpa kendala. Belum maksimalnya sinergi pengelolaan danau antarinstansi, antarprogram, serta antarpemangku kepentingan menambah kompleksitas permasalahan
“Untuk itu, dalam pengelolaan danau haruslah single management. Sama dengan Badan Otorita Pariwisata (BOP) yang single management, agar kewenangannya jelas dan bisa tegas l,” katanya.
Secara khusus, Arief membahas tentang Danau Toba di Sumatera Utara. Kemenpar memang sudah menjadikan Danau Toba sebagai satu dari sepuluh Bali Baru.
Sembilan destinasi lainnya adalah Tanjung Lesung (Banten), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Candi Borobudur (Jateng), Gunung Bromo (Jatim), Mandalika Lombok (NTB), Pulau Komodo (NTT), Taman Nasional Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Morotai (Maluku Utara).
