BOGOR, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo kembali meminta jajarannya mengembangkan 10 Bali baru yang telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata prioritas nasional. Hal ini disampaikan Jokowi -sapaan Presiden- ketika memimpin langsung rapat terbatas kabinet membahas pengambangan 10 Bali Baru di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Kamis (16/11).
“Ada sebuah kesempatan besar untuk mengembangkan pariwisata kita apabila kita memiliki banyak destinasi wisata baru,” kata Jokowi dalam rapat yang dihadiri jajaran menteri Kabinet Kerja, termasuk Menpar Arief Yahya, yang diberi tugas membesarkan sektor pariwisata itu.
Dia pun menyebutkan, trend dunia menunjukkan adanya peningkatan di sektor ini. Yang terdekat misalnya Tiongkok. Lonjakan turis yang keluar dari negeri Tirai Bambu itu (baca: outbound, red) sudah mencapai 125 juta orang setahun. Dalam 5 mendatang diprediksi meningkat hingga 180 juta orang.
Yang perlu diperhatikan, menurut Presiden Jokowi, separuh dari 125 juta itu, atau 62 juta masuk ke Asia. Potensi inilah yang harus dimanfaatkan dengan secepat mungkin menyelesaikan pengembangan 10 Balli baru. Targetnya adalah merebut pasar turis mancanegara.
Apa yang disampaikan Presiden Jokowi itu masuk akal. Sebab, semua negara di dunia lagi berebut untuk memasarkan destinasinya masing-masing. Indonesia bagian dari negara yang destinasinya secara kultural maupun alam, punya potensi bersaing dengan negara lain di destinasi yang lain.
Karena itu, dia meminta 10 Bali baru digarap secara cepat, dengan diferensiasi yang berbeda antara destinasi satu dengan lainnya sehingga menjadi menarik. Baik yang menonjolkan keindahan pantainya, budayanya, maupun geopark-nya.
“Itu akan menjadi sesuatu yang menarik, sehingga orang datang karena keindahan pantainya, keindahan budayanya seperti Borobudur. Bisa datang karena keindahan danaunya yang besar seperti Toba, bisa datang karena pengen diving dan surfing,” tutur Presiden.
Dengan pengembangan 10 Bali baru saja, tambahnya, bukan tidak mungkin sebagian besar turis yang keluar dari Tiongkok, maupun negara lain setiap tahunnya bisa masuk ke Tanah Air.
“Saya rasa kita harus memiliki pembeda seperti itu sehingga kita harapkan yang 62 juta hanya dari satu negara, misalkan separuh atau sepertiganya datang ke kita itu sudah 20 juta. Ini baru dari satu negara,” sebutnya.
Untuk itu dia meminta 10 Bali baru sesegera mungkin dirampungkan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian ATR/BPN, KLHK, Barekraf, Kementerian Koperasi harus segera terintegrasi pada sebuah program pengembangan yang telah diputuskan.
Spirit Presiden Jokowi yang semakin concern ke sektor pariwisata itu tentu menjadi tugas Menpar Arief Yahya. Dia pun terus memperkuat dan mempopulerkan “gotong royong” dengan semua Kementerian dan Lembaga menggunakan tagline “Indonesia Incorporated!”
Bahkan Menteri Arief Yahya mengunakan konsep Pentahelix ABCGM. Academician, Business Community Government dan Media. Karena pariwisata itu tidak bisa berdiri sendiri, Infrastruktur membutuhkan Kemen PUPR, aksesibilitas dengan Kemenhub, alam dengan KemenLHK, budaya dengan Kemendikbud, korporasi dengan Kementerian BUMN, ICT dengan Kominfo, Imigrasi-Bea Cukai dengan Kemenkumham.
Budget anggaran promosi dengan Kemenkeu, promosi mancanegara dengan Kemenlu, homestay desa wisata dengan Kemendes, safety and security dengan Polri, dan pengembangan destinasi dengan Pemprov, Pemkab dan Pemkot.
“Di TTCI Travel Tourism Competitiveness Index, daya saing pariwisata kita ditentukan oleh 14 pilar, yang kewenangannya di Kementerian dan Lembaga lain. Inilah pentingnya Indonesia Incorporated,” tutur Arief Yahya. (rel)
