Anggota BPPD ini menyebut , Ranperda ini meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, dan tunjangan alat kelengkapan lain. “Jadi usulan tunjangan reses ini diatur dalam PP Nomor 18 dan selama ini dana tunjangan reses tidak ada tapi hanya belanja reses sebesar Rp75 juta,” ucapnya.
Dijelaskan Aripay, untuk tunjangan reses yang diusulkan yakni sebesar Rp21 juta atau dihitung dari 7 kali uang representasi senilai Rp3 juta. Namun begitupun, jika nanti usulan Ranperda tersebut tidak disetujui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), maka tidak dapat dipaksakan. “Kalau belanja reses itukan memang sudah ada tupoksinya seperti membeli snack untuk masyarakat yang datang saat anggota DPRD reses serta untuk biaya lainnya, ” kata Aripay.
Jika nantipun usulan Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD terkait tunjangan reses dikabulkan dan malah menghilangkan belanja daerah, maka lanjut Aripay, bisa saja nanti kegiatan reses tidak lagi berbentuk pertemuan. “Inilah maksudnya agar  dibahas secara bersama antara eksekutif dan legislatif. Karena pola reses dan teknis lapangan juga belum diatur. Maka kita lihat nanti bagaimana hasil Perda ini karena yang merinci dana adalah hak Gubernur. Tidak ada kewenangan kami bicara uang, tapi nanti dijabarkan dalam Perda,” ungkapnya.
Sekretaris DPRD Sumut, Erwin Lubis menambahkan, besaran kenaikan tunjangan atau penghasilan dewan merupakan amanah PP 18/2017. Namun, dia belum bisa merinci besaran kenaikan tunjangan tersebut. “Rinciannya akan diatur di dalam Pergub. Tentu menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Untuk tunjangan rumah, tunjangan transportasi dan yang lain, jumlahnya akan dinilai oleh tim apresial,” bilangnya.
Erwin menyebut, tunjangan reses masih sebatas usulan. Kata dia, selama ini anggota dewan hanya mendapatkan belanja kegiatan reses. “Nanti diusulkan agar setiap reses dapat tunjangan,” tuturnya. Â (dik/adz)
Anggota BPPD ini menyebut , Ranperda ini meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, dan tunjangan alat kelengkapan lain. “Jadi usulan tunjangan reses ini diatur dalam PP Nomor 18 dan selama ini dana tunjangan reses tidak ada tapi hanya belanja reses sebesar Rp75 juta,” ucapnya.
Dijelaskan Aripay, untuk tunjangan reses yang diusulkan yakni sebesar Rp21 juta atau dihitung dari 7 kali uang representasi senilai Rp3 juta. Namun begitupun, jika nanti usulan Ranperda tersebut tidak disetujui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), maka tidak dapat dipaksakan. “Kalau belanja reses itukan memang sudah ada tupoksinya seperti membeli snack untuk masyarakat yang datang saat anggota DPRD reses serta untuk biaya lainnya, ” kata Aripay.
Jika nantipun usulan Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD terkait tunjangan reses dikabulkan dan malah menghilangkan belanja daerah, maka lanjut Aripay, bisa saja nanti kegiatan reses tidak lagi berbentuk pertemuan. “Inilah maksudnya agar  dibahas secara bersama antara eksekutif dan legislatif. Karena pola reses dan teknis lapangan juga belum diatur. Maka kita lihat nanti bagaimana hasil Perda ini karena yang merinci dana adalah hak Gubernur. Tidak ada kewenangan kami bicara uang, tapi nanti dijabarkan dalam Perda,” ungkapnya.
Sekretaris DPRD Sumut, Erwin Lubis menambahkan, besaran kenaikan tunjangan atau penghasilan dewan merupakan amanah PP 18/2017. Namun, dia belum bisa merinci besaran kenaikan tunjangan tersebut. “Rinciannya akan diatur di dalam Pergub. Tentu menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Untuk tunjangan rumah, tunjangan transportasi dan yang lain, jumlahnya akan dinilai oleh tim apresial,” bilangnya.
Erwin menyebut, tunjangan reses masih sebatas usulan. Kata dia, selama ini anggota dewan hanya mendapatkan belanja kegiatan reses. “Nanti diusulkan agar setiap reses dapat tunjangan,” tuturnya. Â (dik/adz)
